Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1641 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — LAZUARDI, ST.MT. BIN RACHMAD MARZUKI
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MT bin RACHMAD MARZUKIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jis. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKedua :Bahwa ia Terdakwa LAZUARDI, ST.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
153 — 91
  • supaya Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima semua alasanKontra Memori Banding ini dan menyatakan Terdakwa/Terbanding ASDAHSETIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaansubsidair serta membebaskan Terdakwa/Terbanding ASDAH SETIANI darisemua dakwaan dan tuntutan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan Subsidaritas :Primair:Melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID.TIPIKOR/2015/PT SMR
Tanggal 25 Januari 2016 — Nama lengkap : Ir. Y. SAMEKTO, MM. ; Tempat lahir : Palembang ; Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 19 Januari 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Bumi Nasio Indah A-10 No.3 RT.08 RW.015 Jatimekar, Jatiasih, Bekasi ; A g a m a : Katholik ; Pekerjaan : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Kantor BPN RI, Mantan Kepala BPN Balikpapan tahun 2007 ;
77 — 64
  • Samekto, MM tidak terbukti secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikankeuangan negara secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam dakwaan Primair ;Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir. Y. Samekto, MM dari dakwaanPrimair ;Menyatakan terdakwa Ir. Y.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 430/PID.B/2010/PN.KPG
Tanggal 14 April 2011 — ARNOLD MILIANS ROBERT HERE alias ROBBY
107 — 53
  • (seratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus sembilan puluh sembilan~ ribu sembilanratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan HasilAudit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : LHAI2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 juni2005.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang27undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20PK/PID.SUS/2008
Tanggal 14 Agustus 2008 — Drs. NASUHA RISAGARNIWA bin MOHAMMAD AFFANDI
182 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nasuha Risagarniwa bin Mohammad Affandi,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersamasama dan beberapa kali tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (3) UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 25-11-2011 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 54/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 25 Nopember 2011 — WILHELMINA SALEMBUN
99 — 42
  • sehingga atas semuaperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dilakukan oleh Terdakwa bersama Daniel Lethulur, S.IP terhadapdana tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara atauperekonomian Negara sekitar Rp. 3.143.313.514, (tiga milyar seratusempat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu lima ratus empat belasrupialh). nnonane nnn nnn nn nn nn ene nnn nnn nnnwoncees Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1)jo.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-05-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.SUS.TPK/2017/PT.DPS
Tanggal 22 Mei 2017 — I WAYAN GEDE SUPARTA, S.Pd.
143 — 115
  • setoran pelunasan/angsurandebitur/nasabah untuk kepentingannya sendiri adalah Bank BRI CabangSingaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 3.813.956.654, (tiga millyarHal 14 dari 78 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT DPSdelapan ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enamratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKPPerwakilan Bali Nomor: R.01/KIIX/01/2016 tanggal 6 Januari 2016.Perbuatan Terdakwa Wayan Gede Suparta, S.Pd sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danhuruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa WAYAN GEDE SUPARTA, S.Pd, bekerja sebagaipegawai BRI Cabang Singaraja dengan jabatan Account Officer (AO) Brigunapada Bank BRI Cabang Singaraja
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3581 — 1924
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • tanggal 12 Januari 2006 di Rutan LembagaPemasyarakatan Cipinang.. bahwa perkara Pemohon dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri JakartaTimur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimanadisebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan BiasaNomor: B.028/01.13/Ft.1/01/2006, tanggal 06 Januari 2006.. bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006dengan dakwaan:Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat(1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2013 — - LAMSER LUMBANGAOL
87 — 16
  • ;Halaman 72 dari 89.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwaPenuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-12-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 131/Pid/2011/PT.Bkl
Tanggal 7 Februari 2012 — ISKANDAR ADI, S.T. Bin ADI
112 — 66
  • Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI, maka telah menambah jumlahharta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNOW ASTUTI;Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangperubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;KESATU SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1556 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Januari 2013 — BUDIMAN GINTING, S.H ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga
40 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., telahtidak terbukti bersalah secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana Secara bersamasama melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan negara, sebagaimana diatur pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 71 dari 91 hal. Put.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSASHI PANGERAN BATARA Diwakili Oleh : MUSASHI PANGERAN BATARA
267 — 128
  • Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 23 April 2015 — 1.IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMAN 2.SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN 3.ERLAN SUHENDRA, SE Als IIN Bin BAHARUDIN 4.MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin H. MUH. AKIB
95 — 52
  • 169.718.181,00.Sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN)yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Bengkulu Nomor : SR2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November2014 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PenyusunanMaster Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013.oo Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV,sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPIdANA, oon nn nnn nnn n nn nn enn nnn nnn nn nnn en ne nnn nn nn en nnn secon ncomnnsancea=SUBSIDAIR :nee Bahwa terdakwa I. IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN yangmerupakan Direktur CV.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 16-07-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/PID.TPK/2014/PT TJK
Tanggal 26 Agustus 2014 — Pembanding/Terdakwa : BERTI ASTUTI, SH. MM binti IBRAHIM
Terbanding/Jaksa Penuntut : ALI RASAB LUBIS, SH
113 — 48
  • Bahwa judex facti Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalammenerapkan unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diriTerdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenaihalhal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
- MUHAMMAD SUBAYYIN,S,Sos
62 — 64
  • yang terletak di Dusun Ireng daya,Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan apakah berdasarkan fakta hukumtersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum didakwa dengan surat dakwaan subsidairitas, maka MajelisHakim terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JoPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 19 Februari 2014 — DUSKI bin ABDUL WAHAB .
128 — 80
  • karena penerbitan 3.421buah sertifikat, yang mana terdapat 3.376 buah sertifikat pada KantorPertanahan Kabupaten Lebak merupakan sertifikat yang tidakmemenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag JawaBarat), sehingga perbuatan terdakwa bersamasama dengan DadiRahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya dirisendiri terdakwa dan orang lain yaitu 3.376 petani penerima sertifikat diKabupaten Lebak.o= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang dilakukan perubahan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 171 halaman, Perkara No.03/Pid.Sus./2014/PT.BTIN.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
171 — 93
  • Dengan sangkaanPrimair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair pasal 3 UndangundangNomor: 31 tahun 1999 jo.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS_TPK/2015/PT.BGL
Tanggal 16 Februari 2015 — dr. ZULMAN ZURI AMRAN BIN Z. AMRAN RANI
104 — 53
  • Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana. SUBSIDAIR :acon Bahwa terdakwa dr. ZULMAN ZURI AMRAN bin (alm.)
    2 ayat 1 jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.Hal 216dari 68 hal, Put. NO.01/Pid.Sus.TIPIKOR/2015/PT.BGL.217SUBSIDAIR ;Melanggar Pasal 3 jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.Pasal 64 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Secara melawan hukum ;Hal 217dari 68 hal, Put.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 1/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 27 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG IRAWAN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ZALI, S.THi Bin JAMADIN
74 — 38
  • memutus perkara ini dalamperadilan tingakt banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 50/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
83 — 8
  • Dirjen Hortikultura pada KementrianPertanian Rl mengalami kerugian sebesarRp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) .sonecnenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 56 ke1KUHPidana. Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.