Ditemukan 256174 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Menyalahgunakan kekuasaan;
Penyalahgunaan kekuasaan
Menyalahgunakan kekuasaan
Penyalahgunaan kekuasaan.
Register : 11-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/V/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 — Kartono, Mayor Cba
107 — 38
107 — 38
Sehingga penyertaan menyalahgunakankekuasaan dan menganggapkan pada dirinya ada kekuasaandisini mengandung pengertian kesengajaan.Sedangkan menyalahgunakan kekuasaan itu sendirimengandung pengertian adanya kekuasaan yangdisalahgunakan atau dipergunakan secara salah Kekuasaanadalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendakdan apa yang diperbuat oleh orang itu .
Kekuasaan yang dimilikioleh seorang militer didsarrkan pada ketentuan yang berlaku dankebiasaan, demikian juga dalam halhal bagaimana kekuasaanitu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara danmaksud diluar ketentuan yang berlaku disebut denganmenyalahgunakan kekuasaan, sehingga syaratsyarat yangdiperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :a. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatukekuasaan.Halaman 54 dari 62 hal Put No 23K/PMTII/AD/V/2018Menimbangb.
Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidaksesuai dengan maksud kekuasaan itu.Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaantersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwayang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugasdan kewajibannya.
Sedangkan penyalahgunaan ataumenganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinyasendiri merupakan bersifat melawan hukum.Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaandisini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran,tetapi merupakan kesengajaan (dolus).
Perbuatan/tindakanmenyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwamerupakan tindakan akalakalan, dimana Terdakwa menganggapdirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itutidak ada.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yangdiajukan dalam persidangan terungkap faktafakta sebagaiberikut :1.
Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 207/Pdt/2014/PT SMG Tanggal 7 Oktober 2014 — NY. SRI SUYANTINI, dkk melawan NY. Hj. ESTRI GINO PAWIRO
39 — 21
39 — 21
Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II menguasai Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat (Onrechtmatigedaad) ;- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak karena Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Para Tergugat enggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yangmemperoleh hak karena Para Tergugat untuk menyerahkan ObyekSengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosongserta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Para Tergugatenggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisianberdasarkan kekuasaan kehakiman ;6.
bahwa perbuatan Tergugat I / Pembanding I danTergugat IT / Pembanding II menguasai Obyek Sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikanPenggugat (Onrechtmatigedaad) ;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yangmemperoleh hak karena Para Tergugat untuk menyerahkan ObyekSengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosongserta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Para Tergugatenggan maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisianberdasarkan kekuasaan
Register : 16-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
1.DEWI SYADIYAH Binti ASMARA
2.SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI
261 — 132
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
1.DEWI SYADIYAH Binti ASMARA
2.SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI
261 — 132
Suharman Alias Man Bin Rosdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Perekrutan, Penampungan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan untuk tujuan Mengeksploitasi Orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Dakwan Pertama Primair Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah
SUHARMAN Als MAN Bin ROSDI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yangmelakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahngunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang ataumemberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dariorang
Aji Kota Batam atau setidaktidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukumHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN BtmPengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
Blok F SintaiKelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaktidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,, Yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
Yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalangunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang ataumemberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuanmengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yangmenggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana
Dewi Syadiyah Binti Asmara dan Terdakwaa II.Suharman Alias Man Bin Rosdi telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Perekrutanseseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan memberi bayaran dari orangyang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orangtersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang memanfaatkan korbantindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan cabullainnya dengan korban tindak pidana perdagangan
Register : 20-03-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Smg Tanggal 23 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 11
12 — 11
pernikahan dan/atau perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Menolak gugatan Penguggat untuk selain dan selebihnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nathanael Jefta Andrias yang saat ini masih dibawah umur, tetap berada dalam kekuasaan
DALAM REKONPENSI:
Register : 04-09-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Jmb Tanggal 14 Desember 2023 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
ZOLA MIWALDI alias YOLA alias ZOLA Bin ISMAIL FAHMI
55 — 38
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
ZOLA MIWALDI alias YOLA alias ZOLA Bin ISMAIL FAHMI
55 — 38
- Menyatakan Terdakwa Zola Miwaldi Alias Yola Alias Zola Bin Ismail Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjepretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang
Register : 26-05-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-07-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 74/Pdt.P/2015/PN-LSM Tanggal 4 Juni 2015 — NURIAH AHMAD
29 — 5
29 — 5
tahun kelahiran pemohon daritanggal 01 Juli 1948 menjadi 01 Juli 1944 ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaankehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialahmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukankepadanya sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringanvide Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Kekuasaan
tahun kelahiran tersebut ke Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in casu) di Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Lhokseumawe, paling lambat 30 (tiga puluh jari) sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan tersebut ;Menimbang,. bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanyaperkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya ;Mengingat, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Putus : 18-05-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor Nomor : 418 / Pdt.P/2016/PN.Sby. Tanggal 18 Mei 2016 — KWAN, GUNADI KUSUMA
79 — 32
79 — 32
Pemohon bersama istri mempunyai nama asal : KWAN, TJE KONG dan OE,SU HOA dan berdasarkan : 2722222222 ono Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang : No. 962/Pen/Pdt.P/1989PN.Uj.Pdg, tanggal 06 Januari 1990 nama pemohon : Kwan, Tje Kong telahdiganti menjadi : Kwan Gunadi Kusuma ; Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang : No.1012/Pen/Pat.P/1989/PN.Uj.Pdg, tanggal 29 Januari 1990 nama Istri pemohon :Oei, Su Hoa telah diganti menjadi : Oei Fanny Wijaya ; Bahwa pemohon selaku ayah yang menjalankan kekuasaan
No. 277/B/CS/1989, tanggal 29 November 1989yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang; Halaman 4 dari 9, Perkara Nomor : 418/Pdt.P/2014/PN.SbyBahwa saksi tahu Bahwa Pemohon bersama istri mempunyai nama asal : KWAN,TJE KONG dan OEl, SU HOA; 202022 2 one nnn nn nnn c nnn nnnBahwa saksi tahu pemohon memiliki anak dibawah umur yaitu : KWAN FEBIYOLAyang lahir di Makassar tanggal 01 Februari 2000, pada tanggal 05 Maret 2015; Bahwa saksi tahu pemohon selaku ayah yang menjalankan kekuasaan
Register : 19-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rhl Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon:
SYAFRUDDIN
12 — 11
SYAFRUDDIN
12 — 11
SaksiJufrizal;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dihubungkandengan permohonan Pemohon diketahui hal yang dimohonkan Pemohon tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan, meskipun demikian hal ini tidakdapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk menolak memeriksa, mengadili, danmemutus perkara ini dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur (Pasal 10Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
SYAFRUDIN dan SYAFRUDIN IPUT adalah orangyang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan padapertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dandikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan dalam amarpenetapan;Menimbang, bahwa karena salah asas hukum acara perdata adalahberperkara dengan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Sgl Tanggal 13 Februari 2019 — Pemohon:
JUMIATI NINGSIH
18 — 5
JUMIATI NINGSIH
18 — 5
di persidangan yang termuat dalam Berita AcaraPersidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonanadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahuntuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahantulis redaksional;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Administrasi Kependudukandalam Pasal 71 ayat (3) diatas maka perbaikan redaksional kesalahanpenulisan nama Pemohon didalam akte Pencatatan sipil anak Pemohonsebagaimana bukti surat P3 sudah tidak menjadi kewenangan PengadilanNegeri lagi, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pejabat Pencatatan Sipilyang menerbitkan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut;Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 23Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Putus : 16-04-1982 — Upload : 14-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969K/SIP/1980 Tanggal 16 April 1982 — Markus Tasak dan Hugu Lari
61 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undangundang No, 19tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkandalam pasal 49 (4) Undangundang No. 13 tahun 1965 sampai kinibelum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 UndangundangNo, 14 tahun 1970, maka pasal 70Undangundang No. 13 tahun 1965harus ditafsirkan sedemilcian
Putus : 15-12-1971 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665K/Sip/1971 Tanggal 15 Desember 1971 — Ni Sanardja alias Sukijah
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21Juli 1970;Bahwa tentang permohonan kasasi tersebut telah diberitahukan kepadapihak lawan dengan cara saksama pada tanggal 31 Desember 1970;Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70dari Undangundang No. 13 tahun 1965 sejak Undangundang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undangundang Mahkamah AgungIndonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dariUndangundang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan
Mahkamah Agung maupun karena Undangundang yang menurutpasal 49 ayat (4) dari Undangundang itu mengatur acarakasast lebih lanjut482belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dariUndangundang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yangdinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undangundang Mahkamah AgungIndonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenal kedudukan,susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana halhal yangmengena?
Putus : 19-04-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN STABAT Nomor 28/PDT.P/2016/PN STB Tanggal 19 April 2016 — Yenni
17 — 9
17 — 9
menurut hukum bagiPengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dankemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapiapabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadilisuatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yangberkenaan dengan perkara permohonan ini ; MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama Hendri Yakup telahmeninggal dunia pada tanggal 15 April 2000 di Stabat karena Sakit ;3.
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dgl Tanggal 15 April 2020 — Pemohon:
ABD RAHMAN
21 — 19
ABD RAHMAN
21 — 19
Bahwa Musyafak belum pernah kawin;Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPerdata dijelaskan Yang belumdewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan mereka yang belum dewasa dantidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pasal 330KUHPerdata tersebut diatas serta dengan memperhatikan dan memedomaniketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajibanuntuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat permohonanPemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untukkepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Register : 18-03-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 92/Pdt.P/2013/PN-LSM Tanggal 21 Maret 2013 — AMRI ISMAIL
25 — 6
25 — 6
apapun lagi danmohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut puladipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini ; mnnecnnnnnnnnennnnannnnennnnnnnnnennnns TENTANG HUKUMNYA 2220ssesneneneesMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman (judicialpower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa anak pemohon lahir di Lhokseumawe, yang oleh karenanyasudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan NegeriLhokseumawe ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannyapemohon dipersidangan
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN STABAT Nomor 14/PDT.P/2016/PN STB Tanggal 15 Maret 2016 — H. Ibrahim Azmi
17 — 9
17 — 9
Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(2).
Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalamdan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diberi tanda P1,P2, P3, P4 dan P5 dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satudengan yang lainnya, didapat faktafakta hukum bahwa anak Pemohon tersebutyang dimohonkan untuk berubah nama, saat ini adalah berusia 6 (enam) tahunlebih, dengan kata lain, bahwa anak tersebut berusia dibawah 18 (delapan belas)tahun dan kekuasaan Pemohon sebagai orangtua
Register : 19-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rhl Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon:
SYAFRUDDIN
12 — 10
SYAFRUDDIN
12 — 10
SaksiJufrizal;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dihubungkandengan permohonan Pemohon diketahui hal yang dimohonkan Pemohon tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan, meskipun demikian hal ini tidakdapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk menolak memeriksa, mengadili, danmemutus perkara ini dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur (Pasal 10Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
SYAFRUDIN dan SYAFRUDIN IPUT adalah orangyang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dandikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan dalam amarpenetapan;Menimbang, bahwa karena salah asas hukum acara perdata adalahberperkara dengan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Register : 30-05-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg Tanggal 22 Juni 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs LIBER NANDO MANALU
165 — 64
165 — 64
Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal08 Mei 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163467457.BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrasemenjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas,maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar danmelampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakimansehingga harus dinyatakanbatal demi hukum (null and void).
Kehakiman, danoleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakanbatal demi hukum.e Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukumkarena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan olehkarenanya menurut
TERMOHON sebelumnya telah diberikesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaiankreditnya, namun TERMOHON tetap tidak menanggapinya dengan baik.Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, AktaPengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum PerjanjianKredit, maka PEMOHON selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dandiberi kewenangan oleh Undang undang untuk menjual obyek Agunandengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL
Register : 04-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 28-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 64/Pdt.G/2016/MS.Cag Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 20
72 — 20
Putusan Nomor.0064/Padt.G/2016/MS.CagTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal49 huruf (a) angka (22) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama dan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), makaterlebih dahulu Majelis Hakim
Putusan Nomor.0064/Padt.G/2016/MS.Cagdalam persidangan oleh Penggugat diperbolehkan tanpa persetujuan pihaklawan;Mengingat, pasal 25 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan segalaperaturan dan perundangundangan yang berlaku
Register : 02-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.TBK Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 10
30 — 10
dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelishakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan perkara;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalahpelaksana kekuasaan
kehakiman yang mengedepankan asas cepat,sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuaidengan maksud Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.
Register : 23-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PA TENGGARONG Nomor 353/Pdt.P/2016/PA.Tgr Tanggal 19 Desember 2016 — Pemohon
21 — 13
21 — 13
suami istri yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 dapat ditetapkanbahwa X meninggal dunia pada tanggal xx/xx/xxxx dan XX meninggaldunia pada tanggal xx/xx/xxxx;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, telah terbukti bahwa Anaklll adalah anak dari pasangan suami istri X dengan XX yang saat ini masihberusia 16 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 1Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belummelangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan
orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa Febi Tri Rahmawati adalah anak dari almarhumSehadi dan almarhumah Sunarsih, yang saat ini belum dewasa, berusia 16tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka demi menjagadiri dan harta kekayaan anak tersebut perlu ditunjuk seorang wali;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi HukumIslam, jo.