Ditemukan 274923 data
12 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHlm.7 dari 12 hlm.
danpertengkaran yang disebabkan Termohon susah diatur dan tidak berbakti samaPemohon, serta sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 5 bulan danselama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
40 — 5
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPemohon dengan memberikan nasehat agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
gugatan cerai gugatdapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: Cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan faktayang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 9
Putusan No. 4025/Padt.G/2019/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
denganbulan Maret 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itusudah termasuk dalam klasifikasi perselisihnan dan pertengkaran yang bersifatterusmenerus yang semakin lama semakin memuncak yang berakibat, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 4
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak Agustus 2015 Termohon telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugattidak jelas alamat tempat tinggalnya yang akibatnya Pemohon dan Termohonsekarang sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pisahTermohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
6 — 4
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidakberhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 75/Pdt.G/2012/PA.Kis.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
16 — 7
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanAgustus 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 2452/Pdt.G/2020/PA.SIwsudah berpisah selama 2 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
16 — 3
HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P4) harus dinyatakanterbukti kehendak perkawinan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, akan tetapipernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anakPemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor1
berlarutlarutbergelimang dengan dosa, karena terus menerus terjadi perzinaan antarakeduanya, yang merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang olen Agama,serta akan membahayakan jiwa anak tersebut, jika keduanya tidak diikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halanganuntuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untukmenikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang Nomor1
23 — 12
Put.No.2829/Pdt.G/2019/PA.Bwikeluarga atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, untukdidengar keterangannya mengenai perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, juncto Pasal 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor
faktafakta tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon telah terbukti dan benarbenar pecah, karena terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal yanghingga kini sudah mencapai 6 bulan lebih, dan sudah tidak ada harapan lagiuntuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga bahagia;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1
9 — 4
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, laludibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya
Pasal 22 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengarketerangan keluarga atau orangorang dekat Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan duaorang saksi yang masingmasing telah memberikan keterangan di bawahsumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagitelah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat diketahui beberapa kalitelah
116 — 17
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
26 — 2
Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasaltersebut), perkara a gou termasuk kompetensi Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kangean;Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan saat ini rumah tangganyasudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
mengindikasikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyairasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahirbatin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberibantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajibansuami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor1
9 — 1
Pasal 14 dan 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 vide 49 ayat (1) vide pasal 49 ayat(2) angka 9 dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan surat bukti
Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan. dan Pasal 39 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan talak
17 — 3
Penggugat dapat dikabulkan dengan versteksebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebanikewajiban untuk membuktikan dalildalil gugatannya, sebagaimana,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
berperkara tidak lagi lebih jauhmelanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksesnegatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asasHal. 10 dari 13 halamankemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
9 — 5
ketidakhadiran Termohon tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapitidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
30 — 1
Gugatan perceraian denganalasan ini dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugatmeninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakanatau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b dan pasal 21 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (6) dan pasal 133Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa
berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dandikaitkan dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan pasal 21 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (6) dan pasal 133Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diperoleh fakta hukum sejak diajukannyapermohonan cerai ini, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari2 tahun tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada iktikad atau sikap dariTermohon untuk kembali ke rumah
9 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
19 — 9
beracara di muka persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakankedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suamiistri sehingga perkawinanwajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus tidak mungkin mewujudkan tujuanperkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan
13 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 14
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
masalah ekonomi, sebab Termohon seringmerasa kekurangan dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 11bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1