., M.Si.11.1.2. Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukanpembelaan (menghadiri sidang pemeriksaan danmenghadirkan saksisaksi), kecuali memberikankesempatan kepada Penggugat mengajukan Jawabantertulis.11.1.3. Bahkan berdasarkan salinan lengkap putusan Tergugat,dalam melakukan pemeriksaan, Tergugat hanya memeriksabuktibukti tertulis, baik yang diajukan Saudara HermanRusul Yunus, SE., M.Si. maupun Penggugat.11.1.4.

Pengembalian sisa pembayaran, yaitu sebesar Rp34.340.00,00(tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);11.1.2. Pengembalian uang pembayaran lahan, yaitu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);11.2.

Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dari adanyakelebihan pembayaran Penggugat sejumlahRp. 182.331.550, (seratus delapan puluh dua juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) yanghingga saat ini masih berada dalam penguasaan olehTergugat secara tanpa hak dan tidak pernah diserahkankembali kepada Penggugat ;11.1.2.

Pada pokoknyaperbuatan tersebut dilakukan melalui caracara sebagaiberikut:Bahwa awalnya melalui Surat Nomor : Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal 21 Juli 2010, Kementerian AgamaKantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Kemenag KanwilProvinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha (KabagTU) mengundang para Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KasubagTU) dan Analis Kepegawaian atau Pegawai pada KantorKementerian Agama (Kantor Kemenag) Kabupaten/Kota seJawaTengah untuk mengikuti sosialisasi Surat Edaran MenteriPendayagunaan

Pada pokoknya perbuatan tersebutdilakukan melalui caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya melalui Surat Nomor : Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal 21 Juli 2010, Kementerian AgamaKantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Kemenag KanwilProvinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha (KabagTU) mengundang para Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KasubagTU) dan Analis Kepegawaian atau Pegawai pada KantorKementerian Agama (Kantor Kemenag) Kabupaten/Kota seJawaTengah untuk mengikuti sosialisasi Surat Edaran MenteriPendayagunaan

., selakuNotaris di Jakarta Pusat;11.1.2. Untuk SHGB No. 1801/Ragajaya dibuatkan AktaPengikatan Jual Beli (PJB) No. 139 dan Kuasa MenjualNo. 140 tertanggal 16 Desember 2003 di hadapanBuntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., selakuNotaris di Jakarta Pusat.11.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan PELAWAN pada poinnomor 15 (lima belas), pada tanggal 2 Februari 2015, PT.

untuk melakukan penagihan utang melaluipelelangan atas Obyek Hak Tanggungan;11.1.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, karenasesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Sertipikat HakTanggungan dan = UU~ Hak ~ Tanggungan, $= TERGUGATREKONPENSI mempunyai kewajban hukum untuk membayarutang, faktanya TERGUGAT REKONPENSI tidak melaksanakankewajiban hukum tersebut, malah sebaliknya menghalangi upayapenyelesaian utang dengan mengajukan gugatan a quo;11.1.3.

No. 2330 K/Pid.Sus/2013e Lampiran Il angka 11.1.2 KEPMEN No. 128 Tahun 2009, tentang AnalisisLimbah menyatakan bahwa Sebelum melakukan pengolahan limbahminyak bumi dengan metode biologis, maka perlu dilakukan analisisterhadap bahan yang diolah untuk mengetahui komposisi dankarakteristik limbah yang terdiri dari : a). Kandungan minyak atau oilcontent (bila kandungan minyak relatif besar) dan/atau Total PetroleumHydrocarbon/TPH (bila kandungan minyak relatif kecil), b).

TanahTerkontaminasi Minyak Bumi yang diambil tanggal 11 April2012 dan baru di analisis pada tanggal 13 Juni 2012, yangdituangkan dalam bentuk Laporan Hasil PengujianSampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi/COCS PT.Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012 sudahberumur hampir 2 (dua) bulan sehingga hasil analisanyasudah tidak valid;Pengujian yang baru dilakukan setelah sample tersebut berumur lebihdari 2 (dua) bulan jelas bertentangan dan tidak berdasarkan KEPMENLH No : 128 Tahun 2003, Lampiran Il, Bagian 11.1.2

Prayitno, M.T. dalam persidanganmengakui, uji sample yang dilakukan tidak menggunakan standart/metoda yang diatur dalam KEPMEN LH No: 128 Tahun 2003, LampiranIl, bagian 11.1.2 (analisis Limbah) TPH USEPA SW846 (United StatesEnvironmental Protection Agency Solid Waste 846) ; (Mohon YangMulia Hakim Agung dapat melihat BAP Sidang kedua Ahli tersebut);Berdasarkan SuratSurat Pusarpedal Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia No.

GreenPlanet Indonesia telah menyalahi KEPMEN LH No. 128Tahun 2003 sebagaimana Lampiran Il angka 11.1.2, yaitutidak melakukan pengujian terhadap dan penelitianterhadap kandungan bakteri pendegradasi limbah minyakyang terdapat dalam COCS tersebut;Bahwa PT. Green Planet Indonesia dalam melaksanakan pekerjaanhanyalah melaksanakan sesuai kontrak yang ditandatangani antara PT.Green Planet Indonesia dengan PT.

(yang bersangkutan melakukan atas perbuatanya didasari dari Suratkuasa subtitusi yang dimiliki Firmansyah dan Fauji Hartono dkkdiperoleh dari Eddy Soukotta (vide bukti P8) dan merupakankepanjangan dari surat kuasa tertanggal 10 April 2019 antara EddySoukotta dengan Sri jarwati/Tergugat (vide bukti P10).11.1.2 Kembali utusan dari Tergugat yang bernama Firman dan FauziHartono kembali mendatangi lokasi dan bangunan yang dimaksudbersama 4 orang rekanrekan yang lainnya (setelah somasi tersebutpada angka

No.532/Pdt.G/2016/PA Sel11.1.1 Amaq Mulyasih(suami)11.1.2 Loq Mulyasih bin Amag Mulyasih(anak)11.2. Amaq Raehanun meninggal dunia pada tahun 1993di DasanMenak, Desa Kalijaga selatan, Kecamatan Aijikmel,Kabupaten Lombok Timurmeninggalkan 1 orang isteridan 1orang anak yaitu:11.2.1. Inaq Raehanun (isteri)11.2.2. Loq Miftah bin Amag Raehanun12.

Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui caracara sebagai berikut:e Bahwa awalnya melalui Surat Nomor : Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal 21Juli 2010, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah (KemenagKanwil Provinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)mengundang para Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) dan AnalisKepegawaian atau Pegawai pada Kantor Kementerian Agama (Kantor Kemenag)Kabupaten/Kota seJawa Tengah untuk mengikuti sosialisasi Surat EdaranMenteri

Dalam bentuk pelanggaran pidana (factum delictum),atau;11.1.2. Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahanperdata (/aw of tort), atau;11.1.3. Dalam dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindihdelik pidana dan kesalahan perdata.Bahwa Penggugat awalnya mempermasalahkan SuratPersetujuan tanggal 15 Juli 2014 dengan Legalisasi nomor44/Leg/VII/2014 oleh Tergugat !

Menetapkan bagian Inaq Dirangin untuk ahli warisnya denganbagian masingmasing sebagai berikut:11.1 Inaq Jumik bintiAmaq Dirangin (anak perempuan) =1/15 X1/8 = 1/120 bagian, masing masing ahli warisnyamemperoleh;11.1.1 Jumik aliasAmaq Ista (anak lakilaki) =2/7X1/120=2/840 bagian;11.1.2 Sinaji (anak perempuan) =1/7X1/120= 1/840 bagian;11.1.3 Kalim (anak lakilaki) =2/7X1/120= 2/840 bagian;11.1.4 Krun alias Amaq Husbi (anak lakilaki) =2/7X1/120=2/840 bagian11.2 Amaqg Asta alias Haji Mukhtar bin Amag

yang isinya tetap dipertahankan oleh PenggugatMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidanganTergugat telah mengajukan Eksepsi perihal Kewenangan mengadili(kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksaperkara a quo, dimana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat adalah Badan Arbitrase pada Kamar DagangInternasional (the International Chamber of Commerce), karena dalam KontrakBagi Hasil, khususnya ketentuan Bagian Xl, Pasal 11.1.2

Klausula dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantumdalam akta No. 43 tanggal 17 Desember 2013, adalah tidakjelas/tidak pasti, bahkan menunjukkan bahwa esensi perjanjianitu adalah sewa menyewa.11.1.2. Sejak awal Tergugat tidak mempunyai kehendak untukmelakukan kerjasama dengan Penggugat dalam menjalankanusaha penyamakan kulit, karena menurut informasi,Penggugat tidak memiliki latar belakang usaha penyamakankulit.11.1.3.

Pasal 65 ayat 2 KUHD ;58Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14 (a)Bukti T14 (b)Bukti T14 (c)Bukti T15Bukti T16Peraturan Nomor II A: Tentang Perdagangan Efek (PeraturanII A); Ketentuan 1.1 Jo. 11.1.2;Perjanjian Pembukaan Rekening Penggugat pada Tergugat;Surat keterangan dari PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia,yang menerangkan Tergugat sama sekali tidak memilikisahamsaham PT. Medco.Pasal 1 Ayat 8 Jo. Pasal 1 Ayat 10 UUPasar Modal ;Email dari PT.

hukum adat Ratschap Utan Tel Timur Dusun (Ohoi) Watran, dan bukti surat Terbanding 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 yang harus mendapat pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dari silsilah keturunan Badmas yang berdomisili tetap dalam wilayah hukum adat Ratschap Utan Tel Timur Dusun Watran sebagai Ahli Waris dari DITHalaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2021/PT AMBHIRIN dan NARAHA TETATMAS Penguasa Ohoiyuf pada waktu itu yang sekarang menjadi wilayah hukum mayarakat Ratschap Utan Tel Timur Kota Tual.11.1.2

Betonstruktur haruslah beton yang disyaratkan atau disetujui oleh direksipekerjaan sebagai K250 atau lebih tinggi.Metode pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan jalan ruas PebaiaanTombang TA. 2016 :(1)(2)(3)(4)Angka 11.1.2 : Sebelum pekerjaan utama dilaksanakan terlebih dahuludilaksanakan pengambilan sampel dari quarry disungai yang beradadilokasi setempat atau yang berdekatan dengan lokasi tersebut,selanjutnya dibawa ke Laboratorium Job Mix Formula/Job Mix Designyang akan dipakai sebagai acuan

Beton strukturharuslah beton yang disyaratkan atau disetujui oleh direksi pekerjaansebagai K250 atau lebih tinggi.Metode pelaksanaan kontrak pekerjaan peningkatan jalan ruas PebaiaanTombang TA. 2016 :(1) Angka 11.1.2 : Sebelum pekerjaan utama dilaksanakan terlebih dahuludilaksanakan pengambilan sampel dari quarry disungai yang beradadilokasi setempat atau yang berdekatan dengan lokasi tersebut,selanjutnya dibawa ke Laboratorium Job Mix Formula/Job Mix Designyang akan dipakai sebagai acuan kerja dalam

yang disetujui olehDireksi Pekerjaan;Angka 7.1.4.5.a. : Beton harus dipadatkan dengan penggetarmekanis dari dalam atau dari luar yang telah disetujui;Angka 7.1.7.1.e. : Beton yang telah dicor dan diterima harus diukurdan dibayar sebagai beton struktur atau beton tidak bertulang.Beton struktur haruslah beton yang disyaratkan atau disetujul olehDireksi Pekerjaan sebagai K250 atau lebih tinggi;Metode pelaksanaan kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan RuasPebaian Tombang Tahun Anggaran 2016 : a)b)d)Angka 11.1.2

Put.No. 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt.12.1.112.1.212.1.312.1.412.1.5Bahwa tanah pada angka 11.1.1 telah jual oleh Teguh Yuwono aliasTeguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) kepada Bapak Sholeh dansekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067 ; Bahwa tanah dan bangunan 11.1.2 sekarang dikuasai oleh YuniatiPratiwi (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi 2) ; Bahwa tanah dan bangunan pada angka 11.1.3 sekarang dikuasaioleh Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin aliasA.Syikin

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Banding yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diperiksa diPengadilan Pajak, sehingga tidak relevan apabila Majelis HakimPengadilan Pajak menyatakan bahwa Banding yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhiketentuan Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak;11.1.2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai DalamMelaksanakan Hukum Acara Pengadilan Pajak SebagaimanaDiatur Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang PengadilanPajak

Bahwa dengan tidak membatasi segala dalildalilyang telah disampaikan sebelumnya pada kronologis maupunfaktafakta hukum maka setiap dalil yang diajukan menggugatTERGUGAT sepanjang dalildalil dimaksud berkaitan denganPARA TURUT TERGUGAT, juga digunakan untuk menggugatPara TURUT TERGUGAT;11.1.2.