Ditemukan 3033018 data
63 — 82
Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA JKperbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat,sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat
Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA JKBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjukkepada halhal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut dalam surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang
berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.2terbukti anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi HukumIslam, disebutkan bahwa pemeliharaan/hadhanah anak dibawah umur (belummumayyiz) adalah hak ibunya, maka sudah sepatutnya anak bernamaHendrick Abid Akihary Bin Raymon Arthur, lahir di Jakarta tanggal 16Desember 2016, ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selakuibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989
dan nafkah terhutang, bukan termasuk jenis perkara yangdapat digabungkan dengan gugatan Harta Bersama, dan tuntutan tentangnafkah iddah, nafkah anak, serta nafkah terhutang hanya disebutkan dalamposita, tidak disebutkan dalam petitum, maka gugatan Rekonpensimengandung cacat formil, yaitu obscuur libel, oleh karenanya gugatanRekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989
37 — 25
Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mencatatpencabutan tersebut dalam Register perkara banding serta mengirimkankembali berkas perkara kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkarabanding Pembanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidakperlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
74 — 35
DIKABURKAN;Pendopo;27 Tahun/21 Januari 1989;Laki-laki;Indonesia;Gang Masjid Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;Islam;Buruh;
PUTUS ANNomor 79/Pid.Sus/2017/PN.MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : DIKABURKAN;Tempat lahir : Pendopo;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/21 Januari 1989;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gang Masjid Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang UbiKabupaten Pali;Agama > Islam;Pekerjaan :
80 — 0
173 — 100
tanggal 3 Desember 2019 dalamregister perkara banding Nomor 203/Pdt.G/2019/PTA JK, dan tembusanpendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepadaPembanding dan Terbanding dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2019Nomor W9A/2316/Hk.05/12/2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61Undang Undang nomor 7 tahun 1989
gugatanpokok tersebut yang diajukan oleh Pembanding berakibat gugatan rekonvensidinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaara);Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugaan rekonvensi makasubstansi gugatan rekonvensi, jawaban rekonvensi, dan buktibukti yang berkaitandengan rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;Dalam Konvensi dan Rekonvensi.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
56 — 42
sebesarRp 3.000.000, (tiga juta rupiah) tiap bulan, selain biaya pendidikan dankesehatan sudah patut wajar untuk kebutuhan seorang anak untuk saat ini.Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh PengadilanAgama Jakarta Pusat telah tepat dan benar, maka keberatan keberatanPenggugat / Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkanlagi.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan olehPenggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
94 — 17
88 — 42
dilaksanakan secarariil (natura), maka dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan PengadilanAgama Jakarta Timur tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya PengadilanTinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dan memutus yang amarnyasebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
95 — 41
35 — 28
ENDRO MUALIM bin SAIDI ;Tempat lahir : Ngawi ;Umur / Tgl lahir : 21 tahun /24 Pebruari 1989 ;II.YUDIONO bin KUSMIDI ;III.SUKAMTO bin SASTRO KEMIS ;
87 — 63
31 — 31
40 — 21
., makaberdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang PeradilanUlangan dan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 Pembandingsebagai persona standi in yudicio untuk mengajukan permohonan bandingdalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama
petitum point 2, dengandemikian amar point 1 (satu) putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusattersebut haruslah diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimanadiuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, makaputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.JP.tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440Hijriah harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 7 tahun 1989
29 — 20
Pembanding dan sikapTerbanding selama putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3957/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 25 Januari 2017 tersebut belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaJakarta telah menemukan fakta, bahwa telah terjadi perdamaian yang telahdilakukan atas prakarsa keluarga kedua pihak berperkara yang menyebabkanantara Pembanding dengan Terbanding berhasil rukun lagi sebagai suamiistri;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989
, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dinyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua pihak berperkara;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta sikap Terbanding danPembanding yang telah rukun kembali sebagai suami istri tersebut, makaberarti pengadilan
42 — 29
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JStanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1438 Hijriahharus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalamdiktum putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketaperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundangundanganterkait lainnya;MENGADILI. .Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;Il.
68 — 54
No.96/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat danbiaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat
RUDI SJAM, SE Bin SJAMSUL KAMAL
Termohon:
INA PRATAMI Binti SOEKOTJO PRAJOGO
28 — 24
sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1184/Pdt.G/2016/PA JP,tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1438Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar yangselengkapnya berbunyi sebagaimana termuat dalam amar putusan banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
25 — 16
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa danMadura dan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaPembanding mempunyai /egal standing untuk mengajukan permohonan banding;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal20 Desember 2019 melalui kuasa yang sah atas dasar surat
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartaberpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya dengansungguhsungguh untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agarrukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo UndangUndang Nomor 16Him. 5 dari 12 hlm. Put.
Pdt.G/2020/PTA JKMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat,bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3092/Pat.G/2019/PA.JStanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriahdipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan pasalpasal peraturan perundangundangan, serta hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.
39 — 33
PTAJKsaksi, tidak mengajukan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi,hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum,sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 30 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengantanggal 30 Shafar 1438 Hijriah dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMenerima permohonan banding Pembanding;Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan
81 — 38
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Maduradan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembandingmempunyai /egal standing untuk mengajukan permohonan banding;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal14 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor2787
Dengan demikian Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga prosespenyelesaian perkara secara l/itigatif dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan
Pertama dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat/Terbandingdinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud danketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
No.181/Pdt.G/2019/PTA.JKMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI