Ditemukan 198 data
ARNOLD SIMANJUNTAK, SE
Tergugat:
Bupati Kabupaten Toba Samosir
61 — 72
BuktiT9 Fotocopy Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil ;Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 33/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugatmenyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telahmengajukan Kesimpulan secara tertulis masingmasing tertanggal 13 Mei2019 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan
1.Mursyid,SH.MH
2.Maimunah S.H., M.H
Terdakwa:
ZULKIFLI Bin ABDUL MANAN, DKK
119 — 25
orangtelah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun pemaafpada diri para Terdakwa;Unsur dengan sengaja;Menimbang, bahwa para Terdakwa merupakan karyawan funland yangbekerja Sesual dengan standar operasional prosedur ( SOP) yang telah di tetapkanoleh manajemen fanlend dan para Terdakwa hanya melaksanakan ketentuan yangtelah ditetapbkan manajemen Fanlend, para Terdakwa tidak ada yang keberatandan melakukan pekerjaan dengan sadar terhadap ketentuan sebagaimna yangditetapbkan oleh manjemen
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahatau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenailapisan Penghasilan Kena Pajak maupun tarif pajak untukWajib Pajak yang menjalankan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara, maka tarif yangdigunakan adalah tarif sesuai dengan Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara;Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) merupakan sebuah "Conjunctive title"(hak yang sifatnya berkelanjutan dan menyeluruh) mulai darieksplorasi, eksploitasi, peleburan hingga manjemen
SAIFAN, ST SELAKU DIREKTUR CV KARANG KELUMIT
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah
213 — 101
lampiranPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyediaserta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNo : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi danSubklasifikasi Usaha Jasa Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia No.10 Tahun 2021 tentangPedoman Sistem Manjemen
213 — 268
Antaramanajemen, tentang laporan keuangan.Di manjemen melaporkan bahwayang di kelola dana itu hanya Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).Faktanya sekitar Ro 410.000.000.000, (empat ratus sepuluh milyarrupiah), tidak didukung oleh paper yang jelas. Itu namanya UndrlyingAsset. Dan itu harus sesuai dengan peraturan Pasar Modal danditempatkan di Bank Custodian.Bahwa hal tersebut tidak dipenuhi sama mereka.
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
167 — 38
Minum Minilokakrya Bulanan dalamrangka Program BOK di Warung Nayra Catring,Program BOK FKTPPuskesmas Perlayuan pada bulan Maret 2019 Nomor DPA :1.02.01.16.22.5.2.2.11.02 senilai Rp. 1.050.000, (Satu juta limapuluh ribu rupiah).1 (satu) Set SPJ Makan dan Minum Senam Lansia dalam rangkaProgram BOK di Warung Nayra Catring,Program BOK FKTPPuskesmas Perlayuan pada bulan Maret 2019 Nomor DPA :1.02.01.16.22.5.2.2.11.02 senilai Rp. 600.000, (Enam ratus riburupiah).1 (satu) Set SPJ belanja ATK Dukungan Manjemen
DPA1.02.01.16.22.5.2.2.11.02 senilai Rp.600.000, (enam ratus riburupiah).1 (Satu) Set SPJ belanja ATK Dukungan Manjemen dalam rangkaProgram BOK di CV DhaDhiDhe Program BOK FKTP PuskesmasPerlayuan pada bulan Maret 2019 No. DPA1.02.01.16.22.5.2.2.01.01 senilai Rp.56.000, (lima puluh enam riburupiah).1 (satu) Set SPJ Perjalanan Dinas dalam daerah untuk PelayananAntenatal/ANC di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan dalamrangka Program BOK FKTP Puskesmas Perlayuan pada bulanMaret 2019 No.
DPA1.02.01.16.17.5.2.2.03.17 senilai Rp.22.102.338, (dua puluhdua juta seratus dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biayabelanjaPenggandaan Manjemen dan SPJ dalam rangka pelaksanaanProgram JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Januari2019 No.
DPA1.02.01.16.17.5.2.2.03.17 senilai Rp.23.090.682, (dua puluhtiga juta sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh duarupiah).1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran' biaya belanjaPenggandaan Manjemen dan SPJ dalam rangka pelaksanaanProgram JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Februari2019 No.
DPA1.02.01.16.17.5.2.2.03.17 senilai Rp.22.980.018, (dua puluhdua juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan belasrupiah).1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran' biaya belanjaPenggandaan Manjemen dan SPJ dalam rangka pelaksanaanProgram JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Maret 2019No.
KAHARUDDIN DI,SH
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
232 — 128
menerbitkan objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa di dalam positanya, Penggugat mendalilkan tindakanTergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah merugikan kepentinganPenggugat karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan khususnyaUndangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian,Undangundang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan PensiunJanda/Duda Pegawai, Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang BUP Dosendan Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen
182 — 147
Bahwa apabila tidak ada kebijaksanaan dari pihak manjemen Tergugat,maka Penggugat akan mengalihkan/menjual unit apartemen;d. Bahwa Pembayaran Uang Muka dinyatakan oleh Tergugat terlambat3 bulan, sedangkan dari awal pembelian 1 (satu) unit apartementersebut Penggugat telah ada kesepakatan dengan pihak Tergugatyang diwakili Sdri. LUSI untuk diangsur sebanyak 3 (tiga) kali danpermasalahan denda Tergugat akan menyampaikan ke pihakmanajemen Tergugat;e.
862 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akuntan Pengawas;Langkahlangkah penting telah dilaksanakan yang melibatkan BW danFT yang terbukti efektif untuk menciptakan kembali kontrol dantransparansi atas manjemen kas BLT dan bagian lainnya. BLT akanmenunjuk akuntan pengawas dan membuat lingkup pekerjaannya, yangdapat diterima oleh Para Kreditor MLA, untuk memastikan pengawasanproses yang sedang berjalan dan terus dikembangkan setelahselesainya proses restrukturisasi;Hal.22 dari 81 hal.
87 — 15
Dengan di undangkanyaPerkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manjemen Penyidikan TindakPidana maka Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan danPengendalian Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia di cabut dan dinyatakan tidak berlaku..
Terbanding/Penggugat : MASLINA SIMANJUNTAK
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. INDONESIA FORTUNE LLOYD
Turut Terbanding/Tergugat III : JAY SINGGIH
Turut Terbanding/Tergugat IV : SARI TOBING
Turut Terbanding/Tergugat V : CAPTAIN VITTALY
76 — 41
Karena itu, atas semua kerugian yangdialami oleh pihak kapal, manjemen kapal, in casu, PenggugatRekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib bertanggung jawab untukmengganti semua kerugian yang dialami pihak kapal dan atau Pengelola(manajemen) kapal, in casu Penggugat Rekonpensi, juga termasukbiayabiaya lainnya yang mucul dari akibat penyenderaan danpenahanan kapal MV.Gati Pride atau KM. Sally Fortune;Hal 27 Putusan No. 767/PDT/2018/PT.DKI2.
26 — 5
Dan tergugat berkeyakinan bahwa ceraibukanlah jalan satu satu nya untuk mendapatkan kebaikankedua belah pihak ( penggugat dan Tergugat)Bahwa kesimpulan Penggugat tidaklah benar tergugatberkeyakinan bahwa perkawinan ini masih bisa dipertahankan asalada kemauan dari kedua belah pihak dan Isya Allah Kemaslahatanakan didapat.Bahwa hal tersebut tidak benar, Mengenai Manjemen Keuangantelah diatur dan disepakati bersama oleh tergugat dan penggugatsejak awal dan Alhamdulillah sampai saat ini Tergugat masihmampu
91 — 15
terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan status,Penggabungan, Peleburan perusahaan dan Pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang Pesangon, sebesar 2 kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan pasal156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yangdimaksud penggugat adalah selama masa hubungan kerja antara penggugat denganPerusahaan (manajemen lama) sedangkan perusahaan dengan manjemen
79 — 9
39 dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2015/PN Pal1.Bahwa tergugat Il dengan tegas menolak gugatan penggugat untukseluruhnya, kecuali apaapa yang di akui oleh penggugt.Bahwa penggugat menarik Gubernur Sulawesi Tengah ( Tergugat ll)sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum karenaantara pihak penggugat dengan Tergugat Il sama sekali tidak adahubungan hukum, oleh karena itu mengenai tuntutan para penggugatsepenuhnya menjadi urusan Tergugat , karena baik secara operasionalmaupun manjemen
Esra
Tergugat:
PT. Yepeka Usaha Mandiri ( PT. YUM )
160 — 61
YUM ada tambahan tugas khusus untuk menangani vendor ataupihak ketiga;Bahwa tugas Saksi dan Bapak Novi sebagai PJO yaitu bertanggung jawabterhadap operasional di lokasi masingmasing, namun untuk administrasidari manjemen PT.
97 — 36
BENNANTA JASINDO (yang memperoleh Skor GabunganTreknis dan Biaya 74,13) ditetapbkan sebagai Pemenang Cadangan ll,dengan harga penawaran sebesar Rp.2.655.510.000, (dua milyarenam ratus lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan 13 Mei 2012, Pokja IlULP menjalani Masa Sanggah atas Hasil Seleksi Penyedia JasaKonsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manjemen ProgramBantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2012 yang telahdiumumkan, namun tidak
BENNANTA JASINDO (yang memperoleh Skor Gabungan Treknisdan Biaya 74,13) ditetapbkan sebagai Pemenang Cadangan Il, denganharga penawaran sebesar Rp.2.655.510.000, (dua milyar enam ratuslima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan 13 Mei 2012, Pokja IlULP menjalani Masa Sanggah atas Hasil Seleksi Penyedia JasaKonsultansi Paket Pekerjaan Konsultan Pendamping Manjemen ProgramBantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran2012 yang telahdiumumkan, namun tidak
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau di formulasikandalam surat keputusan pemberhentian, nyatanyata bermaksud membangunopini publik yang menyesatkan dan menimbulkan "tanda tanya" itu jelas danbermaksud mendiskreditkan Penggugat.Bahwa kerugian kesepuluh yang diderita Penggugat adalah karena Tergugatsengaja mencantumkan dalam Objek Sengketa sesuatu yang tidak adarelevansinya satu sama lain, di dalam konsideran Menimbang ObjekSengketa menyebutkan alasan pemberhentian dengan hormat adalahdikarenakan adanya penataan organisasi dan manjemen
SOEJONO CANDRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
140 — 68
Menyatakan bahwa TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukanperbuatan melawan hukum menghentikan Penyidikan ,sesuai denganpasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 , dan pasal 17 UU no 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan UU NO.2 TAHUN 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri no. 14tahun 2012 tentang Manjemen Tindak Pidana.4. Menyatakan bahwa TERMOHON PRAPERADILAN beriktikadtidak baik.5.
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
SARIP Bin MUNTAHA alias SARIP
193 — 439
Damai Abadi Samudra; Bahwa, sebenarnya ada opsi untuk menahan kapal dalam perjalanan,tetapi tidak dilakukan oleh manjemen; Bahwa, kontrak kemitraan antara PT. Citra Lampia Mandiri denganPT. Damai Abadi Samudra tidak diperpanjang atau diputus pada bulan mei2019 karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. DamaiAbadi Samudra, diantaranya tentang tata kelola tambang yang baik, dimana PT.
89 — 32
BALI BINTANG SEJAHTERA (BALIUNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbolaGojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangatdirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual sejumlah8000 lembar untuk pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNGtersebut, Sesuai perhitungan manjemen PT.