Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (8) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak adahalangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan dan hukum syara serta dengan memperhatikankemaslahatan masa depan para Pemohon dan anakanak para Pemohontersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan ParaHim. 13 dari 15Penetapan 7/Pdt.P/2020/PA.MrbPemohon

akses masuk kearea tanah Para Penggugat di Kelurahan Mandati Ill, Kecamatan WangiWangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara,sebagaimana yang tersebut dalam angka (1) kesepakatan perdamaian,Para Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada ParaHim. 4 dari 9 Him. Putusan Akta Perdamaian Nomor 0225/Padt.G/2019/PA.

Menimbang, bahwauntuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati ParaHim. 9 dari 17 Him.

Menimbang, bahwa ParaHim. 15 dari 17 Hlm. Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PA.DpPemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon suamianak Para Pemohon terbukti telah menyetujul pernikahan anakanak merekasebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;00. Menimbang, bahwakehendak perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah disetujuioleh orang tua masingmasing karena dilatarbelakangi anak Para Pemohontelah hamil.

ABDUL KHOLIK, M.H. paraHim.8dari9 hlm. Penetapan No. 0135/Padt.P/2017/PA.MlgHakim Anggota serta dibantu MOHAMAD KHOIRUDIN,S.H. sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.Hakim Anggota l, Ketua Majlis,Drs. UMAR DDra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.Hakim Anggota Il,Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.Penitera Pengganti,MOHAMAD KHOIRUDIN,S.H.PERINCIAN BIAYA :1. BiayaPendaftaran Rp. 30.000;2. Biaya Proses Rp. 50.000;3. BiayaPanggilan Rp. 75.000;4. Redaksi Rp. 5.000;5.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikahsehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan AgamaMarabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga ParaHim. 2 dari 8Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.MrbPemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yangtelah dilaksanakan dan memenuhi hakhak keperdataan Para Pemohon ;9.

Dan karenanya maka pemohonan ParaHim 4 dari 6 hlm Penetapan No.107/P dt.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai PencatatNikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakimmemerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata paraHim

disaksikan oleh dua orang saksi bernama Culling dan Iwan, belum tercatatdi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon dan Pemohon II belummempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangatmembutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasikependudukan dan keperluan lainnya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahanPara Pemohon telah memenuhi syaratsyarat dimaksud atau tidak, makakepada Para Pemohon dibebani alatalat bukti, dan untuk pembuktiannya ParaHIm

RahimUpuolat, SH sebagai Panitera Pengganti; dan pada hari itu juga Penetapantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh ParaHim 6 dari 7 pen. No. 44/Pdt.P/2019/PA MshPemohon;Hakim Tunggal,Abubakar Gaite, S.Ag., MHPanitera Pengganti,Abd. Rahim Upuolat, SHRincian Biaya : 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,2 Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Redaksi : Rp. 10.000,4 Meterai : Rp. 6.000,Jumah : Rp. 96.000,(Sembilan puluh enam ribu rupiah)Him 7 dari 7 pen. No. 44/Pdt.P/2019/PA Msh

perkara menurut hukum;SUBSIDER:Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II masingmasing telah dipanggil dan telah datang menghadapsendiri di persidangan;Bahwa, Hakim telan berusaha menasihati Para Pemohon, anak ParaPemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anakPara Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak ParaHim

Menimbang, bahwa ParaHim. 15 dari 17 Hlm. Penetapan No. 160/Pdt.P/2021/PA.DpPemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon isterianak Para Pemohon terbukti telah menyetujul pernikahan anakanak merekasebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;00. Menimbang, bahwakehendak perkawinan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah disetujuioleh orang tua masingmasing karena dilatarbelakangi calon isteri anak ParaPemohon telah hamil.

Menimbang, bahwauntuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati ParaHim. 9 dari 17 Him.

Menimbang, bahwa ParaHim. 15 dari 17 Hlm. Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PA.DpPemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon suamianak Para Pemohon terbukti telah menyetujul pernikahan anakanak merekasebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;00. Menimbang, bahwakehendak perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah disetujuioleh orang tua masingmasing karena dilatarbelakangi anak Para Pemohontelah hamil.

ini, utamanya setelah memperhatikanpertimbanganpertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang memutusperkara ini, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apayang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkatpertama telah tepat oleh karena itu diambil alin menjadi pendapat majelistingkat banding ;Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding yang dalammemori bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataramsalah dalam memutus perkara, mestinya menolak gugatan ParaHim

kewenangan relatifPengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikahberdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut pada KantorUrusan Agama Kecamatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malangsebagaimana temyata dalam kutipan akta nikah nomor 1227 / 108 / X / 2002tanggal 31 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang namun karena Kelalaianpetugas Kantor Urusan Agama maka tenjadi kesalahan penulisan identitas paraHim

berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayatCNN gl AG Lag Cea clay GsiBy call gl Ah as Cnet Sls 3lUa ya Cane iS gl Abe UB Lae Gg SANsArtinya : bagi orang lakilaki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapadan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, baik sedikit ataubanyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ParaHim

Begitu juga paraHim. 4 dari 7 him Penetapan No. 457/Pdt.P/2020/PA.

nikah nomor (J tanggal 19 Oktober1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanGlagah Kabupaten Lamongan namun karena kelalaian yang hanyamenyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan kepada aparat desa tanpamemperhatikan penulisan identitas benar atau tidak, maka terjadi kesalahanpenulisan identitas Para Pemohon yaitu nama Pemohon sedangkan identitasyang benar adalah nama Pemohon I, oleh karena itu Para Pemohon memohonagar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan perubahan biodata ParaHim

Bahwakesalahan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian Para Pemohonyang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan ParaHim.5 dari 8 hlm. Penetapan No 0428/Pdt.P/2017/PA.SdaPemohon kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitasPara Pemohon benar atau tidak, sehingga identitas Para Pemohon satudengan yang lainnya tidak sama;4.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim 7 dari 8 hlm Putusan No. 2709/Pdt.G/2019/PA.CkrHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs.

Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkanbahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan ParaHim.2 dari 7 Him. Putusan No.0289/Pdt. P/2019/PA.BksPemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, KotaBekasi;9. Bahwa, dengan faktafakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohontelah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1),Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;10.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,perbaikan perubahan biodata suami suami ini dilakukan Pegawai PencatatNikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakimmemerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata paraHim