Ditemukan 1606 data
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SETIAWAN FEBRIYANTO Als WAWAN Bin YUWONO ANDI WIBOWO Alm
19 — 5
dilandasi dengan hak yangdimilikinya sedangakan pengertian melawan hukum dalam hukum pidanaadalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan denganapa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.Bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalahperaturan dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal43
44 — 17
dimilikinya sedangakan pengertian melawan hukum dalam hukumpidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangandengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil ;Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalahperaturan dalam Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologf kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal43
dimilikinya sedangakan pengertian melawan hukum dalam hukumpidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangandengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil ;Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalahperaturan dalam Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal43
15 — 2
Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
19 — 6
No. 0261/Pdt.P/2015 /PA.Srg.kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Ill tidak teroukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan
20 — 6
Kabupaten Pidie dan selama pernikahan Pemohon denganPemohon II tidak pernah terjadi perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis Hakimberkesimpulan, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan olehPasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak pula ada halanganuntuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal43
21 — 15
Ek.Pasal30Kompilasi Hukum Islamsertatidakt erdapathalanganperkawinansebagaimanadiat urPasal8 UndangUndangNomor1Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43 dan Pasal44KompilasiHukum Islam.Nam undem ikianpernikahanPemohonlidanPemohonllyangdilaksanakandiwilayah hukum KantorUrusanAgamakKecamatanMalua, tidakdicatatkandiKUAtersebut, sehinggatidakmempunyai buktisahtelahter adinyapernikahan(aktanikah);Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah dinilaidandipertimbangkan,dan majelisberpendapat bahwapermohonan
21 — 10
2 orang saksiLagia dan Talaga, maharnya berupauang tunai Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makaditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhirukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimanadiaturdalamPasal6 UndangUndang Nomor1 Tahun1974tentangPerkawinanjo.Pasal14danPasal30Kompilasi Hukum IslamsertatidakterdapathalanganperkawinansebagaimanadiaturPasal8 UndangUndangNomort1Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43
23 — 9
dan Allah Maha luas pemberianNya dan MahaMengetahui;Demikian pula maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:com mm Oe my CU ULCICArtinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa faktafakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuanhukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calonsuaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43
8 — 4
UndangUndang Nomor Tahun 1974Tentang Perkawinan yang efektif berlakunya mulai bulan April tahun 1975;e Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untukkeperluan administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon Idan Pemohon II tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
46 — 4
Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir serta menjadi Saksi nikahnya para Pemohon tersebut,dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
19 — 3
Para Pemohon di persidanganhadir dan mengenal dengan para saksi nikahnya para Pemohon tersebut,dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
79 — 6
Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
76 — 8
Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir serta menjadi saksi nikahnya para Pemohon tersebut,dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak teroukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
22 — 2
Para Pemohon di persidangansalah satunya merupakan saksi nikahnya pada pernikahan tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
25 — 6
Kecamatan Mane dan selama pernikahan Pemohon dengan Pemohonll tidak pernah terjadi perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Tunggalberkesimpulan, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan olehPasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak pula ada halanganuntuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal43
28 — 13
dan 24 KompilasiHukumIslam, pernikahantersebuttelahmemenuhirukundansyaratsuatuperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makaditemukan fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhirukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinansebagaimanadiaturdalamPasal6 UndangUndang NomortTahun1974tentangPerkawinanjo.Pasal14dan Pasal30Kompilasi Hukum Islamsertatidakt erdapathalang anpe rkawinansebagaimanadiat urPasal8 UndangUndangNomor1Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43
14 — 4
dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon istrinya tersebutpatut pula dikemukakan maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa faktafakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuanhukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calonsuaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10UndangUndang Nomor Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43
24 — 3
No. 0212/Pdt.P/2015 /PA.Srg.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebutdilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan
1.Arisal bin Etta
2.Nurjannah binti Aning
21 — 14
PengadilanAgama Enrekang sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makaditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinansebagaimanadiaturdalam Pasal6 UndangUndang NomortTahun1974tentangPerkawinanjo.Pasali14dan Pasal30Kompilasi Hukum Islamsertatidakterdapathalang anpe rkawinansebagaimanadiaturPasal8UndangUndangNomor1 Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2143 K/Pid.Sus/2010menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemumian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal43 Ayat (2), pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2),Pasali03 Ayat (2), Pasali04 Ayat (3), atau Pasal105 Ayat (1) yang dilakukanoleh Terdakwa sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi olehsaksi Rusyyadi als Adi