sebesar Rp.1.571.000.000, (satu milyard lima ratus juta tujuh puluh satu jutarupiah) ;Sebagaimana tersebut dalam rincian Posita No. 5 ;10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsoom) atas keterlambatannya menjalankan putusanterhitung 7 hari putusan dijatuhkan sampai putusan memperolehkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah)setiap harinya;11.Menghukum Tergugat I, II, Ill dan IV untuk membayar biaya perkarayang timbul karena persoalan ini :12.Menyatakan semua peralian

Penggugat I/Pembanding 1 memberi kuasa dengan haksubstitusi yang tidak dapat dicabut kembali yang memberi hak kepada Bank /Tergugat I/Terbanding 1 untuk mengambil alin dan mengubah Manejemenproyek, baik Bank/Tergugat I/Terbanding 1 atau badan lain yang ditunjuk olehBank/Tergugat I/Terbanding 1 sejak kredit dinyatakan oleh Bank/TergugatI/Terbandig 1 kurang lancar yang mencakup antara lain melakukan penjualanatas barang anggunan dan menandatangani dokumen dokumen yang berkaitandengan penjualan atau peralian

Bahwa proses peralian SHM nomor 4032/Meteseh SuratUkur Nomor 03500/Meteseh/2011 tanggal 13032011 Luas + 118M2 terletak di Perum Graha Mulia Asri 3 C1 RT 02 RW 29Kelurahnan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarangsemula masih atas nama Pembanding dahulu Penggugat padasaat diajukannya kredit di Terbanding II dahulu Tergugat II padaHalaman 19 dari 26 halaman Putusan No.372/Pdt/2021/PT SMG.tanggal 13112018 dan tanpa sepengetahuan Pembanding telahditerbitkan Akta Jual Beli nomor 601/2018 tanggal 13

/tetap dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e : KepalaKantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebananhak, jika salah satu syarat di bawah inii tidak di penuhi. huruf e tanah yangbersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.Menimbang , bahwa dari posita gugatan tersebut telah jelas bahwa tujuandimasukanya Tergugat III dalam perkara ini adalah ada kaitanya dengan tugas danwewenang Tergugat III yang behubungan dengan peralian

Lauw Sing Nio ( Lidia Yulianawati).Bahwa saksi mengatakan 2 (dua) catatan jual beli dari Lidia Lianawatisantoso tidak ada.Bahwa saksi mengatakan hanya melakukan suatu ceking saja, bilamana PPATmengecek, kalau PPAT tidak ada suatu peralian atas nama orang yangmembeli.Bahwa saksi membetulkan, PPAT hanya melakukan cek saja.Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan danKuasa Terlawan Penyita akan menanggapinya dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan

Bahwa terkait dengan keterangan saksi saksi yang di uraikan diatasdihubungan dengan pengertian secara umum Tongkonan Adalah hakBersama yang dikuasai masyarakat adat Toraja dimana semua wargaTongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanahtersebut berdasarkan suatu peralian dara keturunan sedangkanberdasarkan keterangan saksi ahli diajukan oleh para penggugat /pembanding pada hal 19 dalam putusan :Menerangkan Bahwa berdirinya Suatu Tongkonan harus memiliki kriteria yaituTongkonan diterangi

HAMIMAH dan mendukung Bukti(Novum PK2) bahwa dengan adanya peralian tersebut memang telahterjadi, Tanda Bukti Tambahan (PK17).Bahwa terdapat Fotocopy Legalisir Kutipan C Desa yang dibuat padatanggal 14 Juli 2014 sebagai tambahan Bukti (PK18) yang menerangkanbahwa Objek sengketa Persil 94, Kelas D Ill, Luas 34.940 M? tercatat atasnama ICHWAN P.HAMIMAH. Tanda Bukti Tambahan (PK18).Bahwa Terdapat Surat Keterangan Nomor 145/45/437.105.05/2017 terkaitpenetapan suratsurat atas nama ICHWAN P.

Tentang diktum ke7; bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah danmelakukan kekeliruan yang fatal dengan membenarkan pertimbanganJudex Facti tentang proses penerbitan sertifikat milik Tergugat III dan IV/Pemohon Kasasi Ill dan IV; karena dalam pertimbangan hukumnyaMajelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan apakah prosespenerbitan akta peralian hak, akta hibah dan sertifikat hak milik tidakbenar atau tidak tepat akan tetapi Majelis Hakim Judex Facti denganlantang menyatakan segala suratsurat tanah

Dalam penerbitan akta peralian haksudah sesuai dengan hukum, Kepala Desa Parbangunan/ Tergugat VIIPemohon Kasasi VI justru ikut sebagai Tergugat VI karena menandatanganisegala suratsurat yang diperlukan karena secara fakta Tergugat dan Il/Pemohon Kasasi dan Il benar sebagai pemilik dan menguasai objekperkara yang berasal dari warisan orangtuanya alm. Maulana Nasution;8.

Bahwa dengan demikian dasar peralian hak obyek sengketa bersumberdari pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama Kajen KabupatenPekalongan, maka karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo meskipundengan dalil Perouatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ;Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 39/Padt.G/2018/PN PkIDALAM KONVENSI :1. Bahwa apa yang teruraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konvensi ;2.

Bahwa oleh karena Penggugat merasa curiga dan kawatir akan etika tidak baik darikelakuan Tergugat dimana sertifikat akan dibalik nama atau dialikan kepada pihaklain, maka oleh karenanya dalam hal ini Penggugat mohon kepada Pengadilan10.11.12.untuk dapatnya menyatakan bilamana semua peralian atau balik nama yangmenyangkut sertifikat tanah dan rumah milik Penggugat dengan sertifikat No. 1013Atas nama : SUPRIYADI ( Penggugat ) sepanjang tidak pernah melibatkan tandatangan Penggugat dalam surat apapun

sekarang tidak pernah berkomunikasi atau ke rumah untukmelinat keadaannya anaknya dan member nafkah lahir buat anaknya;Dalam Rekonvensi:1.Bahwadaiildalil yang telah dipergunakan dalam konvensidianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensiBahwa untuk mendapatkan kepastian hokum terhadap hak asuhanak yang belum dewasa XXXX, umur 2 tahun 9 blan yangselama ini tanpa ada pertanggunganjawab dari Tergugatrekonvensi (Pemohon) ketika pergi meninggalkan tempat tinggalbersama, maka hak pengasuhan dan hak peralian

Muhadi c,qPara Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat adalah sebagaiperbuatan wanprestasi ;Menghukum Para Tergugat untuk menandatangani segala surat yangdiperlukan sebagai dasar peralian hak dalam Sertifikat Hak Milik atas bidangtanah objek sengketa dari atas nama Muhadi c.q Para Tergugat menjadiatas nama Para Penggugat, yang apabila Para Tergugat tidak mau untukmelaksanakanya, putusan ini dapat dijadikan dasar peralihnan hak dalamSHM pada bidang tanah objek sengketa menjadi atas nama ParaPenggugat

permohonanbanding dari Pembanding semula Penggugat dan menerima danmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 131/Pdt.G/2014/PN Yk dalam perkara ini;Bahwa mengenai Legal Standing dan Fakta Hukum yangterungkap dipersidangan, keberatan Pembanding / Penggugattersebut adalah tidak berdasarkan hukum maupun fakta hukum,benar dahulu pemilik tanah dan bangunan sebagaimanadisebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1231/Condongcatur luas 441 m2 Gambar Situasi No.2288/1990, padalembar mutasi peralian

.1997 tentang peraturan tanah Pasal 37 mengenai pemindahan hak yangmenentukan kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkanjika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT sehingga dengan demikian makaperjanjian akta jual beli tanah dan pengoperan hak tersebut tidakmengakibatkan adanya peralihan suatu hak atas tanah tersebut sehinggahapusnya hubungan hukum Penggugat Intervensi dengan tanah objek perkarajuga tidak berakibat atau merubah status hukum tanah objek perkara (karenabelum ada peralian

keterangan saksi bahwa BPN Kabupaten Demakmengetahui berkas permohonan dalam Sertifikat tersebut semuapersyaratan semua komplit atau ada semua.Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa BPN Kabupaten Demakmengetahui dalam data pada Sertifikat Hak Milik No.00627 atas namaKasmadi asalusul tanah yang dibeli oleh Kasmadi / Siti Amiroh dariBasiman Badi disebutkan terjadi jualbeli sebagian dalam bentuk apa tidakdisebutkan.Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa BPN Kabupaten Demakmengetahui dasar hukum peralian

Hal ini tidakdapat dikategorikan atau dipahami telah bertentangandengan Asas Legalitas karena perbuatan tersebutsebelumnya telah dirumuskan dan diatur dalam peraturanperundangundangan yaitu Pasal 297 KUHP dan Pasal324 KUHP (tentang Perniagaan/Perdagangan budak/orang) sebagimana dijelaskan di dalam Pasal 64 danPasal 65 (ketentuan Peralian dan Penutup) Undangundang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan orang.

DALAM POKOK PERKARA , 202200nnnooenneoeneecnneeenneees1.Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalildalil Jawabannya,kecuali yang diakui kebenarannya ; 0n nn nn enon nemo neeBahwa jelas proses peralian hak atas tanah milik KH. Ahmad Zuhdikepada KH. Rahmat yang telah dilakukan jual beli oleh para ahli warisKH.

tersebut oleh XU JUN selaku DirekturUtama PT.Wei Ling telah menjual HGB No.95 Randu Garut kepada UnggulBoga Apriadi selaku Direktur PT.Mega Surya Putra sesuai Akta Jual Beli44No.62/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan menjual HGB NO.92 Randu Garut kepadaUnggul Boga Apriadi selaku Direktur PT.Mega Surya Putra sesuai Akte JualBeli No.64/2012 tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa dengan adanya Akta 42/2011 tersebut Penggugat menyangkal denganalasan karena tidak ada RUPS di Hotel Ciputra dan juga Penggugat keberatanatas peralian

Bahwa Turut Tergugat VII dalam mencatat pendaftaran peralian karena jualbeli Sertipikat Hak Milik No. 1522 Desa/ Kelurahan Karangasem menjadiatas nama Nyonya Pujiyanti telah mendasarkan dan tidak bertentangandengan peraturan pendaftaran tanah yaitu :Halaman 18 dari 38 Putusan Perkara Perdata Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Skt. Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 103 PMNA/ KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuanpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.6.

Masak adatanah sawah seluas : 210 tidak ada ;: Bukti surat HGB 2 Sertifikat Penganti terbit tanggal 04 Maret 2009 ;: Peralian pengurusan PT. ADHI PURI JAYA yang lama dengan yangbaru mana .... ?: Penggugat ingin tahu jual belinya dari mana ...?