Blok 10B No. 34 RT08 RW 10 Kelurahan Meruya Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan juga Buku IIPedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1, Permohonandiajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohonatau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang meliputi tempat tinggal Pemohon, dalam permohonan ini terlihatPemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri Bogor, akantetap Pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanNegeri Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat,sehingga oleh karena itu Permohonan Pemohon yang ditujukan kePengadilan Bogor tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 HIRdan juga Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata UmumMahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1;2.

Didi Laksana (Liauw Kwan Hong) ;Point 3 : Menetapkan bagian waris dari masingmsing ahli waris sesuaidengan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Tekhnis AdministrasiDan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesiaedisi 2007 halaman 47 pada pada angka 12 mengenai permohonan yangdilarang salah satunya pada point b adalah : Permohonan untuk menetapkanstatus keahliwarisan.

PDS03/PKPIN/Ft.1/06/2016 tanggal 1 Juli 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia TerdakwaDEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaanEnergy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka BelitungNomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 bersamasamadengan Francischa Anggela Direktur PT.

listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBBagar menyiapkan kelengkapai administrasi berupa penyusunan RKAKLAPBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012.Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahmantelah membentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan olehTerdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan Terdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc tidakmelakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MTyang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis PenyiapanDokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 Terdakwamenghubungi Saksi Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnisdan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untukpenunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan Terdakwa tersebutbeberapa hari kKemudian dipenuhi oleh Saksi Franchisca Anggela denganmenyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)pengadaan Solar

Cell System kepada Terdakwa Dedih SapjahBahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dariSaksi Franchisca Anggela tersebut Terdakwa melakukan verifikasi hargadengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun2011 yang pernah dilaksanakan oleh Saksi Franchisca Anggela danberdasarkan teoriteori dari internet hingga terbentuklah HPS dan SpesifikasiTekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dari Penggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku IIPedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia,maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dariPenggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan semula, halmana

HARTANA SUBEKTI,M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT SinarBhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan MobilPompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejaktanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

FAUZI,MT melakukan rapat bersamadengan SUSANTO LIEU membahas tekhnis penyelesaian perakitanmobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak.

Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPKPengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan PanitiaPenerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor :01001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian PerbaikanMasa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa.

Bin YAKUB Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaDinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasamaNURUL IKHSAN, S.Pi.

Ratu Kecamatan Mukomuko UtaraKabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenanganmengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagaiBahwa ia terdakwa AMAN JAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Nomor : 133/U/2003tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian bantuan Block Grant danPetunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK.Pembina Kecamatan Tahun 2006Nomor: 902/ 119/PK/2006 tanggal 6 April 2006 mengatur bahwa padaprinsipnya pengelolaan dana bantuan tersebut secara Swakelola, sehinggaDrs.

(Terdakwa) sebagai Staf Tekhnis; danDrs. BERNARD TUKAN sebagai Anggota;Adapun tugas panitia tersebut adalah :a. Membuat proposal pelaksanaan pembangunan dengan dilampiri gambarrencana pembangunan, rencana alokasi biaya (RAB) dan jadwalpelaksanaan pekerjaan;b.

Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;4.

Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun danDusun Ill, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten SerdangBedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :1.

Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan goronggorong/outlet sepanjang + 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatanbagian kiri jembatan irigasi di Dusun mengalami kerusakan, SPA di sebelahutara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadipelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunangoronggorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara tekhnis tidak layak. ;5.

dan (5) tersebut di atas) maka telah terjadi peralihan hakkepemilikan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada ADI SETYA BUDIBin SUPRAPTO, dan AHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO (keduaanak Pihak Pertama dan Pihak Kedua), dan tabungan deposito atas nama keduaanak tersebut menjadi milik penuh ADI SETYA BUDI Bin SUPRAPTO, danAHMAD ARBI FADILLAH Bin SUPRAPTO yang tidak dapat dipergunakan,dikuasai dan diambil alih oleh Pihak Pertama, atau Pihak Kedua, dan atau PihakKetiga;Pasal 4LAINLAINBahwa ketentuan tekhnis

Dankemudian hasil dari penjualan dari objek bangunan tersebut dibagi dua,Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.KAGdengan ketentuan pembagian 50% untuk Pihak Pertama, dan 50% untukPihak Kedua;b Atau Pihak Kedua mengganti rugi kepada Pihak Pertama dengan taksirannilai harga berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Keduasecara mufakat;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis penjualan terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (5) dilakukan

selamalamanya90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu untuk pelaksanaan tekhnis ganti rugi terhadap objekharta bersama (Vide Pasal 2 ayat (4), dan (6) dilakukan selamalamanya 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak kesepakatan perdamaian iniditandatangani;Bahwa tenggang waktu pembayaran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduasebesar Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) (Vide Pasal ayat(2) huruf g di atas), dilaksanakan selamalamanya

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.28, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisi kristalkristal bening denganbobot sample 0,5467 (nol koma lima empat enam

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan sembilan

;Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dariBadan POM RI Bandar Lampung Nomor Lab: PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016yang ditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan

Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.

DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.

Fakhrulselaku Konsultan Lapangan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjaNomor 037/SPK/CMCLS5NTT/VI/ 2012 tanggal 01 Juni 2012 antaraDirektur Proyek PT Miskat Alam Konsultan dengan FAKHRUL, S.T. untukmelaksanakan tugas pendampingan di Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 danbertanggung jawab melakukan pendampingan baik secara administrasimaupun tekhnis sampai dengan pekerjaan pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Menengah Pertama Negeri (USB SMPN)

No. 2156 K/Pid.Sus/2015(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 oleh Direktorat JenderalPendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kemudianpihak Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah MenengahPertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda menyampaikan proposaltekhnis dan biaya sebesar Rp2.045.247.000,00 (dua milyar empat puluhlima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementrian Pendidikandan Kebudayaan, dan terhadap proposal tekhnis

dan biaya tersebutpihak Kemenirian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan klarifikasiterhadap rencana pelaksanaan secara tekhnis dan pengecekan terhadapusulan biaya dan dari hasil klarifikasi terhadap proposal tekhnis dan biayatersebut pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar KementrianPendidikan dan Kebudayaan akhirnya menyetujui bantuan untukpembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 sebesar Rp1.994.319.000,00(satu milyar sembilan ratus sembilan

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda (terdakwa) untukTriwulan I dan II dan Setiawan Putra (Terdakwa) untuk triwulan III dan IV.e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Maje atasdana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 11 Maje kepada PembantuBendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje

RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuaiyang dipersyaratkan dalam LDP,7. Dukungan peralatan,8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintahsebesar 10% dari nilai total HPS.Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis danEvaluasi Harga / Biaya dilakukan terhadap 3perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT.Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT.Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulusevaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi HargaHarga/Biaya adalah PT.

Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargatersebut adalah untuk menentukan apakah perusahaanlulus atau tidaknya dalam hal Administrasi, Tekhnis danKewajaran Harga. Bahwa perusahaan yang dilakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah 3 perusahaan yang memasukkan penawaranyaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya CiptaPerdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi.

REKA = ENAMGUNITA ~ untuk melakukanPengawasan Tekhnis Pekerjaan Proyek Peningkatanjalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading Pematang Aur Kab.

pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan TekhnisPeningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain:A.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

/2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.

No. 74 PK/Pid.Sus/2014Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009tanggal 29 Januari 2009 Pada halaman 14 huruf A menjelaskan, DAK bidangpendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatankegiatan sebagai berikut :Administrasi

/2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.

/2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

HerlinaSafitri Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan;Bahwa Harga Standard yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaPadangsidimpuan lebih tinggi dari harga pasar;Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 tersebut adalah Staf Tekhnis Sdra. Sahlan Ali yangdiketahui oleh Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan KotaPadangsidimpuan Sdra.

Syamsuddin selaku Tim Tekhnis, karena Saksi kurangmengerti dan kurang memahami bagaimana cara pembuatanPertanggungjawabannya;Bahwa lanya Sdra.

Syamsuddinselaku Staf Tekhnis;Bahwa Saksi mendapatkan dana kewajiban yang untuk diserahkankepada Sdra. Maskur diambil dari sisa Dana perbelanjaanbahanbahan yang dilakukan oleh Sdra. Muhammad Nur selakuKepala Tukang;Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Kerja (SPJ) padaDAK TA2009 Bidang Pendidikan di SDN 200117 adalah Sdra.Syamsuddin dan Sdra.

Sahlan Ali selaku Tim Tekhnis;345e Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari dana DAK TA2009 BidangPendidikan Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp.7.000.000.

NEHRU SAENS;379Bahwa Cara menentukan besar Dana Alokasi Khusus yang akanditerima oleh masingmasing Sekolah, yang mengetahuinya adalahTim Tekhnis sesuai dengan hasil Survey yang dilakukan;Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA2009 tersebutdisalurkan kesetiap Sekolah Saksi tidak mengingatnya, namunpenyaluran Dana tersebut melalui Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan yaitu Sdr. Drs.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkaitdengan Pemohonan

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklamedi Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah)Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;(2).

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titik reklamedi Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko Latumenten Indah)Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian PekerjaanUmum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;2. Surat Perjanjian Pengurusan Sewa Lokasi dan Terbitnya PerijinanPemasangan Reklame dari Kementerian Pekerjaan Umum;3. 5.

Surat Rekomendasi Tekhnis pemanfaatan lahan untuk titikreklame di Jalan Prof.DR.Latumenten (depan Ruko LatumentenIndah) Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh KementerianPekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional V;Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HARIS, SH.;(2).