usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp. 3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana KerjaAnggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD

usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp. 3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana KerjaAnggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD

Selain itu ataspermintaan saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO pula, saksi EDYMULYONO, S.T., bersama dengan saksi HARNIAH, S.T., telah membuatRKA (Rencana Kerja Anggaran) atas kegiatan pemasangan SR air bersihuntuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KabupatenBanjar, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,00 (sembilanmilyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah), dengan rincianpemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket,satu. lokasi/paket terdiri

., membuat suratpengantar penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) keDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow.Bahwa Prosespencarian Dana TPAD Tahap Ill ini, secara sadar diketahui olehMursid Potabuga , S. Sos. selaku PPTK, Drs. Farid Asimin, MAPselaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Drs. Ferry L.

Bahwa ProsesHalaman 34 dari 163 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN Mndpencarian Dana TPAD Tahap Ill ini, secara sadar diketahui olehMursid Potabuga , S. Sos. selaku PPTK, Drs. Farid Asimin, MAPselaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Drs. Ferry L.

didalam mobilnya;Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 siangnya harinya, sekda Sanijandatang sendiri menemui terdakwa di ruangan kerja terdakwa, bukan karenadipanggil oleh terdakwa, kemudian mengatakan ke terdakwa pak kalau bisakurang, saksi jawab kenapa tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal inidiketahui oleh Wakil Ketua dan sempat kesal dan marah dengan menepukpintu ketika beliau keluar;Bahwa selama pembahasan RAPBD dimaksud tidak ada pemotongan danbejalan lancar karena anggaran yang diajukan oleh TPAD

Hartini danterdakwa sendiri, ternyata Bupati Kabupaten Kapuas telah ada membentukTim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mewakili PemerintahDaerah Kabupaten Kapuas dalam pembahasan RAPBD Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2015 dengan DPRD Kabupaten Kapuas sejak tanggal 19Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014. Dimana KetuaTPAD dimaksud adalah Sanijan S.

Hartini, saksi Sanijan S.Toembak, ternyata BupatiKabupaten Kapuas telah ada membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD) untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalampembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 dengan DPRDKabupaten Kapuas sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24Nopember 2014. Dimana Ketua TPAD dimaksud adalah Sanijan S.

dalam pengelolaan uang Desa tidak pernah ada pembinaan dariKecamatan maupun dari Kabupaten ;Bahwa Sumber pendapatan desa dari Hasil lelang Bondo deso, dari ADD,Bagi Hasil pajak, bantuan Pemerintah Kab/Propinsi, dan Hibah ;Bahwa tahun 2009 Desa Suwaduk mendapat bantuan dari Propinsi sebesarRp. 2.000.000, untuk pengadaan TV dan peralatanya namun hingga saat iniTV belum ada; Bahwa yang mengelola adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa ; Bahwa ada buku kas pembantu dan buku kasa kabupaten Bahwa bantuan TPAD

Brebes mestinya sejak awal namun dalam hal ini tidaksehingga terjadi misskomunikasi yang akhirnya bermasalahdipembayarannya;e Bahwa setahu saksi terkait masalah ini kekeliruan ada padaPejabat Pembuat Komitmen;e Bahwa setahu saksi SIMDA ada di setiap SKPD termasuk kantorDPPK;e Bahwa setahu saksi DPPA ada di SIMDA secara otomatis;e Bahwa setahu saksi SKPD mengajukan usul anggaran tersebutkepada TPAD;Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, batasbatas danbangunan yang telah dibangun oleh Para Penggugat

FotokopiLegesT72 Kesepakatan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Tahun 2016.Fotokopi LegesT73 Permintaan Pendampingan TPAD oleh DPRD Prov.

Kemudian usulan diajukan olehUPTD Wilayah IV Tasikmalaya ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Baratlalu diusulkan kepada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD)Provinsi Jawa Barat melalui proses mekanisme APBD dan setelahanggaran disetujui, diserahkan kepada UPTD Wilayah IVTasikmalaya untuk dilaksanakan, dengan susunan pelaksanakegiatan sebagai berikut :Halaman 13 dari 208 Putusan No. 185/Pid.Sus/TPK/20 15/PN. Bdge Pengguna Anggaran : Ir. H.

Kemudian usulan diajukan olehUPTD Wilayah IV Tasikmalaya ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Baratlalu diusulkan kepada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD)Provinsi Jawa Barat melalui proses mekanisme APBD dan setelahanggaran disetujui, diserahkan kepada UPTD Wilayah IVTasikmalaya untuk dilaksanakan, dengan susunan pelaksanakegiatan sebagai berikut :Pengguna Anggaran : Ir. H. YERRYYANUAR, MM.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs.

Jabar diusulkan kepada TPAD Prov. Jabar melalui prosesmekanisme APBD.

SUWANDI yangadalah Anggauta DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari FraksiGolkar, untuk dibantu meloloskan pengajuan dana hibah yangsudah Terdakwa ajukan sejak tahun 2012 tersebut;Bahwa selanjutnya saat pembahasan bersama antara LembagaEksekutif (oleh TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) di DPRD,permohonan dana hibah Terdakwa disetujui oleh PemerintahProvinsi Kalimantan Timur, dengan nilai sebesar ( besar danaditentukan sendiri oleh Saksi H.

KesehatanKabupaten Melawiberdasarkan tentang Penunjukan Pengguna Anggarandilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2014;Bahwa dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan TahunAnggaran2014 Terdakwa SIMSON, SKM, M.Kes, selaku Kepala DinasKesehatan Kabupaten Melawi mengajukan drat Rencana Kerja AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sesuai dengan Kebijakan UmumAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) KabupatenMelawi Tahun kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD

Ptkanggota DPRD tersebut membicarakan kemungkinan bantuan TerdakwaSIMSON, SKM, M.Kes kepada masingmasing anggota DPRD tersebut.Bahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD (RAPERDAAPBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD), SKPD) denganLegislatif (Badan Anggaran DPRD) Kabupaten Melawitermasuk anggarankegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi(akhir tahun 2013), diketahuiatas rencana kegiatan Sosialisasi Undangundang Aparatur Sipil Negara (ASN)di tingkat Puskesmas wilayah

PtkMelawi mengajukan draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepada Tim PanitiaAnggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Melawi termasuk didalamnya KegiatanSosialisasi dan Pembekalan Jaminan Kesehatan dan Badan PenyelenggaraanJaminan Sosial di Tingkat Puskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada DinasKesehatan Kabupaten Melawi;Bahwa Terdakwa SIMSON, SKM, M.Kes KepalaDinas

tgl 14 Maret 2016; 2352 (dua) lembar fotocopy Rekap Kegiatan Bidang Sungai dan PantaiMurni Tahun 2016 (final) tanggal 18 Maret 2016; 2364 (empat) lembar fotocopy Daftar Pokokpokok Pikiran Komisi B,Komisi C, dan Komisi D DPRD pada Dinas SDA ESDM Kab.Kebumen yang dilengkapi dengan Daftar Perusahaan PelaksanaKegiatan; 2401 (satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh PemkabKebumen DPPKAD dimana terkait pembahasan KUA/PPAS TA 2016pada hari Jumat, 2 Oktober 2015 dimana peserta rapat adalahanggota TPAD

Saksi menjabat Pj Sekda setelah ada OTT KPK; Bahwa sebagai Pj Sekda saksi juga menjadi Tim Pembahasan Anggaran Daerah(TPAD), juga sebagai Ketua Baperjakat, saksi sebagai Pembina BUMD;Bahwa saat saksi menjadi Ketua TPAD, Terdakwa tidak pernah menitipkananggaran untuk kepentingan pribadi dalam pembahasan anggaran, karenamekanismenya melalui Musrenbang, juga tidak ada titioan untuk Tradha Grup; Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa meminta atau menerima uangsehubungan dengan mutasi atau promosi

DaksaPratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18 Desember 2015;1 (satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab Kebumen DinasPendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah dimana terkait pembahasanKUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober 2015 dimana peserta rapatadalah anggota TPAD dan SKPD terkait dan bertempat di ruang rapat Setdaditandatangani oleh H.

14 Maret 2016; 235.2 (dua) lembar fotocopy Rekap Kegiatan Bidang Sungai dan PantaiMurni Tahun 2016 (final) tanggal 18 Maret 2016; 236.4 (empat) lembar fotocopy Daftar Pokokpokok Pikiran Komisi B,Komisi C, dan Komisi D DPRD pada Dinas SDA ESDM Kab.Kebumen yang dilengkapi dengan Daftar Perusahaan PelaksanaKegiatan; 240.1 (satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh PemkabKebumen DPPKAD dimana terkait Pembahasan KUA/PPAS TA2016 pada hari Jumat, 2 Oktober 2015 dimana peserta rapatadalah anggota TPAD

dasar hukum untuk menghentikan;Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2019/PN Grt Bahwa Terdakwa menerangkan pembangunan berakhir akhir 12Desember 2017; Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melaporkan kepada Bupati danWakil Bupati terkait adanya usulan penghentian pembangunan, akan tetapipara pimipinan mengembalikan keputusan berhenti atau tidaknyapembangunan kepada Dispora; Bahwa Terdakwa menerangkan pada pertengahan tahun 2018,Terdakwa mengusulkan untuk mengajukan anggaran AMDAL dianggarkanke TPAD

Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp. 3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp. 3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

Selain itu. atas permintaan saksi BOYKE WAHYUHalaman 239 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.TRIESTIYANTO pula, saksi EDY MULYONO, S.T., bersama dengansaksi HARNIAH, S.T., telah membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran)atas kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, denganalokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,00 (sembilan milyar seratusenam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah), dengan rincianpemasangan sambungan rumah (SR

,telah membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) atas kegiatanpemasangan SR air bersih untuk dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD) Kabupaten Banjar, dengan alokasi biaya sebesar Rp.9.167.100.000,00 (Sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratusribu Rupiah), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR)dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri 60 sambunganrumah (SR) dengan biaya Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluhribu Rupiah) per sambungan rumah (SR);

usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp. 3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp. 3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintan Daerah (TPAD

Selain itu. atas permintaan saksi BOYKE WAHYUTRIESTIYANTO pula, saksi EDY MULYONO, S.T., bersama dengansaksi HARNIAH, S.T., telah membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran)atas kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, denganalokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,00 (sembilan milyar seratusenam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah), dengan rincianpemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri

,telah membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) atas kegiatanpemasangan SR air bersih untuk dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD) Kabupaten Banjar, dengan alokasi biaya sebesar Rp.9.167.100.000,00 (sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratusribu Rupiah), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR)dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri 60 sambunganrumah (SR) dengan biaya Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluhribu Rupiah) per sambungan rumah (SR);

membuat usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

membuat usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

jumlah penerima SR untuksatu lokasi berjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), danbiaya yang diperlukan sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratuslima puluh ribu Rupiah) per sambungan rumah (SR) ke BadanPerencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KabupatenBanjar;Bahwa atas permintaan saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO,Terdakwa bersama dengan saksi EDY MULYONO 6S.T., telahmembuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) atas kegiatan pemasanganSR air bersih untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD

dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.2)3)puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per sambunganrumah (SR) ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Banjar;ahwa atas permintaan saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, Terdakwabersama dengan saksi EDY MULYONO S.T., telah membuat RKA(Rencana Kerja Anggaran) atas kegiatan pemasangan SR air bersih untukdibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD

Sebagai kebiasaan pemerintahandesa Laporan tersebut akan masuk bahan penyusunan APBDesa tahunberikutnya;Bahwa antara LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa )dengan Laporan Akhir ADD merupakan bentuk pertanggungjawabanKepala Desa hanya saja LPPD merupakan laporan kegiatanpertanggungjawaban secara keseluruhan menyangkut ADD dankeuangan desa lainnya misalnya PAD (Pendapatan Asli Desa) maupunbantuan keuangan lain misalnya TPAD (Tambahan Penghasilan AparatPemerintah Desa), bantuan keuangan kepada

membuat usulan pemasangan sambunganrumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi, denganrincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh)sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

Selain itu. atas permintaan saksi BOYKE WAHYUTRIESTIYANTO pula, Terdakwa bersama dengan saksi HARNIAH,S.T., telah membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) atas kegiatanpemasangan SR air bersih untuk dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, dengan alokasi biayasebesar Rp. 9.167.100.000,00 (Sembilan milyar seratus enam puluhtujuh juta seratus ribu Rupiah), dengan fincian pemasangansambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satulokasi/paket terdiri 60 sambungan rumah

Selain itu ataspermintaan saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO pula, Terdakwabersama dengan saksi HARNIAH, S.T., telah membuat RKA (RencanaKerja Anggaran) atas kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahasoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, denganalokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,00 (sembilan milyar seratusenam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah), dengan rincian pemasangansambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satulokasi/paket terdiri 60 sambungan rumah

Sebagai kebiasaan pemerintahandesa Laporan tersebut akan masuk bahan penyusunan APBDesa tahunberikutnya;Bahwa antara LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa )dengan Laporan Akhir ADD merupakan bentuk pertanggungjawabanKepala Desa hanya saja LPPD merupakan laporan kegiatanpertanggungjawaban secara keseluruhan menyangkut ADD dankeuangan desa lainnya misalnya PAD (Pendapatan Asli Desa) maupunbantuan keuangan lain misalnya TPAD (Tambahan Penghasilan AparatPemerintah Desa), bantuan kKeuangan kepada

pokoknya dalam persidangandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Mojokerto, juga sebagai AnggotaTim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan SK Bupati Mojokerto No. 188.45/47/HK/416012/2012, tertanggal 20 Januari 2012;e Bahwa pada intinya tugas saksi selaku TAPD adalah membantu Bupati dalam menyusunRancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA dan PPAS) bersamasamadengan Badan Anggaran (Banggar ) DPRD;e Bahwa yang menjadi Tim Anggaran TPAD

Dari hasilkKlarifikasi Putu Pertama Yasa, Ketua Tim Penyelamat Aset Desa(TPAD), menjelaskan bahwa benar telah terjadi pemalsuan buktipendukung pengajuan dan persetujuan pinjaman pada LPDKalianget dengan nilai Rp.80.776.800,. Kemudian berdasarkanhasil verifikasi dokumen Buku Tabungan, Prima Nota, Buti KasMasuk, Daftar Kas Masuk, seharusnya LPD Kalianget melaporkansaldo pinjaman yang diberikan per tanggal 31 Agustus 2018 adalahsebesar Rp.219.118.000,, yang terdiri atas :Hal 43 dari 86 hal Put.

Bahwa saksi pernah menerima operasional TPAD yang diterma sebesar Rp. 28.000, x 12seluruhnya sebesar Rp. 336.000, sejak tahun 2004 s/d Juli 2007 sedangkan sejak Juli 2007s/d sekarang sudah ada perubahan anggaran yang diterma Rp. 400.000/bulan yangditermakan per 3 bulan yaitu Rp. 1.200.000, yang digunakan untuk keperluankesejahteraan perangkat, dari dana ADD terma operasional Kadus sebesar Rp. 20.000, /bulan dan setahun sebesar Rp. 240.000, sejak bulan Juli tahun 2008 setelah SdrMUTTAQIN dilantik