Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor refoza ref.rm report
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011
Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
389 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.28 PK/Pid.Sus/2011parents and to good people like you and yourcolleagues that am sorry for the wrong that havedone and that can reform myself" ;Terjemahan menurut Penerjemah Tersumpah Drs. WayanAna, S.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 399/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Maret 2013 — YULIUS ISYUDIANTO, beralamat di Jalan Teladan I No. 24 RT. 011/RW. 007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya VINCENT EDWIN HASJIM, SH., MH., Advokat pada Law Office “Vincent Edwin Hasjim” beralamat di Perumahan Ciputat Baru Jalan Teratai Blok C No. B-12 Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. SYARIF BASTAMAN, beralamat di Kavling Polri Blok G No. 51 RT. 009/RW. 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PRIO TRISNOPRASETIO, SH., LL.M., CN., DIDIN R. DINOVAN, SH., MHum., MUHAMMAD JUNAIDI, SH., dan NENDEN DEWI ANGGRAENI, SH., M.Kn., Advokat dari Kantor Hukum DNJ Law Firm, beralamat di Rasuna Office Park No. JR-02, Taman Rasuna, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------TERGUGAT ; 2. PT. MANDIRA HANA PERSADA, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 7 Suite 702, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76 – 78 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FIRMANSYAH, SH., CN., TEGUH SENOAJI, SH., R. GUSTIAN WIJANTONO, SH., dan RIDHO KURNIAWAN, SH., Advokat pada MUCHTAR WAHID, GEDE WIDIADE & PARTNERS, beralamat di Puri Imperium Office Plaza LG. 8 – 9, Jalan Kuningan Madya Kav. 5 – 6 (HR. Rasuna Said), Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 4 September 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------TURUT TERGUGAT I ; 3. GAN LEONITA, beralamat di Taman Kedoya Permai A 2 No. 1 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FIRMANSYAH, SH., CN., TEGUH SENOAJI, SH., R. GUSTIAN WIJANTONO, SH., dan RIDHO KURNIAWAN, SH., Advokat pada MUCHTAR WAHID, GEDE WIDIADE & PARTNERS, beralamat di Puri Imperium Office Plaza LG. 8 – 9, Jalan Kuningan Madya Kav. 5 – 6 (HR. Rasuna Said), Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------TURUT TERGUGAT II ;
230 — 76
  • Dengan demikian,dianggap tidak pernah ada perikatan dan keadaan dikembalikan seperti semula.dikutip dari buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, oleh EllyErawati, Herlien Budiono, penerbit, National Legal Reform Program, Jakarta,Cetakan Pertama, 2010, halaman 91).12.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
209 — 117
  • Tanah tersebut bukan obyek land reform / redistribusi ;2. Bahwa pipil 126 persil 65.6 kelas II SPPT No. 51.03.050.004.00401318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelumperaturan land reform ;3.
    Wewenangnya adalahmemberikan suatu saran kepada kasi apakah tanah yang dimaksudmenjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalam tugas dan wewenangsaksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi pada yang saat itu dijabatoleh Drs.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
273 — 277
  • datangmenghadap Saksi terjadi akhir tahun 2015 ; Bahwa, seingat Saksi saat pemeriksaan lapangan atas permohonan dari Penggugat Tjik Maimunah diproses, dasar hukum yang mereka cantumkandalam Surat Pengakuan Hak (SPH), Nomor : 127/P/SU II/2012 adalah SuratPernyataan dari Tjik Maimunah tertanggal 14 Juni 2012, artinya merekahanya melakukan Pengecekan berdasarkan data fisik yang kemudiandicatatkan dalam Buku Tanah Kelurahan dan juga Buku Tanah Kecamatan,selain itu seingat Saksi ada data berupa Land Reform
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
755 — 269
  • Baik tanah hak, tanah asetpemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukumadat, kawasan hutan, tanah objek land reform, tanah transmigrasi dan bidang tanahlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkanistilah tehnis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Program PTSL adalahHalaman 139 Put.146/G/2020/PTUNMdnsuatu program menitikberatkan pada pendaftaran lengkap setiap bidang tanah dengantujuan agar setiap bidang tanah memiliki identitas
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
217 — 126
  • Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
311 — 146
  • The migration Amendment (Excisionfrom Migration Zone) (Consequently Provisions) Act 2011 menerapkan kembalipraktek mandatory detention serta indefinite detention bagi para pencari suaka.Migration Act 1958 Section 4AA (1), Parlemen menegaskan sebagai prinsip bahwaanak dibawah umur hanya dapat ditahan sebagai upaya terakhir.Kebijakan Indifinite DetentionPada tahun 1994 Pemerintahan Keating memperkenalkan legislasi yang dinamakanMigration Reform Act 1992, yang memperluas aplikasi mandatory detentionterhadap
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
176 — 93
  • Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime(Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SUPRACOYO, SH
Terbanding/Terdakwa : BIRMAN BANJARNEGARA, SH
153 — 82
  • maka terpidana dipidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanapabila terpidana membayaruang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajibanmembayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yangdibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibanmembayar uang pengganti.Menyatakan barang buktiberupa :A. 1 (Satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, danPanitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut : reForm
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — TOAT HASIBUAN, Dkk vs LAHAM MUNTHE, Dkk
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satunyadikeluarkannya status Hutan Adat dari kategori Hutan Negara.Singkatnya, semangat tenurial reform dari Putusan MK 35 adalahlangkah penting dalam kepentingan Reforma Agraria Kehutanan yanglebih besar. Implikasinya tentu cukup luas, bukan hanya pada titikpengakuan eksistensi MHA yang selama ini terabaikan, tetapi juga hakkelolanya di kawasan hutan. Dengan demikian, Kemenhut sekali lagidituntut untuk mengeluarkan wilayah hutan adat yang selama ini diklaimoleh negara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
532 — 268
  • "Hal itu lebih penting dan harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan biaya untuk penanganan Covid19, kata Anto,Ia memastikan OJK bekerjasesuai amanat UU No 21/2011dengan konsisten sehinggaamanat UU akan tercapai.Sementara itu, Direktur RisetCenter of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah berpendapat, kinerjaOJK dalam menanggapi kondisipandemi covid19 sudah cukupbaik.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
288 — 145
  • (Susan Rose Ackerman, Corruption andGovernment; Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press:2000).Dampak dari kejahatan korupsi yang begitu luar biasa telah membangunkesadaran bangsa ini untuk mulai berbenah dan melakukan reformasi. Hal iniditandai dengan lahirnya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan dibentuknya KPK denganUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — DUSKI BIN ABDUL WAHAB
187 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Butir VIl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.1. Penyuluhan .2. Inventarisasi dan lIdentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek) .3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya .4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah .Hal. 4 dari 146 hal. Put. No. 754 K/Pid.Sus/20155.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
61 — 14
  • Ahli JONTOR LISTOR BATUBARA, SH Bahwa Ahli adalah Pensiunan dari Instansi Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), Kota Cimahi, Kota Bandung serta Kabupaten Bandung Barat.Saksi Ahli menerangkan terntang Persertifikatan terkait tanan adat, tugas dariBPN adalah mencatat tanahtanah yang akan dimohon sama pihak Pemohon; Bahwa Ahli bekerja di BPN dari Juni 2005 sampai Maret 2008sebagai Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah di BPN Cimahi, selain ituahli juga pernan sebagai Kasubsi Sengketa dan Konflik SKP
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.ISKANDAR
2.ANTONI
3.JONI ACHMAD
4.JEBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI
320 — 244
  • Hal ini menimbulkankeraguan tentang keabsahan tanah miliknya.Dan apakah dia pantas/layak menerima SHM tanah objek Land Reform 8SHM produk Redistribusi Tahun 2009. Dalam Gugatan a quo paraPenggugat tidak ada menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan di atastanahnya sehingga terkesan tidak ada hubungan hukum Para Penggugatdengan Tanah SHM yang dipakai menggugat.Selanjutnya ada beberapa kewajiban yang harus diterima pemilik SHMRedistribusi.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
134 — 33
  • badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
    badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.2)Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5952 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Selain itu, kegiatan restatement saat 164 Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.248itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukumyang banyak terjadi di Indonesia.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus_TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — - RADJA TJELAK NUR DJALAL (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH (JPU)
77 — 36
  • Sosialisasi PP No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPATJudul Implementasi PP Mo.24 Tahun 2016 tentang Perubahan PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang peraturan jabatan PPAT Dalamsudut pandang Hukum yang berkeadilan , Bermanfaat dan BerkepastianHukumThe Inclusivity And The Sustainability Of Food Security In The, Globelics International 2016 judul Agrarian Affairs Reform ForUnderdevelofed Area Case Study in Napan Village , Nort Bikomi District,Nrt Centeral Timor Regency , East Nusa Tenggara
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — RADJA TJELAK NUR DJALAL ( Terdakwa)
159 — 25
  • impact Of Political Policy Of The Land Law On TheOwnership Og Land By Foreign Citizens In Indonesia Case studies In Bali, Sosialisasi PP No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPATJudul Implementasi PP Mo.24 Tahun 2016 tentang Perubahan PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang peraturan jabatan PPAT Dalamsudut pandang Hukum yang berkeadilan , Bermanfaat dan BerkepastianHukumThe Inclusivity And The Sustainability Of Food Security In The, Globelics International 2016 judul Agrarian Affairs Reform
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2013 — ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH
156 — 52
  • Media Komunikasi DataDJP di Ditjen Pajak tahun 2006, peran terdakwa hanya mengangkat/menunjuk Panitia dengan SK, selain itu tidak ada yang dilakukan olehterdakwa;Bahwa PPK bertanggungjawab kepada KPA yaitu membuat laporan padaakhir tahun setelah semua pekerjaan selesai dan laporan tersebut diteruskankepada PenggunaAng garan: 2229222 22 ===Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan/proyek tersebut, terdakwa tidakmendengar adanya pembagian uang dan terdakwa tidak menerimanya karenapada saat itu sedang proses reform