Ditemukan 1108 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor reforman ref.rm report
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
6382 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Satrio @ EERE PENJELASAN HUKUMTENTANG CESSIE Penjelasan Hukum tentang CessieHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 NasionattegetRetorm Program Penulis: Rachmad Setiawan, J. Satrio Editor: Sebastian PompePengulas: Elijana Tanzah Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
249 — 110
  • Tata Usaha Negara, yang olehsuatu peraturan perundangundangan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratifsengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui upaya administratif, setelahseluruh upaya administratif dimaksud dilaksanakan;Bahwa Dalam buku Anotasi UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang disusun oleh Muhammad Yasindan kawankawan, diterbitkan oleh Universitas Indonesia Center forStudy of Governance and Administrative Reform
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
187 — 308
  • Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azasyang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripadaperubahanperubahan dalam struktur pertanahanhampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut"landreform" atau "agrarian reform" yaitu, bahwa"Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakansecara aktip oleh pemiliknya sendiri". jo. ;Penjelasan UU No. 1 Tahun 1958 :PENJELASAN HI.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 16 Januari 2020 — .Ny SAYATI 2.HERU Bin MUHAMMAD ATTA 3.HENI WAHYUNI Binti MUHAMMAD ATTA 4.MURIYANI Binti MUHAMMAD ATTA 5.BOY SETIAWAN bin MUHAMMAD ATTA 6.Ny MUNZIAH Binti MUHAMMAD ATTA MELAWAN Drs MUCHDAN BAKRIE 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDNESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq WALI KOTA DEPOK Cq LURAH RANGKAPAN JAYA 3.KETUA SERIKAT SEKERDJA PEGAWAI DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4.Asisten Wedana Kepala Kecamatan JHON LEONAR WAWORUNTU Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah PPAT DAN 1. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 2.SURYA SUDRAJAD SH 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
574 — 471
  • Bahwa benar tanah Hak milik adat Tergugat yaitu Girik leter C 1730 No.123Persil 17 kelas D. seluas 12,95 ha pemah menjadi objek Land Reform /Absentee berdasarkan surat putusan kepala Inspeksi Agraria tanggal 16desember 1965 No.V / B54 / Insp/1965 akan tetapi Absentee atas tanahmilik Tergugat akhimya di cabut dan di batalkan berdasarkan suratkeputusan Mentri dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Agraria SK No.81 /DJA / 1978 tertanggal 2 Agustus 1978.8.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Wayan Sundi
2.I Made Sunda
3.I Nyoman Bahagia
4.I Ketut Sandi
5.Lamianti Pamungkas Cq Indo Raja Walet
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Ngurah Rai Cq Perumahan Bea dan Cukai
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
118 — 79
  • Bahwa terhadap dalil angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Tergugat tanggapi sebagai berikut:Bahwa Kontog alias Made Kontog telah meninggal Dunia pada tanggal15 Juni 2016 meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Tergugt sekarang ini.Hal 19 dari 125 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN DpsBahwa Kontog (alm) dahulu adalah petani penggarap tanah milik GustiAgung Ngurah Mayun (alm).Bahwa Gusti Agung Ngurah Mayun temyata memiliki kelebinan tanah daribatas maksimum yang diperbolehkan oleh UU Land Reform
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon:
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
81 — 31
  • Fotocopy Siaran Pers Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),pendapat lembaga ICJR mengenai kedudukan Ne bis in idem dalampraperadilan Indonesia, tanggal 02 desember 2017, dipublikasi pada:httos://icjr.or.id/mendudukkannebisinidemdalampraperadilanindonesia/tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P87.88.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-06-2015 — Upload : 31-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 1 Juni 2015 — HEN HEN GUNAWAN
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, maka agar seseorang dapat dikenakan tindakpidana pencucian uang harus memenuhi unsur tindak pidana asal(predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu (Sumber) terjadinyatindak pidana pencucian uang;(vide : The Indinesian Netherlands National Legal Reform Program, IhtiarKetentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, 2010, halaman 97);7.
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN GARUT Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.Grt
Tanggal 7 Nopember 2012 — - NY. ODAH Lawan - H. AEP ZAENUDIN
86 — 4
  • maksud melaksanakan pengukuran, adalah mencocokkanluas tanah milik Alm Bpk Darmo persil 15.D.Ill yang telah diwakafkankepada tiga lokasi pesantren antara lain: untuk Pesantren yang adadi Halimun, untuk Pesantren yang ada di Balebat Arinem, dan untukPesantren Persatuan Islam No.94 Depok Pakenjeng, danmencocokkan luas tanah yang berasal dari milik Alm Jayawikartayang telah diredis berdasarkan SK Gubernur Prov.JABARNo.135/A/VIIV59/1964 tanggal 16 Desember 1964 dan suratkeputusan dari panitia land reform
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
111 — 39
  • Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Halaman 75 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN SmrY surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti;= Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 danPasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011
Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
376 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.28 PK/Pid.Sus/2011parents and to good people like you and yourcolleagues that am sorry for the wrong that havedone and that can reform myself" ;Terjemahan menurut Penerjemah Tersumpah Drs. WayanAna, S.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
170 — 107
  • Migration Act 1958 Section 4AA(1), Parlemen menegaskan sebagai prinsip bahwa anak dibawah umur hanyadapat ditahan sebagai upaya terakhir.Kebijakan Indifinite DetentionPada tahun 1994 Pemerintahan Keating memperkenalkan legislasi yangdinamakan Migration Reform Act 1992, yang memperluas aplikasimandatory detention terhadap semua orang yang tidak memegang valid visadan menghapus batas waktu penahanan 273 hari.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
203 — 112
  • Tanah tersebut bukan obyek land reform / redistribusi ;2. Bahwa pipil 126 persil 65.6 kelas II SPPT No. 51.03.050.004.00401318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelumperaturan land reform ;3.
    Wewenangnya adalahmemberikan suatu saran kepada kasi apakah tanah yang dimaksudmenjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalam tugas dan wewenangsaksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi pada yang saat itu dijabatoleh Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 399/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Maret 2013 — YULIUS ISYUDIANTO, beralamat di Jalan Teladan I No. 24 RT. 011/RW. 007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya VINCENT EDWIN HASJIM, SH., MH., Advokat pada Law Office “Vincent Edwin Hasjim” beralamat di Perumahan Ciputat Baru Jalan Teratai Blok C No. B-12 Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. SYARIF BASTAMAN, beralamat di Kavling Polri Blok G No. 51 RT. 009/RW. 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PRIO TRISNOPRASETIO, SH., LL.M., CN., DIDIN R. DINOVAN, SH., MHum., MUHAMMAD JUNAIDI, SH., dan NENDEN DEWI ANGGRAENI, SH., M.Kn., Advokat dari Kantor Hukum DNJ Law Firm, beralamat di Rasuna Office Park No. JR-02, Taman Rasuna, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------TERGUGAT ; 2. PT. MANDIRA HANA PERSADA, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 7 Suite 702, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76 – 78 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FIRMANSYAH, SH., CN., TEGUH SENOAJI, SH., R. GUSTIAN WIJANTONO, SH., dan RIDHO KURNIAWAN, SH., Advokat pada MUCHTAR WAHID, GEDE WIDIADE & PARTNERS, beralamat di Puri Imperium Office Plaza LG. 8 – 9, Jalan Kuningan Madya Kav. 5 – 6 (HR. Rasuna Said), Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 4 September 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------TURUT TERGUGAT I ; 3. GAN LEONITA, beralamat di Taman Kedoya Permai A 2 No. 1 RT. 005/RW. 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FIRMANSYAH, SH., CN., TEGUH SENOAJI, SH., R. GUSTIAN WIJANTONO, SH., dan RIDHO KURNIAWAN, SH., Advokat pada MUCHTAR WAHID, GEDE WIDIADE & PARTNERS, beralamat di Puri Imperium Office Plaza LG. 8 – 9, Jalan Kuningan Madya Kav. 5 – 6 (HR. Rasuna Said), Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------TURUT TERGUGAT II ;
222 — 74
  • Dengan demikian,dianggap tidak pernah ada perikatan dan keadaan dikembalikan seperti semula.dikutip dari buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, oleh EllyErawati, Herlien Budiono, penerbit, National Legal Reform Program, Jakarta,Cetakan Pertama, 2010, halaman 91).12.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
262 — 266
  • datangmenghadap Saksi terjadi akhir tahun 2015 ; Bahwa, seingat Saksi saat pemeriksaan lapangan atas permohonan dari Penggugat Tjik Maimunah diproses, dasar hukum yang mereka cantumkandalam Surat Pengakuan Hak (SPH), Nomor : 127/P/SU II/2012 adalah SuratPernyataan dari Tjik Maimunah tertanggal 14 Juni 2012, artinya merekahanya melakukan Pengecekan berdasarkan data fisik yang kemudiandicatatkan dalam Buku Tanah Kelurahan dan juga Buku Tanah Kecamatan,selain itu seingat Saksi ada data berupa Land Reform
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
201 — 122
  • Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
649 — 251
  • Baik tanah hak, tanah asetpemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukumadat, kawasan hutan, tanah objek land reform, tanah transmigrasi dan bidang tanahlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkanistilah tehnis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Program PTSL adalahHalaman 139 Put.146/G/2020/PTUNMdnsuatu program menitikberatkan pada pendaftaran lengkap setiap bidang tanah dengantujuan agar setiap bidang tanah memiliki identitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — TOAT HASIBUAN, Dkk vs LAHAM MUNTHE, Dkk
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satunyadikeluarkannya status Hutan Adat dari kategori Hutan Negara.Singkatnya, semangat tenurial reform dari Putusan MK 35 adalahlangkah penting dalam kepentingan Reforma Agraria Kehutanan yanglebih besar. Implikasinya tentu cukup luas, bukan hanya pada titikpengakuan eksistensi MHA yang selama ini terabaikan, tetapi juga hakkelolanya di kawasan hutan. Dengan demikian, Kemenhut sekali lagidituntut untuk mengeluarkan wilayah hutan adat yang selama ini diklaimoleh negara.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
173 — 91
  • Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime(Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
274 — 136
  • (Susan Rose Ackerman, Corruption andGovernment; Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press:2000).Dampak dari kejahatan korupsi yang begitu luar biasa telah membangunkesadaran bangsa ini untuk mulai berbenah dan melakukan reformasi. Hal iniditandai dengan lahirnya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan dibentuknya KPK denganUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK).
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
55 — 14
  • Ahli JONTOR LISTOR BATUBARA, SH Bahwa Ahli adalah Pensiunan dari Instansi Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), Kota Cimahi, Kota Bandung serta Kabupaten Bandung Barat.Saksi Ahli menerangkan terntang Persertifikatan terkait tanan adat, tugas dariBPN adalah mencatat tanahtanah yang akan dimohon sama pihak Pemohon; Bahwa Ahli bekerja di BPN dari Juni 2005 sampai Maret 2008sebagai Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah di BPN Cimahi, selain ituahli juga pernan sebagai Kasubsi Sengketa dan Konflik SKP