Ditemukan 1873 data
136 — 109
CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
77 — 37
Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
68 — 311
No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
115 — 56
Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
1.KOMARIAH
3.A. WAHAB
4.SULAIYAH
5.HANIYAH
6.ERNA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
163 — 119
dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin
157 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin
218 — 158
Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim
LELI MURNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.Ir.ARYANTI SAYADI.
2.ARYANTO SAYADI.
3.FEBRIYANTI SAYADI.
4.ARI SETIAWAN
5.HENNY SETIAWAN
157 — 54
IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah
105 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 297 K/TUN/201323.24.nyatanyata telah tumpang tindin dengan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasikepada Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat, keputusan izinlokasi yang diterima Penggugat sama sekali tidak pernah dibatalkan olehlembaga yang berwenang untuk itu;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini karenaObjek Gugatan dalam perkara
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
45 — 15
Disamping itu juga Penggugat tidak ada memilik tanah yangbertumpang tindin dengan tanah Tergugat, karena sejak Tergugat menguasaitanah objek sengketa dari dahulu sampai sekarang tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas Pembangunan Kantor Lurah Paal Merah tersebut danbaru sekitar tahun 2019 baru ada pihak yang mengakungaku memiliki tanahtersebut. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;.
EDISON NAIBAHO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
JASMAN RIDHO
123 — 60
Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KantorPertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, SuratUkur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan siak Hulu, Kampar;4.
81 — 28
penggugat;Bahwa dasar untuk meninjau lokasi tanah tersebut karena ada suratSKPT yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah Tondo yang ditanda tangani oleh Lurah Talise terdahulu;Bahwa ada batas Kelurahan Tondo berupa Pal dekat laut, dulunyabatas Kelurahan Tondo dan Talise ada sungai namun sekarangsungainya sudah kering dan sudah menjadi tempat pemukiman; Bahwa lokasilisasi masuk Kelurahan Tondo sebelah Selatan; Bahwa POLSEK Palu Timur masuk Kelurahan Talise; Bahwa menurut penggugat tanahnya tumpang tindin
160 — 57
Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, terlebin dahuluTergugat.Ill, menunjukkan /mengoreksi penomeran / nomor urut dalamHalaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN SbrPosita Gugatan Penggugat, tumpang tindin atau nomor yang rangkap,sehingga sangat mempengaruhi tertid administrasi dalam Jawaban ;2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat(Hj.DEWI,SE Binti H.
138 — 12
Negeri Semarang dalam PutusanNomor 05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Mei 2014, dalam lingkupUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya Penggugat pula yang semulamengajukan Gugatan lainlain yang dicatat dalam register perkara Nomor :03/Pdt.Sus.Gugatan lainlain/2016/PN.Niaga.Smg dan telah diputus kalahdi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Penggugatyang saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuntumpang tindin
249 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dimaksud komplementeradalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayahprovinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapisatu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kKewenangandalam penyelenggaraannya;Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di KabupatenKulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementersesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);Halaman 41 dari 67 halaman.
114 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sulawesi Utara yang telah menyerahkan tanah/objek sengketakepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai objeksengketa berdasarkan penyerahan /penunjukkan dari Tergugat Il, danperbuatan Tergugat II yang telah bermohon untuk menerbitkan sertifikat Hakpakai dimana didalamnya termasuk tanah/objek sengketa kepada TergugatIV serta perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat Hak PakaiNomor 9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengahyang telah tumpang tindin
65 — 17
merupakan kejahatan yang diancam denganpidana pokokyang sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung RiauKec.Sekupang Kota Batam, terdakwa memanggil saksi ERTININGSIH yaituanak kandung terdakwa yang pertama, ke kamar terdakwa, selanjutnya saksi disuruh memijit terdakwa, pada saat sedang memijit, terdakwa memaksa saksiuntuk membuka celana saksi, kemudian saksi di tindin
143 — 53
Dengan demikian dalil Penggugatterjadi tumpang tindin HGB No.100/Desa Sei Selincah dengan HPL No.88/Sungai Selincah tidak terbukti, karena HPL No. 88/Sungai Selincahdibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yangsudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.Tidak Benar dan Tidak Terbukti Tergugat Telah Melakukan PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa, dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang intinya menyatakanttantara lain; ....oada awal bulan November
ISTIKOMAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
174 — 102
Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah tumpang tindin/letak yang sama dengan tanah milik Penggugat yangbersertifikat sebagaimana dalilHalaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG Pengugat? ;2. Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturanperundangundangan yang berlaku dan Azasazas UmumPemerintahan yang baik secara prosedur maupun substansi?
96 — 33
Nurdin.ABahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik dilapangan maupun fakta suratserta keterangan saksisaksi dapat disimpulkan bahwa tanah milik Tergugatbertumpang tindin dengan tanah Penggugat dan terdapat batas alam yangtidak berubah dari dahulu sampai sekarang yaitu lebak lebung putak,dimana fakta surat dan fakta dilapangan tanah yang dimiliki Tergugat tidakterdapat kesesuaian, pada surat tanah lebung putak berada di batassebelah timur dan fakta dilapangan lebung putak berada pada batassebelah selatan