Ditemukan 1280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zeni zeri zesi zeth zega zeki zeli zees
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 14-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Liw
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen S.H. M.H.
Terdakwa:
1.HARI WIJAYA als ARWI Bin HAMDAN
2.DEDDY CANDRA RIZA als DESI Bin DAMIRUL KHALID
68 — 26
  • );Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadarkepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) yaitu. menghendaki untukdilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatanHalaman 17 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Liwtersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinanterjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia meliputi perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Perikanan
Register : 18-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 487/Pid.Sus/2017/PN Kla
Tanggal 9 Nopember 2017 — I Dede Edo II A. Sobur Burhandin
119 — 91
  • ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Bahwa lobster termasuk dalam kelompok jenis ikan crustacea, sepertiudang, rajungan, kepiting, dan yang sejenisnya;Bahwa menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI), ada 11 (sebelas) WPPNRI, antara lainWPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia
    ZEEI; dan c. sungai,danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sertalahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahuli: Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 04.00WIB pihak kepolisian dari Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter)Bareskrim Polri, antara lain Saksi Chandra Citra Kesuma, Saksi WidharmaJaya S., dan Saksi Khoirul Ikwan, S.H., M.H.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TARAKAN Nomor 370/Pid.Sus/2015/PN-Tar
Tanggal 17 Desember 2015 — -YUSRI Alias UDIN Bin MAHALUDIN
86 — 18
  • ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaanikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.15Bahwa dalam Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikananberbunyi Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1), dipidana
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
H. KAI alias HAJI KAI
47 — 22
  • Perikanan) ;Bahwa setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memilki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI), Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (3)Undangundang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Berbunyi setiap orangyang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 814/Pid.Sus/2016/PN TBT
Tanggal 12 Januari 2017 — SUTRISNO alias WAKSU
80 — 14
  • tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Fengtian 23 PK adalahkapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 )UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi : a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus Perikanan
Register : 20-02-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TUAL Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tul
Tanggal 26 September 2018 — THOMAS BIN SARKAM
208 — 121
  • ZEEI, dan3.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Iwan Gustiawan, SH.
Terdakwa:
S.NAJAMUDDIN IBRAHIM ASSAGAF alais NAJA
55 — 21
  • Perikanan);Bahwa Setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memilki Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI), Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (3)Undangundang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Berbunyi setiap orangyang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN TBT
Tanggal 10 Mei 2017 — NURDIN DAMANIK alias MANIK
116 — 17
  • Usaha Gt. 28 No. 2771/ Ppb bermesinNissan 370 PK adalah kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 )UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) adalah meliputi : a) Perairan Indonesia ;b) Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 06-11-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 21/Pid.Prkn/2013/PN.Rni
Tanggal 5 Desember 2013 — LAODE ARMADE SAPARINO YANTO SARIFUDIN JEKI
89 — 49
  • kesengajaantersebut adalah :1 Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk);2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hoodbakelijkhheids bewustrijn);3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan merujuk kepada keadaan mentalseseorang bahwa ia tahu dan sadar melakukan atau berbuat sesuatu;Menimbang, bahwa frasa "Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,dalam Undangundang tentang Perikanan meliputi: Perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 25-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 16 Februari 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
IWAN FERIANTO
52 — 44
  • Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan merujuk kepadakeadaan mental seseorang bahwa ia tahu dan sadar melakukan atau berbuatsesuatu:Menimbang, bahwa frasa Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia*, dalam Undangundang tentang Perikanan meliputi: PerairanIndonesia, ZEEI dan Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yangdapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan kan yang Potensial di WilayahRepublik Indonesia, sedangkan Frasa
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-04-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN TAKALAR Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK
Tanggal 13 Mei 2013 — SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG. NYAMPA.
95 — 30
  • No. 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidakdalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya ;e Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia untuk penangkapan ikan dan ataupembudidayaan ikan meliputi Perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
BUDI SANJAYA AZ
70 — 10
  • Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa penangkapan Kapal KM.Kecapi2 dalam posisi 01 08,458 LS 105 28,739"BT berada di wilayah perairan teritorial yang merupakan perbatasan antara PerairanKepulauan Riau atau Perairan Bangka;Putusan No: 2/Pid.SusPrk/2018/PN TPG Hal 15 dari 26Bahwa Laut Teritorial Indonesia adalah jalur selebar 12n (dua belas) mil laut yangdiukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996,
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 14-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 12 Oktober 2016 — RONI IRAWAN Bin ZAMBRI ( Terdakwa)
92 — 17
  • ZEEI dan c.)sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yahya Haryanto danBuchori Muslim, Kapal KM SINAR UTAMA GT 14 yang di Nahkodai Ronilrawan bin Zambri sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapiDokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) tersebut ditangkap oleh KapalPatroli Polisi XXXI 3001 Ditpolair Polda Kepri pada hari Selasa tanggal 09Agustus 2016
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Khusus
Register : 20-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mme
Tanggal 11 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
AHMAD JUBAIR,SH.
Terdakwa:
ANDRE BADU Alias ANDRE
129 — 69
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 18 / PERMENKP / 2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwaWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yangselanjutnya disebut WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan, membudidayakan ikan, konservasi, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairankepulauan, laut teritorial, Zona tambahan, dan ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 11-07-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 05-08-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg
Tanggal 31 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., M.H.
2.FRADITIO PERWIRA PRANANTAMA, S.H.
3.FRADITIO PERWIRA PRANANTAMA, S.H.
3.FRADITIO PERWIRA PRANANTAMA, S.H.
4.YOGI KAHARSYAH, S.H
4.YOGI KAHARSYAH, S.H
Terdakwa:
VO VAN CANG
24 — 12

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa VO VAN CANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan secara bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekslusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha melanggar Pasal 92 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Arif Yuli Haryanto, SH
Terdakwa:
BRANDO SITTON BORRES
81 — 0
  • L I

    1. Menyatakan Terdakwa Brando Siton Borres telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus Perikanan
Register : 05-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN WNO
Tanggal 26 April 2016 — Terdakwa SAKURI Bin SLAMET RAHARJO
168 — 21
  • Ikan terdiri dari:1 Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari:e Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampaidengan 2 (dua) mil yang diukur dari permukaan air laut padasurut terendah;e Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar 2 (dua) millaut sampai dengan 4 (empat) mil laut;2 Jalur Penangkapan Ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapanikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan airlaut pada surut terendah;3 Jalur Penangkapan Ikan III meliputi ZEEI
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk
Tanggal 10 Nopember 2016 — SUPARNO ALIAS OLA ALIAS ABAT BIN KADER
95 — 24
  • sumber daya ikan.Karena tidak memberikan kesempatan regenerasi ikan ikan untukberkembang biak, sehingga ikan ikan kecil belum waktu untuk ditangkapjuga tertangkap menggunakan jaring tersebut;e Bahwa setiap kapal perikanan dengan ukuran tertentu yang melakukanoperasional penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Perizinan Perikanan;e Bahwa WPPNRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia yang meliputi Perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
R.H. WIRAYANU, S.H
Terdakwa:
Vo Tranh Canh
79 — 28
  • Menyatakan Terdakwa Vo Tranh Canh telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
    2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
Sugianto bin H. Semang
218 — 68
  • meliputi perairan Indonesia: Menimbang, bahwa pasal 1 Permen KP No.18/PERMENKP/2014tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,berbunyi: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaanperikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, danZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI