telah dilakukan Pengecekan Sertipikat olehRosniaty Siregar tanggal 21092015 di Kantor Pertanahan Kota Medansesuai dengan Pasal 97 Peraturan Mentri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah;Bahwa atas obyek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan databerupa kegiatan Pelayanan Pertanahan yaitu Hak Tanggungan No.09312/2015 Peringkat Pertama APHT PPAT ROSNIATY SIREGAR, SHNomor 50

/2015 tanggal 28/09/2015 pada PT.

Bahwa pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajibdilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari KantorPertanahan setempat, maka terhadap objek lelang telah diterbitkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Tapanuli Selatan meliputi: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 4812015 tanggal 2Desember 2015 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 49/2015 tanggal 2Desember 2015 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 50/2015

. ; Ketujuhnya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum danKerjasama Luar Negeri Kementerian AgamaRepublik Indonesia, berkedudukan di Jalan LapanganBanteng Barat Nomor 34, Jakarta Pusat,berdasarkan SUrat Kuasa Khusus NomorMA/50/2015, tanggal 7 Maret 2015, selanjutnyadisebut sebagai .........

potongan, saksi mengetahui karena pangkat saksisama dengan pangkat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduabelah pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahannya,serta menguatkan dalildalil gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa:Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Secang Nomor Kk.11.08.17/PW.01/D/50

/2015 Tanggal 06Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telahbermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.1;Fotokopi Akta JualBeli Nomor 16/11/2005 dari Pejabat Pembuat Akta TanahDwi Kintoro, SH Tanggal 21 Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinyadan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai buktikode 1.2;Fotokopi kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Nomor 3308102902072029 Tanggal 12 Juli 2013, telah dicocokkandengan

Narang kepada Nohari tanggal 10 Pebruari 2006 ,Foto Copy Surat keterangan Bukti tanah garapan / Adat dan Foto Copy Berita Acarapemeriksaan Tanah nomor : 593/15/SMk/01/06 tanggal 06 Pebruari 2006 diberi tandabukti T.T.V ;Foto copy Surat Keterangan Hubungan saudara Kandung dari pemerintah kabupatenmanokwari Distrik manokwari barat Kelrahan Wosi dengan nomor : 474/3/50/2015 diberitanda bukti T.18Foto copy Surat Penetapan Pengadilan negeri manokwari Nomor : 03/Pdt.P/2015/PN.MKW kepada DAMIANUS DAMIANG

Bahwa pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajibdilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari KantorPertanahan setempat, maka terhadap objek lelang telah diterbitkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Tapanuli Selatan meliputi :Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 4812015 tanggal 2 Desember2015Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 49/2015 tanggal 2 Desember2015Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 50/2015

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Barat dengan Register Nomor : 50/2015 tanggal 16 Januari 2015;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 03/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tangal 08 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini :Setelah memperhatikan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 03/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt

., selaku NotarisKabupaten Lahat, dengan nilai Hak Tanggungan atas SHM No. 55sebesar Rp. 37.076.000,Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan Sertifikat HakTanggungan No. 50/2015 tanggal 02 Februari 2015, yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat Jo.

UTR. 50 2015 1 PT TRIBINA MAKMUR SUKSES709582506044.0 257,389,402SENTOSA 00 32015 2, PT.DUTA PRATAMA JAYA 70.734.022.0032. 350,197,141ABADI 000 12JUMLAH 607,586,54315 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang waktuwaktu penjualan fakturpajak yang tidak sebenarnya yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas, maka unsursecara berulangulang sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VorgezetteHandeling) telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa , bahwa benar Terdakwa dalammelakukannya bukan sekali

Pandeglang Jawa Barat dan Akta Jual Beli No 50/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dititipkan oleh Sdr. Asep Misbah selaku kuasa dari Sdri. Lilis Widianingsih. Bahwa Barang bukti nomor 6,7,8,9,11 s.d nomor 57 dirampas untuk Negara Cq. TWP AD, kecuali barang bukti nomor 10, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr. Cokorda Gede Dibya.6. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 21-K/PMT.II/AD/II/2022 tanggal 31 Januari 2023 untuk selebihnya.7.

Bupati Labuhanbatu UtaraNo: 973/375/DPPKADII2014 tertanggal 03 Nopember 2014, T.A 2015 Dasarpembagian BP PBB adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No:973/150/DPPKADII/2015 tertanggal 22 Juni 2015, adapun rincian pembagianadalah sebagaimana tabel di bawah ini:Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PT MDN TAHUN ANGGARAN PENERIMA BESARAN YANG DITERIMA2013 Bupati 30 % Wakil Bupati 15% Sekretaris Daerah 5% DPPKAD 50%2014 Bupati 30 % Wakil Bupati 15% Sekretaris Daerah 5% DPPKAD 50%

2015 Bupati 30 % Wakil Bupati 15% Sekretaris Daerah 5% DPPKAD 50% Bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 ada sekitar 1500 SPPT yang diserahkanKPP Pratama kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dibagikankepada wajib pajak ;Bahwa terhadap penggunaan dana biaya pungut sektor perkebunan tersebut setiaptahun anggaranya selalu diaudit oleh BPK dan tidak pernah ada hasil laporan yangmenyatakan adanya pelanggaran hukum ataupun adanya penyalahgunaan danabiaya pungut sektor perkebunan pada T.A 2013

Dalam ketentuan Pasal 45 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004, Pasal 21 ayat (1) hurufb PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15ayat (1) huruf c PP 105/2015, Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 1PermenLHK No. 50/2015,disebutkan bahwa setiap penggunaankawasan hutan/pemegang IPPKH wajib melaksanakanReklamasi dan/atau Rehabilitasi.

201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDNBahwa untuk T.A 2014 Dasar pembagian BP PBB adalah Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Utara No: 973/375/DPPKADII2014 tertanggal 03 Nopember 2014dan T.A 2015 Dasar pembagian Biaya Pungut PBB adalah Surat KeputusanBupati Labuhanbatu Utara No: 973/150/DPPKADII/2015 tertanggal 22 Juni 2015,adapun rincian pembagian adalah sebagaimana tabel di bawah ini: TAHUN ANGGARAN PENERIMA BESARAN YANG DITERIMA2014 Bupati 30 % Wakil Bupati 15% Sekretaris Daerah 5% DPPKAD 50%

2015 Bupati 30 % Wakil Bupati 15% Sekretaris Daerah 5% DPPKAD 50% Bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 ada sekitar 1500 SPPT yang diserahkanKPP Pratama kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dibagikankepada wajib pajak ;Bahwa terhadap penggunaan dana biaya pungut sektor perkebunan tersebutsetiap tahun anggaranya selalu diaudit oleh BPK dan tidak pernah ada hasillaporan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum ataupun adanyapenyalahgunaan dana biaya pungut sektor perkebunan pada T.A 2013

BADJAK, MUFTI SIRUANG, S.Ag, DENSHTON ANTHE danYONATAN MOLE. 205.Berita acara No. 590/50/2015 tentang pelaksanaan sosialisasipengadaan pengadaan tanah PLTD Desa Aru Burung Kab. Pulau Morotaitanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh RAMLI YAMAN,S.Pd, Halaman 16 dari 584 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Tte M.Pd, Drs. LUKMAN S.

BADJAK, MUFTI SIRUANG, S.Ag, DENSHTON ANTHE danYONATAN MOLE. 207.Berita acara No. 590/50/2015 tentang pelaksanaan sosialisasi pengadaanpengadaan tanah PLTD Desa Aru Burung Kab. Pulau Morotai tanggal 13Mei 2015 yang ditanda tangani oleh RAMLI YAMAN,S.Pd, M.Pd, Drs.LUKMAN S.

BADJAK, MUFTI SIRUANG, S.Ag, DENSHTON ANTHE danYONATAN MOLE. 205.Berita acara No. 590/50/2015 tentang pelaksanaan sosialisasipengadaan pengadaan tanah PLTD Desa Aru Burung Kab. Pulau Morotaltanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh RAMLI YAMAN,S.Pd,M.Pd, Drs. LUKMAN S.

No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr 50. 2015 pekerjaan pengawasan teknispembangunan jembatan Waterfront City multiyears TA 20152016 kontrak No: 57.1/KONTMULTI YEARS/BMP/VI/2015 tanggal 18 Juni2015 konsultan pengawas PT. Diantama RekanusaPT. Bintan Agung Konsultan, JO Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukanbantahan atau keberatan.

Bin SUKARYO (Alm).e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa Il, hubungankeluarga tidak ada.e Bahwa saksi adalah Asisten Il (Ekonomi dan Pembangunan) KabPekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor821.2/50/2015, tanggal 28 Januari 2015.e Bahwatugas dan tanggung jawab saksi adalah:a. Membantu. Sekretaris Daerah (Sekda) dibidang koordinasi,perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan dibidangperekonomian dan pembangunan.b.