No.258 K/Pid.Sus/2012Bahwa saksi menjelaskan tempat atau kandang ayam milik Terdakwatidak memenuhi syarat lingkungan hidup karena sesuai denganketentuan yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1997 tentangPeneglolaan Lingkungan Hidup dan UndangUndang Nomor : 18Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan PemerintahNomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Nomor

SITPmembuang limbah melebihi ambang batas baku mutu yaitu BOD5, CODdan Sianida (CN) ke aliran Sungai Sei Rampah ;Bahwa buangan limbah cair industri tapioka tersebut dapat menurunkankualitas air sungai penerimanya, sehingga kualitas airnya tidak sesuaidengan kriteria klasifikasi air kelas 2 menurut PPRI No.82 tentangPengelolaan Kualitas Airdan Pengendahan Pencemaran Air ;Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium limbah PT.

Dan hal inidiatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran AirHalaman 34 dari 114 halaman Perkara No : 17/Pdt GLH/2020/PN.Rgt.dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 01 tahun 2010Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, serta PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah;Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 13 dan 14 pada prinsipnyaPENGGUGAT

tersebut diberi tanda T II6;Fotokopi Peraturan Pemerintanh Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Arr,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II7a;Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T II7b;Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran

Air, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T II8a;Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 37/ PRT/ M/ 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/ atauSumber Air, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II8a;Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat II tersebuttelah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinyaHalaman 65 dari 114 halaman Perkara No : 17/Pdt GLH/2020/PN.Rgt.dipersidangan

Sanling Sawit Sejahtera sudah mulai beroperasi;Sampai saat ini belum ada pencemaran air setelah didirikannya PT.

Sanling Sawit Sejahtera sudah mulai beroperasi;Bahwa sampai saat ini belum ada pencemaran air setelah didirikannya PT.Sanling Sawit Sejahtera tersebut dan kualitas airnya pun masih bagus dantidak berbau;Bahwa PT.

,MSi. diberikan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Sumber AlamPalaran dan dasar hukumnya adalah PP No. 82 Tahun 1991 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;Bahwa Saksi menerangkan bahwa surai jin yang dikeluarkan olehBAPEDALDA tersebut tidak bisa atau tidak sah untuk melakukanpengangkutan dan penjualan batu bara, karena surat jin tersebut hanyamengijinkan seseorang atau badan hukum, dalam hal ini pihak KoperasiSumber Alam Palaran untuk menumpukan baru bara di Stock file bukanmengijinkan

Jatim sebagai Staf Bidang Pengawasan dan PengendalianPencemaran Lingkungan ;Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli pada bidang tersebut adalahmelaksanakan pengawasan, ketaatan pelaku industri dan kegiatan usahalain di Jawa Timur dalam hal pengendalian pencemaran air, udara danpengelolaan limbah B3 ;Bahwa selama ini ahli tidak mengetahui keberadaan Pt. Multazamcabang Sidoarjo;Bahwa Pt. Multazam cabang Sidoarjo tidak terdaftar pada Badan LHProv.

PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)CABANG PANJANG terSebut; 222 02 2 2n enon ene ne nen nn nec nnnneMenimbang, bahwa penerapan hukum tidak selalu bersifat formalisticlegal thinking yang bersifat kaku, apalagi sejak tanggal 17 Januari 2013PT.PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG. telahmenghentikan kegiatan pengerukan alur dan kolom di Panjang karena mulaitimbulnya pencemaran air laut akibat kegiatan tersebut, sehingga penerapanhukum pidana dalam perkara ini kurang tepat (Penerapan asas Ultimumremidium

40 (empat puluh) drum masingmasingdrum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter dirampas untuknegara, 1 (satu) unit mesin alcon, 3 (tiga) buah selang masingmasingpanjang + 3 (tiga) meter, 2 (dua) buah pompa penyedot, 6 (enam) buahember plastik dan 1 (satu) buah saringan oli bekas dirampas untukdimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:Bahwa tidak terdapat pencemaran

air, karena tidak terdapat kebocoranpada bak penampungan oli bekas.Bahwa penampungan oli bekas tidak menyemari lingkungan karena tidakmenyebabkan bau yang tidak sedap, dalam hal ini karena menampungnyahanya 1 (satu) minggu dan langsung dikirim ke PT.

oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalamperintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempopercobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa yang sekiranyadiadakan dalam perintah itu;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diriterdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;HALHAL YANG MEMBERATKAN :e Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan pencemaran

air sungai;HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa menyesali perbuatannya ;e Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah prosespemeriksaan di Persidangan ;e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernahdihukum ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, baikhalhal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai manatersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;Menimbang

kerapuyang berlokasi di Pelau Ringgungdan Pulau Maitan;Bahwa dari Bulan Nopember 2012 s/d Januari 2013 ikan banyak yangmati sejak ada pembuangan limbah lalu saksi dan petambak menelusuriapa penyebab ikan mati;Keajdiannya pada bulan November 2012 yaitu terjadi kematian ikansecara massal, pada awalnya saksi tidak tahu penyebab kematian ikanikan itu, tetapi setelah saksi melihat ternyata air laut berubah warnamenjadi kehitamhitaman, karena ada pencemaran lingkungan tetapi kamitidak tidak tahu penyebab pencemaran

air laut itu;Bahwa Petani kerambah ada 50 orang lebih antara lain ada yangbernama Ali dan lainlainnya,saksi tidak ingat semua namanama mereka;Bahwa Ikan yang mati adalah ikan yang ada di dalam kerambah dan diluar kerambah;Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 748/Pid.B/2015/PN.

Pelindo; Jarak dari pembuangan lumpur ke lokasi keramba milik saya + 3 Km; Jarak kerambah ke bibir pantai berkisar 700800 meter; Bentuk air akibat pembuangan limbah tersebut kemerah merahan,berlendir; Bahwa lamanya pencemaran air laut akibat pembuangan limbahtersebut lebih kurang 7 bulan; Bahwa air berwarna merah tersebut sampai ke bibir panai danmeninggalkan lumpur berbentuk lendir berwarna coklat kemerahmerahan; Jenis ikan yang ada dikeramba milikn saksi adalah jenis ikan kerapubebek, kerapu macan

sungdi.Provinsi Riau juga telah ditetapkan menjadi Pusat KonservasiGajah lewat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/MenhutIl/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.54/Menhutll/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau sebagaiPusat Konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)dimana Taman Nasional Tesso Nilo menjadi contoh pusatpengelolaan tersebut.15.Bahwa KEGIATAN penambangan ilegal di dalam kawasantaman nasional tesso nilo dapat menyebabkan kerusakanlingkungan, diantara pencemaran

air dan sungai, sehinggadapat mengganggu ekosistem kawasan tersebut., yang jelassekali tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.16.Untuk menaksir nilai kerugian ini perlu dilakukan penelitianvaluasi sumber daya dlam yang hilang atau mengalamipenurunan kualitas/degradasi akibat pada kasus tersebut.

Secara ilmiah hutan mangrove di BaliSelatan berfungsi sebagai pengendali interusi air laut, mereduksipolutan dan pencemaran air untuk menjaga kualitas air sertatempatberbagaiberbagai jenis fauna dan biota laut berkembang biak.

Galangan Kapal Bontuni23Tirtamas tidak memiliki ijin pengunaan Slag Nikel yang mengandung limbah B.3dari Kementrian Lingkungan Hidup R.I,Menimbang, bahwa sedangkan dari saksi A de Charge yang dihadirkanoleh Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Abdul Kadir,S.Sos, saksimenyatakan bahwa saksi mempunyai Karamba ikan atau kurungan ikan disekitar PT.Galangan Kapal Bontuni yang berjarak kurang lebih 200 M dariperusahaan tersebut , selama PT.Galangan Kapal Bontuni beroperasi tidak adakeluhan penyakit atau pencemaran

air laut yang di rasakan oleh masyarakatsekitar, bahkan perusahaan tersebut sangat membantu perekonomianmasyarakat khususnya di kelurahan Mata sendiri.Menimbang, bahwa keterangan saksi Asdar Nurdin Manejer MatrialHandling PT.

jaenal Candoko yang menernagkan ia diberitahu olehPenggugat kalau air sumur milik Penggugat berbau solar, kemudianPenggugat memberitahu saksi kalau Penggugat telan melaporkan haltersebut kepada Tergugat (Polres Kota Mojokerto);Menimbang, bahwa alat bukti saksi Eko Wahyu Prasetyo yangmenerangkan ia pernah mendengar dari Penggugat melaporkan masalahpencemaran air Ssumur Penggugat kepada Tergugat, kemudian saksi pernahdipanggil oleh Tergugat untuk menjadi saksi dalam masalah laporanPenggugat atas pencemaran

air sumur oleh PT.Cahaya Hidup, selanjutnyaalat bukti saksi Eko Hari Widodo yang menerangkan pernah melihat airsumur milik Penggugat seperti ada cairan bbmnya, lalu saksi mendengarkalau Penggugat melapor ke Polsek Jetis;Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN Mjk, halaman 33Menimbang, bahwa alat bukti saksi Imam Suhadak menerangkan,Penggugat memberitahu saksi kalau Penggugat melapor ke Polres KotaMojokerto mengenai pencemaran limbah oleh PT.Cahaya Hidup, kemudiansaksi mendapati air di Ssumur milik Penggugat

(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ill:Bahwa dengan adanya masalah pencemaran air limbah kotor milik Korban,Terdakwa III meminta Saksi untuk membicarakan hal tersebut dengan Korbanagar dapat dilakukan mediasi;Bahwa Saksi bertemu dengan Korban untuk membicarakan terkait masalahpencemaran dilingkungan perumahan dinas BMKG akibat pembuangan limbahmilik Korban namun Korban tidak permah menanggapi atau membicarakanterkait dengan saluran pembuangan airnya dengan Terdakwa III:Bahwa akibat

Putusan Nomor 255 K/TUN/201619.3.Bahwa Pasal 24 UndangUndang 7/2004 tentang SDA melarangsetiap orang atau badan usaha melakukan kegiatan yangmengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, menggangguupaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air;Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yangmengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, menggangguupaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air;19.4.Bahwa Pasal 52 UndangUndang 7/2004 tentang SDA melarangsetiap

ini di Kabupaten KutaiKartanegara, yang ditengarai diakibatkanoleh kegiatan pertambangan yang berlebihandi Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa selain bencana banjir yang dapatdiakibatkan karena kegiatan pertambangan,terdapat juga dampak negatif yangdiakibatkan karena penambangan batu bara,diantaranya kerusakan infrastruktur jalanyang dilalui truk pengangkut' batu bara,berkurangnya mata pencaharian masyarakatdi sekitar areal penambangan dari hasilpertanian, perkebunan, rotan dan karet,terjadinya pencemaran

air akibat limbahdan lubang galian yang dibiarkan memicuberkembang biaknya nyamuk anophelesbalabacensis dan maculator atau nyamukmalaria, dimana yang terkena dampaknyaadalah masyarakat di sekitar tambangrentan terserang penyakit yang mematikantersebut dan menyebarnya penyakitpernafasan karena pencemaran udara ;Bahwa hal hal tersebut sebagaimanaterlihat dalam berbagai pemberitaan dimedia massa maupun media elektronikmengenai berita berita soal banjir karenapenerbitan Kuasa Pertambangan, dan olehkarena

APTP dari tahun 2018 s/d tahun 2020 tidak pernah melakukanpelaksanaan uji Sampel terhadap air, udara dan tanah, untuk airsesuai dengan PERMENLHK 82 Tahun 2001 tentang pengelolaankualitas air dan pengendalian pencemaran air, untuk udara sesuaiPP No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.d. PT.

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Terkaitpembangunan Kandang Ayam Boiler di Desa Panyaungan Jayadan/atau berbatasan dengan Desa Sukarena, Kecamatan CiomasKabupaten Serang, akan Berdampak dan/atau merugikanPENGGUGAT dan/atau) masyarakat Sekitar jikalau Peternakandimaksud berjalan, seperti menimbulkan Polusi Udara, Pencemaran Air,Merebaknya Lalat dan hal lainnya;8.

Bahwa penyusunan AMDAL tidak dilakukan dengan menggunakan datadan metodologi yang sahih serta sesuai dengan kaidah ilmiahsebagaimana panduan dalam Lampiran VI PermenLH No. 8 Tahun2013 angka 15 (halaman 53), 2n0n nono en nn nn en nnnneB) Dampak Pencemaran Air Laut ;1.Bahwa berdasarkan konsultasi dengan ahli, rona awal lingkungan lautdalam KAANDAL dan ANDAL tidak menyajikan muatan deskripsirona lingkungan hidup awal secara rinci dan mendalam, sebagaiberikut: 22229299 pn = nnn nnn nnn nn nnn nnna.

Pencemaran air ;2. Pencemaran udara ;3.