S255/BL/S.2/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Sanksi Denda atasKeterlambatan Penyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek bersifatUtang atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan (Bukti P1);DASAR GUGATAN :1.

Bahwa sebelum Penggugat masuk kepada materi gugatan, Penggugatbersama ini menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat telahbenar menunjuk Tergugat sebagai pihak yang digugat karena Tergugattelah memberikan pelimpahan wewenang berupa Mandat kepadaKepala Biro Perundangundangan dan Bantuan WHukum untukmenerbitkan objek gugatan ;2.

S 6287/BL/2009 tanggal 2411Juli 2009 perihal Laporan Peringkat Bersifat Utang yang ditandatanganiKepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa BAPEPAMLK atas Mandat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal LembagaKeuangan (Surat No.

No. 106 K/TUN/201 114.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat telahditerima pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2009 dan karenanyamasin dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan,sebagaimana yang diatur dan diharuskan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UU PTUN).15.Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Perundangundangan dan Bantuan Hukum atas Mandat dari Tergugat

Bahwa Tergugat dengan memberikan Mandat untuk menerbitkandan menandatangani kepada Kepala Biro Perundangundangan danBantuan Hukum telah kembali menyampaikan Surat No. S 10246/BL/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal PermohonanKeberatan Terhadap Sanksi Denda Atas KeterlambatanPenyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utangyang isinya pada intinya ialah menolak Surat No.

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBYuntuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

DesaRaji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad FajarSetiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, KecamatanDemak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta LampiranKeputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa RajiJabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (T. 26)adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaRaji adalah wewenang mandat

dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebihrendah yang sudah barang tentu tanggung jawab dan tanggung gugatnyatetap ada pada pemberi mandat, bagaimana untuk mengetahuikewenangan yang diberikan secara mandat, maka harus dilihat dari adatidaknya surat atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang lebihtinggi kepada Pejabat yang lebin rendah sebagai penerima delegasi;Bahwa, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11

Jawa Timur, dalam halini Tergugat adalah kewenangan delegasi, sehingga tanggung jawab dantanggung gugatnya sepenuhnya ada pada Tergugat/Termohon kasasiKewenangan delegasi yang ada pada Tergugat/Termohon kasasi terlihatpada format surat keputusan (objek sengketa) yang tidak ditemukanadanya surat persetujuan dari pihak Menteri Agama yang dicantumkandalam konsideran Menimbang dan Memperhatikan, Hakim dalam hal initerjebak pada penggunaan Atas nama, sehingga putusannya mengarahpada kewenangan mandat;

yang memberinya mandat, namun bila dicermati formatsurat keputusan (objek sengketa) tidak ada surat apapun berbentukpersetujuan dari Menteri Agama kepada Kepala Kantor Wilayah ProvinsiJawa Timur (Tergugat) yang dicantumkan dalam konsideran, oleh karenaHalaman 16 dari 20 halaman.

adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin Tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat;Halaman 17 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkanberdasarkan sumber kewenangan mandat, oleh sebab itu Tergugatnyaseharusnya mandans yaitu Menteri Agama Republik Indonesia.

yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga meskipun keputusan objek sengketa ditandatanganioleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan, namun tanggung jawab dan tanggung gugatkeputusan objek sengketa tetap berada pada pemberi mandat

yaitu BupatiKabupaten Buton Selatan karena dalam hal ini kewenangan yangdiberikan oleh Tergugat sebagai pemberi mandat kepada Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan sebagai penerima mandat untuk mengambil keputusan atas namaTergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,menyatatakan : Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawabdan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat ; .

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

(sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh pihak Kecamatan Cikarang Barat (sesuai dengan aslinya); Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diterima olehpihak Koramil Cikarang Barat (sesuai dengan fotocopynya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa

Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi/Bupati Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi / Tim Monitoring (sesuai denganaslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala Desa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari

Sanen Susanto (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 20 082018 (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H. Aminullah (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada Budi Anwar (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H.

Wieda Heru MD (selaku Penerima Mandat) dibuat diGandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurdin (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018(sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurasan (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018Hal. 68 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGT.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL.

Sekretaris serta 2 orang Mandatdari 2 calon saksi termasuk BPD ; Bahwa pada saat perhitungan suara semua saksi dan saksi mandat hadir semuatetapi saksi Namin Bin Juen dari pihak Penggugat tidak menandatangani BeritaAcara ; Bahwa mengacu pada Juknis, mulai dari pengumuman calon sampai dengan hakpilih dimusyawarahkan bersamasama kesepakatan dengan para calon dan saksi mandat ;Bahwa selama tahapan awal sampai dengan selesai tidak ada masalah tetapi setelahselesai pelaksanaan ada dan dapat diselesaikan

Demikian juga pada tanggal20 Maret 2017 menerima kembali disposisi dan mandat untukmenindaklanjuti Sesuai ketentuan permohonan pelatihan pemadamankebakaran dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hang Tuah KotaSurabaya.

Penggugat justru) menunjukkan ketidakpahamannya terhadapkewenangan berupa Mandat, dimana untuk kewenangan berupa Mandatyang berwenang masih ada dipemberi Mandat. Lebih lanjut dalam dokumen kegiatan atau dalam surat keterangan yangdikeluarkan tersebut tidak ada atasnama dari pemberi mandat kepadapenerima mandat.

Yang seharusnya apabila Penggugat mendalihkanbahwa tindakan Penggugat dalam menandatangani Surat Keterangan /Sertifikat pelatihnan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pemadamkebakaran dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Nala HusadaSurabaya dan RS Al Irsyad Surabaya tersebut merupakan Mandat makaseharusnya yang berwenang menandatangani tetap Pemberi Mandat atausetidaktidaknya atas nama pemberi mandat. .

PHILIPUS HADJON, S.H., M.H., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah jika wewenang digunakanmenyimpang dari tujuan dan harus ada unsur kesengajaan ;Bahwa wewenang dibatasi dengan waktu, substansi dan prosedur ;Bahwa jika ada pelanggaran terhadap mandat/tugas yang diberikanoleh atasan ada tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi,Halaman 58 dari Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 98/G/2017/PTUN.SBYlegalitas daripada mandat adalah tanggungjawab jabatan

(penugasan), Delegasi(pelimpahan wewenang) dan Atribusi (Wewenang yang diberikan oleh UndangUndang); Bahwa hubungan antara atasan dan bawahan adalah Mandat yang merupakan penugasan ; Bahwa terkait mandat, jika bawahan melakukan tindakan yang melebihitugas yang diberikan oleh atasan maka yang bersangkutan maaladministrasi dan bertanggung jawab secara pribadi ; Bahwa konsep penyalahgunaan wewenang tetap pada Hukum Andministrasi ;Menimbang, bahwa untuk menanggapi alatalat bukti maupunjalannya pemeriksaan

.- Fotokopi Surat Mandat no:004-02/DC-GERINDRA/SKA/JATENG/2019 tanggal 19 Febbruari 2019 ( tanda T-1) dan Fotokopi Daftar Perekrutan Saksi ( tanda T-2), terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

dan saksitidak loyal dan pernah saksidan Penggugat ikut RAT bulan April 2013 mewakili anggota tetapi saksi dan Penggugat diusir;Bahwa sepengetahuan saksi sistim pengangkatan kerja di KPUM berupaMandat atau Nota Dinas dan siapa saja yang berprestasi langsungdiangkat menjadi Mandor, saksi dan Penggugat dianggap berprestasi sehingga diangkat menjadi karyawan;Bahwa selain dari gaji saksi dan Penggugat tidak ada diberi uang makan, sebab uang makan sudah digabung dengan gaji;Bahwa sepengetahuan saksi Mandat

adalah berupa Nota Tugas dan ada masa berlakunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada sekali pernah perubahan gaji naik 20%, dan langsung maik tidak pakai surat;Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas Penggugat tidak pernahmelakukan perbuatan tercela dan tidak pernah mendapat teguran; Halaman 13 dari 29Putusan PHI Nomor 105/G/2013/PHI MdnBahwa sepengetahuan saksi dasar diangkat menjadi Pegawai tetap adalahberupa Mandat 6 (enam) bulan dan selama percobaan tidak dapat gaji dan baru dapat gaji setelah 1

Berman Situmeang :Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990 di Terminal Amplas sebagaimandor yakni sejak saksi sebagai supir angkot tahun 1990 sampaiBahwa saksi tahu Penggugat jadi Mandor sejak Terminal Amplas dibuka;Bahwa tugas Penggugat adalah memberangkatkan Angkot dari Amplas ke Pinang Baris;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Mandor denganMandat dan saksi pernah melihat Mandat dari Pengurus KPUM; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terima gaji tiap bulannya, tetapi saksitidak

dantiap 6 bulan sekali diganti, dan saksi tidak pernah lihat SK Penggugat hanya Mandat saja yang saksi tahu;Halaman 14 dan 29Putusan PH!

oleh Pengurus KPUMuntuk menjadi mandor per 6 bulan sekali, atas usulan para supir dansepengetahuan saksi seluruh mandor pakai mandat; Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat kalau ada mengurusurus supir danpada rapat setiap bulan, kadangkadang 2 bulan sekali baru jumps; Bahwa saksi tidak digaji dari kantor KPUM;Bahwa saksi ada menyimpan di Koperasi yakni Rp.4.000,/hari dan dapatdipergunakan untuk simpan pinjam kalau ada keperluan; Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau mandor diberhentikan pakai

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kesekretariatannegara.Pasal 2(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tatausaha negara kepada Presiden, Presiden dapatmemberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkanSurat Kuasa Khusus.(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung.(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberikan dengan hak substitusi.(4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan

Akan tetapi, sesuai dengan fakta yang sebenamya jumlah anggota INSA yangtelah memperoleh mandat dan yang hadir setelah melalui tahapan verifikasioleh Panitia Bidang Penilaian Mandat adalah sebanyak 773 orang dan 773Perusahaan Pelayaran anggota INSA;Hal 40 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.10. Selaniutnya Para Tergugat menolak daiildalil Para Penggugat pada angka 12Gugatan, halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"...ergugat ll menuniuk Penggugat Il dan Sdr.

Lebih lanjut, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa hanyaterdapat 754 peserta mandat yang hadir adalah dailil yang tidak benardan secara jelas terlihat bahwai Para Penggugat sengaja mengaburkanpokok perkara in.

Mandat setelan melalui proses verifikasi.Oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat Il belum mendapatkanperolehan suara 50%+1, sehingga tentunya belum ada calon yangditetapkan sebagai Ketua Umum NSA periode 20152019.21.

Kembali Para Tergugat harus menguiangi bahwa Penggugat Il tidakpernah mendapatkan mandat dari selurun Peserta Rapat Pieno Ill baiksecara tertulis maupun secara lisan.

Sehingga dapat disimpukan bahwaperhitungan50 % + 1 dari Pemegang Mandat yang hadir yakni sebanyak 773 pesertaadalah sebanyak 387,5 Peserta.

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal13 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor763/Padt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 30 Februari 1989, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon II bernamaSapii memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 30 Februari 1989, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandungPemohon Il yang bernama Sapii memberikan mandat

dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon jejaka dan Pemohon Ilperawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 (empat)orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalahsuamiistri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di DesaPancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 30 Februari1989, dengan wali nikah adalah bernama Sapii ayah kandungPemohon Ilmemberikan mandat

., hal ini ssuai dengan maksud dan ketentuaan Pasal 14 UndangUndang No.30 tahun 2014Tentang Administrasi Negara Ayat (7) Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, keoegawaian, dan alokasi anggaran. 5.

Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASNdan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 115 Ayat 1Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(UUAP)Pasal 14(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat

.(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapatmenggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkanketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang memberikan

Mandat dapat menarik kembaliWewenang yang telah dimandatkan.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakanyang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukumpada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN.

PDGHalaman 33Menimbang, bahwa kemudian dalam kurun waktu Bupati Lima PuluhKota berhalangan sementara, Wakil Bupati sebagai penerima Mandat telahmelakukan tindakan yang mengembalikan Pemohon dalam jabatan tinggipratama dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura danPerkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui sebuah Keputusan berupaKeputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/1226/BKPSDMLK/2017tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana bukti P2, dan lebih lanjut setelahmencermati Berita

Morowali a.n BupatiMorowali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan: Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atasnama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;18.

yang dimaksud tidak secara langsung tetapipemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakankonvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupatikepada Sekretaris sudah memberikan efentif bagi pemerintahan;Bahwa benar dasar dari Mandat tersebut tidak menggunakan surat;Bahwa dasar dari pertanggung jawaban yang dikeluarkan atau ditafsirkanoleh penerima mandat adalah atas nama;Bahwa Sekretaris Kabupaten mengeluarkan

;Menimbang bahwa mengenai Mandat, Pasal 14 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a.

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasaltertentu dalam peraturan perundanganundangan, pada delegasi tidak adaHalaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLpenciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukanharus berdasarkan undangundang dan telah terjadi peralihnan tanggung jawabkepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (mandataris) hanyabertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), merupakanperintah untuk melaksanakan, kewenangan

, sehingga terkait pertanggungjawaban penerbitan surat tersebut tetap merupakan tanggung jawab daripemberi mandat yakni Bupati Morowali karena dalam Mandat tidak terjadiperalihan tanggung jawab kepada penerima mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di iatas,Majelis Hakim menilai bahaw Rekomendasi Nomor 848/188/KPU/IV/20018,tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti P10=T5), Surat Nomor800/22/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (vide buktiP11=T6) dan Surat Nomor

Bapak Mujais, mempunyai (hakdan kewenangan) konstitusional tertinggi (absolute) ataspenyelenggaraan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia dankekuasaan kehakiman) sejak 17 Agustus 1945 c.g. untuk memeriksa,mengadili, memutus dan menetapkan suatu sengketa/ perkara dalamruang lingkup sengketa pelaksanaan mandat/ kehendak/hakkedaulatan rakyat sengketa antara rakyat yang melakukan tindakanhukum register dengan rakyat yang tidak melakukan tindakan hukumregister. atas dasar menurut/ berdasarkan Peraturan

Joko Widodo, Tidak Sah dan Batal DemiHukum dalam jabatan Presiden Republik Indonesia atas dasar cacathukum, tidak sah dan batal demi hukum sejak Calon PresidenRepublik Indonesia jo (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No:1/PHPU.PRESXI1/2014 tentang Presiden RI jo Rapat Paripurna MPRRI tanggal 20 Oktober 2014) cacat hukum, tidak sah dan batal demihukum jo belum/ tidak menerima mandat/kehendak/hak kedaulatanatas nama Yth, Bapak Mujais (Negara berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa/ rakyat dan sistem Pemerintahan

Menetapbkan PERKARA a quo TELAH INKRAH dan apabiladisengketakan merupakan sengketa ruang lingkup mandat kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan BUKAN KEWENANGANPengadilan Negeri Wonosari.c. Menetapkan Terlawan dapat (mempunyai hak) untuk melakukantindakan hukum register.d. Menyatakan Para TERLAWAN c.g.

Mahkamah Negara RI No: 1001.01/4872.01/TAP.11.16/NKRI tgl. 24 November 2016dan Gelar Perkara No:1001.02/4872. 01.Pdt/01.17/NKRI tanggal 17 Januari 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1111/ 01.17/NKRI tgl. 18/1/2017 yang telahINKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ dengan MekanismeMUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) dan apabila disengketakan maka merupakansengketa ruang lingkup pelaksanaan mandat

DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yangmengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukumTergugat perlu berpedoman pula pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur:Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa:Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untukbeliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: Badan dan/ atau PejabatPutusan Perkara Nomor:2/G/2021/PTUN.SMGHalaman 9Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkaraini hanya terdapat

Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan RI (mandat);Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yangdidudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugattersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI(sebagaimana gugatan Penggugat didudukkan sebagai

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Pattinama bertindak seakanakan sebagai KepalaMatarumah Parentah/Keturunan Sopatrima dan memberi mandatkepada Eduard Pattiata untuk menduduki jabatan Kepala PemerintahNegeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengahperiode 2020 2026.Bahwa pemberian mandat kepada Eduard Pattiata tersebut hanyaberdasarkan musyawarah keluarga Frederik W. Pattinama karenahanya ditandatangani oleh Frederik W.

Pattinama sebagai KepalaKeluarga, Istri, Anak, Menantu dan Cucu, dan bukan berdasarkanmusyawarah Matarumah/Keturunan Pattinama, sebab yangbersangkutan bukanlah pewaris tunggal dari Matarumah/KeturunanSopaterima, tetapi hanya salah satu dari Matarumah/KeturunanSopaterima, sehingga mandat tersebut bukan hasil musyawarah yangmelibatkan anakcucu dari Matarumah Parentah garis lurus baik yangberdomisili di Negeri Oma maupun yang berada diluar Negeri Oma danpatut diduga kuat bahwa pemberian mandat tersebut

Bahwa oleh karena hanya terdapat satu matarumah tunggal dan telahpula memberikan Mandat hanya kepada 1 (satu) Calon KPN Oma, makadengan demikian tidaklah diperlukan adanya Panitia Pemilihan, kecualiterbukti adanya matarumah/keturunan yang lebih dari 1 (stau) dan/atauterdapat lebih dari 1 (satu) calon barulah dibentuk Panitia Pemilihan.5.

Henny KastanyaPattinama, tanggal 25September 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanSamie Gunter Pattinama dan Nico FrederickPattinama, tanggal 23 September 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Mandat yangdi berikan oleh Frederik W. Pattinama, Michael O. F.Pattinama, S.T., Linley J. Pattinama, S.T., M.T. danSilvester TH.

Pattinama maupunistrinya bahwa untuk menjadi Raja Oma harus siapkan uang ratusan jutadan hal ini akan kami buktikan dalam persidangan, serta mandat yangdiberikan kepada Pattiata Eduard tidak melalui musyawarah anak cucuHalaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmatarumah/keturunan Pattinama Sopaterima secara keseluruhan, tetapihanya berdasarkan musyawarah keluarga Frederik. W.

e Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian apaapa antara dengan operator alatberat.e Bahwa Terdakwa ada menda tangani surat mandat tersebut, tapi yang buatTerdakwa Bambang Guruntoro.e Bahwa Maksud Surat Mandat Nomor: 02/BTJPC.II/V/2013 yang ditandatangai oleh Sulaimin dan Junaidi Terdakwa memberi mandat kepadaTerdakwa selaku ketua kelompok tani, yakni perwakilan kelompok taniBagan Tengah Jaya.e Bahwa dalam membuat surat mandat tersebut memang tidak adapersetujuan resmi dari anggota kelompok tani lainya

tersebut untuk mengkordinir pekerjaan lapangan yang akan dilaksanakan oleh anggota Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya selias kuranglebih 300 ha yang letak di Kelurahan Parit Culum Il Kecamatan Muara SabakBarat adapun biaya yang timbul dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawabGAPOKTAN BTJ dan kepada yang menerima mandat secara berkalamelaporkan pelaksanaan di lapangan kepada kami.Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Mandat tersebut

tersebut untuk mengkordinir pekerjaan lapangan yang akan dilaksanakan oleh anggota Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya selias kuranglebih 300 ha yang letak di Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara SabakBarat adapun biaya yang timbul dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawabGAPOKTAN BTJ dan kepada yang menerima mandat secara berkalamelaporkan pelaksanaan di lapangan kepada kami;Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Mandat tersebut

Ayam, sedangkan di dalam surat mandat tersebut jelas tertulis bahwa segalabiaya yang timbul dalam pekerjaan ini akan diserahkan kepada kelompok taniGapoktan Bagan tengah Jaya.

Kepala Desa yangbernama Subli, sedangkan isi dari surat mandat tersebut menyangkutpautkan namakelompok tani Bagan Tengah Jaya, yang menurut Majelis Hakim termasuk paraanggota kelompok tani Bagan Tengah Jaya.

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Hal 13 Putusan No. 267/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa apakah kewenangan

pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ; "Menimbang

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang didalamnya.

Robby Iswanto Sebagai PerangkatDesa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak,Kabupaten Derrrak (touletii 1211) jemssese cece nen nnce tte ee raeeneeermnenneadalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaCabean adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan