Ditemukan 110 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melawan melwan melewati malawan mealwan melwewan melaewan meleawan meleman melewar melefan meluwan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — RULITA ANIDA SIMARMATA, vs. NEVITA MEISARA SULISTYO, dkk
77 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat Ill secara bersamasamatelah melakukan perbuatan melewan hukum;3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanahberikutbangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Nomor 4542/Bangka,yang terletak di Jalan Kemang Timur Raya, Nomor 57, RT 006, RW 03,Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;4.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN KEPANJEN Nomor 589/Pid.Sus/2010/PN.Kpj
Tanggal 12 Januari 2011 —
107 — 51
  • Akan tetapi menurut majelis hakim, ajaran sifatmelawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang negatiftetap dapat dipakai baik dalam tindak pidana umum maupun tindakpidana khusus (korupsi), artinya meskipun perbuatan tersebutmemenuhi semua rumusan delik, tidak dengan sendirinya pelakudapat dipidana, karena terdapat hal hal yang yang ada diluarUndang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukumperbuatan tersebut.Sebenarnya ajaran sifat melewan hukum materiil dalam fungsinyayang negatif sudah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2010 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 April 2011 — 1. MA’MUN Bin SATIRI, 2. HJ. SAROH Binti MARZUKI, 3. PATIMAH Binti UNDUN, 4. ROHMAT Bin RAHIM, 5. M. ALI Bin ROMELIH, MELAWAN 1. H. APAS BIN MUHID, 2. MUHID TONG, 3. H. BENTONG SAHRONI BIN MUHID, 4. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR DAERAH IBUKOTA JAKARTA CQ WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN CQ CAMAT PESANGGRAHAN CQ LURAH ULUJAMI, 5. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR DAERAH IBUKOTA JAKARTA CQ WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN CQ CAMAT PESANGGRAHAN, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SELATAN, 7. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
45 — 18
  • ;Demikian jawaban TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan TURUTTERGUGAT IV ini disampaikan, atas perhatian Majelis Hakim dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini sebelumnya kami haturkan terima kasih.JAWABAN TURUT TERGUGAT III :1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimanadiuraikan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melewan hukum(Onrecthmatiqge daad) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat HI, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 94/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. H. SUROTO, SH. ; 2. RADIANSYAH, SH, MHum. ; 3. MUHAMMAD AMIN, SH. ; 4. RADEN EDDY HARYADI, SH, MHum. ; 5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH. ; 6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
87 — 76
  • tersebutsebagaimana yang didalikan oleh Para Terbanding semula ParaPenggugat, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan memang suatu surat gugatanharus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, denganperkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalamfundamentum petendi/posita yaitu bagian yang memuat alasanalasanberdasarkan keadaan dan alasanalasan berdasarkan hukum;Bahwa bentuk tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melewan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-04-2010 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 April 2011 — H. Abdul Kadir M E L A W A N : 1. Raden Mas Sahid Abishalom Bininu Naya Sakwiko, 2. Ny. Retno Sutjiati Soerjosoemarno, 3. Raden Mas Yedidiah Zanisar Kerti Darpito Soerjosoemarno, 4. Yapto Sulistyo Soerjosoemarno, 5. Ny. Retno Setiawati Esti Utami, 6. Raden Roro Retno Adyati Lokasiti Esti Utami, 7. Jeanny Komar, 8. Ir. Weanny Komar, Fahri Ayub Muhammad Umar Muchsin 9. Haykal Ghozy Mahrie, 10. Ghozy Mahrie 11. Ny. Enneke Juliyanthy, 12. Robert Rouw MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR DKI JAKARTA, CQ. KECAMATAN PASAR MINGGU, CQ. KELURAHAN PASAR MINGGU, DEPARTEMEN KEUANGAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ.KANWIL DJP JAKARTA SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA, JAKARTA PASAR MINGGU
121 — 68
  • memutus pokok perkara ini dengan amarnyasebagai berikut:1 Menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima;a Menerima seluruh dalil Pokok Perkara Turut Tergugat II dalam perkara ini ;3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selamaproses perkara ini.Jawaban Turut Tergugat III tertanggal 27Juli2010 ;1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalamgugatan Penggugat adalah perbuatan melewan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 769/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Joshua Lebani
Tergugat:
Mulyati Lukman
154 — 83
  • berapanominalbesarnyauanmateriil danimateriil yang nyata dari PENGGUGAT dan TERGUGATtidak melakukan Perbuatan Melawan HukumBerdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia rumusan tentangPerbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu berbunyi sebagai berikut : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melewan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 375/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR KARTASURA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
123 — 170
  • BDG Halaman 37 dari 145 Halaman4)Perbuatan Melewan hukum, justru sangat kontradiktif, karena sesuai denganfaktafakta hukum yang disampaikan di atas justru Penggugatlah yang telahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat , karena tanpapersetujuan dari Tergugat sebagai pemilik Tanah, ternyata PENGGUGATSEJAK TAHUN 1966 TELAH MENDUDUKI DAN MENGUASAI SERTAMENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK TERGUGAT SELUAS 159.813 M2YANG TERLETAK DI BEKAS PERKEBUNAN LANGENHARJO /AMPELGADING BEKAS HAK ERFACHT VERPONDING
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
439 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
  • kedudukan dalamketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, adalah samaidentik, bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentukdan onrechtmatige daat, Penyalangunaan Wewenang merupakanspecies dan genusnya onrechtmatige daat;Sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut inhaeren (sama)hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatansecara melawan hukum, maka dengan sendirinya UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorangmelakukan perbuatan yang melewan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
45 — 11
  • dibuktikan bahwa kerugian daerah telah dipulihkan oleh kareanyasudah tidak ada lagi kerugian negara/kerugian daerah, kalau dikatakan bahwapemulihan/pengembalian kerugain Negara tidak menghapuskan pidanannyasebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang undang Korupsi adalah tidak bisa diterapkanatau tidak dapat dikaitkan dalam perkara ini hal ini dikarenakan penerapan ataupenggunaan pasal 4 UU Korupsi harus dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undangundang Korupsi, karena dalam perkara ini kenyataannya unsure melewan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
250 — 167
  • pengumpulan modal Terdakwa Tata Ibrahimtersebut berdiri sendiri di luar uang yang diterimanya dari KCP Aru dan tidakmenunjukkan hubungan dengan terbukti tidaknya pengetahuan, niat dan keterlibatanHalaman 863 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBTerdakwa Tata Ibrahim dalam kejahatan pembobolan kas di KCP Aru yang dilakukanFaradiba Yusuf bersama dengan pimpinan KCP Aru maupun Teller;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas makaHakim Anggota 1 berpendapat tidak terbukti unsur melewan