Muzami dan saksi korbanMuhammad Yasir Bin (alm) Rahmat tertarik ingin memasukkan keluarganyamenjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), selanjutnya saksi Anmad Muzamidan saksi koroban Muhamad Yasir berangkat ke Jakarta untuk bertemuterdakwa, lalu saksi Ahmad Muzami berkata ini teman saya dari Bengkulu,minta tolong untuk kelulusan CPNS, lalu dijawab oleh terdakwa oh ya kitatolong dan kalau ini tidak berhasil sampai akhir tahun 2014 saya siapmengembalikannya utuh dan jangan mainmain dengan saya orang MENPAN

satunya Joko Pitono; Bahwa benar Penggugat termasuk kategori yang kedua yaitu PNS yangdivonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetapdan telah dijatuhi hukum disiplin; Bahwa benar mendapatkan pedoman mengenai format SK PTDH saksimembuka situs BKN ada pedoman = mengenai format SKBahwa benar sebelum penjatuhan PTDH audit bellum pernahdilaksanakan oleh BKN, KPK atau dari instansi lain, tetapi setelahpelaksanaan PTDH Pemerintah Kabupaten memberikan laporan dantembusan kepada BKN, Menpan

berkekuatan hukum tetap dan dijatuhihukuman disiplin Pemda diminta untuk mencabut hukuman disiplintersebut lebih dulu kemudian dijatuhkan PTDH kepada yangbersangkutan; Bahwa benar terkait info dari ibu Rosdiana, saksi sebelum memprosesSK pernah memperlajariregulasinya; Bahwa benar regulasinya Petunjuk teknis penjatuhan PTDH;Bahwa benar saksi pernah melihat BuktiT10, ini dasar sayaBahwa benar yang menunjukan hukuman disiplin harus dicabut lebih dulu dipoin c;Bahwa benar Pernah konsultasi dengan Menpan

di Jakarta kami ditemuiibu Rosdiana sebelum kami melaksanakan proses SK PTDH:Bahwa benar ibu Rosdiana yang memberitahu tentang melaksanakanproses SK PTDH; Bahwa benar yang mengaskan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi inidijatuhi PTDH dari Mendagri, Menpan dan BKN; Bahwa benar dalam bentuk surat perintahnya ke Daerah;Bahwa benar saksi tidak ingat bentuk suratnya, dibulan September ada,dibulan Juli ada surat dari BKN monitoring melaksanakan SK PTDH;Bahwa benar Saksi ditunjukan Bukti T9 dan Bukti10

danBKN jawaban dari Menpan baik pelaku utama atau yang bukan pelaku utama semua harus dijatuhi PTDH;Halaman 44 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMD Bahwa benar, pada saat saya konsultasi ke Menpan dengan ibu Rosdianabeliau menyampaikan bahwa kepala daerah yang tidak melaksankanproses PTDH sesuai surat Edaran dari Menpan paling lambat tanggal 30April 2018, harus dikenakan sanksi pemecatan sementara dan tidak mendapatkan hakhaknya; Bahwa benar saksi menegaskan SK PTDH berpedoman pada SKB 3 Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 6 Tahun 2018pasal 3 menyebutkan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, danmenyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut;Menimbang, bahwa selain fakta hukum bukti tertulis P15, P17,P19 dan P21 juga Majelis Hakim tidak menemukan bukti tertulis ataupunketerangan saksi Dwi Nuryanto,SSTP terkait upaya administrative bagi parapegawai negeri sipil atau ASN tidak pernah dibahas oleh Menpan

Memerintahkan barang bukti berupa; 1(satu)lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari LASAMU LAJALI uang sejumlah Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran kontribusi MK2; 1 (satu) berkas SE MENPAN dan Reformasi Birokrasi RI no. 05 Tahun 2010 tgl 28 Juni 2010 dan 1 lembar disposisinya yang telah di Legalisir; 1 (satu) lembar surat dari Kepala BKD Kab.

Bangkep tentang pemberitahuan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah sesuai SE Menpan no 05 tahun 2010 TIDAK DIPUNGGUT BIAYA yang telah dilegalisir; 1 (satu) berkas surat Bupati Bangkep Perihal Usulan tenaga Honorer daerah Kab. Bangkep tahun 2010 tgl. 26 Agustus 2010 yang telah dilegalisir; 1 (satu) berkas surat dari BKD kab.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam378 KUHP dalam dakwan kesatu.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUN YONDE alias PIOTdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari LASAMULAJALI uang sejumlah Rp. 3.500.000, untuk pembayaran kontribusi MK2yang diterima oleh PIOT di salakan tanggal 24 Desember 2010;1 (satu) berkas SE MENPAN

NORMATOBING, yang mana keterangan saksisaksi tersebut sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yangketerangannya sebagaimana termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:e 1(satu)lembar kwitansi yang bertuliskan telah ditertma dari LASAMU LAJALIuang sejumlah Rp. 3.500.000, untuk pembayaran kontribusi MK2;e 1 (satu) berkas SE MENPAN

melakukan tindak pidana "Penipuan";2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAHRUN YONDE alias PIOToleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5 Memerintahkan barang bukti berupa;1(satu)lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari LASAMU LAJALIuang sejumlah Rp. 3.500.000, untuk pembayaran kontribusi MK2;1 (satu) berkas SE MENPAN

Bahwa benar Terdakwa dalam membantu) memasukkan Guru/CPNS dipemkot Kediri Terdakwa berkordinasi dengan Sdr.Ridwan KamarsyahDeputi Ill Menpan di Jakarta tetapi beliaunya sudah meninggal.6. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNSantara lain foto copy ijazah, fotocopy KIP,KK, Kartu) Kuning (dariDepartemen Tenaga Kerja), SKCK dan foto serta transkrip nilai.7.

Bahwa benar Terdakwa dalam membantu) memasukkan Guru/CPNS dipemkot Kediri Terdakwa berkordinasi dengan Sdr.Ridwan KamarsyahDeputi Ill Menpan di Jakarta tetapi beliaunya sudah meninggal.6.. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNSantara lain foto copy ijazah, fotocopy KIP,KK, Kartu) Kuning (dariDepartemen Tenaga Kerja), SKCK dan foto serta transkrip nilai.7.

Menpan di Jakarta tetapi beliaunya sudah meninggal.danterdakwa tidak pernah berkordinasi.203. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa persyaratan persyaratan yang telah dikumpulkan tersebut untuk pendaftaranCPNS lewat jalur khusus ,tetapi sampai dengan bulan Oktober 2009ternyata tidak ada pengangkatan CPNS .4.

. ; Bahwa usul penetapan NIP CPNS hanya dapat ditetapkan bilamana diusulkanoleh instansi yang memiliki Formasi CPNS Tahun 2009 yakni Pemda ProvinsiPapua berdasarkan persetujuan formasi Menpan, oleh karena itu permohonanferbanding untuk ditetapbkan NIP CPNS Pemda Provinsi Papua atas nama ferbanding ditolak.;.

Pemerintah Nomor 54tahun 2003 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2000tentang Formasi PNS pasal 3 ayat (2 dan 3) dihubungkan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai perubahan Peraturan PemerintahNomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara laindisebutkan bahwa formasi PNS Daerah untuk masingmasing satuanorganisasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaranditetaokan oleh Kepala Daerah masingmasing setelah mendapat persetujuanfertulis dar) MENPAN

NASIR TAPPI Iptu Pol.NRP.64120400,karena berkolusi menyerobot/merampas tanah kepunyaan NURIAH BINTISIRAJE yang ditujukan kepada :1) Kapolri, 2) Kepala Badan KepegawaianNegara, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) Ketua Komnas HAM ;Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal bersekongkol/berkolusi dengan Sdr.Nasir Tappi diduga dengan sengaja melakukan penyalahgunaan wewenangtindak pidana penyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2) Menpan, 3) JaksaAgung

NASIR TAPPI Iptu Pol.NRP.64120400,karena berkolusi menyerobot/merampas tanah kepunyaan NURIAH BINTISIRAJE yang ditujukan kepada :1) Kapolri, 2) Kepala Badan KepegawaianNegara, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) Ketua Komnas HAM ;Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal bersekongkol/berkolusi denganSdr.Nasir Tappi diduga dengan sengaja melakukan penyalahgunaanwewenang tindak pidana penyerobotan/merampas tanah kepunyaanHj.Nuriah Binti Siraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa

mengangkat ratusan Guru TK Swasta sebagai CPNS(mengajar pada sekolah swasta dan penggajiannya tidak dibiayai olehAPBN/APBD Kabupaten Bekasi), padahal jelasjelas Para Penggugatlebih berhak untuk diangkat sebagai CPNS karena telah memenuhisyaratsyarat untuk diangkat sebagai CPNS ;Bahwa kemudian, karena masih banyak tenaga honorer yang belumdiangkat sebagai CPNS dalam kurun waktu 20052009 tersebut(termasuk juga Para Penggugat didalamnya), kKemudian pada bulanAgustus 2010, berdasarkan Surat Edaran MenPAN

Bukti P 1 : Surat Menpan dan RB NomorB/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014tentang Pengumuman Kelulusan peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer K. Il.( Fotokopi dari Fotokopi ) ;2.

Bukti P 13Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 3 Tahun2012 tentang Data Honorer Kategori dan DaftarNama Tenaga Honorer Kategori Il tanggal 12 Maret2012. ( Fotokopi dari Fotokop.!

) ;Surat Edaran Menpan Nomor : 5 Tahun 2010tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerjadi Lingkungan Instansi Pemerintah. ( Fotokopi dariFotokopi ) ;Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor : 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer menjadi CPNS. ( Fotokopi dariFotokopi ) ;Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadiCPNS. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Kategori 2 : Tenaga Honorer yang pembiayaan / penggajiannyatidak bersumber dari APBN/ APBD ;Saksi menerangkan bahwa Surat MenPAN & RB NomorB/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014 tentang PengumumanKelulusan peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga HonorerKategorill ;Saksi menerangkan bahwa Surat Pengumuman Bupati Bekasi Nomor :800/2672BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Daftar NominatifTenaga Honorer Kategori Il dilingkungan pemerintah Kabupaten Bekasisebagai Peserta Tes CPNS (Lampiran

Rosna Kude Alias Ona selaku Istri terdakwa mengikutiHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Gto.pendaftaran CPNS melalui jalur khusus, lalu terdakwa mengatakankepada saksi korban KITA ADA TEMAN DIA ORANG GORONTALOTAPI TINGGAL DIJAKARTA* lalu saksi menanyakan kepada terdakwapekerjaan teman terdakwa apa lalu terdakwa mengatakan dia adakoneksi di Menpan yaitu sdri.

2014, saksi korban bertemudengan terdakwa dan saksi korban menyampaikan niat saksi korbankepada terdakwa bahwa saksi korban ingin mendaftar sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan saatitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban : Kita ada teman, diaorang Gorontalo tapi dia tinggal di Jakarta (Ada teman saya, dia orangGorontalo tapi tinggal di Jakarta), kemudian saksi korban menanyakanapa pekerjaan teman terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan:Dia ada koneksi di MENPAN

terdakwa lalu memberikan handphone milikterdakwa kepada saksi korban dan saksi korban berbicara denganKasmin Yunus dimana ia mengatakan kepada saksi korbanPenerimaan jalur khusus ini penerimaan pembantuan pusat untukdaerah, untuk pengurusan CPNS jalur khusus terhambat denganadanya pergantian Presiden, dan beberapa minggu kemudian saksikorban mempertanyakan lagi kepada terdakwa, kemudian terdakwamenelpon lagi Kasmin Yunus menggunakan Handphone miliknya danKasmin Yunus mengatakan Ada pergantian kepala MENPAN

Bahwa saksi mengenal Kasmin Yunus alias lbu Min sejak tahun 2012melalui saksi Rosna Kude alias Tante Ona dan menurut saksi RosnaKude alias Tante Ona bahwa Kasmin Yunus alias lbu Min masihmemiliki hubungan keluarga dengan saksi, namun pada akhirnyasetelah ditelusuri ternyata diketahui bahwa tidak ada hubungankeluarga sama sekali antara saksi dengan Kasmin Yunus alias lbu Mintersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Kasmin Yunus tersebutnamun menurut Tante Ona bahwa Ibu Min adalah pegawai Menpan

S.pd.) pernah menceritakan kepada saksi Rosna Kude bahwasaksi ikut penerimaan CPNS, kemudian ketika saksi Rosna Kude aliasTante Ona bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Rosna Kude aliasTante Ona memberitahukan kepada kepada Terdakwa bahwa saksiHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Gto.Rosna Kude alias Tante Ona mengetahui koneksi untuk dapat diterimaikut pengangkatan CPNS dan setelah ditanyakan, saksi Rosna Kudealias Tante Ona mengatakan bahwa Kasmin Yunus alias Ibu Minadalah pegawai Menpan

Zul Achir Harahap.Bahwa pada tanggal 18 oktober saksi mendaftarkan diri ke BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengikutiujian seleksi masuk CPNS tahun 2013 dengan jawaban yang dilamaradalah Dokter Umum.Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2013, saksi mengikuti seleksi ujianpenerimaan CPNS di SMP N 3 Padang Bolak.Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengumuman hasil ujianpenerimaan CPNS diumumkan di website Menpan namun nama saksitidak mendaftar dalam daftar pelamar yang dinyatakan

dikirimkan kepada terdakwa dengan total Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), saksi bersama sakis koroan membuat kwitansi denganterdakwa.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, saksi mengantar saksi korbanuntuk bertemu terdakwa perihal penyerahan sisa uang pengurusansebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melaluisetoran tunai rekening terdakwa dan atas hal tersebut juga dibuatkankwitansi.Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengumuman hasil ujianpenerimaan CPNS diumumkan di website Menpan

sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan atasnama Evie Juliany Br Hasibuan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dengan Jabatan sebagai Dokter Umum.Bahwa uang tersebut diberikan kepada terdakwa melalui setoran tunaiyang dikirimkan ke rekening terdakwa dengan nomor 026077612.Bahwa setelah uang tersebut dikirim, saksi Muhammad Rozali hasibuandan saksi korban membuat kwitansi tanda terima uang, dan pada saat ituterdakwa mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Menpan

Palutadengan posisi jabatan yang dilamar.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, saksi ada mengirim uang sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untukmelunasi biaya pengurusan anak dari saksi korban sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2013, anak dari saksi korban dankeponakan saksi mengikuti seleksi ujian penerimaan CPNS di SMP N 3Padang Bolak.Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengumuman hasil ujianpenerimaan CPNS diumumkan di website Menpan

Bahwa telah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagiPejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang

(Penggugat) (vide bukti P.104 = T16);Menimbang, bahwa terbitnya keputusan hukuman disiplin yang telah diterima dan dijalani oleh Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No.182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pada pokoknya menetapkan adanya sanksi terhadap PPK dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang harus dilaksanakan paling lama bulan Desember 2018;Menimbang, bahwa terkait terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 selanjutnya diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RBdan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018;b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 pelaksanaan paling lama 30 April 2019;c.

pengembangan kompetensi, pola karier, promosi dan mutasiHalaman 5 dari 96 HalamanPutusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUNBNAsebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 UU ASN, PP No.9 Tahun 2003 JoPP Nomor 63 Tahun 2009 Jo Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara No.13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.13 Tahun 2014tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka diLingkungan Instansi Pemerintah (disingkat Peraturan Menpan

Bahwa Tergugat melakukan pemberdayaan aparatur PemerintahKabupaten Bener Meriah dengan cara mengumpulkannya,mendiskusikan dan menindak lanjuti angka 4.a. dan 4.6. tersebut diatas yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang Tergugat membahastata cara pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama menurut UUASN dan Peraturan Menpan / RB Nomor 13 Tahun 2014 yaitu denganhasil konkretnya hari itu juga tanggal 11 Mei 2016 Tergugatmengirim surat kepada Gubernur Aceh perihal Permohonan IzinMelakukan Mutasi Jabatan

Dan berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa mengeluarkanpengumuman pemberitahuan pembukaan pendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal09 Juli 2010 Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2010.

Namun dalam kelengkapan berkas masih ada yang tidak lengkapdalam hal memenuhi syarat point 1 dalam Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebutkarena berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.814.1/789/2005 tanggal 09Desember 2005 dijelaskan bahwa EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINABINTI SYAMSUDDIN bersama dengan DEWIYANA, ST, KHAIRUNNISAK danMARHAMAH diangkat menjadi Tenaga Bantuan Daerah pada BPK RSUD Langsa dandiberikan kepadanya insentif bulanan sebesar Rp. 250.000, (

SYARIF danditindak lanjuti ada temuan terhadap daftar yangdilingkari tersebut yakni:1MILAWATI, ditemukan SK nya terputus di manayang ada SK tahun 2003 dan 1 Oktober 2005,hingga saat sekarang ini SK 1 Januari 2005 tidakada.SETIA UTOMO, keterangan meninggal dunia.NYAK SYAHRIL, usianya melewati peraturanPP 43 tahun 2007 dan SE Menpan No 05 tahun2010 yakni maks 46 tahun.EVENDI, keterangan meninggal dunia.SUTRISNA, keterangan meninggal dunia.DARMIADI, keterangan meninggal dunia.M.

Menindak lanjuti surat Edaran Menpan No 05 tahun 2010 tentangpendataan tenaga honor yang bekerja di lingkungan instansipemerintahan.2.

Member arahan kepada staf saksi untukmelakukan dan melaksanaan tugas pendataan sesuaidengan surat edaran Menpan No 5 tahun 2010 danmeminta kepada mereka untuk teliti dalam melihatsyaratsyarat yang harus dipenuhi.

.= Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal Bersekongkol/berkolusi dengan Sdr.Nasir Tappi diduga dengan sengajamelakukan penyalahgunaan wewenang tindak pidanapenyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa Agung RI, 4) Ketua KPK RI, 5) IrjenDepdagri, 6) Kapolri, 7) Kepala BKN, 8) Gubernur Sulsel, 9)Kajati Sulsel, 10) Kapolda Sulsel, 11) Danrem 142Parepare.= Surat tertanggal 30 September 2009 perihal PemberianKeterangan kepada

Pol.NRP.64120400, karena berkolusi menyerobot/merampas tanah kepunyaan NURIAH BINTI SIRAJE yangditujukan kepada :1) Kapolri, 2) Kepala BadanKepegawaian Negara, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) KetuaKomnas HAM.= Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal Bersekongkol/berkolusi dengan Sdr.Nasir Tappi diduga dengan sengajamelakukan penyalahgunaan wewenang tindak pidanapenyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa Agung RI, 4) Ketua

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979Jo PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku berdasarkan Pasal 362 PP 11 Tahun 2017.Selain itu, Keputusan Tergugat a quo terdapat kekurangan yuridis danjika Keputusan Tergugat a quo akan menjadi benar, seharusnyamencantumkan dasar hukum dalam konsideran yuridisnya, yaituSURAT KEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan

Mengandung unsur kekurangan yuridis, yaitu dalam KeputusanTergugat a quo tidak mencantumkan dasar hukum SURATKEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan dan ReformasiBirokrasi dan Kepala BKN, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, yang menjadi aturan dasarnya pada Keputusan TergugatA QO. n nn nnn nnn nanan nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnTergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap Penggugatsebelum Keputusan Tergugat a guo diterbitkan.

Bahwa kenapa Tergugat baru membehentikan Penggugat pada tanggal31 Desember 2018 selang 10 tahun kemuadian dari PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu adalah sebuah tolenransimemadai sesuai dengan permintaan Penggugat seperti dalam gugatanPenggugat hal 10 Posita A.1 yang meminta klarifikasi yang memadaidan ruang yang CUukUD). 22222 nnn nnn nnn nen11.Bahwa setelah ada KEPUTUSAN BERSAMA Mendagri, Menpan danReformasi Birokrasi dan Kepala BKN, No. 182/6597/S; No. 15 tahun 2018, No.153/Kep/

2018, Kepala Badan KepegawaianDan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar telahmengirimkan Surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar denganNomor :800/535/409.205.03/2018 yang berisi permohonan tanda tangansurat undangan rapat terkait koordinasi tentang hukuman disiplin PNS(bukti T5) ; 2222222 22 222 anne eeeBahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 bertempat di Ruang rapat KantorInspektorat Daerah Kabupaten Blitar telah diadakan Rapat membahastindak lanjut kKeputusan Bersama Mendagri, Menpan

Daeran Kabupaten Blitar, BKPSDMKabupaten Blitar dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten BlitaraHalaman 64 dari 81 halaman Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY12.13.14.15.Bahwa hasil rapat tanggal 26 Nopember 2018 telah disampaikan kepadaSekretaris Daerah dan telah didisposisi Sekda kepada Bapak Bupati (buktiT7) jenn nnn nnn nen nnn nen cnn nn ncn cnn cn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nneBahwa pada tanggal 10 Desember 2018 telah diadakan rapat lanjutanmembahas tindak lanjut keputusan Bersama Mendagri, Menpan

kalau gitu bu, biar adapengikat sama orang BKN ini dan juga orang MENPAN ada disni, ibu transferlah separohkarena nanti sore sudah pengumuman?, lalu saksi korban menjawab ?dua puluh jutalah pakyang bisa saya transfer, kalau oke bapak SMS kanlah nomor rekeningnya?, kemudian saatitu juga Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya melalui SMS dengan Nomor :539501000010502 atas nama SUTEJO, dimana saat itu Terdakwa menghubungi saksikorban menggunakan No.

menit kemudian PONO Alias SUTEJOlangsung datang menemui saksi dimana saksi saat itu bersamaKAMALUDDIN sedang berada diKantin Kantor Koordinator PengawasDinas Pendidikan Kab Serdang Bedagai,bahwa PONO Alias SUTEJObukanlah Panitia penerima CPNS tetapi PONO alias SUTEJO meminta nomorrangking anak saksi yang sedang mengikuti seleksi CPNS dan saat itu PONOalias SUTEJO mengaku kepada saksi bahwa dia akan berangkat kejakartamengurus 5(lima) orang CPNS dan juga mengaku bahwa ada teman dekatnyadi Kantor MENPAN

Muhammad Nurdin untuk kelengkapan atas nama saksi Indra Armadi Alias IndraBin Alm Rasidin;e Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi Suriati Bintt Alm Muhammad Nurdin untukmencari orang agar masuk menjadi CPNS melalui database pada tahun 2008;e Bahwa Saksi mengetahui ada penerimaan CPNS secara resmi namun dalamkepengurusan kelulusan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;e Bahwa Saksi mengetahui adapun syaratsyarat untuk dapat diangkat sebagai CPNS daritenaga honorer adalah sesuai dengan SE Menpan

No. 5 tahun 2010 pada angka 2(kategori I yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Menpan & RB RI Sdr.

fakta hukum tersebut Terdakwa telah menerima uang dariSaksi Indra Armadi Alias Indra Bin Alm Rasidin telah membuatkan kwitansi yang berisikankalimat diantaranya sebagai berikut: pembayaran Pembuatan SK Honor dan uang kirim, apabilatidak keluar no Bes, maka uang balik seutuhnya" (Surat Bukti pertama) dan untukpenambahan pengurusan Data Base (surat bukti kedua); yang mana serangkaian perbuatanTerdakwa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi Tenaga Honorersebagaimana SE MENPAN

No 05 Tahun 2010 pada angka 2 (kategori I) yang diterbitkan/ditandatangani oleh MENPAN & RB RI Sdr.

Selanjutnya dengan alasan untuk keperluan menjamu tamudari MENPAN Jakarta, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesarRp.15.000.000,, dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut.

sejumlah uang dari saksi danbeberapa orang lainnya untuk diurus menjadi PNS di Kabupaten Luwu ;Bahwa pada mulanya saksi mendengar dari temanteman bahwa saksi ABDULLAHRAGA bisa mengurus orang lain menjadi PNS sehingga pada Bulan Agustus 2008 saksibersama dengan Istri dan Ipar mendatangi saksi ABDULLAH RAGA dirumahnya danmenanyakan apakah bisa mengurus dirinya menjadi PNS dan saksi ABDULLAH RAGAmengatakan bahwa sudah banyak yang diurus dan Lulus menjadi PNS dan Terdakwamengaku punya teman di BKN dan Menpan

yang bisa urus sehingga saksi bersama istridan ipar percaya kepada saksi ABDULLAH RAGA ;Bahwa saksi ABDULLAH RAGA kemudian menyuruh saksi bersama dengan istri danipar untuk meyerahkan berkasberkas seperti foto copy ijazah terakhir, SKCK, foto copySurat Keterangan Dokter, foto copy Kartu Kuning dan foto copy SK honorer denganalasan bahwa terdakwa akan membawa berkasberkas tersebut ke BKN dan Menpan diJakarta ;Bahwa saksi ABDULLAH RAGA meminta uang administrasi sebanyak Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah

Terdakwa ALI UMAR di rumahnya danmemperlihatkan SK yang saksi bawa dan Terdakwa ALI UMAR mengatakan bahwa SKyang diserahkan oleh saksi ABDULLAH RAGA itu bohong kemudian Terdakwa ALIUMAR memperlihatkan SK lagi dan mengatakan bahwa ini yang benar menurut ZONAPRIANTO ;Bahwa keempat orang tersebut yakni saksi ABDULLAH RAGA, Terdakwa ALI UMAR,AHMADI dan ZON APRIANTO adalah saling kenal dan menurut penyampaian saksiABDULLAH RAGA bahwa Terdakwa ALI UMAR adalah pensiun TNI sedangkan ZONAPRIANTO bekerja di Menpan

Bahwa pengumuman hasil ijian CPNS sekitar akhi Januari 2014 melaluipengumuman di web site BKN dan Menpan. Bahwa saksi tidak lulus seleksi CPNS 2013, sehingga saksi dirugikan. Bahwa awalnya saksi merasa dipaksa menyerahkan uang, saksi tetapmenyerahkan uang karena takut dengan terdakwa selaku atasan saksi,namun sekarang saksi senang karena uang sudah dikembalikan.

Tenaga Honorer diangkat oleh Pejabat yang berwenangb).Bekerja di Instansi Pemerintahc).Masa Kerja minimal 1 Tahun pada 30 Desember 2005,selanjutnya diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) danmendapatkan nomor testing/ peserta ujian seleksi CPNS, lalaudinyatakan lulus oleh MenPAN~ melalui Surat Nomor B789/MENPAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal pengumumankelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga honorereKategori ll.Bahwa dasar pengangkatan honorer K2 adalah Surat Keputusan KepalaSKPD

Srg.untuk membantu proses pengajuan honorer K2 menjadi CPNS keMENPAN dan itu atas permintaan ibu Venni, kKemudian ditanyakan pulakepada BAMBANG, kepada siapa uang diberikan dan dijawab kepadaorang MENPAN (MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA),tanpa menyebut nama, dan yobs menambahkan kepengurusan keMENPAN atas inisiatif sendiri.

Bekerja secara terus menerus dan tidak terputus.Bahwa mekanisme dan prosedur Seleksi Penerimaan CPNS dari TenagaHonorer K2 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2012 danSurat Edaran MENPAN Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data TenagaHonorer Kategori dan Daftar nama Tenaga Honorer Kategori II tanggal12 Maret 2012, pada huruf b, sebagai berikut :1).

Srg.ujian seleksi CPNS tersebut hingga para honorer K2 menyerahkanuang antara Rp.9.000.000 sampai Rp.35.000.000.Bahwa permintaan uang adminsitrasi pengurusan kelulusan ujianseleksi CPNS 2013 dari jalur honorer K2 oleh dr.Venny IrianiAmaliah melalui Kepala PuskesmasKepala Puskesmas tersebutmenindaklanjuti permintaan terdakwa Drs.Ade Nurhikmat yang akanmengurus ke Jakarta yakni menpan dan BKN.

Nomor 870 K/PID/2017Siregar ternyata tidak lulus, sehinga saksi Nurhalimah Tanjung bertanyakepada Terdakwa tapi ngak adanya nomor ujian si Emmi dan si Raja yangkeluar/lulus lalu Terdakwa menjawab pengumuman itu tidak sah, yang jelasnanti pengumumam dari Menpan, nanti aku cek ke Jakarta dan ternyatasesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor810/418/K/2013 tentang Penetapan Peserta yang lulus ujian CPNS DaerahKabupaten Padang Lawas Utara Formasi Umum Tahun 2013, nama saksiEmmi Juwita Siregar

keseluruhan uang yang diserahkan saksiNurhalimah Tanjung kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tigaratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa pada bulan Desember 2013 saat pengumuman hasil kelulusan CPNSKabupaten Paluta ternyata saksi Emmi Juwita Siregar dan saksi Raja MartuaSiregar ternyata tidak lulus, sehinga saksi Nurhalimah Tanjung bertanyakepada Terdakwa tapi ngak adanya nomor ujian si Emmi dan si Raja yangkeluar/lulus lalu Terdakwa menjawab pengumuman itu tidak sah, yang jelasnanti pengumumam dari Menpan