Ditemukan 125 data
95 — 31
untuk pelunasanpembayaran ruko sebesar Rp.2.300.000.000, digunakan dulu oleh Terdakwa101112untuk usaha EO mendatangkan artis dari luar negeri untuk jangka waktu tahunsesuai batas waktu pelunasan pembelian ruko ;Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran ruko dalamjangka waktu tahun menggunakan uang yang lebih dulu digunaka untukkegiatan EO ;Bahwa Terdakwa dan saksi Febi telah mealukan kerja sama membuat organizerpenyelenggara acara ( Event Organizer ) sesuai Akta Perjanjian Kerja samaNo
63 — 88
Di Jalan Jenderal Ahmad YaniNo.2 Karawang Jawa Barat dibuatkan Akta Perjanjian Kerja SamaNo.8 tanggal 27 Pebruari 2013 yang isinya bahwa Sdri LANARAMDANIAR melakukan kerja sama investasi bagi hasil denganterdakwa yang mana terdakwa selaku pihak pertama memerlukantambahan modal untuk melakukan pekerjaannya, sedangkanSdri.LANA RAMDANIAR selaku pihak kedua sebagai investor danmenginvestasikan uangnya kepada terdakwa sebesarRp.5.000.000.000, serta dari investasi tersebut Sdri.LANARAMDANIAR (saksi koroban
281 — 55
baik adalah justru Penggugatsendiri, karena Penggugat tetap ingin mengambil keuntungan dari jasapinjaman tapi tanpa mau membantu Tergugat dalam pelaksanaan kerjadi lapangan;10.Banhwa karena Tergugat tetap ingin menjaga hubungan baik dengan11Penggugat Tergugat mau merubah Perjanjian Kerja sama tersebut makadi buatlah perjanjian kontrak yang baru yaitu perjanjian kerja samamelalui Notaris Irna Rocha,SH yaitu Perjanjian Kerja Sama No. 21tanggal 18 September 2014, yang tetap terhadap Perjanjian Kerja SamaNo
AMINULLAH ASAARI, S.E.,
Tergugat:
1.Ahli Waris dari almarhumah Ny. Hj. Ratina yaitu H. Syafril Ahmad Bin H. Buyung Ahmad, dkk
2.Ahli Waris dari almarhumah Ny. Hj. Ratina, yaitu Syahnimar Ahmad Binti H. Buyung Ahmad
3.Ahli Waris dari almarhumah Ny. Hj. Ratina, yaitu Syahnizar Ahmad Bin H. Buyung Ahmad
4.Ahli Waris dari almarhumah Ny. Hj. Ratina, yaitu Maimona Ahmad Binti H. Buyung Ahmad
5.Ahli Waris dari almarhumah Ny. Hj. Ratina, yaitu Apriani Ahmad Binti H. Buyung Ahmad
6.ASMAWATI IRYANI
7.BADRI Bin KURUNG
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG
2.Lurah Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
3.H. GUNATA IBRAHIM, SH
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
161 — 28
Adi Guna Saputra, Margaretha Thio, dan Chandra Husin/Tjoe LiatTjhan untuk membangun Perumahan Griya Srimulya di atas bidang tanahmilik Penggugat tersebut, berdasarkan Akta Perjanjian Kerja SamaNo. : 6 tanggal 06 September 2007, yang dibuat di hadapan Notaris/ PPATYulie Patricia Siregar, S.H., Notaris/PPAT di Palembang.
PT. WIRA BARA SAKTI
Tergugat:
PT. INDO MULIA SEJAHTERA SENTOSA
171 — 112
Dalam hal ini, perencanaan dan biaya penambangantelah dibayarkan oleh TERGUGAT KONPENSI yang ditegaskandalam kutipan Gugatan aquo Pasal 21 Halaman 9 Gugatan Aquo:Bahwa pada tanggal 6 April Penggugat menerima dana dari Tergugatsebesar Rp.2.000.000.000, (dua miliar Rupiah) untuk biayapenambangan sesuai Pasal 1 Penanjian Kerja SamaNo:007/PJBB/IMSSPT WIRA BARA SAKTI/II/2017 tanggal 3 April2017, yang berbunyi:1) Pihak pertama akan menyediakan dana sebesar 2 MiliarRupiah sebagai titjpan untuk diserahkan
114 — 39
Pada tahun 2013 Direktur Pusat Teknologi Industri dan SistemTransportasi di BPPT pernah melakukan Perjanjian Kerja SamaNo.77/1.811.125 tanggal 7 januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas PerhubunganProvinsi DKI Jakarta Dengan Direktur Pusat Teknologi IndustriDan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan PenerapanTeknologi tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan DanPengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan ArmadaBus Busway Dan Bus Sedang (Medium) Dinas PerhubunganProvinsi
Yang saya ketahui tentang Pengadaan Armada Bus Busway TA2013 pada Dishub Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi diBPPT pernah melakukan Perjanjian Kerja SamaNo.77/1.811.125 tanggal 7 januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas PerhubunganProvinsi DKI Jakarta Dengan Direktur Pusat Teknologi IndustriDan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan PenerapanTeknologi tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan DanPengendalian
96 — 51
Hal. initerbukti dalam Perjanjian Kerja Sama No.511:/2698/BAPPEDA,tgl. 16 Oktober 2006 jo Addendum Perjanjian Kerja SamaNo.180/08/Huk/2009, tanggal 6 April 2009 antara PemerintahKabupaten Purwakarta dengan PT.
melawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
468 — 314
Bahwa terhadap adanya fakta hukum diatas yaitu adanya surat PERJANJIAN KERJA SAMANo. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT MOH. SUGIONO, SH.M.Kn,dimana Pihak Pertama yaitiu PENGGUGAT MOH.
Andi Susilo
Tergugat:
Kadek Ngurah Agus Wiryana
Turut Tergugat:
1.PT Jasa Marga Bali Tol
2.Hartono,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
99 — 70
tanggal 01 September 2015 ;Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 7 adalah dalilyang mengada ada dan cenderung penuh rekayasa belaka karenadengan adanya Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannyakepada Tergugat In Casu Wan Prestasi sesuai apa yang telahmenjadi kesepakatan yang tertuang dalam Akta Kerja Sama No.02tertanggal 01 September 2015 yang dibuat dihadapan NotarisHartono, SH. ( Turut Tergugat II ), maka bentuk kerja sama yangdiatur dalam Pasal 2 pada alinea 2 dari Akta Perjanjian Kerja SamaNo
108 — 42
Bahwa, sejak ditandatanganinya Akte Perjanjian Kerja Sama No. 10, tgl. 4 Nopember2010, hingga dengan saat ini perjanjian kerja sama aquo TIDAK PERNAHTERLAKSANA dan TIDAK TEREALISASI. maka PENGGUGATREKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI memohon kepadaPengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akte Perjanjian Kerja SamaNo. 10, tgl. 4 Nopember 2010, dan Akte Kuasa No. 11, tgl. 4 Nopember 2010,yang kedua dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris diSurabaya sekaligus membebaskan PENGGUGAT
115 — 36
Oleh karena pemberian Kartu kredit Krista tesebut tidak sesuaidengan ketentuan sebagaimana dijelaskan, maka Pengajuan Klaimkredit krista tersebut pada perjanjian kerjasama yang berbunyi:Kredit Krista tersebut pada umumnya telah kami tolakpembayarannya berdasarkan Pasal 13 butir di perjanjian kerja samaNo PPK/PKS/01/1/2009 dan 68 /SP.300.233/2009 tanggal 21Januari 2009 yang berbunyi : Bukti dan keterangan yang dipergunakan penerimaan jaminan untuk mengajukan pencarianpenjaminan kepada penjamin tidak
209 — 117
dinyatakan olehTergugat 4dalam suratnya tertanggal 9 Pebruari 2017 Nomor : 323/1451.71/II/2017 yangditujukan kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum KeagrariaanKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yangtembusan suratnya antara lain disampaikan kepada Penggugat, Tergugat 3dan Tergugat 5;13.Bahwa perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat 1 setelahDrs.WIDODO SUKARNO meninggal dunia atas tanah objek sengketadansegala akibat hukumnya yang didasarkan atasAkta Perjanjian Kerja SamaNo
78 — 21
bersifat Alternatif, sehingga jika terbuktisalah satu dari subunsur tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuli..Menimbang, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan adalah yang mendapat gaji, upah atau melakukan kegiatanyang dibiayai oleh APBN/APBD.Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa M.Yusup sebagaiKetua dari KSU Sergei Jaya Lestari, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja SamaNo
73 — 46
No.3374 K/Pdt/ 2016/MARI,sebagaimana tertera dalam ad.8 Posita GugatanNo.387/Pdt.G/2017/PN.JktPst; Dengan diajukan Gugatanbaru Perkara No.387/Pdt.G/2017/PN.JktPsttanggal 27 Juli 2017 sedangkan Perkara Lama yang samaNo.163/Pdt.G/2014/2014/PN.JktSel Jo.
76 — 8
karena sewaktu masih hidup Hasan Muhzar dengan RisalahLelang/Penjualan Umum 76 tg1.27 Juni 1983, SHM 25/Kalibata SUDAHBUKAN milik Hasan Muhzar; Menolak tuntutan Para Penggugat menyerahkan SHM 25/ Kalibata kepadaPara Penggugat selaku Pemiliknya, karena dengan Lelang/diJualUmumNo.76 tg1.27061983, SHM 25/ Kalibata bukan milik Hasan Muhzar/ParaPenggugat;Menolak tuntutan Para Penggugat akan UangPaksa (Dwangsom)kepada TergugatV/TergugatVI dalam PerkaraNo.387/Pdt.G/2017/PN.JktPst, dengan Perkara yang samaNo
80 — 24
Bahkan sebaliknya tindakanyang dilakukan oleh TERGUGAT IV tersebut telah sesuaidenganketentuan pada Pasal 6 perjanjiankredit Kerja SamaNo.056/PK ULM/KDKT/VI/2011 jo Pasal 6 jo Pasal 14 ayat (1) dan(3) serta Pasal 20 avat(1) UU Hak Tanggungan.c.
1.YUDHI ANDONI
2.LILY SYUKRIANI
3.MIMIEN HARIYANTI
4.HASMIANDY HAMID
5.ERMAN
6.ZULDESNI
7.MISNAR SYAM
Tergugat:
Rektor Universitas Andalas Padang (Unand)
339 — 435
TERGUGAT jika terbukti bertentangan denganParaturan Perundangundangan dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT jelasmemiliki Kepentingan hukum (/egal standing) untuk bertindakdalam mengajukan Gugatan Pembatalan Surat KeputusanTERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi PARAPENGGUGAT.Bahwa PARA PENGGUGAT berjumlah 6 (enam) orang tersebabusulan Majelis Hakim yang menyidang pada PerkaraNo.29/G/2021/PTUN.PDG dengan objek sengketa yang samaNo
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
57 — 6
persilnya yang tidak jelas,dan dikaitkan dengan yang disampaikan penggugat posita poin 8,obyek sengketa ada yang dirubah ke nama Mirnawati Basariya,maka yang dimaksud penggugat obyek sengketa dalam poin 5huruf c ini adalah tanah Hak Milik Tergugat yang sudahbersertifikat No. 97 dengan Akte Jual Beli No. 24/02/1987 yangsudah dihibahkan kepada Dicky Candra Permana anak tergugatyang tidak ikut digugat dalam perkaraini, sesuai buktibukti yangsudah diserahkan oleh Tergugat dalam perkara perdata yang samaNo
148 — 89
Curug Kabupaten TangerangPropinsi Banten tertulis An ERU HARTAWAN, sebagai JaminanHalaman 20 dari 143 Putusan No.412/Pdt.G/2016/PN.Bdg15.yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, SebagaimanaSurat Pengakuan Pembayaran tanggal 14 Juni 2014;DIPERBAIKI MENJADI:Bahwa Tergugat dan Tergugat II menyerahkan Jaminan kepadaPenggugat Merujuk pada pasal 3 butir 3 dalam Perjanjian Kerja SamaNo. 016/PK/ACBP/VIII/2012 berupa dua buah sertifikat masingmasingatas nama: 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik No. 1039/ Kelurahan
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
247 — 279
MUHAMMAD SAMANO BADAN PENGURUS :7 Ketua Umum : H. SAMSUL HADI, S.E., S.Pd.1.7 Ketua 1 : H. IDHAM SYAHRANI7 Ketua 2 : DRS. SAIFUL BAHRI" Sekretaris Umum :NOER DJALIL HASAN. Sekretaris : RONI WIDAYANTO" Sekretaris : SYAHRUDIN NISMAN" Bendahara Umum : HOTIJAH7 Bendahara : H. MOHAMMAD HASYIMo BADAN PENGAWAS :7 Ketua : M. AHMADI, S.H.. Anggota : H. SUHATRIL. Anggota : MARDANI Permasalahan yang muncul setelah meninggalnya Anggota BadanPembina (alm) H.