Ditemukan 2046 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 91/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2018 — Pemohon:
MOE IRWAN RAHARJA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Metro Jaya
90333
  • Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam Putusan MKNo.:130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimana menurutPutusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.
    Bahwa hal lain menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan adalahterkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalamPasal 109 ayat (1) KUHAP; sebagaimana ternyata dalam PutusanMK No : 130/PUUXIII/2015, tanggal 9 Januari 2017, dimanamenurut Putusan MK tersebut, Pasal 109 ayat (1) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadipenyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut, terlapordan korban/pelapor dalam waktu
    Namun yang perlu PEMOHON ketahuibahwa tiada satu ketentuanpun, tidak ada satu kalimatpundalam putusan MK tersebut yang memberikan akibat hukumseperti apa, jika ternyata penyidik tidak mengirimkan atauterlambat mengirimkan SPDP.
    yang dikirimkan kepada PEMOHON,telah terjadi penolakan Tembusan SPDP sebagaimana terteradalam Berita Acara Penolakan tanggal 8 Februari 2018.Hal. 39 dari 61.
    T5 dan T6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP )an. Moe Irawan Raharja No.
Register : 07-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
SUSANTO DWI HANDOYO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
6916
  • Terlebih lagi Termohon Il dalam menerima SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon dalamrangka melengkapi berkas tidak melakukan pengecekan sebagaibentuk supervisi kepada Termohon dalam rangka melengkapi berkaspenyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.e. Bahwa, akibat tindakan hukum yang dilakukan dan telah dilakukanoleh Termohon secara Sewenangwenang kepada Suami Pemohon,maupun kelalaian dari Termohon Il, telah mengakibatkan kerugianbaik moril maupun materil.9.
    Bahwa, terdapat Tindakanyang dilakukanolehTermohon 1berupapemanggilan sebagai saksi, dan selanjutnya langsungmelakukan tindakan Panggilan sebagai Tersangka pada tanggal9 Agustus 2019, yang mana Panggilan Tersangka tersebut tanpamendasarkan pada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)yang sebelumnya Wajib diberitahukan kepada Tersangka (SuamiPemohon), sebagai dasar dari pemanggilan Tersangka tersebut.Hal ini sesuai amanat dari dari putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 130/ PUU/XII/2015, disamping
    Bahwa, dari keseluruhan proses pemanggilan tersebut, serta selamaproses pemanggilan pertama oleh Termohon sebagai Tersangkaterhadap Suami Pemohon, yang tanpa adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP), hingga Termohon melakukanpemanggilan kepada Suami Pemohon untuk yang Kedua dandilanjutkan dengan Upaya Paksa ( Penangkapan dan Penahanan)yang dilakukan oleh Termohon , Tidak Terdapat SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampirkanataupun diberikan, selain itu TERMOHON HANYAMEMBERITAHUKAN
    Bahwa, Termohon telah memaksakan dengan merekayasa prosesPenyidikan terhadap Para Pemohon, dalam melakukan penyidikantanpa melalui proses atau tahapan penyelidikan terlebin dahulu,sedangkan tindak pidana yang dilaporkan bukan merupakanperbuatan yang tertangkap tangan, sehingga tidak adanyapenetapan tersangka yang ditunjukkan dengan adanya SPDP,yang diberikan kepada Suami Pemohon jelas merupakan suatutindakan penyidik yang melanggar ketentuan/ peraturanperundangundangan yang berlaku.
    MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN PENETAPAN TERSANGKATERHADAP SUAMI PEMOHON (SUSANTO DWI HANDOYO ALIASAJO) BESERTA TURUNANNYA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUMSERTA BATAL DEMI HUKUM, KARENA TANPA ADANYA SURATPEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) YANG WAJIBDIBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON SESUAI AMANAT PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 130/PUUXII/2015;. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN LAPORANPOLISI NOMOR : LPB/1224/XII/2018/JABAR, TERTANGGAL 8DESEMBER 2018 ATAS NAMA PELAPOR IR.
Putus : 24-10-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 158 / PID / 2017 / PT BNA
Tanggal 24 Oktober 2017 — 158 / PID / 2017 / PT BNA
8932
  • Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BINGUSTAP HUTA BARAT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dandengan perintah terdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDIN AliasTULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh koma lima) sakdalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP
    Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDINAlias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh komalima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.
    TindakPidana Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat IzinUsaha Perdagangan / SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan ;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDINAlias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh komalima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP
    Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017,oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaiKetua
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
HAJRAH, S.Sos
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
14442
  • Photocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 248 / XI /2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T18;19.Photocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor:SPDP / 60 / XI 2019 / Sat Reskrim, tanggal 01 November 2019, diberi tanda T19:20.Photocopy Surat Ekspedisi Pemberitahuan Penetapan Tersangka danTembusan SPDP, diberi tanda T20;21.Photocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/57/XI/2019 Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T21;22.Photocopy
    ) tertanggal 1 November 2019;Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan Saksi pada tanggal 1November 2019 dan Saksi bersama pengacara Saksi serta Saksi Suryati;Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan itu (SPDP) apakah telah ada nama tersangkanyaatau tidak;.
    Apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan suratpemberitahuan penetapan tersangka yang disampaikan Termohon tidaksecara langsung kepada Pemohon berakibat penetapan tersangka terhadapPemohon tidak sah menurut hukum,;Menimbang, bahwa dengan inti persoalan hukum dalam permohonanPraperadilan sebagaimana konstruksi tersebut diatas maka Hakimmempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;.
    ) yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanNegeri Parigi Moutong tertanggal 01 November 2019; Bahwa benar Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan PenetapanTersangka maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)tersebut diatas sebagai tembusannya kepada Pemohon yang disampaikanmelalui Saksi Moh.
    Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangkaMenimbang, bahwa apakah surat pemberitahuan dimulainya penyidikanHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg(SPDP) dan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang tidak disampaikanlangsung kepada tersangka dapat mengakibatkan penetapan tersangka atas diriPemohon menjadi tidak sah, menjadi pokok persoalan yang dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa secara limitatif, Putusan
Register : 09-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Sgm
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
ABD. RAHMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gowa
19980
  • (SPDP) kepada PEMOHON sudah lewat dari 7hari, maka segala tindakan penyidik setelan lewat 7 hari harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, begitu pula penetapanPEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa tindakan TERMOHON sebagai Penyidik sudah lewat 7 haritersebut, telah menyebabkan segala tindakan TERMOHON sudah tidakberwenang lagi menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
    BAP TKP.Surat Perintah Tugas (Penyidikan)Surat Perintah Penyidikan.10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)11)Tanda terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Gowa, pelapor danterlapor12) Surat Perintah Penyitaan13) BA Penyitaan14) Surat Penetapan Penyitaan15) BAP SaksiSaksi :a. BAP saksi Sdri. SITT UMRAHb. BAP saksi Sdr. IDHAM IBRAHIM Bin BORAHIMA DG SILAc. BAP saksi Sdr. ABBAS DG GASSING BIN H. BORAHIMA DGSILAd. BAP saksi Sdr. ABD RAHMAN BIN RAPIe. BAP saksi Sdr.
    Sidik / 252 / IX / 2020 /Reskrim tanggal 15 September 2020 menjadi TIDAK SAH karenaTERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) pada tanggal 30 September 2020, dimana SPDP tersebut terbitsudah lewat 7 hari dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.
    Sidik/ 252 / 1X / 2020 / Reskrim tanggal 15 September 2020;Bahwa Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor130/PUUXIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelahterbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib memberitahukandan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaJaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban.
    ABD RAHMAN BIN RAPI bersamaan dengan SPDP, namunpemohon Praperadilan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Prosespenyidikan dugaan perkara Penyerobotan Hak atas tanah, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana, sesuai Laporan Polisi Nomor :LPB/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020 atas nama pelapor Sdr.
Register : 22-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Ngw
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon:
BINTI NURCAHYANI
Termohon:
KAPOLSEK KARANGJATI
12139
  • Bahwa karena yang dilaporkan tersebut jelas merupakan suatu tindakpidana tetapi Termohon belum mengirimkan, surat pemberitahuandimulainya penyedikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi . Danhal itu menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi no. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yaitu penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulai penyidikan kepada penuntut umum, Hal 1 dari 14 hal Put.
    No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Ngw6.Bahwa Termohon setelan menerima laporan Polisi dari Pemohonselanjutnya Termohon menindaklanjutinya dengan membuat admisnistrasipenyidikan berupa Surat tugas, Surat Perintah Penyidikan, RencanaPenyidikan, SPDP, Surat Panggilan terhadap saksi saksi Sdri. BintiNurcahyani, Sdr. Tri Wahyuni, Sdri. LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN,Sdr. Suyanto, Sdr. ACHMAD ROY ROZANO S.Sp, untuk di mintaiketerangan .
    Foto Copy SPDP No. B/4/II/2019/Reskrim, diberi tanda P.2 ;3. Foto Copy Peraturan Bupati No. 9 tahun 2018 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 9 tahun 2016Tentang Perangkat Desa, diberi tanda P.3 ;4. Foto Copy Surat balasan dari Kepala Desa Jatipuro No.900/200/404.316.10/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P.4 ;5. Foto Copy Putusan Praperadilan dari PN.
    , tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda T.3 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.4 ;Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/04/I/2019/Reskrim,tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda T.5 ;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/04/II/2019/Reskrim,tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.6 ;Foto Copy Rencana Penyidikan tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda T.7 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan
    Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/4/II/2019/Reskrim, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda T.8 ;Foto Copy Surat Panggilan BINT NURCAHYANI Nomor : S.Pgl/5/II/2019/Reskrim, tanggal 5 Februari 2019, diberi tanda T.9 ;Foto Copy Surat Panggilan TRI WAHYUNI, Nomor:S.Pgl/15 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.10 ;Foto Copy Surat Panggilan LIRPRADNYA PY, Nomor:S.Pgl/16 /III/2019/Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda T.11 ;Foto Copy Surat Panggilan SUYANTO, Nomor: S.Pgl
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
3012
  • Pada saat dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan NomorSP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22September 2017 Pemohon sampai saat ini tidakpernah melihat dan menerima SPDP yang pertamadari Termohon.
    Bahwa pada rujukan SuratNomor : B/733/XI/RES.1.9./2018/Ditreskrimum tanggal30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Termohontersebut menyatakan bahwa rujukan dari surattersebut ialah adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan NomorSPDP/109/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 26halaman 20 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.JmbSeptember 2017yang diyakinin Pemohon bahwaSPDP tersebut merupakan SPDP yang pemohonmaksud sebagai SPDP pertama yang belum pernahPemohon lihat dan Pemohon terima
    sampai saat ini.Bahwa pada huruf f rujukan Surat NomorB/733/XI/RES.1.9./2018/Ditreskrimum tanggal 30November 2018 tersebut menjelaskan adanya suratKepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B98/N.5.4/Ep.1/01/2018 tanggal 15 Januari 2018Perihal pengembalian SPDP (surat perintahdimulainya penyidikan) terlapor atas nama dr.HusniEdy Taufik disangka melanggar Pasal 266KUHPidana.Bahwa dari surat kepala kejaksaan tinggi jambitersebut dapat diketahui bahwa SPDP dari Termohonyang pertama Nomor : SPDP/109/IX/2017
    /Ditreskrimum, tanggal 26 September 2017 telahdikembalikan lagi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.Bahwa di dalamSurat Kepala Kejaksaan Tinggi JambiNomor : B98/N.5.4/Ep.1/01/2018 tanggal 15 Januari2018 dapat diketahui bahwaPemohon masih berstatussebagai terlapor, berbeda dengan SPDP Nomor:B/733/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 30November 2018 karena di dalam SPDP tersebutPemohon berstatus sebagai tersangka.Bahwa status Pemohon juga berbeda pada suratpanggilanpanggilan sebelumnya.
    yang telah diajukannya setelah Hakim mencermati tidak ada satupunbukti dari P1 sampai dengan P24 dalil Pemohon tersebut yang dapatmembantah fakta bahwa SPDP tersebut telah dikirimkan kepada Pemohon,sehingga dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak pernahmenerima SPDP dari Termohon dianggap tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan Surat PerintahPenyidikan Termohon nomor: SP.
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Andoolo Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Adl
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
160145
  • PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNA DIBERIKAN SURATPEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMOHON15. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan Nomor : B /06/IX/ 2021/Reskrim, tertanggal 28September 2021, hal ini diketahui Pemohon berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka Nomor : B/10.a/X1I/2021/Reskrim tertanggal 2 November2021 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri KonaweSelatan (BuktiP 4);16.
    Bahwa faktanya mulai dari diterbitkanya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP. Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim oleh Termohon tertanggal 28 September 2021 dansampai hari ini, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernamenerima ataupun diberikan temusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon;17.
    Bahwa sudah jelas sebagaimana yang atur Pasal 13 ayat (3) PerkapNomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP ;18. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari setelahditerbitkan surat perintah penyidikan, dimana surat perintah penyidikanditerbitkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2021 dengan Nomor :SP.
    Termohon menerbitkan suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana ketentuan dalamPasal 14 ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak PidanaSPDP paling sedikit memuat:a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;b. Waktu dimulainya penyidikan;c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindakpidana yang disidik;d. Identitas tersangka; dane. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;24. Menjadi sebuah tanda tanya ???
    Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.
Register : 16-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 60/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. ARYA TOTAL TRANSPORTASI Diwakili Oleh : FLORENSIUS BOY, SH.,
Pembanding/Tergugat II : Sandy Triatmojo, S.Kom Diwakili Oleh : FLORENSIUS BOY, SH.,
Terbanding/Penggugat : INDRA CHICA
9025
  • ) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 November 2019.
    ) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 November 2019.Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, jelaslah bahwa gugatanPENGGUGAT adalah salah alamat (eror in persona).
    Alasannya karenayang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah perihal terbitnyaLaporan Polisi Nomor LP/422/VII/Res.1.24/2019/Kalbar/SPKT tanggal14 November 2019 dan juga telah diterbitkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019. Perlu TERGUGAT Iltegaskan bahwa TERGUGAT Il tidak memiliki kompetensi dankewenangan untuk menerbitkan surat aquo.
    ) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 25November 2019.13.Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang melakukanperampasan kunci mobil menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSI IItidak bisa membawa mobil beserta gandengan dan container di atasnyadengan nomor MRTU 20224845 dan MRTU 2151984 tersebut, telahmenimbulkan kerugian nyata materil dan immaterial bagi PENGGUGAT REKONVESI.14.
    ) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019.
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
8350
  • ;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan
    Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.
    109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan
    Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.
    Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan
Putus : 07-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 161/PID/2017/PT BNA
Tanggal 7 Nopember 2017 — SAWIYAH BINTI MUHAMMAD.
6717
  • sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWIYAH BINT MUHAMMAD denganpidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP
    Nomor : SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.4.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan
    tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Ssepuluh) hari;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada
    Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/ SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa SawiyahBinti Muhammad.Dipergunakan dalam Perkara SPDP
    Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT ;Dilampirkan dalam berkas perkaraMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuktingkat banding sejumlah 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh kamiWahyono, S.H.
Register : 23-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sak
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.NURLIYAH
2.SRIANI
3.LINA SULIANI BR MANURUNG
4.MARADU LAMSIHAR SIPAHUTAR
5.WIHELMUS SOKHIELI LAIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resor Siak
4224
  • TENTANG SPDP YANG DITERBITKAN TERMOHON TIDAKDISAMPAIKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIATURDALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN1.
    / 56/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8September 2020 atas nama Tersangka SUKARDI AliasKELING, Dkk (6 orang);Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikannomor : SPDP/ 57/IX/Res.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 8September 2020 atas nama Tersangka PONARI;Menyerahkan tembusan SPDP kepada Tersangka PONARI,Dkk;Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan nomor :B/1835/IX/ RES.1.11/2020/Sat Reskrim tanggal 14 September2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak;Untuk penyesuaian nama personil
    , Dkk maka jelas tindakanTermohon terkait penyerahan SPDP telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Terkait dengan permohonan Pemohon kepada Hakim PraperadilanPengadilan Negeri Siak agar menyatakan penyidikan perkara iniHalaman 37 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020 /PN.Sakdinyatakan batal demi hukum karena menduga ada permasalahanterkait SPDP atas nama keluarga Pemohon sungguh merupakanpermohonan yang tidak relevan dan tidak beralasan karena apabilaPemohon teliti dan membaca
    Sehinggadengan demikian jelas bahwa Mahkamah Konstitusi selaku lembagayang membuat perluasan ketentuan mengenai SPDP tidak setujuapabila SPDP menjadi alasan untuk membatalkan sebuah prosespenyidikan, dengan demikian sudah selayaknya apabila dalil yangdisampaikan oleh Pemohon dinyatakan ditolak.Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, dimohon kepadayang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusansebagai berikut :1.
    SPDP yang diterbitkan Termohon tidak disampaikan dalam tenggangwaktu yang diatur dalam peraturan perundang undangan;3.
Register : 17-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Gns
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pemohon:
Pengabdi Bapib,SH.,MH
Termohon:
Kepolisian Resort Lampung Tengah
51436
  • Menyatakan tindakan termohon, yang hanya memberikan suratPemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP), kepada 1 (satu) orangterlapor bernama Pemohon II, dan/atau tidak diberikan kepada 6(enam)tersangka lainnya, dalam waktu melewati dari 7 (tujuh) hari setelah suratperintah dimulai penyidikan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2018,Dengan demikian, termohon telah melanggar Putusan MahkamahKonstitusi No : 130/RUUVIII 2015.Halaman 7 dari 30 Putusan 3/Pid.Prap/2018/PN.Gns7.
    Bahwa dalam rangka proses penyidikan Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/108/VIII/2018/Reskrim tertanggal 16Agustus 2018 guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut,Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Ahli Pidana, AhliPerdata Selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan/SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri LampungTengah..
    Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada Terlaporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untukmemberi kesempatan kepada Terlapor untuk mempersiapkan bahanbahanpembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya Yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang Terlaportetap dapat menggunakan hakhaknya tersebut, meskipun tanpa adanyapemberitahuan SPDP.
    Atau dengan uangkapan yang lebih konkrit, apakahtepat dan adil untuk melepaskan Tersangka dari proses penyidikan, hanyaatas alasan bahwa pemberitahuan SPDP belum diberikan kepadanya danpenyidik melanggar asa due process of law? Pandangan tentangpendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasanantara lain sebagai berikut: 1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisamengingkari keadilan (justice denied on a technicality); 2.
    Alat bukti surat berupa SPDP atas nama Pemohon Iluntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P12.13. Alat bukti surat berupa Surat Panggilan tersangka atas nama YusnaniarSyolihinuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P1314. Alat bukti surat berupa Pemberitahuan Penahanan atas nama Sukijanuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P14.Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 160 / PID / 2017 / PT BNA
Tanggal 6 September 2017 — MUHAMMAD YUSUF UBRUS BIN UBIT.
2410
  • terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF UBRUS BINUBIT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.halaman 5 dari 10 Perkara Pidana, Nomor. 160/Pid/2017/PT.BNADipergunakan dalam Perkara SPDP
    Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.
    Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang/ tempat penyimpanan milik terdakwa MUHAMMADYUSUF UBRUS BIN UBIT dan tersisa gula pasir sebanyak 43 (empatpuluh tiga) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara AZHARI. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Saudara FAISAL.Dilampirkan
Register : 14-12-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Amb
Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
KAROLINA SERIN.
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Maluku
7049
  • Bahwa mulai dari Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa olehTermohon sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak pernah mengirim SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penunut Umum, kepadaPemohon selaku Terlapor dan kepada Korban / Pelapor, pada hal merupakankewajiban Termohon untuk mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum danmemberikan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1)UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana
    Adanya keterlambatan mengirim SPDP dari Penyidik kepada JaksaPenuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuandimulainya Penyidikan itu harus, tetapi juga merugikan hak KonstitusionalTerlapor dan Korban / Pelapor, oleh karena itu penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap JaksaPenuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan korban / Pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapTerlapor yang telah
    Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian kegiatanpenyidikan dengan didahului pengiriman SPDP ke Kepala Kejaksaan Tingg!Maluku sesuai Surat Nomor : SPDP/86/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 5Oktober 2020. dan kepada Pelapor dan Terlapor.g.
    T10 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/86/X/2020/DitReskrimum tanggal 5 Oktober 2020;11. T11 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban JEFRI OHENTOROAlias AGUAN (saksi korban) tanggal 1 Oktober 2020;12. T12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANTHON NAHUWAE tanggal 2Oktober 2020;13. T13 Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOSEPHUS RICHARDMATITAPUTTY, tanggal 5 Oktober 2020;14. T14 Berita Acara Pemeriksaan Saksi HETTY VALENCIA DAGA,tanggal 2 Oktober 2020;15.
    T45 Foto Penyerahan SPDP kepada Pemohon;46.
Register : 09-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 15/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 23 Juni 2021 — Pemohon:
YHUMAS RENO SATRIO
Termohon:
KAPOLRESTA SURAKARTA
13330
  • PolLP/B/12/II/2021/Jateng/Resta.Ska/Sek.Laweyan, tentangdugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajamatau pemukul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)UU Darurat No.12 tahun 1951.Bahwa Termohon melengkapi administrasi penyidikan danmelakukan tindakan penyidikan yaitu:Surat Perintah tugas;Surat Perintah Penyidikan;SPDP;Melakukan pemeriksaan sSaksiSsaksi;Menetapkan Tersangka;Melakukan pemeriksaan Tersangka;Melakukan Penangkapan dengan Surat PerintahPenangkapan;Melakukan Penahanan dengan
    Dik / 133.B/ II / 2021 / Reskrim tanggal24 Pebruari 2021, diberi tanda bukti T5 ;6) Fotokopi, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /37, 38 , 39 /II/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 21 Pebruari 2021, diberitanda bukti T6 ;7) Fotokopi, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.
    83 Undang Undang No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang diajukan oleh Termohon,diantaranya: bukti T1 : Foto kopi Surat Pelimpahan Perkara PemeriksaanBiasa dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B1338/M.3.11/Eku.2/04/2021;bukti T2 : Fotokopi Surat Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan NegeriSurakarta Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 28 April 2021; bukti T6:Foto kopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama tersangkaYhumas Reno Satrio Nomor : SPDP
    /37/II/Res 1.8/2021/Reskrim, tanggal 21Februari 2021, Nomor : SPDP/38/II/Res 1.8/2021/Reskrim, tanggal 21Februari 2021, Nomor : SPDP/39/II/Res 1.6/2021/Reskrim tanggal 21Februari 2021; bukti T7 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor :Halaman 9 dari 11, Putusan No.15/Pid.Pra/2021/PN SktSp.Kap/26/II/2021/Reskrim, tanggal 24 Februari 2021, bukti T8 : Foto kopiBerita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka Yhumas Reno Satrio padahari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dan Berita Acara PemeriksaanTambahan
Register : 28-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2018 — Pemohon:
Yuliana
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kapolda Bali
147126
  • :SP.Sidik/237/111/2016/Ditreskrimum (Sselanjutnya disebut SprindikI), dan selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2017 Termohon telahmenerbitkan dan menyampaikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor: B/74/III/2017/DitReskrimum dan diterima pada tanggal 20 Nopember 2017 olehJaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali (Selanjutnya disebut SPDP 1);Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 Termohon kembalimenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1079.a/I/2018/2018/Ditreskrimum (Selanjutnya disebutSprindik
    Terlebihn denganHal 15 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dpsditerbitkannya Sprindik Il oleh Termohon juga tidak disertaidengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)baik kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali selaku penuntutumum, maupun kepada Pemohon selaku Terlapor dalam LaporanPolisi tersebut;Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1)Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan, yang menyatakan: SPDP sebagaimana dimaksuddalam
    Diberi tanda bukti P8 ;Fotocopy Surat Pengembalian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atasnama Tersangka YULIANA, Nomor : B1033/P.1.4/Ep.1/03/2018, tanggal 28 Maret 2018, diberitanda bukti P9Fotocopy surat DAFTAR PENCARIAN ORANG Nomor : DPO/O8/IV/2018/Ditreskrimum,tanggal 18 April 2018, An. YULIANA, diberi tanda bukti P10 ;Fotocopy Salinan Akta Nomor 8, tanggal 21 April 2004, Hal : AKTAPENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.
    tadi bahwa dalamkurun jangka waktu tersebut, setelah diberitahukan kepada Jaksa maka jaksHal 41 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dpsa akan mengembalikan lagi SPDP tersebut dan kalau tidak ada tambahan apaapa maka Jaksa akan mencoret atau menghentikan penyidikan tersebut dan memang tidak ada ketentuan yang pasti tapi itu kKewenangan dari jaksa ketika dia menerima SPDP dan tidak ada tanggapan dari perkembangan SPDP tersebut maka SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Jaksa atau
    memang setiap SPDP itu harus diberitahukan kepada jaksa, dan terkait dengan pertanyaan pemohon tadi memang tidak ada ketentuan secara pasti yang mengatur secara tegas hal ini ;Bahwa memang didalam intern kepolisian tentunya ada mutasi dari satu tempat ke tempat lain (ini persoalannya) sebaiknya diberitahukan ke Ka.
Register : 09-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Llg
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
SYAHRUL JAUZI BIN SOFIAN DAUD
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, cq. Kepala Kepolisian Resort Musi Rawas, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Musi Rawas
3316
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) SPDP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbitSurat perintah penyidikan. (2) SPDP sekurangkurangnya memuat: a.dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b.waktu. dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yangdipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d.identitas
    tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan e.identitas pejabat yang menandatangani SPDP.16.
    Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SpDik/42/I/2019/Reskrim, tanggal 28 Januari 2019, sementaraTermohon menerbitkan dan mengirimkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/14/VIII/2019 pada tanggal15 Agustus 2019 (BuktiP.11).17. Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi nomorperkara 130/PUUXIII/2015.
    Tanggal 28 januari 2019, danditindaklanjuti dengan pengiriman SPDP ke kejaksaan NegeriHalaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN LigLubuklinggau dengan Nomor : SPDP / 14 / 1 / 2019. Tanggal 28Januari 2019. Kemudian Penyidik menerbitkan Surat Perintahpenyidikan lanjutan Nomor : SPDik / 42 / VIII / 2019 / Reskrim.Tanggal 09 Agustus 2019, dan kembali ditindaklanjuti denganpengiriman SPDP ke kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor :SPDP / 14 /VIII / 2019. Tanggal 15 Agustus 2019.
    Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/14/l/2019 Tanggal 28 Januari 2019 (Bukti T12) ;13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/14/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 (Bukti T13) :14. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor :SpDik/42/VIII/2019/Reskrim, Tanggal 09 agustus 2019 (Bukti T14)15. Fotocopy Kwitansi Penitipan Uang sebesar Rp.46.000.000,(empat puluh enam juta rupiah), Tanggal 28 Maret 2018 (Bukti T15) ;16.
Register : 06-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Png
Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon:
Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT PONOROGO
343194
  • (diberi tanda bukti T22) ;SPDP Nomor : SPDP/168/IX/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. dr. Yuni Suryadi, M.Kes. (diberitanda bukti T23.A) ;SPDP Nomor : SPDP/169/X/2013/Satreskrim tgl.3092013, an. Drs. Kusnowo, Apt. (diberi tandabukti T23.B) ;Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 190/X/2013/Satreskrim tgl 16102013 a.n. Sdr. M. ELIdris. (diberi tanda bukti T24.A) ;BAP saksi a.n. Sdr. M. EL Idris. tgl 31102013Surat panggilan Nomor: S.Pgl / 215 /XI / 2013 /Satreskrim tgl 21112013 a.n. Sdr.
    ,S.Sos.Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari(SPDP) Nomor: SPDP/58/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 copy42015 a.n. Tsk Sdr. Budi Waskito, B.E., S.Sos;(diberi tanda bukti T39.A) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Copy dari asli(SPDP) Nomor: SPDP/59/IV/2015/Satreskrim, tgl 242015 a.n. Tsk Sdr. drg. Priyo Langgeng Tribinuko,M.M. (diberi tanda bukti T39.B) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/60/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk dr.
    Praminto Nugroho, Sp.M; (diberitanda bukti T39.C) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/61/IV/2015/Satreskrim, tgl2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr. Dewanto Eko Putro, M.M.(diberi tanda bukti T39.D) ;Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Sesuai(SPDP) Nomor: SPDP/62/IV/2015/Satreskrim, tgl 2 dengan asili42015 a.n. Tsk Sdr.
    atas nama dr.Yuni Suryadi, dan Drs Kusnowo A.pt telah dikeluarkan( surat bukti T23 a dan 23 b) sedangkan SPDP untuk tersangka BUDIWASKITO,B.E.S.Sos. ( Surat Bukti T 38a), SPDP atas nama Tersangka PriyoLanggeng Tribinuko, M.M.
    , dengan keluarnya SPDP itu makapenydik wajid memberitahukan kepada JPU ,dan berdasarkan putusan MKbahwa SPDP itu menentukan kepada penyidik wajib diberitahukan kepadaJPU ;Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamh Konstitus!
Register : 26-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Bit
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon:
MELISA NUR
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
5940
  • SPDP tanggal 27 Oktober 2017, foto copi tanpa asli, diberi tanda P1112. Surat panggilan tanggal, 26 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P12;13. Surat panggilan tanggal, 29 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P13;Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN. Bit14.15.16.17.18.19.20.21.Tanda terima surat, tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P14;Surat keterangan Rumah Sakit Mitra Kebayoran Jakarta, tanggal 29Oktober 2018, an.
    ), T5foto copi sesuai asli yang diberi tandaLaporan Hasil Gelar Perkara, foto copi sesuai asli yang T6diberi tandaEkspedisi SPDP, foto copi sesuai asli yang diberi tanda T7Ekspedisi Surat Panggilan Tersangka MELISA NUR, T8Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.
    SPDP;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 Ayat (1) PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa SPDP, dibuat dandikirim setelah terbit Surat perintah penyidikan jo Pasal 6 Ayat (1) PeraturanKepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun2014 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana,menyatakan bahwa SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dari
    Kuda Laut 01 (bukti P11(vide T5), T18, T19,T20);Menimbang, bahwa apakah SPDP tersebut benar telah diberikankepada Pemohon dalam hal ini pemilik kapal kuda laut 01, yang didugamelakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Perkap Nomor:14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) disebutkan SPDPdibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan; ayat (2)menyebutkan SPDP sekurangkurangnya memuat:a.
    Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan diatas maka SPDP(bukti P11 sama dengan bukti T 5) dikaitkan dengan bukti T7 berupaekspedisi SPDP, yang diterima dan di tanda tangani oleh Yanti tertanggal 31Oktober 2017, maka dapat disimpulkan dari bukti surat T1A,T5,T7,T18,T19,T20, yang saling berhubungan, bahwa Surat Perintah DimulainyaPenyidikan telah diberikan kepada Pemohon 6(enam) hari setelahdikeluarkannya Perintah Penyidikan; bahwa surat perintah dimulainyapenyidikan