San), Benyamin Geras (Ben), Yoseph Nda(Yos)dan Yohanes Ngarut (Hans);e Bahwa waktu pembagian tahun 1988 tidak ada masalah;e Bahwa tua Panga Dangka yaitu Nobertus Rahat;e Bahwa tua golo kampung Carep yaitu Gabriel Bantu;e Bahwa Stanislaus Romot menjadi tua Teno karena mengganti posisibapaknya bernama Mikael Monggol;e Bahwa Yohanes Nehes dan Titus Mat adalah masyarakat biasa,berasal dari Panga Laci Mok;e Bahwa Panga Dangka mempunyai 8 lingko yaitu Lingko Compang,Lingko wako, Lingko Nderu, Lingko Wakat

PENGADILAN MILITER III19JAYAPURA PUTUSANNomor : 97K/PM.III19/AD/V1/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIl19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksadan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapPangkat/NRPJabatanKesatuanTempat tanggal lahir: Sukri Goma: Serda/310307091610882: Ba Kodim: Kodim 1708/BN: Wakat, 16 Agustus 1982Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan

Menyatakan barang bukti berupa: cek Bank BRI No.CFJ646401 senilaiRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dicairkan pada tanggal 9Desember 2014, cek Bank BRI No.CF346269 pada tanggal 08 April 2016senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembarsurat keterangan penolakan cek, 1 (satu) lembar cek BRI denganNo.CFK346270 dengan nominal Rp.150.000.000,00, 1 (satu) lembar suratpenolakan cek nomor wakat 346270 dari Bank BCA, satu lembar suratpernyataan yang ditanda tangani

hak milik dari Pejabat yang berwenang, baiksebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewayjibanuntuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semuakewayjiban yang disebut di dalamnya; atauf. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan; atauh. akta tkrar wakat

petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, atau7. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengandisertal alas hak yang dialihkan, atau8. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atau9. akta ikrar wakat

Perkawinan ;Kewarisan ;Wasiat ;Hibah ;Wakat ;Zakat ;Infag ;Shadagah ;ekonomi syari'ah M2 NX WA A WDSedangkan Ayat (3) bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalamAyat (1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut.Dengan demikian, maka gugatan yang disampaikan di Pengadilan NegeriSarolangun tidak tepat dan dapat dikategorikan sebagai BukanWewenangnya Pengadilan Negeri Sarolangun.Selanjutnya

Pasal 45 ayat (1) huruf d UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANGWAKAF, yang menyatakan Dalam mengelola dan mengembangkan hartabenda wakat, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabilaNazhir yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimanaNazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Jo.

Perkara No.80/DPT.G/2014/PTA.JK Junto perkara No. 50.K/AG/2015 antara NADZIR WAKAFmelawan Penggugat yang amarnya putusan telah berkekuatan hukum tetap danmengikat antara Penggugat dan Nadzir Wakat, sehingga kedudukan Ketua Yayasan AlMurtadho Pramuka tidak dapat lagi bertindak terhadap Tanah Wakaf Makam H.Murtadho yang terletak di Jalan H. Murtadho RT.012 RW.05 Kelurahan Paseban,Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;3.

perundangundangan yang berlaku;Halaman 6 Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpke. adijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan WakafIndonesia.(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yangdilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian danpenggantian Nazhir, dilakukan dengan tetapmemperhatikan peruntukan harta benda wakaf yangditetapbkan dan tujuan serta fungsi wakat

PP 24 tahun 1997 Pasal 1 angka 20 : Sertipikat adalah surat tanda buktihak sebagAlmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untukhak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakat hak milik atas satuanrumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok PokokKebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asalkoversi Barat dalam konsideran Menimbang huruf a. bahwa dalamrangka menyelesaikan

PertanahanNasional, (ili) kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia,selain daripada itu dengan melihat Pasal 19 (2) huruf cUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria menegaskanbahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat, diperkuat lagi dengan Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 Pasal 1 angka 20 : Sertipikat adalah surat tandabukti hak sebagAlmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPAuntuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakat

NASUTION,SH.MH ;Fotocopy Kwitansi tanda penerimaan uang sebesarRp. 221.210.000, ( Dua ratus dua puluh satu juta duaratus sepuluh ribu) rupiah ) untuk pembayaranConsignatie perkara No. 01/Cons/2012/PNLP atas namaRidwan 2.B.2.Q dan Muhammad Nasri ;Fotocopy Buku Tanah Milik Wakaf No. 4 Wakat tertanggal2 Juni 1992 atas nama Zakaria D, Azharuddin dan HasanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang Nomor : 2169/HM/BPN12.07/X1/2016 tertanggal 25 Nopember 2016 tentangHalaman

nnnb. untuk menyediakan informasi kepada pihakpihak yang berkepentingantermasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yangdiperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidangtanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar;c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, Pasal 9;(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. bidangbidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hakguna bangunan dan hak pakai;b. tanah hak pengelolaan, 999c. tanah wakat

ketentuanmengenai kewenangan memeriksa dan mengadili permohonanpembatalan putusan arbitrase maupun putusan arbitrase syariah ;Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama ; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerika, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang :. perkawnan ;varis ;vasiat ;hibah ;wakat

Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan NadzirWakaf Desa Lhong Raya tersebut, diterbitkan berdasarkan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakat (PPAIW) padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya d/h bagian dariKecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ic.

tidak pernah menyepakati untuk memberikanSuara, apalagi menyepakati 14.000 (empatbelas ribu) Suara, itu dalilrekayasa dan dalil kKebohongan Pemohon; Bahwa tentang Termohon hanya mendapat 8.000 suara itupunjuga dalil rekayasa Pemohon sendiri, karena dari semula antaraPemohon dengan Termohon tidak pernah membuat suatukesepakatan tentang target Suara, maka tentang Wakaf tanah milikPemohon dari awal Bulan April 2018 Termohon menolak, karena adasyarat target suara; Bahwa adapunTermohon bersedia menerima Wakat

angka17 (belas) tentang objek sengketa tidak boleh dijual, dipindah namakan ataupundigadaikan oleh si penerima wasiat dan wakaf, karena materi gugatan ParaPenggugat adalah tentang sengketa waris (posita gugatan poin angka 7 dan 12)yang dibungkus dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Penggugat samasekali tidak menyentuh tentang keabsahan surat wasiat dan wakaf tertanggal 6April 1971 karena telah dijual para penerima wasiat dan wakaf kepada TergugatI;Banwa seiebinnya tentang isi dari surat wasiat dan wakat

/KB.0304/19951995 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Yayasan Wiranata No.03/YWX1I/20011107tertanggal Januaritanggal 7 November 2001 yang ditujukan kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bogor(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Printout foto Nadzir ke 6 R.H.MANSJURWIRAATMADJA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Buku Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yangasilnya masih tersimpan di Kantor Urusan Agama(KUA) SukarajaKabupaten Bogor (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Buku datadata Tanah Wakat

SUMEN CP jnnnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cree nnn nee nn nnn n nee neeFotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa dariKetua/Nadir Wakat Panembahan SomalaSumenep R.B. H. Abd. Gaffar kepada R.P.

780 M2PaisahBahwa tanah obyek sengketa yang sudah terbit' sertifikatperaturan dan perundangadalah sah dan benar menurutkarena terhadap obyek' sengketaundangan yang berlaku,telah diterbitkan Akta Jual beli kemudian ditindaklanjutihak Milik berdasarkandengan diterbitkannya SertifikatPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, disebutkan Sertifikat adalah surat tanda buktihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 19 ayat (2) huruf cUUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakat

Ikrar Wakaf, f.peruntukan harta benda wakat....Put. No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 41 hal. 230Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangwakaf (untuk selanjutnya disebut "UndangUndang Wakaf) berbunyisebagai berikut :"Wakaf perseorangan ......... hanya melakukan wakaf ababilamemenhui persyaratan: a. Dewasa, b. Berakal sehat, c. tidakterhalang melakukan perbuatan hukum, dan, d. Pemilik sah hartabenda wakaf.Jo.

Ikrar Wakaf, f.peruntukan harta benda wakat....Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangwakaf (untuk selanjutnya disebut "UndangUndang Wakaf)berbunyi sebagai berikut :*"Wakaf perseorangan ......... hanya melakukan wakaf ababilamemenhui persyaratan: a. Dewasa, b. Berakal sehat, c. tidakterhalang melakukan perbuatan hukum, dan, d.