yang cukup sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangkadalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan dalam perkara tindakpidana pencucian uang dimana yang bersangkutan sebagai BupatiKabupaten Hulu Sungai Tengah periode 20162021;Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangkaadalah diawali dengan serangkaian tindakan penyelidikan sehinggatindakan Termohon yang melakukan tangkap tangan terhadap PemohonHal 40 dari 106 hal.Putusan No.10/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.karena diduga menerima

suap yang kemudian dilanjutkan denganmenetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidanagratifikasi serta tindak pidana pencucian uang adalah tindakan yang telahsesuai dengan kententuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUKPK;Adapun Termohon akan menguraikan kronologi penetapan Pemohonsebagai tersangka perkara suap, perkara gratifikasi dan perkara tindakpidaan pencucian uang sebagai berikut:KRONOLOGI PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

dipersoalkan sebenarnya adalahapakah ketika pada saat ditangkap kondisi itu ada dia sedang melakukan,Ahli juga termasuk yang berpendapat misalnya perluasan dan pengertiantangkap tangan itu berkaitan dengan kajahatan yang dilakukan berdasarkankejahatan yang menyangkut dilakukan oleh lebih dari satu orang dengankesepakatan bersama seperti dalam penyertaan, apa yang dilakukan olehpeserta yang lain itu sebenarnya sedang juga dilakukan oleh yang lainnya,kalau saya dengan orang lain itu bersepakat untuk menerima

suap yangmenerima staf saya, maka pada saat staf saya tertangkap tangan itu makapada saat itu juga saya sedang melakukan kejahatan dan itu pernah diujijuga disini yang berkaitan dengan kasus Wali Kota Batu itu tertangkaptangan, karena penangkapan dilakukan terhadap stafnya yang sedangterbukti menerima itu dan akan diserahkan, tetapi penyerahan belumdilakukan, apa yang dilakukan oleh pembantunya ini dianggap sama dengandilakukan, sehingga seperti itu juga kondisi tertangkap tangan bisa terjadi, iniadalah

Menurutpendapat Ahli pertama harus melihat kasusnya, melihat jenis deliknya karenakalau didalam tindak pidana korupsi itu ada spesifik jenis deliknya misalnyadidalam kasus suap itu yang dinamakan menerima suap itu tidak hanyaHal 88 dari 106 hal.Putusan No.10/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.menerima sesuatu barang.

ABUBAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap) secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

ABUBAKAR tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi(menerima suap) secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadalam dakwaan alternatif pertama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandan denda sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan;3.

ABUBAKAR tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi (menerima suap) secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulan;Menghukum Terdakwa untuk membayar

Proklamasi Kec.Siantar Barat KotaPematangsiantar, saksi yang merupakan anggota Sat Reskrim PolresPematangsiantar Pematangsiantar, melakukan penangkapan terhadapsaksi Hino Mangiring Pasaribu, SH menerima suap dari terdakwa JokoSusilo. Bahwa sebelumnya saksi mengetahu adanya tindak pidana suaptersebut, yang mana informasi yang mengatakan adanya oknum petugasBadan Narkotika Nasinonal (BNN) Kota Pematangsiantar akanmelakukan pemerasan terhadap' terdakwa Joko Susilo diJI.W.R.Supratman Kel.

Sanusi tertangkap tangan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) saat menerima suap dari PT. Muara Wisesa Samudera untukmemuluskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K) yang saat itu sedangberlangsung di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Walikota;Bahwa benar saksi diperiksa tahun 2011;Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP Penyidik No.9, dan saksimengatakan benar;Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena saksi datang terlambatyang lebih dahulu datang adalah ketua;Bahwa tidakada peyerahan uang waktu dirumah dinas;Bahwa saksi tahu Pak Noes sudah dihukum karena menerima suap dariGapensi;Bahwa tidak ikut bersilahturahmi;Bahwa saksi memberikan uang melaui terdakwa/Gapensi memberikan uangkepada pak Noes;Bahwa pada waktu rapat

Patut diduga MediatorDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah menerima suap dariTergugat. Oleh karena isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator banyakyang tidak benar dan sangat mengadaada;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan olehPimpinan PT.

juga menghadirkan 1 orang saksi meringankan yaknisaudara Radjim, dari 15 (lima belas) saksi tersebut tidak ada satuketeranganpun yang menjelaskan dan menerangkan bahwa Terdakwamelakukan kerjasama dengan saudara Abdurrahman Nojong untukmelakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain dan atau korporasi, dimana tidak satupun diantaramereka yang menjelaskan dan menerangkan bahwa Terdakwa di dalammelakukan pembayaran gaji mendapat imingiming, atau uang sepeserpunatau menerima

suap di dalam melakukan pembayaran tersebut.

Mengacu pada pengertian dan perbedaan antara "delik suap"dengan delik "gratifikasi" , maka pemberian uang sejumlah Rp250juta oleh Puguh Wirawan kepada Terdakwa haruslah dikualifikasisebagai suatu gratifikasi dan secara hukum bukanlah delik suap;Akan tetapi :Oleh karena petugas KPK langsung datang menggerebek danmenggeledah serta mengambil barang milik Terdakwa yang tidakada hubungannya dengan pokok perkara (suap) denganmemanfaatkan "media cetak dan elektronik" untuk membentukopini "Hakim Syarifuddin menerima

suap;Sehingga:Terdakwa kini Terpidana untuk mencari keadilan dan kebenarantelah menggunakan hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaanyang selama ini amat sangat menyimpang dengan fakta yangterungkap dalam persidangan ; fotokopi surat keberatan dan foto/dokumentasi pada sidang di Dewan Pers dengan kode lampiranpendukung L/PKXXIV serta rekaman tayangan hak jawab dan hakkoreksi baik di TVOne, Metro TV serta SCTV meskipun padatayangan tersebut terdapat pengeditan berita dan untukselengkapnya Terlinat

,LL.M) denganpendapatnya yang Ahli berpendapat dalam kepailitan sebagairujukan KPK dalam penanganan kasus Terdakwa yang dibungkusdengan tertangkap tangan menerima suap dalam pemberesan assetPT.

persidangan sama sekali tidak ditemukan adanyafakta yang terungkap baik melalui penyadapan (istilah populer KPK) dalambentuk pembicaraan Terdakwa dengan Puguh Wiryawan ataupun dalambentuk SMSan tentang akan dan telah terjadinya pembicaraan serius baiksebelumnya maupun di saat saksi PW bertamu/datang ke rumah Terdakwatentang rencana pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa;Dengan demikian :>Unsur menerima hadiah atau janji telah tidak terpenuhi karena tidak adakesalahan pada diri Terdakwa yang terbukti menerima

suap;Dan yang terbukti sesuai fakta persidangan yaitu :KPK in casu Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum KPK telah terbuktimerekaysa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa dengan cara :Membuat dan menempatkan keterangan palsu di bawah sumpah pada aktaautentik berupa transkrip pembicaraan tanggal 04 Mei 2011 jam 09:10:07antara Michael Markus Iskandar pemilik HP 8111141199 (xxxxxx 1199)dengan Puguh Wiryawan pemilik HP 62816742790 (xxxxxxx 2790) yangmenyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi pada hari selasa tgl 13 Oktober 2009sekira pkl 20.00 Wib menerima telpon dari Kasiintel rem 102/Pjg Ltkol inf Gema repelita yangisinya Terdakwa telah melakukan Tindak pidanapenipuan dan menerima suap dari 2(dua) orangcalon peserta seleksi secaba Pk th,2008.

Terdakwa tidakmungkin menerima suap tanpa ada yang memberi suap kepada Terdakwa. Olehkarenanya, Majelis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pemberisuap dan pihakpihak yang membantu pemberi suap, haruslah diproses sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menyatakan Terdakwa ADE SWARA dan Terdakwa II NURLATIFAH terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah: Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama menerima suap,dan Melakukan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ADE SWARAdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak

Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia,2005 pada halaman 79, perbedaan antara pasal 5 ayat (2) dengan pasal 12huruf a atau huruf b adalah pada pasal 5 ayat (2) tidak diperlukan tentangHalaman 88 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Pdg.bagaimana sikap atau gambaran batin si pembuat pegawai negeri sebelumatau ketika hendak menerima sesuatu atau menerima janji tersebut tetapi suapmenurut pasal 12 huruf a dan b secara tegas dicantumkan unsur tentangkeadaan batin si pegawai negeri yang menerima

suap tersebut, yakni berupakesengajaan (mengetahui) dan kealpaan (patut menduga).Bahwa unsur diketahui atau patut diduga adalah unsur kesalahan sipembuat dalam korupsi menerima suap pasal 12 huruf a ini.

Pada perbuatan menerima suap pasal 12huruf a, sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuattelah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberianhadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakHalaman 90 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Pdg.melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.Menurut R.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaanyang cukup tentang adanya dugaan tindak pidanakorupsimenerima suap yang dilakukan oleh Tersangka Rohadisebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 a, atau Pasal12 b, atau Pasal 11 UU PTPK yang menjadi dasar Termohonuntuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi,dimana tindak pidana korupsi menerima suap sebagaimanadimaksud Pasal 12 a, Pasal 12 b, atau Pasal 11

dibuktikan oleh Termohon atasdasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukupsehingga seluruh penyitaan dilakukan tanpa adanya penetapanKetua PN... .Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon tersebutadalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP,yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yangmempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yangdilakukan.Mengacu pada ketentuan tersebut maka penyitaan terkait tindakpidana menerima

suap yang disangkakan terhadap TersangkaRohadi tidak hanya sebatas pada uang Rp. 250.000.000,00, ketikapada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sejumlahHal. 56 dari 95 hal.

., hlm.86) ;Menimbang, bahwa kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberian ataujanji yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 418 KUHP harus dilandasi :a. Oleh pengetahuan ataupun oleh kepatutan dapat menduga dari pegawainegeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu adahubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yangia miliki Karena jabatannya ; ataub.

P.A.F.Lamintang, S.H., ibid., Hlm.318319 ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Jur Andi Hamzah, S.H., pengertianmenerima suap yang dimaksud dalam pasal 418 KUHP adalah menerima suap yangberhubungan dengan jabatannya (in zijn bedizening) tanoa berlawanan dengankewajibannya (in srtijid met zijn plicht). Sering ada yang berpendapat bahwa kalauada seorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terus tidak menjadidelik .

Il TA 2014.Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 Februari 2015setelah adanya surat berbentuk fax dari Pomdam VII/Wrbtembusan ke Ajenrem 142/Tatag tentang Terdakwa yangdiduga melakukan penyalagunaan wewenang jabatandengan menerima suap dengan cara membatu meluluskansalah satu calon siswa Secata PK Gel. Il TA 2014 diAjenrem 142/ Tatag.Bahwa setelah pihak Kesatuan mengetahui Terdakwadiduga melakukan penyalagunaan wewenang jabatanselanjutnya Ka Ajenrem 142/Tatag a.n.

segalasesuatu dengan cara tidak halal tidaklah diperbolehkan, lebih lanjut lagi dari segi pandanganagama Islam yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, juga mengajarkan agar tidak memberikansesuatu agar tercapai tujuannya yang mana dapat dikategorikan sebagai suap karena didasariakan syarat tertentu yaitu agar penerima uang memilih gambar yang ada disetiker terse but, namunapabila itu adalah hadiah maka diperbolehkan, padahal sudah jelas dalam Hadits Rasulallahmelaknat yang memberi suap dan yang menerima

suap Hadits Riwayat AtTirmidzi, lonu Majahdan Hakim; sane enn ceeee ecne e ereen cn enccnnennne .

(Quran, Surah alMaidah : 42);Janganiah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu danJanganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orangorangbijaksana dan memutarbalikan perkataan orangorang yang benar. Sematamata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memilikinegeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. (Ulangan: 16: 1920); Hukum dapat divonis tepat, bijaksana, hanyalah oleh orangorang suci, setiakepada janji.

Hakimyang terbukti, misalkan menerima suap, korupsi dan penyalahgunaan lain menjadiHal. 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN. SKY.persoalan tersendiri, bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadiatas perbuatannya;Menimbang, bahwa di Indonesia, sedari awal hal ini sudah diantisipasiMahkamah Agung (MA). Larangan menggugat perdata hakim diatur dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976, tanggal 16 Desember 1976,perinal: Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim.

Indra sebagai hasil penjualan dengan toko SJR,majelis hakim menilai perbuatan Penggugat tidak dibenarkan dantelah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 62 ayat 2 huruf2.21. yang mengatur pekerja dilarang melakukan/mencoba menyuapatau menerima suap dan atau tip dalam bentuk apapun dan darisiapapun;"Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetik, menginput danmengeprint surat jalan No. E.08915 tanggal 10 Desember 2005 dan14No.

Perbuatan yang merugikan keuangan negara danperekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3) ; Pemberian kepada Pegawai Negeri (penyuapan) danPegawai Negeri/Hakim yang menerima suap (Pasai 5, 6, 11,12 a,b,c,d dan Pasal 13); Penggelapan dalam jabatan ( Pasal 8,9 dan Pasal 10); Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e,f dan g) ; Berhubungan dengan pemborongan/perbuatan curang (Pasal7 dan 12); Gratifikasi (Pasal 12B jo Pasal 12C).16.