Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Bahwa pada tanggal 1 Juli 1979, Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan Perkawinan di Slawi sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan No. 44/1979, tertanggal 1 Juli 1979 yang tercatat di KantorPencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Tegal ( Stbl.1927No. 129 jis 1917 No. 130 1919 No. 81);2.

DHARMA SETIAWAN alias KHIATHIN FONG, Sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor. 44/1979, tertanggal 1 Juli 1979 yang diterbitkanHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN.TglKantor Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Tegal( Stbl.1927 No. 129 jis 1917 No. 130 1919 No. 81),Dengan segala kosekwensi dan atau akibat hukumnya ;3.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TASMIN, Laki-laki, yang lahir di Kendal 27 Januari 1919, pekerjaan petani, agama islam, alamat di Jalan Dusun Wonosari, RT.006/RW.003, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, telah meninggal Dunia di Suka Mulya pada tanggal 12 Februari 1981 karena Sakit dan di kebumikan di TPU Desa Suka Mulya Kecamatan Parindu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN NgaMenimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan

No.81 tahun 1919,dalam tahun seribusembilanratus enampuluh sembilan, nomor:LIMABELAS tertanggal 6 Mei 1969 atas nama Gunawan Tanudjaja ; padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda P78. Poto copy Petikan dari daftar umum kelahiran untuk WarganegaraIndonesia, menurut Statblad No. 130 Tahun 1917 Jo. No.81 tahun 1919,dalam tahun seribusembilanratus tujuhpuluh tiga, nomor :DUABELAStertanggal 22 Februari 1973 atas nama Erna Tanujaya ; pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P89.

Poto copy Petikan dari daftar umum kelahiran untuk bangsa Tionghoa diSubang, dalam tahun seribusembilanratus enam puluh enam nomor:TUDJUHPULUH TUDJUH tertanggal 16 Desember 1964 atas nama TanMing Loan, yang dilekatkan dengan Petikan dari daftar umum kelahiranuntuk Warganegara Indonesia, menurut Statblad No. 130 Tahun 1917 Jo.No.81 tahun 1919, dalam tahun seribusembilanratus enampuluh enam,nomor :ENAMPULUH TUDJUH tertanggal 27 April 1970 atas nama SriSurjany; fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

1919/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Kematian terhadap Abdul Hamid lahir di Pontianak pada tanggal 10 Juli 1919 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 10 Juli 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon bernama Abdul Hamid pada Kantor

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga negara Indonesia menurut Stbld 1971 No.130 jo 1919 No.81 atas nama dr Aris Munandar yang telah meninggal dunia di Yogjakarta pada

tiga) kg, 4 (empat) batang besi adalah bukanmiliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Ad. 3, Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919

, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatukejahatan.

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa padaHari Kamis

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 143/Pid.B/2017/PN AmtMenimbang, dari fakta hukum

kepatutan dalam masyarakat.Bahwa perbuatan Tergugat untuk memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat kembali dilakukan dengan melaporkan Penggugat keKepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumatera Selatan untukkedua kalinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPB/392/V1/2020/SPKT Polda Sumsel, tanggal 3 Juni 2020;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perbuatan TERGUGATmerupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telahditafsirkan oleh para Hakim dalam dunia peradilan sejak tahun 1919

Sehingga sesuai denganpengertian dalam KBBI dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas,tidak layak dan tidak patut yang termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum sesuai putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)tanggal 31 Januari 1919 karena:a. Tergugat telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan nilaipekerjaan/proyek yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh Tergugatkepada Penggugat.

&Laporan Polisi, maupun keru gian immateriil berupa waktu dan pikiranpihak Penggugat selama menjalani proses tuntutan Tergugat dimaksud;Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHpPerdata, Yurisprudensi putusanHoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam hal ini Polda Sumsel tanpa alat bukti yang cukup.Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat dengan mensomir dan melaporkan Penggugat atas tindakpidana ke Polda Sumsel tanpa dasar secara hukum merupakan suatuperbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi putusan HogeRaad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

No.70/PDT/2020/PT.MTR23Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;Melanggar hak subyektif orang lain ;Melanggar kaidah tata susila ;Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki Sseseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Bahwa lebih lanjut yang dimaksud

dengan melawan hukum menurutPendapat Ahli Hukum Perdata, DR MUNIR FUADY SH MH LLM,dalam buku : Perbuatan Melawan Hukum, PendekatanKontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 11, antara lainmenegaskan sebagai berikutSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku ;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

No.70/PDT/2020/PT.MTRBahwa dalam Putusan Hoge Raad Arrest 1919 menyatakan : suatuperbuatan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum tidak disyaratkanadanya kelima kriteria itu secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinyasalah satu kriteria itu, Secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuksuatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum ;Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH PerdataIndonesia menyebutkan :Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melnikah pada tanggal 08 Juli 1991KUA Kecamatan Wiradesa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/36/VII/1919 setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumahorang tua Penggugat selama 4 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Tergugatselama 3 tahun, pindah lagi dirumah bersama selama 12 tahun, sudah baik(bada dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anaka yaitu;1a.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/36/VII/1919 tanggal 08 Juli2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bojong, selanjutnya disebutdengan bukti (P.2);Il.

/PN.Kagberlebihnan apabila setidaknya dinilai paling sedikit Rp10.000.000.000,(Sepuluhmiliar rupiah)PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUMBahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:tiap perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut.Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig) yang lazimnya di Indonesiadisebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dalam Putusan Hoge Raad padatanggal 31 Januari 1919

hetzijtegendezorgvuldegheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders perseonpf goed (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidakberbuat itu. atau bertentangan dengan tata susila atau sikap berhatihatisebagiamana patutnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang ataubarang lain.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tersebut berikut penafsirannyadalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon, yaitu JANUARIUS (pemohon I) dan THERESIA MARGARETH ELLY (Pemohon II) mengesahkan GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia beberapaorang anak yaitu:2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurutstbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor DinasHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pat.P/2021/PN MpwKependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianakpada tanggal 29 Mei 2006;2.2.GRATIAS JARETH, lakilaki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April2013

mohon ke hadapanBapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggilpemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranyamenetapkan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para pemohon.Menyatakan para pemohon, yaitu JANUARIUS dan THERESIAMARGARETH ELLY mengakui dan mengesahkan anak para pemohonyaitu;2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919

beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda denganRegister Nomor.46/Pdt.G/2013/PN.Smdatanggal 30 Mei 2013, berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinantanggal 23 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan aktaperkawinan nomor 40/2008 dari daftar pencatatan perkawinan menurutStbl. 1917 nomor 130 jo 1919

setiap bulannya yang diberikansetiap awal bulan. hingga kedua anakanak tersebut dewasa:Maka berdasarkan halhal dan faktafakta hukum tersebut di atas. kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapatmemutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari ad tarPencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun

Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld Catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

Jawa Barat sebagaimana ternyata dalamkutipan Akta Nikah nomor 1919/188/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.CkrBahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugatberstatus Duda;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediamanBersama di Kab. Bekasi Prov.

Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.Ckrdicabut sedangkan selainnya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/188/X/2015 tanggal 12 Oktober2015 atas namaXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat1.Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kab. Bekasi Prov.