Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN SANGGAU Perdata
Register : 16-05-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SANGGAU Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Sag
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk
104 — 25
  • Suriani hidup susah;Bahwa tanah orang tua Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanah Ny.Fatimah, karena tanah orang tua Penggugat jauh dari objek sengketa;Bahwa. saksi tidak mengetahui pembebasan tanah yang dilakukan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
112 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van derVlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dan menurutUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, halhal yang menjadi dasarpertimbangan hukum Kementerian Pertanian RI cq Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan untuk menerbitkan suratsurat keputusansesungguhnya sangat rancu/janggal, tumpang tindin dan bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi Kedudukannya;Bahwa selain itu urusan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
269 — 111
  • Duluterjadi tumpang tindin atau overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal 25 Mei 2005luas 500 m? An. Hajjah Dalima tidak diketahui oleh Tergugat karena jual beliPenggugat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kendari..
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 191/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.HJ. LIANI
2.ABDULLAH
3.MUSA
4.Hj. SARIYAH
5.Hj. ASIZEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
SILA KAROLINA
150 — 107
  • PMNA No. 3 Tahun 1997).Hal mana juga sejalan dengan gugatan a quo yang mempermasalahkanbatasbatas dan atau lokasi obyek sengketa dengan hak dari ParaPenggugat dimana keduanya meruakan tanah yang terdaftar (sertipikat)namun oleh Tergugat belum pernah dinyatakan bahwa obyek sengketadengan milik Para Penggugat tumpang tindin?
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
2496 — 1395
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Adanya pilihanpenyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalamperbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUa quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindin kewenanganuntuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kKewenangan untukmenyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam UndangUndangyang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama38diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT. MINING MAJU
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
2.MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
664 — 389
  • Vale Indonesia, Tbk;Oleh karena telah terjadi tumpang tindin dengan wilayah kontrakkarya PT. Vale Indonesia, Tok maka PT. Vale Indonesia, Tbk harusdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapatdiselesaikan dengan baik dan adil karena ada/tidak adanya tumpangtindin harus dibuktikan dalam persidangan baik oleh pihak PT.Mining Maju (Penggugat) maupun PT. Vale Indonesia, Tbk.Bahwa karena PT.
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 19-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 4
  • Bahwa, alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan posita angka 7 danposita angka 11 menurut Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat peristiwanyaterjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkan makna keseluruhangugatan menjadi tidak jelas dan kabur maka dalam hal ini sangatlah jelasbahwa posita angka 7 menjelaskan Tergugat adalah Pengawai Negeri Sipildan menurut Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil yaitu
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — SAIMIN DKK VS PT. SIRATA-RATA ALASTONGA,DK
89 — 78
  • Bahwa sebagian SHM No. 9, 10, 12, 14,dan 15 menurut ParaPembanding tumpang tindin dengan Sertipikat HGB No. 03,namun ternyata Para Pembanding juga mendalilkan bahwakeseluruhan SHM No. 9, 14 dan 15 tumpang tindih denganSertipikat HGB No. 04, sehingga dari fakta ini, bagaimanamungkin SHM No. 9,14 dan 15 yang seluruhnya tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 04, sebagiannya lagi tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 03;b.
    Bahwa terhadap SHM No. 10 dan 12 yang menurut ParaPenggugat ,, tumpang tindin sebagiannya bersamaan denganSertipikat HGB No. 03 dan 04, juga sama sekali tidak terbukti didepan persidangan ;Halaman 165 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Pdt/2018/PT MDN5.
    Bahwa sampai disini, maka dalil Para Pembanding yangmenyatakan, bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1s/d 32 telah tumpang tindin dengan HGB No. 03 dan 04, telahmembuktikan Para Pembanding telah keliru dengan daiildaiiigugatannya sendiri;Halaman 166 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Padt/2018/PT MDNBahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Para Pembandingseluas 44,63 Ha tidak terbukti tumpang tindih dengan lahan yangdikuasai dan diusahai oieh Terbanding dengan alas hak SertipikatHak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — RAHMAT SANTOSA, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah), dkk melawan H. BASUKI YASAMIHARJO
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat s/d VI beserta pendahulupendahulunya telahmenguasai/menggarap dan memelihara tanah sengketa selama 49 tahunterhitung sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2013;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357/KD atas nama Syarifudin R.H. ternyatatumpang tindin dengan Sertifikat Hak Guna Usaha PTP X TanjungKarang yang baru habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357 /KD yang telah dirubah menjadi SHM954 /KPD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
LUDYA TANDI ALLA
Tergugat:
1.PT BANK MEGA TBK CQ. PT BANK MEGA TBK REGIONAL MAKASSAR
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN BARAT CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
3.TAUFIK
84 — 22
  • kompetensi yang dimilikinya, Ssedangkan Penaksiradalah pihak internal dari instansi Penjual yang melakukanpenaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkanoleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antikatau kuno;Bahwa pada praktinya gugatan pembatalan lelang karena penilaianterhadap Nilai Limit di bawah harga pasar yang merugikan debitursering terjadi dan dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum(PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Bahwa tumpang tindin
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 11 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : H.ABDULLAH MANAF Diwakili Oleh : MARSUM
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Tergugat IV : NURHIDAYATI
147 — 74
  • Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, DK VS KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP – BATAM), DK
134 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 26-04-2012 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 12/Pdt.G/2011/ PN Menggala
Tanggal 26 April 2012 — Drs. Soekidjo Santawi vs 1. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dkk
95 — 30
  • TURUT TERGUGATsama sekali tidak ada klarifikasi kepada PENGGUGAT tentang adanyapermasalahan tumpang tindin kepemilikan kepada PENGGUGAT dantidak pula mengumumkannya kepada masyarakat umum / khalayak ramaiselama waktu tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian sertipikat tersebut adalah tidaksah dan haruslah dibatalkan;Bahwa berdasarkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak milik dalamperkara a quo adalah atas nama Doddy Anugerah, (TERGUGAT IV),sedang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)Bahwa Asas Kepastian Hukum di bidang perpajakan meletakkan hukumsebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dankewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguan dan tidakterdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi WajibPajak;Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memiliki skemabisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan,Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban penugasan pemerintahmengalami
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
87 — 22
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karenakabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugattidak sistemmatis, tumpang tindin sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugattidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistemmatis serta tidak mempunyaihubungan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PIDSUS-TPK/2021/PT PLK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID Alias HAMID Bin TAS AN
113 — 57
  • dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 86 disebutkan ... bahwa dari datadi dalam tabel yang diperkuat olen keterangan saksisaksi tersebut dapatdiketahui bahwa bentukbentuk perbuatan memperkaya diri, baik yang dilakukanoleh Terdakwa maupun pelaku lain, tumpang tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
399 — 906
  • Bahwa pernyataan tumpang tindih tersebut didasarkan atas adanyaSurat Direktur PT.INCO nomor: 366/Dirjen Minerba2012/NK/AKNPerkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 39 dari 107 HalamanTanggal 20 Maret 2012, Perihal tumpang tindin Pertambangandiwilayah Kontrak Karya PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
222 — 223
  • nomorSengketa Pajak : 005155.99/2019/PP, tanggal 27 Mei 2019 dan atasperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak,Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkaitSurat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET16/PP/WPJ.06/2016,tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan atas nama Kusno M (IncassuPenggugat) dinyatakan Batal Demi Hukum merupakan sengketa pajaksehingga masuk lingkup Pengadilan Pajak yang bertujuan pula untukmenghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
176 — 100
  • tumpeng tindih sertipikat hak milik nomor 266dan SHM nomor 267 pada sekitar bulan Maret 2021;(Berita Acara Persidangan tanggal10 Agustus 2021);Menimbang, bahwa bukti P8 berupa sebuah surat pemberitahuan lebih lanjutperihal informasi bahwa proses balik nama atas AJB No.682 tidak dapat dilanjutkankemudian berdasarkan keterangan saksi Notaris Indrarini.S menyatakan bahwaselanjutnya pada sekitar bulan Maret 2021, saksi mendapatkan informasi secara lisan daripetugas BPN yang menyatakan terdapat tumpang tindin