,MH Bin NS MUKIMIN(alm) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ( menerima suap bersamasamasecara berlanjut sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan ketigamelanggar pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUNUS SUNGKONO HADLSH.

pembayaran lagiagar proses perizinan lainnya segera selesai namun tidak saksi penuhi karenasudah tidak sesuai dengan perjanjian;Bahwa masih sekitar bulan September 2014 itu juga pak YONO memberikankepada saksi surat dari kantor Perizinan Kota Bogor perihal penagihanpembayaran retribusi IMB sebesar + Rp. 877 juta, saksi tidak bersediamembayarnya karena tidak sesuai dengan angka yang disepakati padaperjanjian kami, selain itu juga saksi khawatir dengan adanya pemberitaanyang sangat gencar mengenai kasus suap

Anmad Yani No. 44 Kota Bogor tersebut setelahadanya pemberitaan di media on line.Halaman 83 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa saksi pertama kali mengetahui dari Pak YONO yang menelfonsaksi dan memberitahukan bahwa ada pemberitaan di media massaterkait dugaan suap dalam pengurusan perijinan hotel di JL.

Jadidalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya dia melanggarhukum, contoh Saya menguji dan menerima suap misalnya anaka itusebenarnya tidak lulus karena nilai yang ia dapat nol tetapi ditulis cumlaude. Kalau Saya tidak sebagai Dosen dan tidak mungkin dan meskipindosen kalau tidak ditetapbkan sebagai penguji juga tidak mungkin. Disinikejahatan jabatan yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewenangandia sebagai pejabat publik atau ASN.

No. 780 K/Pdt.Sus/201010.Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2008 (1 hari setelahPutusan KPPU (Termohon Keberatan) dalam perkara a quo terjadiperistiwa penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)terhadap salah satu Anggota Majelis Komisi KPPU pada perkara a quo,Ml, yang diduga menerima suap dari BS yang diduga merupakanrepresentasi dari para Terlapor (para Turut Termohon) atau setidaktidaknya salah satu pihak Terlapor (Turut Termohon) sebagai imbalan atasPutusan Majelis Komisi Termohon

sebagai corong undangundang tanpa mampu mendalaminyasehingga menimbulkan kesesatan berpendapat secara yuridis; Bahwa pertimbangan judex factie tidak berdasarkan faktafakta persidangan, bahwapemohon banding tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah milik PemdaLombok Barat di Dusun Tegal Desa Jagaraga sebagaimana yang didakwakan; Bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan judex factie tidak adil karenatidak mempertimbangkan elemen pasal 481 yaitu elemen orang yang menyuap danyang menerima suap

Harnojoyo sebagai Walikota dan Wakil Walikota PalembangPeriode Tahun 20132018 ;Kemudian sekira tahun 2013 terungkap fakta bahwa kemenangan H.RomiHerton dan H.Harnojoyo adalah merupakan Hasil Suap Pilkada buah daripersekongkolan H.Romi Herton dengan Ketua Mahkamah Konstitusi AkilMochtar yang diketahui setelah ditangkap oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Berdasarkan hasil pengembangan perkara,terungkap bahwafakta yang sesungguhnya, Penggugat dan Ir. Hj.

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannyadengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima janji menerima sejumlah uang dari penasehatSeseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahiprosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan.

Pratama Capital Assets Managementdan sejumlah Rp.7.200.000.000, (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PTPasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatsebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekiratahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersamadengan

BdgDengan para BILLY SINDORO yang saksi kenal, saksi tidak memiliki hubungankeluarga.Saksi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejaktahun 2017.Saksi dihadapkan di persidangan karena terkait kasus suap Meikarta.Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan jabatan saksi selaku KabidPenataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.Saksi pernah menyetor uang kepada Bupati Kabupaten Bekasi NENENGHASANAH YASIN yang asal uang tersebut adalah dari PT. LIPPO.

pembangunan apartemen Meikartayang dilaksanakan di lokasi pembangunan apartemen Meikarta;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, BILLY SINDORO,FITRADJAJA PURNAMA dan TOTO BARTOLOMEUS;Bahwa pertemuan antara BILLY SINDORO dan Terdakwa selain di IKG jugapernah di laksanakan Maxbox Lippo Cikarang;Bahwa benar ada pertemuan di lantai 36 RS Siloam Karawaci;Bahwa saksi mengetahui BILLY SINDORO, FITRADJAJA PURNAMA,HENDRY JASMEN dan TARYUDI diajukan sebagai BILLY SINDORO dipersidangan adalah terkait dengan suap

hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian suap

Indikatordari pemufakatan jahat yakni subject delict harus sama (kualitas yangsama) atau kemampuan kapasitasnya untuk mewujudkan suatu hal yangdilarang, suatu contoh delict pemberian suap, sehingga untukkualitasnya tidak harus PNS tetapi para pihak mempunyai kemampuanuntuk mempengatuhi orangorang yang mempunyai kKewenangan untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga kesepakatantersebut harus mempunyai kualitas subyek hukum untuk melakukanperbuatan yang dilarang.Bahwa pembantuan ada dua

Pembantuan dalam delict suap, berartiada yang melakukan ataupun memberi suap, di mana orang yangmembantu adalah orang tersebut hanya membantu orang yang memberisuap, namun apabila pemberiannya belum terjadi, maka untukpembantuan belum dapat dikatakan pembantuan, di mana untukpembantuan dapat diterapkan oleh delict yang telah selesai, dengan katalain pembantuan tidak dapat dipidana terhadap delict yang belumHal 164 dari 253 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstselesai.

Rasulullah Shallahualaihi wa sallam,beliau bersabda yang artinya : Hakim itu ada tiga macam, dua diHalaman 53 dari 78 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT SMRNeraka dan satu masuk Surga, seorang hakim yang mengadilimanusia dengan kebodohannya, maka ia di Neraka, dan (3)seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskanhukuman ma ia pun di Neraka. (5);e Bahwa dari Abdullah bin Amr Radhiyallah Anhuma ia berkata :Rasulullah Shallahualaihi wa sallam bersabda yang artinya :seorang hakim diharamkan Menerima Uang suap

Pemuda No. 146Kota Semarang atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan yaitu telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagaipemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukanoleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD

Andi Hamzah dalam bukunyaPemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internationalpengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan, SesungguhnyaKorupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkandalam Encyklopedia Americana korupsi itu suatu yang buruk dengan berbagairagam artinya, Sekarang di /ndonesia Jika orang berbicara mengenai korupsi pastiyang terpikir hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap,masih belum banyak orang

dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21tahun 2011, namun juga bertentangan dengan ketentuan dan prinsipprinsippengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Dengan demikian pemberian uang (suap

, antara lain Arrest Hoge Raadtanggal 29 Juni 1936 menyatakan turut serta melakukan itu dapatterjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersamasamasuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatanmasingmasing saja maksud itu tidak akan tercapai.Mengacu pandangan doktrin serta yurisprudensi dan dihubungkandengan rangkaian faktafakta hukum yang terungkap di persidangansebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsur sebelumnya,perbuatan terdakwa HAMDANI KOSEN memberi uang (suap

kepercayaanTerdakwa dalam mendapatkan proyek termasuk sebagai perantara ataukepanjangan tangan Terdakwa dalam penyerahan pemberian uang,demikian pula Ardinawinata Nababan yang seharihari berada di Purbalinggaberperan dalam berkoordinasi dengan Hadi Iswanto mengatur proses lelangmaupun sebagai perantara ataupun kepanjangan tangan dalam penyerahanpemberian uang;Bahwa dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas Terdakwa maupunLibrata Nababan dan Ardirawinata Nababan adalah samasama sebagaipelaku utama pemberi uang (Suap

Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya,sebagai orangyang menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dianggap pemberian suap

Bahwa penyelesaian administrasi dapat dilakukan untuk penyimpanganAPBD apabila menyangkut salah kira (dwaling) dan penyelesaian pidanadilakukan untuk penyimpangan APBD apabila menyangkut paksaan,ancaman, suap, dan tipuan dengan menggunakan dokumen administrasiuntuk memperoleh keuantungan atau uang/barang/surat berharga yangmelawan undangundang.

Bahwa penyelesaian administrasi dalam Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun2004 dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila terdapat kesalahanadministrasi dan bukan adanya perbuatan melawan hukum pidana dengancara mengancam, menyuap/menerima suap, dan menipu denganmenggunakan dokumen yang dilarang undangundang.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :1. kkhwani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 172 dari 267 Putusan Nomor

Andi Hamzah, S.H. dalam makalahnya yang berjudul"Kerancuan dan Kekeliruan Rumusan Delik Pegawai Negeri dari HakimMenerima Suap Menimbulkan ketidakadilan Dalam Penerapannya yangpada pokoknya menyatakan pidana uang pengganti itu tidakdimaksudkan untuk delik suap; dan tidak ada bukti suap yang disita, danHal. 163 dari 201 hal. Put.

dalam di Surat Keterangan Penguasaan TanahNegara atas nama Djuhri tanggal 15 November 1985 adalahtandatangannya yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2002 bukanpada tahun 2015;Bahwa Rosa Isabela adalah penasihat hukum yang mendampinginyabersama Jonson Siburian;Bahwa Saksti tidak pernah mendapat uang baik dari Saksi Sudarmanmaupun Jonson Siburian;Bahwa Saksi menerangkan kalau yang menunjuk Jonson Sinamburisebagai penasihat hukumnya adalah Saksi Sudarman dan Saksi tidakmengetahui adanya pemberian suap

diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satusaja sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya HukumPidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017,halaman 192, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor obyektif dansubyektif yang harus diperhatikan untuk memenuhi syarat dari dua unsurkesalahan si hakim pembuat korupsi suap

MUHAMMAD BADARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana MENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG DAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MUHAMMAD BADARUDDIN bersalahtelah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENERIMA SUAP DANPENCUCIAN UANG SECARA BERLANUJUT sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

setidaktidaknya pada suatutempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinpada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap

Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian / suap yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan KorupsiDengan demikian unsur Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu DalaAd. 4.

dari perusahaanperusahaan pemilik Izin UsahaPertambangan yang adadi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah pelanggaran hukumDengan demikian unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerpakan hasil tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secarasah menurut hukumBerdasarkan uraian unsurunsur tersebut di atas, maka dakwaan atas din terdakwa telahterbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalahtelah melakukan Turut Serta menerima Suap

MUHAMMAD BADARUDDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMENERIMA SUAP DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKANSECARA BERULANGULANG DAN DIPANDANG SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(2) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan Undang Undang UU No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3)suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 dan 13)penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9, 10a, b, b dan c)perbuatan pemerasan (pasal 12 e g f)oe &perobuatan curang (pasal 7 ayat (1) a,b,c dan d, Pasal 7 ayat(2) 12bbentukan kepentingan (pasal 12 1)ogrativikasi (pasal 12 B dan 12 C)tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsitertuang dalam pasal 21, 22, dan 24 Bab Ill UndangundangNo 31 tahun 1999 jo Undangundang No 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak

Satu) orang atas namaTerdakwa II sebesar Rp470.770,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tujuhratus tujuh puluh Rupiah).Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk tiket atas nama LUMASIA sebesarRp410.150,00 (empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh Rupiah);Pada tanggal 31 Mei 2016 untuk tiket atas nama MARWAH M DIAHsebesar Rp1.135.200,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu duaratus Rupiah).e Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut yang diterimaTerdakwa dan Terdakwa Il merupakan pemberian suap

Selaindari itu Terdakwa Eddy Hermanto tanggal 19 Juli 2015 sudah pensiun, tidaklagi berstatus ASN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaankedua pertama pasal 12 B (Gratifikasi) tidak terbukti, maka oleh karena ituHalaman 135 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLGTerdakwa Eddy Hermanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Gratifikasi atau Suap sebagaimanadalam

H.Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Gratifikasi atau Suap sebagaimana dalam dakwaan kedua pertamadakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;Il. Masalah Nilai / Jumlah Kerugian Negara.Menimbang, bahwa mengenai kerugian negara dalam perkara initerdapat bermacammacam pendapat / pandangan.