Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tandin tindis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
80 — 20
  • tanahnyaberdekatan / berbatasan; Bahwa saat itu yang mengidentifikasikan : saksi, penyidik Polda Jambi,Pelapor dan terlapor yaitu Lina dan rubianto ada juga; Bahwa dari kantor BPN Provinsi, hanya saksi saja; Bahwa pengidentifikasian itu ada di buatkan BAPnya; Bahwa ada saksi ikut serta proses identifikasi di lapangan; Bahwa cara mengidentifikasiannya saksi ambil koordinat yang ditunjukkan oleh Pelapor dan Terlapor untuk memetakan dan di laporkankelapangan untuk proses identifikasi; Bahwa ada masalah tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane ; BENRONI ALOTIA, dkk
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjalanan Dinas tumpang tindin dengan RapatrapatDinas/Sidang, sebesar Rp.221.480.000, 00. Bahwa selanjutnya setelah adanya hasil audit serta temuan adanyapenyimpangan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa keuanganPropinsi Sulawesi utara tersebut para Terdakwa mengembalikan uangyang telah diterima oleh para Terdakwa ke Kas Daerah dengan caramencicil.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
232 — 121
  • kepada Pejabat Pemerintahsehingga bertentangan dengan peraturan perundnagundangan yangberlaku dan bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik.Bahwa, Tergugat dengan tidak melakukan sebagaimana ketentuanUndangundang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentangTata cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahsebagai peraturan pelaksananya akan tetapi menggunakan peraturanlama sehingga timbul tumpang tindin
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 498 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 21 Juni 2017 — PENGGUGAT - 1. Gede Deres, SH - 2. Drs. Nyoman Mandiasa, B.Sc TERGUGAT - 1. MADE WIJA - 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
69 — 49
  • Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumPan Gede Deres dan tanah seluas 20.000 M2 Sertipikat Hak milik Nomor477/Desa Tegallinggah atasnama Pan Gede Deres adalah sah milik danpeninggalan Pan Gede Deres sehingga perbuatan Tergugat telah mengakui tanahsengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan Tergugat atas dasarSPPT atasnama ayah Tergugat luas 30.000 M2 sudah cacat yuridis dan harusdibatalkan karena tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 28-01-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 02/G/2014/PTUN.BJM
Tanggal 16 Juli 2014 — CV. PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI MELAWAN: BUPATI TANAH BUMBU, DAN PT. ARUTMIN INDONESIA,
233 — 48
  • Pertambangandilahan yang diklaim oleh pemegang izin itu adalah lokasi, maka proseduryang ditempuh adalah pertama prosedur prosedur administrasi jadipemohon bisa mengajukan penyelesaian kepada pemberi izin apa itukepada Bupati apa itu langsung ke Kementerian ESDM untuk dicek apakahitu menjadi tumpang tindih dalam peta tetapi jika upaya administrasi initidak berhasil atau para pihak ingin menyelesaikannya melalui Pengadilanapakah bechiking itu terjadi tumpang tindih lahan apabila dari persidanganada unsur tumpang tindin
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 25 Februari 2020 — Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang menaungi Sekolah Ibnu Hajar Boarding School IHBS Melawan NGADIMAN
323 — 601
  • melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin
    dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
1.OKTAVIANUS PORO LETE
2.LUKAS LADE BORA
Tergugat:
1.PT. SUTERA MOROSI KHARISMA
2.UMBU S. SAMAPATY, SH. MH Alias UMBU KUPANG
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat
212 — 289
  • Rekonvensi;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannyamenyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana ditunjuk dalamPemeriksaan setempat masuk dalam bidang tanah sebagaimana terdaftardalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 3 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada poin ke 4 (empat) huruf b pokokperkara, Turut Tergugat menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 379yang di klaim oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensibelum dapat dipastikan terletak diatas/tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 12-03-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 7/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAINI,H
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
1.NURIKA
2.JUNAIDIN AHMAD
3.MOH.MISBAHUL MUNIR
330 — 152
  • Bahwa dari perbuatan TERGUGAT menerbitkan ObjeObjekSengketa, diatas tanah milik PENGGUGAT, akibatnya telah merugikanPENGGUGAT karena tanah PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 1636 Tahun 2001, Kelurahan Basirih, Kecamatan BanjarSelatan, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atasHalaman 19 Putusan Perkara Nomor:7/G/2020/PTUN.BJMnama Pemegang Hak MUHAMMAD ZAINI dengan sisa luas 6.622 M2 (Enam ribu enam ratus dua puluh dua Meterpersegi ) sebagian menjaditumpang tindin (Overlapping
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 30-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
PT.PANDU CITRA MULIA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
305 — 153
  • yang tidak benar dan mengadaada, dimana kita lihat padaHalaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUN.KDIdiktum Menimbang pada poin a dan poin b dalam Surat Keputusan a quosebagal berikut: 220222 non nnn nn nnn nen nn nnn nnn nee= Poin a. bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor540/261 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
1.Hongoriaty alias Ong lian Tjie
2.Bandanagara alias So Kok Tjai
3.Drs. Sutopo Sjahudin. DAN KAWAN
4.Suherna Sjahudin
5.dr. Sutiny Sjahudin
6.Susinto Sjahudin, Bsc.
7.Sulenty Sjahudin, SE.
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi Yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
75 — 26
  • Bahwa sehubungan perkara No. 111/Pdt.Plw/2017/PN.Plg sampaidengan saat ini belum berkekuatan hukum tetap, apabila perkara aquo tetap dilakukan pemeriksaan maka ada potensi terjadinyatumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini. Maka lebihsangat bijaksana apabila ditunggu saja perkara No.111/Pdt.Plw/2017/PN.Plg selesai.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 25/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
43 — 9
  • Menurut pendapatProf Sogar Simamora dalam bukunya yang berjudul Prinsip Hukum Kontrakdalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah halaman 39, dijelaskanpada kenyataannya itikad baik sering terjadi tumpah tindin dengan kewajarandan kepatutan (reasonable and equity). Oleh karena itu dalam praktikpengadilan, itikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yangsaling melengkapi.
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 13-12-2017 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0311/Pdt.G/2017/MS.LGS
Tanggal 26 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 10
  • Dan semua yang telah dihibahkan itu telah sesuai dan sah menuruthukum Syara (rujuk kitabkitab Mutabarah), sehingga Mahkamah Syariyahtelah turut mengesahkannya sebagaimana dalam surat keteranganJawaban Gugatan kami terdahulu, maka tidak ada jalan untukmengeyampingkan surat hibah tersebut;Banyak sekali kejanggalan yang terdapat dalam replik tersebut yangtidak dapat diterima akal sehat, seperti tumpang tindin batas tanah,demikian juga dari ukuran tanah (lihat Replik hal. 4);Upaya kedua dengan mengaitkan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 12-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
183 — 55
  • tertulis berupa Sertipikat Hak Milikyang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Hak Milik, yangbersifat konkrit, individual (tercantum atas nama Tergugat II Intervensi sebagaipemegang hak), serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan (baik dariinstansi atasan maupun instansi lain), dan menurut Penggugat dalam dalilgugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karenatumpang tindin
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-07-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 150-K/PM I-04/AD/VII/2016
Tanggal 21 September 2016 — PRADA APRILIYANDO
114 — 39
  • Bahwa benar kemudian Saksi2 membawa keluar Terdakwa dandiserahkan kepada Saksi4 dan langsung Saksi4 tindin setelah ituSaksi4 mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna birudengan Nopol lupa dan diluar rumah tidak dilakukan penggeledahanterhadap Terdakwa.9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako DeninteldamIVWSwj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan DeninteldamIVSwj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi3 bersama anggota yang melakukanpenggerebekan.10.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
223 — 261
  • No.reg.Kasus : 59/REGPMPP/KANWIL/X/2018,(Foto Copy sesuai dengan aslinya)Daftar hadir undangan gelar, dalam rangka pembatalanhak atas tanah karena cacat hukum administrasi yaknisertifikat hak milik Nomor : 02559 seluas 1.184 M2 atasnama Poernomo Gan, (Foto copy sesuai denganaslinya)Berita acara pelaksanaan paparan sengketa pengaduanpembatalan hak atas tanah karena terjadi cacat hukumadministrasi berupa tumpang tindin hak atau sertifikattanah seluas 1.184 M2 terletak di jalan otonomkelurahan vim,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS ; BUPATI LEBONG, PT. TANSRI MADJID ENERGI
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksplorasi No. 446 Tahun 2006tersebut;Hal ini sebagaimana telah pula dibuktikan pada saatPemeriksaan Setempat pada tanggal 8 September2008, dimana Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkanfakta dari Pemeriksaan Setempat dimaksudterbuktibahwasannya sebagian wilayah berdasarkan ObyekSengketa yang terbit tanggal 30 April 2008 telahtumpang tindin dengan sebagian wilayah SIPPPemohon Kasasi yang perpanjangannya terbit padatanggal 22 April 2008;Peta Wilayah Obyek Sengketa tidak dibuat oleh UnitPencadangan'
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 95/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : H.A. KADIR H. A. AZIS Diwakili Oleh : Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat II : DONA SINTIA binti H.A. KADIR Diwakili Oleh : Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Tju Li Cu
Terbanding/Tergugat II : HON SEN alias RABUDIN
Terbanding/Tergugat III : ARRY SAKURIANTO, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : FADILAH SUID
Terbanding/Tergugat V : MUZAHAR
Terbanding/Tergugat VI : BUI KIONG
Terbanding/Tergugat VII : BONG LIE NJONG
Terbanding/Tergugat VIII : PHANG SIN KHIN
Terbanding/Tergugat IX : DRI HARTONO
Terbanding/Tergugat X : LATIFAH
Terbanding/Tergugat XI : NURYANTO HONGO
Terbanding/Tergugat XII : CAU FUK
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
103 — 71
  • TURUTTERGUGAT yang bekerja sama dengan TERGUGAT sampai denganTERGUGAT XII (dengan kata lain tindakan PARA TERGUGAT) jelas sangatmerugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, oleh karena itutindakan PARA TERGUGAT tidak dapat dibenarkan oleh Hukumdikarenakan telah mengakibatkan konsekwensi Hukum Sertipikat atas namaPARA TERGUGAT (TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT XII) harusdibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku karena tidakmempunyai Kekuatan Hukum;Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — I. DANANJAYA WIDIHARSONO, SH.,KN.,MH., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN VS SARIYANTI;
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tumilah Karjo Utomo yang kemudian dijual lagi kepadaTergugat II Intervensi;Bahwa terhadap dalil tersebut, tentunya dapat diartikan adanyasengketa kepemilikan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugatadalah salah alamat, karena sengketa kepemilikan harus diperiksa dandiadili di Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri), karena sengketakepemilikan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi putusanyang tumpang tindin antar pengadilan yang
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata Tanah
Register : 04-05-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 4 Mei 2017 — PT. BUDI TATA SEMESTA >< M. ROHIM dk.
95 — 240
  • DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembandingdalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh riburupiah).Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena adatumpang tindin kepentingan antara pihak Penggugat (M.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-08-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 470/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - YAYASAN ASRAMA PUTRI DAN RUMAH SAKIT BERSALIN ISLAM (PENGGUGAT) - HAJJAH HASNAH (TERGUGAT I) - Hajjah Habsah (TERGUGAT II) - ISNI MARTINI (TERGUGAT III), DKK
67 — 32
  • 7 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh PenghuluKampung Sungai Sikambing D Ketjamatan Medan Barat ;Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek beracara di Indonesia,bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap, upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu melaluiPeninjauan Kembali dan keberatannya tidak dapat dilakukan melalui gugatanbiasa ke Pengadilan Negeri Medan, karena hal demikian terhadap objek yangsama akan terdapat putusan yang saling tumpang tindin