Bahwaberdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Nomor : LP.Nar.K.17.0767 tanggal 5Juli 2017 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis PengujianTeranokoko Dri Waskitho S.Si Apt M.Sc dengan kesimpulan bahwa contohyang diuji mengandung Metamfetamina dan contoh yang diuji tersebut adalahnarkotika yang disita dari tangan Terdakwa.

Hatala selakuPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/dahulu selaku Penggugat/sekarang Terlawan (Geopposeorde Melawan Ahmad Masawaoy dan Kawankawanselaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagaiTergugat/sekarang Pelawan (Opposant), terdapat pertentangan antara kewenanganmengadili antara kewenangan Peradilan Umum dan kewenangan Peradilan Agama;Bahwa putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung republic IndonesiaNo.122 PK/Pdt/2010 Tanggal 30 Juli 2010 secara tekhnis

Namun demikian, ketentuan tekhnis tentang pengajuan izintersebutdi pengadilan agama baru terbit pada tahun 1975, yaitu dengan keluarnyaPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pbemohon Ilsecarafaktual akan menemukan kendala untuk mengajukan permohonanizin tersebutkarena perkawinannya dengan istrinya yang pertama (termohon) ternyata tidaktercatat.

melawan hukum adalah suatu tindakan yang sedemikian rupayang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atassuatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yangsama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;10Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas hartabenda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Putusan Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp.Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nita Susanti danTergugat bernama Mahyudi Noor;Bahwa Saksi ialan karyawan ditempat usaha pencucian mobil danmotor milik Tergugat;Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai tekhnis operasional danpendapatan dari usaha pencucian mobil dan motor milik Tergugat;Bahwa Saksi sudah selama 5 (lima) tahun bekerja sebagai karyawanditempat usaha pencucian mobil dan motor milik Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu sudah berstatus

SAKSI Il, tempat tanggal lahir Kandangan, 16 Juni 1972 (49 tahun),agama Islam, pekerjaan Pengusaha/Petani sarang burung walet,pendidikan SLTP, tempat kediaman XxxxxxXxxXxXXxX XXXX XXXXXX XXXXXXX,Kalimantan Selatan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nita Susanti danTergugat bernama Mahyudi Noor;Bahwa Saksi ialah rekanan mitra bisnis atau mitra usaha sarangburung walet dengan Tergugat;Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai tekhnis operasional

dengan Tergugat di Desa Gambah KotaKandangan tersebut;Bahwa usaha sarang burung walet tersebut Sampai sejauh ini belumpernah panen atau belum pernah menghasilkan secara ekonomi;Bahwa saksi lupa berapa pesisnya nominal dari biaya operasional yangsudah dikeluarkan dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun terakhir sejak saksimulai merintis kerjasama dari usaha sarang burung walet denganTergugat tersebut karena tidak tercatat dan usaha antara saksi denganTergugat ini hanya berdasarkan sistem kepercayaan;Bahwa tekhnis

lokasinya terletak di Kota Kandangan di Jalan A.YaniKM 2 Desa Gambah Luar Muka xxxxxxxxx XXXxXXxXxxx Kota Kandangan;Bahwa Saksi sudah selama kurang lebih dari 1 (Satu) tahun yang lalubekerjasama dengan Tergugat merintis usaha sarang burung walet;Bahwa ada 1 (satu) buah bangunan sarang burung walet tersebut yangsaksi jalankan bersama dengan Tergugat;Bahwa Saksi lupa berapa jumlah modal yang sudah saksi keluarkanuntuk usaha sarang burung walet tersebut yang mana saksi lakukansecara bertahap;Bahwa tekhnis

Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :. Divisi 3 Pekerjaan tanah; Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00M2.Il.

Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data datayang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.

Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.

Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma;Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.

Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri);Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi;Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : MRapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan

foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Pedoman Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) bidang Bina Marga dengan nomor: 7.1(7) a, tentang jenis pekerjaan beton mutu sedang FC = 20MPa (K-250);

Menindak lanjuti Surat Permohonan tersebut, kemudian ahliditunjuk oleh Kepala Kator Pertanahan Kaupaten Ketapang sesuaidengan Surat Tugas Nomor: 40/ST61.04/2020, tanggal 3 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan tugas ahli sebagai Kasi PenataanPertanahan Kator Pertanahan Kabupaten Ketapang yaitu:o Memproses permohonan pertimbangan teknis dalam rangkaizin perubahan penggunaan tanah;oO Memproses permohonan Pertimbangan Tekhnis dalam rangkaIzin Lokasi;o Pelaksanaan bimbingan tekhnis, koordinasi, pemantauan

Namun dari luas lahan yang diajukan tersebut,hanya 352,6 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma enam Hektar) yangdisetujui, sedangkan seluas 7,4 Ha (tujuh koma empat hektare) tidakdisetujul;Bahwa Ahli menerangkan dapat ahli jelaskan bahwa yangmenyebabkan lahan seluas 7,4 Ha (tujun koma empat hektare) tersebuttidak disetujui dalam pertimbangan tekhnis untuk ditindak lanjuti menjasiIzin Lokasi disebabkan setelah di Olverlay dengan peta pendaftaranyang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, seluas

Selayar T.A. 2014;- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.

tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSpenunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggarandan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerahtahun anggaran 2014;26) 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaanumum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatanPenjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaanumum tahun anggaran 2014;27) 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaanumum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabatpelaksana tekhnis

Put.Nomor 44/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS28.20;30.31.32.33.34.2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) lingkup dinas pekerjaanumum tahun anggaran 2014;1(satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan SelayarNomor : 77/NM/Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima,Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Penyimpan barangserta pembuat daftar Gaji dan SKPD Tahun Anggaran 2014;1(satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Penggunaanggaran

selayarnomor 23/l/tahun 2014 tentang penunjukan danpengangkatan pejabat pengguna anggaran danpengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinaspekerjaan umum Nomor :600/12/INV/2014/PUtentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahunanggaran 2014;1(satu) bundel surat keputusan kepala dinaspekerjaan umum kabupaten kepulauan selayarnomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

PanitiaPengadaan Barang / Jasa mengumumkan kegiatan pelelanganbelanja modal pengadaan Genset / generator pada tanggal 6November 2013 melalui website Lpse.bekasikab.go.id dengan jumlahpendaftar sebanyak 43 (empat puluh tiga) penyedia barang / jasa,dan setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh PanitiaPengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapatsebanyak 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumenpenawaran, dimana setelah melewati tahapan berupa evaluasipenilaian administrasi, evaluasi tekhnis

PengunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor900/Kep.77DPPKA/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 danselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat KeputusanPengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BekasiNomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan PejabatPelaksana Tekhnis

Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDGKabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 dengansusunan panitia sebagai berikut :1) Ketua : Jajang, SKM;2) Sekretaris : Nursaidah, Ssi;3) Anggota : Asep Edwin N, S.IP; Ade Sudaryati, S.IP, MM;Didi Sudirman.Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentangPenunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat PembuatKomitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

modal pengadaan Genset / generatorpada tanggal 6 November 2013 melalui websiteLpse.bekasikab.go.id dengan jumlah pendaftar sebanyak 43 (empatpuluh tiga) penyedia barang / jasa, dan setelah dilakukanpembukaan penawaran oleh Panitia Pengadaan barang / jasa DiRSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 6 (enam) perusahaanHalaman 18 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDGyang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewatitahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi tekhnis

Sahroni, MH.Kes melakukan peneguran secara tertulis Sesuaisurat Nomor : 445/625.11/ RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013,dan pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa dr.Sahroni,MH.Kesmemerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) danJajang, SKM, MSi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) untuk hadir pada pertemuan di Rumah makan TalagaSaefood Cikarang Kabupaten Bekasi, dan didalam pertemuantersebut terdakwa dr. Sahroni SH.

terdakwa membeli darisaudara AMI (DPO) dan ada juga menanyakan apakah terdakwa masihmenyimpan sabu lainnya, diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa masih adamenyimpan sabu di tempat saksi MAJIDI (terdakwa dalam berkas terpisah)berdasarkan hal tersebut kepolisian resor Tanah Laut melakukan penyelidikanterhadap saksi MAJIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor:LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt Manajer Tekhnis

Bahwa saksi PRASETYA dan saksiUJANG ada menanyakan kepada terdakwa tentang barangbarang yangditemukan diakui terdakwa bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan akandigunakan dengan menggunakan alatalat yang juga ditemukan namun belumsempat digunakan sudah terlebih dahulu ditangkap;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor:LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt Manajer Tekhnis Pengujian Produk terapetik, Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional

Saksi menerangkan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihakKementerian Perhubungan RI Jakarta mengenai Spesifikasi tekhnis pakujalan Solar Cell sesuai dengan Juknis Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Darat nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan Saksi menerangkan telah menyuruh kepada saksi MULYADI untukmenyusun Spesifikasi tekhnis yang kemudian oleh saksi MULYADImelakukan survey dalam penyusunan Spesifikasi tekhnis melalui internetkemudian

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno,M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan. Bahwa saksiMULYADI, ATD.

hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dandirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang, jadi menurut ajaran inimelawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis);Menimbang, bahwadari fakta hukum yang ada terungkap apabilaterdakwa telah ditunjuk sebagai dalam kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan tenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yang menjadiPejabat Pelaksana Tekhnis

MTdalam membuat dan menyusun sfesifikasi tekhnis yang adadidalam kerangka acuan kerja (KAK) yang menjadi pedoman penyusunanprogram, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaanpaku jalanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.88dari.108tenaga surya (solar cell) Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buahmengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahalyang digunakan sebagai acuan adalah peraturan dirjen perhubungan daratnomor : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk

MTdalam membuatdan menyusun sfesifikasi tekhnis yang ada didalam kerangka acuan kerja(KAK) yang menjadi pedoman penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanoaku jalan tenaga surya (solar cell)Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buah mengacu pada KeputusanMenteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahal yang digunakan sebagaiacuan adalah peraturan Dirjen perhubungan darat nomorSK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan,;Menimbang bahwa saksi Hj.

Sarolangun TA 2010;10.Photocopy 1 (Satu) Berkas Keputusan Bupati Sarolangun No : 138 Tahun2010, tanggal 31 Maret 2010, tentang penetapan ADD untuk masingmasing desa dan petunjuk tekhnis penggunaan ADD dalam Kab.Sarolangun TA 2010;11. Photocopy Rekening Koran Dana ADD Desa Batu Ampar Kec. Pauh Kab.Sarolangun;16712.Photocopy KTP an.

Sarolangun TA 2010;10.Photocopy 1 (Satu) Berkas Keputusan Bupati Sarolangun No : 138Tahun 2010, tanggal 31 Maret 2010, tentang penetapan ADD untukmasing masing desa dan petunjuk tekhnis penggunaan ADD dalamKab. Sarolangun TA 2010;11.Photocopy Rekening Koran Dana ADD Desa Batu Ampar Kec. PauhKab. Sarolangun;12.Photocopy KTP an.

No. 784 K/Pdt/2009 Bahwa petunjukpetunjuk tekhnis yang menyangkut permohonanyang berhubungan UU No. 1 Tahun 1995 telah diberikan olehMahkamah Agung dalam Rakernas 2005 di Denpasar Bali; Bahwa "Permohonan" yang dimaksud Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1995tidak dapat diartikan sebagai permohonan Voluntair, karenapemanggilan RUPS terkait pihakpihak berkepentingan yaituPemegang Saham, Direksi dan Komisaris, sebelum Hakimmemberikan izin; Bahwa suatu Penetapan yang didasarkan pada permohonan olehseseorang tanpa

Pengertianpermohonan di sini tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair,tetapi harus dipandang sebagai perkara contentiosa karena ada pihaklain yang terkait" ;2. surat Mahkamah Agung Nomor 01/Tuada Pdt/V2007 tanggal 15Januari 2007 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriSurabaya yang berbunyi : Bahwa petunjukpetunjuk tekhnis yang menyangkut permohonanyang berhubungan UU No. 1 Tahun 1995 telah diberikan olehMahkamah Agung dalam Rakernas 2005 di Denpasar Bali ; Bahwa "Permohonan" yang dimaksud

tonggak pohon mahoniyang berada dikebun daerah lebih kecil dari lebar papan yang bisa dihasilkanseperti yang dibawa oleh terdakwa, dan jumlah pohon mahoni yang adadikebun daerah tidak bisa memenuhi jumlah seperti jumlah papan yang dibawaoleh terdakwa, sehingga jelas terdakwa memperoleh kayu jenis mahoni darikawasan hutan dan terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau ijin untukmengangkut/memiliki kayu jenis mahoni tersebut dan berdasarkan PermenhutNomor : P.18/Menhut II/2007 tentang Petunjuk Tekhnis

Pya.Diklat Polhut tahun 2009, Diklat Pengawas Tenaga Tekhnis PHPL(Penguji Hutan Produksi Lestari dan PKBL (Penguji Kayu BulatRimba) tahun 2010, Diklat Pejabat Penerbit SKAU (SuratKeterangan Asal Usul) Tahun 2013;Bahwa ahli mengetahui tentang dugaan terjadinya tindakpidana perusakan hutan karena ahli ditelepon oleh teman ahliyang bernama LALU ARSYAD yang bertugas di BALAI TAMANNASIONAL GUNUNG RINJANI, dan menyuruh ahli datang ketempat kejadian di temukan Terdakwa sedang mengangkut kayujenis mahoni

K.15.0156 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARYYUSTANTININGSIH, S,Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian TeranokokoBPOM RI Banjarmasin terhadap kode contoh 156LIN 2015 mengandung Metamfetaminadan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor 0213/FO0000/2015S.1 tanggal 06 Mei 2015yang ditandatangani Riyatin Selaku Analisis Laboratorium RS.Pertamina Tanjung dandr.Rachmawati,MPH selaku Wadir Medis RS.Pertamina Tanjung diperoleh hasil :kandungan sample urine An NOOR IPANSYAH Als OMPONG Bin

K.15.0156tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S,Si, Aptselaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian Teranokoko BPOM RI Banjarmasin terhadapkode contoh 156LIN 2015 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan INomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkoba; maka diperoleh fakta paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukansaat penangkapan terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu / merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakiliHalaman 87 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGkelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;96Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepalaHalaman 97 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGdaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukanhal 10 dari 62 hal Put.No.33/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg pimpinan, Pengawas lapangan, Staf Teknik dan Staf AdministrasiKeuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral kegiatan APBD Tahun 2010 beserta lampirannya tanggal15 Pebruari 2010 terdakwa ditunjuk sebagai staf administrasi Keuangandimana tugas staf tekhnik dan staf administrasi keuangan adalahmelaksanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan baiksecara tekhnis

KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral KabupatenJepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan pimpinan, Pengawaslapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatan APBDTahun 2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwaditunjuksebagai staf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnik danstaf administrasi keuangan adalah melaksanakan dan membantukelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

Mineral KabupatenJepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan Pimpinan, Pengawaslapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatan APBDTahun 2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwaditunjuk sebagai staf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnikhal 15 dari 62 hal Put.No.33/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgdan staf administrasi kKeuangan adalah melaksanakan dan membantukelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

Rta18tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atasApoteker dan Tenaga Tekhnis Kefarmasian;Bahwa yang dimaksud dengan Apoteker adalah Sarjana Farmasiyang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkansumpah jabatan Apoteker, sedangkan yang dimaksud denganTenaga Tekhnis Kefarmasian adalah Tenaga yang membantuApoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dariSarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, danTenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;Bahwa untuk

berwenang menetapkan biaya nafkah anak tersebut dari 1/3(sepertiga) gaji Tergugat, oleh karena hal tesebut telah diatur secara tersendiri sebagaimanaPasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, dan Tergugat adalah anggota Polri yang statusnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang secara tidak langsung terikat dengan ketentuan tersebut dan peraturanperaturan tekhnis