Ditemukan 1579 data
102 — 31
Jadi jelaslah bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang telahmelelang Objek Sengketa tersebut menyebabkan Penggugat dankeluarga akan kehilangan tempat tinggal yang selama ini didiaminyaadalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365KUHPerdata).27.Bahwa merujuk sikap tegas Pengadilan dalam hal ini MakamahAgung ( MA) Pengadialan tidak membenarkan penjualan ObjekHipotik Oleh Kreditur melalui lelang tanpa ada Fiat dari Pengadilannegeri setempat, Putusan Makamah Agung Nomor : 3021 K /Pdt/1984
72 — 8
Eksepsi subyek gugatan Pengugat kurang pihak;Menimbang, bahwa majelis hakim setelah meneliti jawaban Tergugat ternyataeksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan relatifPengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat eksepsi tersebut sangat tergantungpada hukum pembuktian, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama sengan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 36 HIR;63Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada point pertama yaitu Tergugatmenyatakan Pengadialan
463 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
Batubaraselaras Sapta kepada Termohon Kasasi I/Penggugat Asal I (AanRustiawan);Semua buktibukti tersebut diatas tidak pernah dipertimbangkan oleh PengadilanTinggi Jakarta, dan seandainya Pengadialan Tinggi Jakarta mempertimbangkanbuktibukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Asal makagugatan dalam Rekonvensi semestinya dapat dikabulkan;Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat Asal/para PenggugatRekonvensi
25 — 12
Sedangkan tentangidentitas alamat pada saat gugatan diajukan ke Pengadialan Agama Malan,Penggugat masih beralamatkan sesuai dengan di surat gugatan.
103 — 5
indragiri hulu, propinsi riau untuk sementaraberalamat di kampung kandang kecamatan pariaman timurkota pariaman adalah selaku anggota kaum;Keduanya berdasarkan surat kuasa yang di buat di hadapan paniterapengadilannegeri pariaman No.31/SK/2012/PN.PRM tanggal 13 juli 2012 telahmemberikan kuasa pada ASLIM UMAR,SH advokat / pengacara beralamat padakantor advokat /pengacara & bantuan hukum aslim umar, SH & Associates di jl.Jend.sudirman No.111 kota pariaman, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATINTERVENSI;Pengadialan
123 — 30
sebenarnyatelah terjadi kesepakatan pembagian atas objek sengketa sertapermohonan yang diajukan oleh Para Penggugat apalagi kriteriapengajuan putusan serta merta tersebut tidak berdasarkan padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentangPutusan Serta merta, sehingga permohonan dari Para Penggugattersebut patut untuk ditolak.PERMOHONANBerdasarkan semua uraian diatas, maka dengan ini Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis HakimPemeriksa perkara a quo pada Pengadialan
FONY FRANSISCUS
Tergugat:
1.MARGARETHA SISKE RAMBITAN SALAMONY
2.MARLIN SALAMONY
3.JECKLIN SALAMONY
Turut Tergugat:
1.HONG SALAMONY
2.INTJE SALAMONY
3.ADE SALAMONY
4.VONY SALAMONY
5.NONY SALAMONY
6.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
205 — 132
/PN Amb.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalam suratgugatannya tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadialan Negeri Ambon tertanggal 02 Juni 2020 dibawahRegister No 112/Pdt.G/2020/PN.Amb telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.
79 — 29
., tertanggal4 April 2016 sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) diKepaniteraan Pengadialan Negeri Manokwari; 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran BRI tertanggal 05 April 2016 ke NoRekening: 035301.000418.307 an. RPL 065 PN.
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
120 — 35
Boleh jadi , karena wewenang PengadilanTata Usaha Negara yang relative kecil tersebut , di dalam UndangUndangmaupun PP tentang Pemilukada sama sekali tidak disebut adanyakewenang Peratun/Pengadilan Tata Usaha Negara disitu, melaikan yangdisebut hanyalah kewenangan Peradilan Umum (Pengadialan Negeri) danMahkamah Konstitusi(dulu Mahkamah Agung cq.
PANUS SOKUQ DKK
Tergugat:
PT. Ciitra Palma Pertiwi 2
119 — 58
akibat perobuatan melawan hukum yangdilakukan Para Tergugat Rekonvesi/Para Penggugat Konvensimengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari Pihak Bankyang memberikan kredit investasi kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.150.000.000.000,(Seratus lima puluh milyar Rupiah).Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekonvensi inijelas dan berdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tidak siasia, maka mohon kepada MajelisHakim pada Pengadialan
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Tingkat Banding harus memeriksa kembali dengan saksamaperkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenaipenerapan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975);Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi halaman 3437 adalah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, mengingat pertimbanganhukumnya tidak saksama (onvoldoende gamotiveerd, insuffcint judgment)secara tegas akan berdampak pada putusan yang salah;Maka Putusan Majelis Hakim Pengadialan
RUMEISA SURYODININGRAT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA, TBK.
300 — 210
Bahwa oleh karena itu, Sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K /TUN / 1993menyatakan : Bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebutharus diajukan terlebih dahulu ke Pengadialan Umum karenamerupakan sengketa Perdata.Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999No. 16 PK / TUN / 1998 menyatakan : Bahwa keberatan
98 — 16
dari Nur Asiah tertanggal 10 Mei2007, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telahdiberi materai cukup, lalu diberi tanda T.14 ;Foto copy surat permohonan pemblokiran sertifikat Hak Milik No. 957 atasnama NUR ASIAH dan sertifikat Hak Milik No. 897 atas nama HADIRUBAYA kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Tarakan tertanggal10 Mei 2007, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, sertatelah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T.15 ;Foto copy Salinan Putusan Pengadialan
644 — 785 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada dasarnya meskipuncessie dilakukan berkalikali dengan Pihak Lain, tetapi Termohon Pailit secaranyata hanya memiliki kontrak kerja hanya kepada satu pihak yaitu PihakPemohon Pailit, oleh karena itu Termohon Pailit tidak pernah kenal danmengakui pihakpihak lainnya dalam kontrak kerja ini, sehingga unsur untukdapat di ajukan kepada Pengadialan Niaga tidak terpenuhi;Bahwa Pasal 33 "Perjanjian tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyisebagai berikut:33.1.Setiap perselisinan yang timbul selama kurun
Terbanding/Penggugat : PT. Guna Karya Nusantara Diwakili Oleh : SISWADI, SH. MH, DKK
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA. PDPPJ KOTAMADYA DAERAH BOGOR Diwakili Oleh : Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, DKK
Turut Terbanding/Tergugat III : NILLA SUPRAPTO
104 — 54
Panitera Pengadialan Negeri Bogor Kelas B Panitera Muda Pidana, yang menerangkan bahwa RONI ISMAIL, S.H.Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 September2019 dan Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, S.H., M.H., CLA.
Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Termohon:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua
309 — 5838
Tindakan Badan Atau PejabatPemerintahan menunjukan Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggangwaktu dan berdasarkan pasal 53 ayat (4), UU Nomor 30 Tahun 2014tentang Atministrasi Pemerintahan menunjukan Pengadialan Tata UsahaNegara Jayapura berwenang mengadili gugatan a quo;B.
Pembanding/Tergugat II : MADRASAH ALIYAH AL FALAH
Pembanding/Tergugat III : MADRASAH TSANAWIYAH MTS AL FALAH
Pembanding/Tergugat IV : SIRAJUDIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat V : SYARIFUDIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat VI : MUHAMMADIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat VII : JUMADIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat VIII : NURHAYADIN ALIAS AHYAR BIN AKSA
Pembanding/Tergugat IX : NURAINI ALISA NI BINTI AKSA
Pembanding/Tergugat X : JALALUDIN BIN AKSA
Pembanding/Tergugat XI : BUSTANUL ARIFIN BIN AKSA
Terbanding/Penggugat I : JAKARIAH BIN IDRIS
Terbanding/Penggugat II : SUWARNI BINTI HASAN
Terbanding/Penggugat III : ARABIA BINTI IDRIS
Terbanding/Penggugat IV : WAHIDI BIN IDRIS
Terbanding/Penggugat V : ISMAIL BIN HASAN
Terbanding/Penggugat VI : NURSIN BIN IDRIS
Terbanding/Penggugat VII : SUKRIN BIN HASAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA
145 — 23
Rbi tanggal 18 Juni2020, sudah Tepat, Cermat, memenuhi rasa keadilan, kKepastian hukumdan Jelas dalam pokok perkaranya putusan mana dengan berdasarkanfaktafakta hukum yang terungkap di muka sidang Pengadialan RabaBima, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Raba BimaMengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagianBerdasarkan uraianuraian tersebut diatas Para Terbanding/ ParaPenggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
78 — 36
Mashudi Bin Muchtar Hud tidak adasama sekali, sedangkan yang ada adalah periode Ir.H.AgusHal 67 dari 94 halaman, Putusan No.15/Pid.SUS//2013/PT.JBI.Sunara bersama dengan Drs.Yulianto berdasarkan SK.Direksi No.57 tahun 2006 tanggal 11 Juli 2006 adalahsebesar Rp.165.250.000,(seratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadialan Tinggi akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapatmenjadi terdakwa bersalah melakukan perbuatan
Drs. SYAFRIZAL M.M., DT. NAN BATUAH sebagai Penghulu Suku Kaum Panai Pulau Sawah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.Roni Satria
2.Welly Hendra
3.Hengki Gustian
4.Niko Rianto
5.Wulandari
6.MHD. Zakky Suryana
116 — 195
Bahwa terhadap sanggahan tersebut diatas, Tergugat telah membalassurat Penggugat dengan Nomor : 689/13.01.300/VII/2017 tanggal 07Juli 2017 yang pada prinsipnya telah menyatakan bahwa tidak adaalasan Tergugat untuk menunda proses penerbitan sertipikat karenaditerbitkan berdasarkan Putusan Pengadialan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;Halaman 30 dari 111 halaman Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.PDG7.
Terbanding/Tergugat I : HWICHYANA
Terbanding/Tergugat II : BHINHYANA
139 — 54
Terbanding I/Tergugat Konvensi aquo) sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) sebagaimana tercatat dalamKwitansi tanggal 21 Januari 1990 (Bukti T.I6) yang kemudian menurutpengakuan HWICHYANA, uang tersebut saya gunakan untukmembayar tanah di sekotong (obyek sengketa), karena faktanya tanahtersebut dibeli oleh BINHYANA (mantan istri saya) pada tahun 1989.Hal tersebut bersesuaian dengan jawaban Terbanding Il/Tergugat IlKonvensi dalam perkara agquo poin 6, sehingga dengan demikianpertimbangan hukum Pengadialan