Ditemukan 10639 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1319 1959 1199 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 11-04-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 16-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 14 April 2023 — Pemohon:
ISJOELIJARSIH, Dra
22 — 7
  • penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan bapak hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Bapak Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Imam Soeprapno agar kematian tersebut dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No.130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 20-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1542/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
SUPRIYATI
21 — 8
  • pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk dilakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama AMAR, agar kematian atas nama AMAR dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut stbl. 1917 No. 130 Jo stbl.1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 868/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
H. Muhammad Anis Y.S
18 — 5
  • Askanah, dicatat dalam daftar kematian untuk golongan warga negara indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl 1919 No.81. dengan sebuah Akte Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 21 Februari 1992 telah meninggal dunia seorang Wanita Bernama Hj. Askanah ;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 367/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 9 Maret 2020 — Pemohon:
SEPTIAN WULANDARI
25 — 9
  • JO STBL.1919 No. 81. dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bemama SAIFUL EFENDI.
  • Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000,-(Seratus enam belasRibu Rupiah) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1846/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 22 Nopember 2021 — Pemohon:
BENJAMIN IBRAHIM
21 — 5
  • resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kapendududkan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian saudara kandung Pemohon tersebut kedalam Buku Regiter Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Jusak Ibrahim, agar kematian Jusak Ibrahim, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indnonesia menurut Stbl. 1917 no. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 09-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1956/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURIJAH
36 — 1
  • Heri Nurtjahjo yang meninggal dunia pada tanggal 14-08-1998 Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian anak Pemohon tersebut kedalam Buku menerbitkan akte kematian atas Heri Nurtjahjo, agar kematian Heri Nurtjahjo, dicatat dalam Jo Stbl.1919
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 900/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pemohon:
Sri Selowarni
46 — 0
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kematian yang terlambat untuk Ibu Pemohon ;
    3. Memerintahkan kepada pejabat, atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 Jo.1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2440/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 13 Januari 2022 — Pemohon:
CHUSIYAH MARIAH
27 — 7
  • melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Madjoeri tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Madjoeri, agar kematian Madjoeri, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 6
  • strong>D I L I:
    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
    3. Menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Kantor Catatan Kependudukan Kabupaten Sanggau Nomor: 15/2004 menurut stbl 1917.130 JO.S 1919
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 19-02-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 993/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 Februari 2023 — Pemohon:
Mareta Rukmawati
36 — 2
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Bapak kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;
    3. Memerintahkan kepada pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian ayah kandung pemohon yang terlambat pencatatanya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No. 130 jo. 1919
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 27-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN MALANG Nomor 452/Pdt.P/2023/PN Mlg
Tanggal 13 Juli 2023 — Pemohon:
SITI ATIFAH
22 — 9
  • Klayatan III / 45, RT/RW 008/002, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah meninggal dunia karena sakit, seorang laki-laki bernama ACHMAD CHOTIB, lahir di Pekalongan tanggal 17 Agustus 1919, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Lowok, kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun kota Malang, Propensi Jawa Timur ;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatataan Sipil kota Malang untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1919/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
JULIANA TARIHORAN SH
Terdakwa:
IKHWANI
28 — 4
  • 1919/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1751 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — FIRMA HUKUM (LAW FIRM ADNAN BUYUNG NASUTION DAN PARTNERS), dk VS HAGUS SUANTO, S.H., dkk
661 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kebohongan, ketidakjujuran dan penyangkalan yangdilakukan Tergugat IV terkait intervensi dan ikut campurnya dalamurusan kantor hukumnya nyatanyata juga melanggar kepatutan dankaidah tata susila yang seharusnya wajib dipatuhi Tergugat IVsebagai manusia beragama dan makhluk sosial;Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Hoge Raad dalam perkaraLindenbaum vs Cohen pada tahun 1919, terdapat 5 kriteria perbuatanmelawan hukum, yaitu: Melanggar undangundang yang berlaku atau; Bertentangan dengan kewajiban
    Bahwa berdasarkan uraian, faktafakta Nukum dan alasan hukum71.sebagaimana tersebut diatas maka Para Tergugat telah memenuhi seluruhunsur dan kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudPutusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto Pasal 1365 juncto Pasal 1366juncto Pasal 1367 KUHPerdata, sehingga Para Tergugat baik secarasendirisendiri maupun bersamasama menjadi telah terbukti demi hukummelakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dan oleh karenakesalahannya telah menimbulkan kerugian
    Nomor 1751 K/Padt/2017perjanjian yang dilakukan Para Tergugat tanpa melalui kesepakatandari Penggugat terlebih dahulu nyatanyata dilakukan dengan caramelawan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto Pasal1365 KUHPerdata;d.
    Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menarik Firma Hukum (LawFirm) Adnan Buyung Nasution & Partners selaku Tergugat dalamperkara a quo sebagaimana dimaksud dibawah ini:....Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selakuPenggugat (untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat), denganini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto 1365 KUHPerdata,kepada pihakpihak sebagai berikut:1.
    ;Butir 60 Gugatan Penggugat:Bahwa Para Tergugat baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugatsebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto Pasal1365 KUHPerdata terkait penarikan/pemutusan/penghentian sepihakPerjanjian Jual Beli Jasa Hukum Nomor 428/ABNP/EH/IX/2007tertanggal 27 September 2007....
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 30-10-2015 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2014 — YANI SURYA ATMAJA >< YANI SURYA ATMAJA
180 — 17
  • PST,tanggal 30 Oktober 2015 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinandi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gunung Sahari Jakarta Pusat, padatanggal 15 Juni 2002 dan tercatat pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan akta perkawinan Nomor2178/I/2002 menurut stbld no.130 yo 1919 no.81 atas nama Penggugatdan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2002 ; 0n nnn nne nenaBahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 07-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1919/Pid.B/2017/PN Mks
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INTAN, SH
Terdakwa:
SANGKALA, SKM.M.Kes
86 — 14
  • 1919/Pid.B/2017/PN Mks
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 207/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 19 September 2016 — HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH.melawan PERSEROAN TERBATAS BALI PECATU GRAHA, dkk.
207 — 90
  • pangkung;Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat HGB No. 693 (BPG);- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693/Pecatu Surat Ukur No. 1913/thn 2008 luas 3.425 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan sertifikat HGB No. 78 (LWB);Sebelah selatan berbatasan dengan sertifikat HGB No. 77 (BPG);Sebelah timur berbatasan dengan sertifikat HGB No. 690 (BPG);Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat HGB No. 718 (BPG);- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919
    Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat HGB No. 693 (BPG);- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 693/Pecatu Surat Ukur No. 1913/thn 2008 luas 3.425 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan sertifikat HGB No. 78 (LWB);Sebelah selatan berbatasan dengan sertifikat HGB No. 77 (BPG);Sebelah timur berbatasan dengan sertifikat HGB No. 690 (BPG);Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat HGB No. 718 (BPG);- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919/thn2008 dengan luas 6.981 m?
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919/thn2008 luas 6.981 m?
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919/thn2008 luas 6.981 m? yang kesemuanya tertulis atas nama Tergugat (PT. Bali Pecatu Graha). (P.23)Yaitu 50% dari 12.777 m? : seluas 6.388 m?
    Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919/thn2008 luas 6.981 m? (P.23)yang kesemuanya tertulis atas nama Tergugat (PT.
    dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan sertifikat HGB No. 78 (LWB);Sebelah selatan berbatasan dengan sertifikat HGB No. 77 (BPG);Sebelah timur berbatasan dengan sertifikat HGB No. 690 (BPG);Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat HGB No. 718 (BPG); Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 718/Pecatu Surat Ukur No. 1919/thn2008 luas 6.981 m?
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
RICKY LUNTUNGAN
Tergugat:
MIRAICHEL KRISTUNI SILANO
98 — 50
  • kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN BitAdapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian(causaliteit)Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919
    perkara Cohen vs LindenbaumPerbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) diberi rumusantambahanyaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatuhakorang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiriataubertentangan dengan kesusilaanataudengankepatutandimasyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (indruist tegende zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt tenaanzien van eens anders lijf of goed) ;Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977 K/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — NENENG OKTORA BUDI ASRI Binti BAMBANG MARJONO (almarhum) DK
905 — 921 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dandit, dengan Stbl 1901/348, 1902/ 311,1907/205, 1918/30, 159, 160, dan 161, 1919/ 81, dan 816, 1931/168jJuncto 423); Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: Perbedaan agama,bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untukperkawinan itu;d.
    seksama dan bijaksana;Ad (2) Hakim salah/keliru dalam menerapkan hukum;a.Dalam hal ini Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Blorabelum mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannnyaperaturan perundangundangan sebagai berikut:(1) Ketentuan Penutup UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pasal 66 juncto Peraturan tentangPerkawinan Campuran (Penetapan Raja tanggal 29Desember 1896 Nomor 23Stbl 1896 No 158, dir.Dandit,dengan Stbl 1901/ 348, 1902/ 311, 1907/ 205, 1918/ 30, 159,160, dan 161, 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 29-09-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 527/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Juni 2012 — ASRUL HARUN, SH.M.Kn, beralamat di Jalan Jambrud No. 16 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. ASKIM HARUN, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya No.59 PondokIndah Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH dan Slamet Abdul Qohar, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELBASRI, SH & PARTNERS berkantor di Gedung Hijau Raya No.,3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2011 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. CHUFRAN HAMAL, SH, Pensiunan Notaris, beralamat di Jalan Puri Indah Blok D9/16 Rt.012 Rw.04 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH dan Slamet Abdul Qohar, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELBASRI, SH & PARTNERS berkantor di Gedung Hijau Raya No.,3 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2011 ,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. ELVINA MAISYARAH, SH, Pekerjaan Notaris sebagai pemegang protocol Notaris dari Chufran Haman, SH, beralamat di Jalan Cideng Timur No.68 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
234 — 91
  • AktaWasiat tersebut, karena ibunda Penggugat (Hj.Zaidah) tidak ada dihadapanTergugat II pada saat itu, sehingga tidak mungkin Penggugat mengakui adanyaAkta Wasiat tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,kepada Tergugat dan Tergugat II ;10.Bahwa akhirnya selama + 4 (empat) tahun lamanya, perselisihan paham antara11Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, maka Penggugatmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib pada tanggal 30 Juni 2004,di Polda Metro Jaya No.Pol. 1919
    Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) Penggugatmendalilkan adanya perbuatan tipu muslihat, memasukkan keterangan palsudalamm akta otentik yang telah dilakukan oleh Tergugat Il bersamasamadengan Tergugat I, hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polda Metro Jayadengan laporan No.1919/K/V1./2004/SPK Unit II tertanggal 30 Juni 2004, setelahmelakukan pemeriksaan buktibukti dan saksisaksi termasuk memintaketerangan ahli, maka penyidik berkesimpulan tidak ada Tindak Pidana yangdilakukan
    1990) ;18.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil yangdikemukakan Penggugat diatas karena sekali lagi Penggugat telah mengarangsuatu cerita fiktif dan berhilusinasi terhadap pembuatan AKtaAkta tersebut,untuk itu Tergugat dan Tergugat II menantang Pengguat untuk membuktikandalilnya tersebut diatas (pasal 163 HIR) ;19.Bahwa selanjutnya didalam gugatan Penggugat angka (10, 11, 12, 13) padaintinya mengatakan : hasil penyidikan dari penyidik Polda Metro Jayaberdasarkan laporan LP.Pol 1919
    Penggugat membuat laporan ke Polda Metro Jayadengan laporan Pol Nomor:1919/K/V1/2004/SPKtanggal 30 Juni 2004, dengan laporan keteranganpalsu dan penipuan, kemudian Laporan tersebutdihentikan oleh Penyidik (SP3);b. Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut,Penggugat mengajukan Permohonan Pra Peradilanke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan padaakhirnya Permohonan tersebut ditolak olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;c.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 6/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Tergugat II : Ir. H. TRIONO ARIFIN
Terbanding/Penggugat : MAWARTI USMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Wilayah Lampung
Turut Terbanding/Tergugat I : NY. AIDA
Turut Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
88 — 45
  • Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan27.Para Tergugat telah mengakibatkan pula hilangnya kepercayaanrelasi/rekan bisnis Penggugat dan memunculkan penilaian negatif darimasyarakat disekitar objek sengketa sehingga Penggugat merasadirugikan secara moril (imateril) yang Penggugat nilai sebesar Rp1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah)Berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919(Standaard Arrest) dalam Linden Baum Cohen Case, yang kaidahnyaadalah perluasan suatu
    Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana31.telah dipaparkan dalam dalildalil di atas telah memenuhi unsur dari4 (empat) unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkanPutusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919 maupun pasal 1365KUH Perdata.Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukumtidak diwajibkan atau disyaratkan memenuhi 4 (empat) unsur Perbuatanmelawan Hukum seluruhnya, cukup dengan dipenuhinya salah satuunsur Perbuatan Melawan Hukum di atas secara alternatif