Ditemukan 1900 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
60 — 38
60 — 38
Kerugian negaraHalaman 156 dari 221 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPk/2018/PT MDNmenjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum danpenyalahgunaan kewenangan.Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadapkerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi ataupemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidakdilayani, dan perbuatan tersebut merupakan
Hal ini dikarenakan delikkorupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secarajelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh,penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suapdi sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uanghasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, danmenghalanghalangi proses peradilan.
Putus : 23-01-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179 K/PID.SUS/2008 Tanggal 23 Januari 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun ; BAMBANG IRIANTO Bin ABDUL MUIS,
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUIS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan tindak pidana suap;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 1179 K/Pid/SUS/20086.
Register : 04-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
457 — 461
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
457 — 461
Hamidy yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, Lina Nurhasanah selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora RI periode tahun2015 sampai dengan 2016, Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak Prima Kemenpora RI Tahun 2016sampai dengan 2017 dan Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun 2017sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap
Register : 19-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
375 — 674
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
375 — 674
Saksi IBNU GOPUR, memberikan keterangan di depan persidangan di bawahsumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan dalam kasus suap, yaitumemberikan sejumlah uang kepada pejabat pemerintah.Bahwa Saksi memberikan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO, Terdakwa, BuNing (SUNARTI SETYANINGSIH), para pokja, YANUAR SANTOSA dan BupatiSAIFUL ILAH.Bahwa Saksi melihat kepada Terdakwa dan Saksi mengingat terdakwa.Pemberian suap yang dilakukan oleh
Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian hadiah atau janjiitu, ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikioleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya.Bahwa oleh karena pasal 11 merupakan tindak pidana suap pasif yangdirumuskan secara formil, oleh karena itu tindak pidana demikian disebutdengan tindak pidana formil. Bahwa delik formil itu adalah delik yangperumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
329 — 171
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
329 — 171
mengatakan inisebetulnya dapatnya banyak tetapi ini ada pak Kur minta, jadi untuksisanya saja kita bagibagi dan mengenai nominalnya saksi tidaktahu tetapi saksi Yusriansyah pernah mengatakan kalau dimintaterdakwa setengahnya dari uang pencairan dinas pengawasanlapangan ;Bahwa terkait dengan pembagian uang damai untuk warga negaraasing yang mengalami masalah meskipun saksi belum pernah memBAP warga asing karena saksi belum PPNS namun jika ada warganegara asing yang memberikan uang damai atau uang suap
hukum saksi maupunkantor hukum Antonius ;Dan hal yang kemudian saksi ketahui dari berita di internet danpenyampaiansaksi Joko Haryono pada tanggal 28 Mei 2019 bahwatelah terjadi kegiatan tangkap tangan oleh KPK terkait kasus imigrasiyang saksi tangani dan sampai saat ini, Surat kuasa saksi belumdicabut meskipun memang saksi hanya diminta untuk melakukanpendampingan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram ;Bahwa saat itu saksi yakin kalau kasus ini akan naik sehingga tidakada mens rea untuk melakukan suap
Adam Chazawi, SH dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu MediaPublishing, halaman 210 menyebutkan bahwa unsur kesalahan sipembuatHalaman 259 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtrdalam korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf a ada duabentuknya yaitu :1. bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji ini diberikan untuk menggerakkan nya agar berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan
Putus : 03-06-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 K/PID.SUS/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — TUMPAK JOHNI PURBA
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap
Register : 13-04-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018 Tanggal 12 Juli 2018 — Mochamad Junaedi Prada
142 — 132
142 — 132
Putusan Nomor 47K / PM.II09 / AD / IV / 2018Muhamad Eko Prasetiyo (Saksi11), namun baru satu suap Prada Agus LudiWartono sudah tidak mau makan lagi, karena kondisinya pada saat itu sudah muiaiiemas, tibatiba kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke sebeiah kiri maka Saksibersama Terdakwa , Saksi8 dan Saksi7 melepas ikatan tali, selanjutnya PradaAgus Ludi Wartono langsung diangkat ke saung, karena kondisi Prada Agus LudiWartono sudah tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian Saksi menyuruh Saksi11untuk
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — H.M. MUNJADI H.M. NOOR Bin H.M. NOOR MAHJUDIN
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima suap
Register : 27-01-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Oktober 2015 — PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA) yang secara Hukum diwakili oleh BUPATI BATU BARA
Melawan
PT. BANK MEGA Tbk
121 — 70
121 — 70
memalsukan yang dapat merugikanmaupun mencemarkan nama perusahaan; Menyalahgunakan wewenang/jabatan yang berakibat merugikanPerusahaan;e Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sistem dan proseduryang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dapat merugikan secarafinansial maupun mencemarkan nama baik Perusahaan; Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan/kerabat kerja untuk melakukanperbuatan melanggar Peraturan perundangundangan ataupun semuaketentuan yang berlaku di perusahaan;e Menerima hadiah dan/atau suap
Putus : 21-12-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 658/Pid.B/2016/PN.Tjk. Tanggal 21 Desember 2016 —
288 — 39
288 — 39
., tanggal 21 Desember 2016 Page 78 of 85dibawa ke ranah pidana apabila melihat kepada motivasi atau adanya kesalahanpribadi, dan mengandung unsur: suap, dan motivasi, serta tujuan; akan tetapitidak sependapat dengan pendapat ahli yang berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan ke ranah maladministrasi;Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti temuan bahwa di City SpaLampung melakukan praktek prostitusi terseluobung, Terdakwa mengutus saksiGusti Zaldi Arif Dian ke City Spa Lampung melakukan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 19 Oktober 2016 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU
Bin KUNCONO
207 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyarsembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh duarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) unit mobilGrandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005, sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Bahwa bunyi Pasal 12 B adalah sebagai berikut :Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
85 — 157
85 — 157
,jika penerimaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat ini,bukanlah karena kehendak bebas dari yang bersangkutan, akan tetapimerupakan sebuah keterpaksaan akibat dari tindakan intimidasi dan ilustrasiyang menakutkan dari Penggugat, bahwa apabila tidak menerima PemutusanHubungan Kerja (PHK) saat tersebut, maka ke 132 orang termasuk ParaTergugat ini, tidak akan menerima uang kompensasi apapun, karenaPenggugat memiliki dana yang sangat besar untuk memBOM (menggunakankekuatan uang sebagai SUAP
Putus : 24-02-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/PID.SUS/2013/PN.SBY Tanggal 24 Februari 2014 — I. HARIADI.,SE.,S.Pd.,M.Si bin KUSNI ;
II. Drs. ACHMAD YASIN.,M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
64 — 21
64 — 21
Pertama, Oktober 1991, halaman: 321) ;Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatuakibat terlarang ataukah belum, akan tetapi dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapundiperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda
Putus : 02-04-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1767 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 2 April 2014 — DEDY RIYANTO Bin HERRY SANTOSO
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tidaksesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yangberlaku (gratifikasi suap). Terdakwa juga menerimasesuatu dari Suryo berupa uang sebesar Rp 45 juta;. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwaTerdakwa dengan sengaja tidak melaksanakanlangkahlangkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan petugas bank terhadap ketentuan undangHal. 99 dari 114 hal. Put.
Register : 23-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
1.Lendi Romario Simanulang
2.Andi Siswandi Sukirman
146 — 198
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
1.Lendi Romario Simanulang
2.Andi Siswandi Sukirman
146 — 198
1 (satu) kali lalu menyuruhbergabung dengan para petarung/peserta latinan danuntuk melaksanakan makan siang dan setelah ituPrada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendirimenuju kearah Latda Chb Maulidi yang berada padabarisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang,setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduknamun tidak sanggup untuk menopang tubunyasehingga dibantu dengan tangannya yang berjejal ditanah dan setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) ikut makan siang namun hanya satu suap
Putus : 03-06-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083 K/PID.SUS/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — TUMPAK JOHNI PURBA
123 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menjadikan Terdakwa sebagaipihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sungguh tidakadil dan tidak berdasar hokum ;Bahwa, mohon juga kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenanmempertimbangkan pihakpihak yang terkait dalam perkara a quo, agardalam memberikan putusan dapat benarbenar menjunjung tinggikeadilan bagi pihakpihak yang terkait ;Bahwa, sebagai perbandingan, berikut tuntutan Jaksa/ Penuntut Umumdan vonis pengadilan terhadap mantan pejabat KPP Bandung Kareesyang menerima suap
Putus : 23-08-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 — HEN HEN GUNAWAN
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Misalnya pembayaran tanah di Kampung Sawah Ciputat,pembayaran take over Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin, penggunaanmodal kerja, pemberian suap kepada Saudara Haerulli Hermawan,Saudara John Lopullisa.Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah tidaktepat.
Putus : 26-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 September 2013 — TOMMY HINDRATNO
172 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE. 52/PY/UP 90/2001 tentangPengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan fakta hukum rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahappersiapan sampai dengan realisasi penerimaan uang dari saksi AntoniusTonbeng melalui James Gunaryo Budirahardjo menunjukkan adanyakerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa denganFerry Syarifuddin untuk mewujudkan tindak pidana nmenerima suap berupauang sejumlah Rp280.000.000,00
Putus : 23-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid. Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg Tanggal 23 Mei 2011 — WIWIK BUDI SANTOSO , SH Bin RAMLAN MARDI UTOMO (TERDAKWA)
48 — 12
48 — 12
Kabag Anggaran Oyo Karyo ;Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterimanya ke Kas Daerahsejumlah Rp. 37.000.000,Bahwa yang dimaksud sudah diatur yaitu aman dan selamat tidak ada masalah ;Bahwa benar uang yang sudah terdakwa terima disarankan oleh Polda untukmengembalikan ;Bahwa penerimaan uang tersebut terdakwa tidak ingat kalau dipotong pajak ;Bahwa terdakwa benar pada tiap bulannya terima anggaran rutin (representative)yaitu gajiBahwa benar selain perkara ini terdakwa pernah kena masalah suap
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pdt/2013 Tanggal 27 Januari 2014 — MUHAMMAD HASAN bin TUWO ABU vs HERMANSAH bin SEMPU, dkk
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
pepatah tak ada rotan, Semoga Rezeki abadi punjadi.Bahwa Hakim berpendapat maka Majelis hakim kasasi yang mengadiliperkara ini di tingkat Kasasi untuk mengabaikan pertimbangan hukumdalam putusan majelis hakim tingkat Pertama dan majelis Hakim tingkatBanding;Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti,tidak ada dijelaskan bahwa pengakuan dari Terdakwa bukanlah suatu alat bukti;Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak di dukung oleh buktibukti suratdan buktibukti saksi dari perusahaan yang menerima suap