Ditemukan 228 data
300 — 322
akan kami uraikan fakta persidangan dan fakta hukum yang kamiuraikan dalam surat tuntutan kami yang terdakwa benarkan adalah sebagaiberikut : Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota dari Group Whatsapp (WA)Berita Batubara (Online) bersama sama dengan saksi Zulkfli Nasution,saksi Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan Bahwa benar Terdakwa merupakan seorang Jurnalis Jangkauan.combersama sama dengan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan Bahwa benar screen shoot group Whatsapp (WA) berita barubara
224 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonHalaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 2074/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara.3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya.3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
376 — 18
untuk segeramengeluarkan terdakwa Suhariyanto, S.E. bin Sudariyono dari tahanan ;Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Terkait dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa SUHARIYANTO, SEmengenai unsur Pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Barubara
Terkait unsur pasal yangdilanggar tidak ada yang dihilangkan atau yang dikaburkan oleh PenuntutUmum baik kesengajaan ataupun kealpaan, karena hakikat yang terdapatpada Pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Barubara adalah melakukan usaha penambangan tanpa JIUP (lzinUsaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (lizinUsaha Pertambangan Khusus) sehingga Penuntut Umum tidak perlu lagiHalaman 4 dari 67 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN Lmjmenjelaskan Pasal Pasal
179 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali (Semula PemohonBanding) dengan PT ABK tidak sesuai dengan perjanjiankerjasama dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan kegiatanpenyerahan batubara, melainkan penyerahan hak atas kuasapertambangan yang dimilikinya;Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
170 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon Peninjauan Kembalitidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara, melainkanpenyerahan hak atas kuasa pertambangan yang dimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupa perjanjianbagi hasil produksi pertambangan barubara yang telah diajukanBanding ke Pengadilan Pajak dan telah diputus berdasarkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.28914/PP/M.1/16/2011 yang dikuatkandengan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor617/B/PK/PJK/2011
492 — 432
Pemgang saham 55 % di IMC dan pemegang saham 75% diDremco;Bahwa saham itu nama perorangan Namanya Bapak JEFISON; dan pada saatitu JEFISON menjabat sebagai Komisaris dan sekarang saksi menerngarJEFISON sebagai Direktur Utama IMC;Bahwa setahu saksi ada keuntungankeuntungan yang diambil IMC; Sepertitransaksi transfer Pricing ada di IMC ke DLE ;Bahwa transfer IBN ke Dremco ada mengenai harga; misalnya kita menyewaCBP (dum truk) untuk mengangkut barubara dari tahun 2008 ada lunsum 55juta sedangkan pada
167 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonHalaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 2066 B/ PK/PJK/2017Peninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq, Kejaksaan Negeri Balikpapan
508 — 856
2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan putusan Pengadilan NegeriBalikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 yangtelah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor88/PIDLH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan olehputusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober2019;Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, maka Kargo berupa 74.808 MT(tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) barubara
(Derden Verzet) ini,oleh karena SEMA No. 7 Tahun 2012 pada huruf B tentang Tindak PidanaHalaman 22 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMRUmum poin 5 membahas permasalahan praperadilan terhadap penyitaansebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP dalam perkara pidana, bukanperlawanan pihak ketiga dalam perkara perdata;Semestinya dengan berdasar pada Pasal 82 KUHAP itu, Pelawan dapatmengajukan Praperadilan pada saat barang berupa: 74.808 MT (tujuh puluhempat ribu delapan ratus delapan metric ton) barubara
162 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara yangtelah diajukan Banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputusberdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomorPut.28914/PP/M.1/16/2011 yang dikuatkan dengan PutusanPeninjauan kembali Mahkamah Agung nomor617/B/PK/PJK/2011 dimana Majelis Hakim berpendapat,bahwa sesuai Pasal 4 Undangundang nomor 8 tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 18 tahun 2000
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
SUMITRO KOTTO bin H. SUTAN LABAI DATUK MUDO
41 — 23
HPPdan Saksi mengetahui bahwa Saksi Niji sebagai pembeli batubara;Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik batubara tersebut, namunketika melihat unit tronton ada tulisan JB barulah Saksi mengetahui bahwaasal barubara tersebut dari tambang PT.
374 — 156
Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani pokok ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon B, Pemohonmengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan:1.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya dalildaliljawaban Tergugat B, kecuali terhadap halhal yang dengan tegasdiakui oleh Penggugat;Bahwa pihak Penggugat menggugat Pihak Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Barubara dengan NomorPutusannya Nomor 934/Arbitrase/BPSKBB/V/3016 Tertanggal 30Agustus
80 — 32
lembar rekapitulasi tonase batubara periode 11Januari 2017 s/d 10 Maret 2017 untuk DT nomor lambung204 dan 225;60.14 (empat belas) surat tanda bukti pembayaran DT AG215 s/d DT AG 220 periode 11 Januari 2016 s/d 10September 2016;61.2 (dua) lembar surat tanda bukti pembayaran DT AG 215s/d DT AG 223 Periode 11 September 2016 s/d 10Oktober 201662.6 (enam) lembar surat tanda bukti pembayaran DT AG215 s/d DT AG 224 Periode 11 Oktober 2016 s/d 10Januari 2016;63.40 (empat puluh) lembar rekapitulasi angkut barubara
rekapitulasi tonase batubara periode 11 Januari 2017 s/d10 Maret 2017 untuk DT nomor lambung 204 dan 225;3. 14 (empat belas) surat tanda bukti pembayaran DT AG 215 s/d DT AG220 periode 11 Januari 2016 s/d 10 September 2016;4. 2 (dua) lembar surat tanda bukti pembayaran DT AG 215 s/d DT AG223 Periode 11 September 2016 s/d 10 Oktober 20165. 6 (enam) lembar surat tanda bukti pembayaran DT AG 215 s/d DT AG224 Periode 11 Oktober 2016 s/d 10 Januari 2016;6. 40 (empat puluh) lembar rekapitulasi angkut barubara
229 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut menunjukkan bahwa arus barangantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara.3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya.3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
173 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2075/B/PK/PJK/201 73.15.3.16.3.17.3.18.Peninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara yangtelah diajukan Banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputusberdasarkan Putusan Pengadilan
162 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut menunjukkan bahwa arus barangantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
352 — 17
Strata dari Universitas Gajah Mada Tahun 2000.a Riwayat Pendidikan Khusus Ahli : Diklat Inspektur Tambang Tahun 2013.Bahwa ahli bekerja di Dinas Pertambangan Energi Propinsi Kalimantan Baratsejak Tahun 2013 yang bertugas sebagai Teknis Pertambangan, Konservasi,Sumber Daya Mineral dan Barubara, Keselamatan dan Kesehatan KerjaTambang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jasa Teknologi dan KemampuanRekayasa serta Rancang Bangun Dalam Negeri.Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun
152 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut menunjukkan bahwa arus barangantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT ABK tidaksesuai dengan perjanjian kerjasama dimana TermohonPeninjauan Kembali mendapatkan production sharing sebesar12% berupa batubara;3.15.Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kegiatan penyerahan Batubara,melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yangdimilikinya;3.16.Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupaperjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 585 K/Pid/2016pada saat Terdakwa melakukan tipu muslihat dan kebohongantersebut, yaitu pada saat Terdakwa mengucapkan batubara lelangsudah dikuasainya penuh sebanyak 16.000 ton padahal ternyatapada saat itu barubara lelang tidak ada dikuasainya penuhsebanyak 16.000 ton, Terdakwa mengatakan akan mendapatkankeuntungan yang besar, Terdakwa menjamin semua izin izinnyasudah ada dan menunjukkan lokasi penambangan yang dimaksudyang sudah izinnya atas nama CV Kenanga Jaya Pusat Ampah,kenyataannya pada
BERTHA NINGSIH, S.H.
Terdakwa:
1.LONGGASARI BIN MARHALIM SIREGAR PGL. LONGGA
2.DAHLIA BATUBARA PGL. BUTET
88 — 8
memohon keringanan hukuman karena anakanak Para Terdakwamasih kecil yang sangat membutuhkan Para Terdakwa dan Para Terdakwamenyesali perbuatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan ParaTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa mereka, terdakwa LONGGASARI BIN MARHALIM SIREGAR(almarhum) PGL LONGGA dan terdakwa II DAHLIA BARUBARA
160 — 102
PLN Barubara merupakan anakperusahaan dari PT. PLN (Persero) yang dibentukdalam rangka menjamin pasokan batubara untukkebutuhan PT. PLN (Persero) yang dipergunakanuntuk kebutuhan PLTU milik PT. PLN (Persero).
PLN Barubara didirikanberdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT PLN Batubara yang dibuat olehLenny Janis Ishak Notaris di Jakarta denganAkta Nomor : 03 tahun 2008 tanggal 11Agustus 2008 tentang Akta PendirianPerseroan Terbatas PT. PLN BATUBARAdengan komposisi modal ditempatkan dandisetorkan penuh oleh Para Pendiri :a.