Ditemukan 190 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 665/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
SONITEHE TELAUMBANUA,S.H,M.Kn
Tergugat:
LION GRUP
305109
  • Print Out Pencarian Kode Penerbangan Maskapai IW yang dikeluarkan olehAsosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA) , diberi tanda Bukti T3;4. Print Out Keterangan Jam Operasional Bandara GunungSitoli Nias yangdikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, diberi tanda Bukti T4;5. Fotocopy Claim Pax / Bukti Pemberian Kompensasi Kepada Penumpang ,diberi tanda Bukti T5;6. Foto Counter Check in Wings Air pada Bandara Kualanamu Medan diberitanda Bukti T6;7.
Register : 26-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN SENGETI Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Bayu Abdurohman, SH
Terdakwa:
1.Jusnadi Als Nasdi Bin Rasidi
2.Karmisi Bin Muksin
11524
  • jambi,karena tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan dan dokumenlainnya terkait pengangkutan minyak mentah tersebut selanjutnya terdakwadan teman teman terdakwa berikut barang bukti diamankan kepolresMuaro Jambi.Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Snt Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 53 huruf b UndangUndang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBUM I 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn nnn nenapincers IATA
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GAPURA ANGKARA;
3915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • luar DaerahPabean;Sampai dengan berlakunya UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiNomor 11 Tahun 1994, Jasa Kebandarudaraan/Jasa Ground Handlingdinyatakan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dikaitkan denganAsas Perjanjian Timbal Balik (Reciprocal Agreement) sebagai bahanpertimbangannya (jadi tidak dikaitkan dengan tempat penyerahan JasaKena Pajak yang bersangkutan);Asas timbal balik ini dianut baik dalam bentuk multilateral agreementseperti ICAO (International Civil Aviation Organization) dan IATA
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GAPURA ANGKASA
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pelaksanaan undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupunyang bersifat multilateral dengan Negaranegara lain tertentuseperti A/r Transport Agreement, International Civil AviationOrganization (ICAO) atau International Air transport Association(IATA) dan dalam perjanjian tersebut di dalamnya juga diaturtentang pengecualian pajak penjualan, bea masuk, dan pungutanlain yang sejenis dan biasanya bersifat timbal batik, didalamsistem hukum
    Di dalam IATA (International Air Transport Association), pada Article9 diatur tentang Customs Duties and Charges dengan jelasdisepakati bahwa segala hal baik barang dan jasa sebagaipenunjang angkutan udara internasional harus dikecualikan darisegala pungutan seperti bea masuk, pajak dan lainsejenisnya yang dibebankan terhadap Angkutan UdaraInternasional tersebut;e.
Register : 08-02-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
1.SUNARNI
2.SITI SUMARNI
3.SUPARTI
4.SUKIR
Tergugat:
1.HADI MULYONO BIN TODIKROMO
2.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
5112
  • Karugian immaterial karena rasa maiu dan kecewa yang apabila diniulaisebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh iata rupiah )14. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi ingin rnendapatkankepastian hukum atas obyek sengketa waris dan dapat cepat terselesaikankarena usianya sudah berusia lanjut;15.
Putus : 04-07-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — Ir. SUHADI
3628
  • KPA padakegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA.2007adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 521.2/29/2007 tanggal19 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM.128 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala DinasPerikanan Kelautan dan Petemakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor :050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia PengadaanSarang / Jasa Keg iata
Putus : 27-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAPURA ANGKASA
2319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • luarDaerah Pabean;Sampai dengan berlakunya Undangundang Pajak Pertambahan NilaiNomor 11 Tahun 1994, jasa kebandarudaraan/jasa ground handlingdinyatakan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dikaitkan dengan azasperjanjian timbal obalik (reciprocal agreement) sebagai bahanpertimbangannya (jadi tidak dikaitkan dengan tempat penyerahan JasaKena Pajak yang bersangkutan);Azas timbal balik ini dianut baik dalam bentuk multilateral agreement sepertiICAO (International Civil Aviation Organization) dan IATA
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAPURA ANGKASA
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding tidak setuju dengan masih dipertahankannya koreksiini, dengan alasanalasan sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikandalam surat keberatan Pemohon Banding, yaitu sebagai berikut :Bahwa dalam pelaksanaan Undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun yang bersifatmultilateral dengan Negaranegara lain tertentu. seperti Air TransportAgreement, International Civil Aviation Organization ( ICAO) atau InternationalAir transport Association (IATA
    Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017penerimaan kotor operator dan pajakpajak yang dipungut secara langsungpada para penumpang atau para pengirim barang;Bahwa di dalam IATA (International Air Transport Association), padaArticle 9 diatur tentang Customs Duties and Charges dengan jelas disepakatibahwa segala hal baik barang dan jasa sebagai penunjang angkutan udarainternasional harus dikecualikan dari segala pungutan seperti bea masuk, pajakdan lain sejenisnya yang dibebankan terhadap angkutan udara internasionaltersebut
Register : 17-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN WAINGAPU Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Wgp
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
HARIANTO, SH
Terdakwa:
SITI NILAM als. IBU YANTI
18497
  • MS, Flight GA460, Gate - Bording Time 12:30 12May, Seat 36C, From DENPASAR-BALI, To TAMBOLAKA;
  • 1 (satu) lembar Electronik Tiket Receipt, Passanger : NGANA ATA LINDA Ms (ADT), Tiket number : 1265148665667, Tour Code : CAO1IOMIUNNA17, From of payment : Cash : 2082600 : IDR), Fare : 1766000, Taxes : IDR 10000YR IDR 130000 IDR 176600 ID, Total Amount: IDR 2082600, Issuing Airline dan date : GARUDA INDONESIA 08 Mey 18 IATA : 15059347, Restriction (s) Endorsements : Condition Applies, Fare Calculation
Register : 29-04-2009 — Putus : 14-09-2009 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 154/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2009 — DAVID M.L. TOBING, SH.Mkn >< MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
11655
  • Konsep usulan tarif tersebut sebelum dikonsultasikan kepadaMenteri Perhubungan telebih dahulu diinformasikan secaratertulis kepada pengguna jasa (INACA, IATA dan Asosiasiterkait lainnya maupun pengguna jasa bukan anggotaasosiasi) dengan tembusan Menteri Perhubungan dan DitjenPerhubungan Udara, untuk mendapatkan masukan/tanggapan secara tertulis;c.
Register : 27-06-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 130/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 16 Oktober 2014 — Juliana Leong,STh.,M.Th; Menteri Agama Republik Indonesia
820
  • .:08 Rp. 30.000.IATA OCOtCD=r oom Ro 0,000,= Panggilan ..................0cee Rp. 100.000, Materai Putusan ........ Rp. 6.000, Redaksi Putusan ................ Rp. 5.000,JUMLAH ........ eee Rp. 191.000.(Seratus Sembilan puluh satu ribu.Rupiah).Halama 49 dari 49 Halaman Perkara No.130/G/2014/PTUNJKT
Register : 29-01-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 4/PDT.G/2014/PN.WNP
Tanggal 13 Nopember 2014 — - GIDION NGGABA WARA NDOY
5914
  • flinsrsid12997853 hichafldbchaf37lochfl ay lalu Saksimemanggil Ndena Nggaba Lupang bersama para Tergugat dan melakukanpengecekan di lokasi dan menemukan bahwa tanah sengketa tidak termasukdalam tanah milik rtlchfcsl1 aflltrchfcsO flinsrsid15692098 hichafl1ldbchaf37loch flNd rtlchfesl afl ltrchfcsO f1insrsid12997853hichafldbchaf37lochfl ena Nggaba Lupang dan juga tanah milikxrtlchfesl afl ltrchfcsO f1linsrsid15692098hichafldbchaf37lochfl Ndrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1insrsid12997853 hichafldbchaf37lochfl iata
    listtextpardplainltrpar s15 rtlchfcsl af0afs22 ltrchfcs0fs22dbchaf37insrsid6914046 hichaf0dbchaf37lochf0 tab rtlchfcesl afl ltrchfcsO f1insrsid6914046hichafldbchaf37lochf1Bahwa tanah sengketa terletak di sebelah Timur tanah milik rtlchfcslafl ltrchfcsO flinsrsid15692098 hichafldbchaf37lochf1Nd rtlchfesl afl ltrchfcsO f1insrsid6914046hichafldbchaf37lochfl ena Nggaba Lupang dan tanah milik rtlchfcsl afl ltrchfcsO flinsrsid15692098hichafldbchaf37lochfl Ndrtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid6914046 hichafldbchaf37lochfl iata
    af0afs22alang1025ltrchfcs0fs22lang1057langfe1033lochaf37 hichaf37dbchaf37cgridlangnp1057langfenp1033 rtichfcsl afl ltrchfcsO flinsrsid15354292hichafldbchaf37lochfl Bahwa dari pengecekan di lokasi diperolehluas tanah sengketa yaitu 5000 M2 (lima ribu Meter persegi) dengan batasbatas : sebelah Utara dengan Saluran Irhichafldbchaf37lochfl igasi, sebelah Selatan dengan Tanah Mondu,sebelah Barat dengan tanah milik rtlchfcsl afl ltrchfcs0flinsrsid15692098 hichafldbchaf37lochfl Ndrtlchfcsl aflltrchfcesO flinsrsid15354292hichafldbchaf37lochfl iata
Putus : 07-07-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Juli 2015 — Herron Dollf Anton
13876 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiket dan boarding pass tidak pernahdilampirkan Terdakwa HERRON DOLLF ANTON Bahwa proses penyediaan tiket dan penagihan yang dilakukanPT.Kintamani Bali Tours & Travel untuk perjalanan dinas PENARIKANpegawai di Departemen Luar Negeri adalah sebagai berikut: Penyediaan: Pertama PT.Kintamani Bali Tours & Travel mendapat suratpenunjukkan dari Departemen Luar Negeri melalui JOHANIAR BiroKepegawaian tentang pegawai yang akan ditarik dari Luar Negeri keJakarta, setelah mencek harga tiket di ABACUS atau IATA
    tiket dan boarding pass tidak pernahdilampirkan Terdakwa HERRON DOLLF ANTON Bahwa proses penyediaan tiket dan penagihan yang dilakukanPT.Kintamani Bali Tours & Travel untuk perjalanan dinas PENARIKANpegawai di Departemen Luar Negeri adalah sebagai berikut:Penyediaan: Pertama PT.Kintamani Bali Tours & Travel mendapat suratpenunjukkan dari Departemen Luar Negeri melalui JOHANIAR BiroKepegawaian tentang pegawai yang akan ditarik dari Luar Negeri keJakarta, setelah mencek harga tiket di ABACUS atau IATA
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN KLATEN Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
PT TUNAS SAMUDRA KURNIA
Tergugat:
PT OTA INDONESIA
27378
  • rutenya AviancaHalaman 19 Putusan Perdata Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.KInnamun tanggung jawab ada pada pihak Avianca walaupun penerbangan awalmenggunakan Emirate; Bahwa yang menerbitkan scedule dari pihak Avianca karena ada namanyaSPE yang merupakan perjanjian antara airline bahwa kita bolehmenggunakan speace milik airline lain dari poin awal ke poin yang lain; Bahwa pihak pengirim bertanggungjawab kepada konsumen itu tergantungperjanjian sebelumnya, tetapi airline sudah di lindungi peraturan dari IATA
Register : 27-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 310/Pid/2018/Pt.DKI
Tanggal 17 Oktober 2018 — Eko Wichaksono
11297
  • IATA Tbk dan Terdakwa tidak mendapat gaji di PT.
Register : 11-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 20/G/2017/PTUN.PTK
Tanggal 19 September 2017 — ABDUL BAKAR, H.A MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU, 2. HARISON, S.E.
19753
  • Pasal 1 angka 9 :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum7P@Iata;= n= 2= nn enn nnn nnn anne nn nn nnn nnn nn nnn ne nnn ne nnnSelain itu dari uraian di atas juga diketahui bahwasannya sengketa yangtimbul dalam perkara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT. INDONESIA AIR ASIA DKK
2901527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maskapai kategori Low Cost Carrier seperti Tergugat juga wajibmendapatkan sertifikasi kKeselamatan penerbangan internasionaldari IATA Operational Safety Audit guna menilai semuamanajemen operasional dan sistem pengawasan.
Putus : 16-04-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 16 April 2012 — IR.SUHAD,(TERDAKWA)
5719
  • kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten Tegal TA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM. 128) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Petemakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor : 050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Sarang / Jasa Keg iata
    selaku KPA padakegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten TegalTA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor:521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan PejabatPenandatanganan SPM.128) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PerikananKelautan dan Petemakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Sarang / Jasa Keg iata
    pada165kegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten TegalTA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor:521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan PejabatPenandatanganan SPM.128) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala DinasPerikanan Kelautan dan Petemakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor: 050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Sarang / Jasa Keg iata
    selaku KPA padakegiatan pekerjaan Pengembangan PPI Suradadi, Kabupaten TegalTA.2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor:521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Penunjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA), PPK, Bendahara Pengeluaran dan PejabatPenandatanganan SPM.1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala DinasPerikanan Kelautan dan Petemakan Kabupaten Tegal selaku KPA Nomor: 050/05/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Sarang / Jasa Keg iata
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
27071
  • Padang Pariaman tersebut memesan.Hal 137 dari 190 Putusan No.14/Pid.SusTPK/2020/PN.PdgBahwa Tata cara travel biro bekerjasama dengan garuda indonesia adalahsebagai berikut : travel biro yang pekerjasama dan ditunjuk oleh garuda adalahagent BSP (bank suttlement plan) /IATA dan non BSPIATA.Bahwa Terhadap BSPIATA tata caranya adalah: harus adanya deposit dan bankgaranty di BSPIATA dan yang melakukan penilaian layak atau tidaknya menjadiagen travel adalah dari BSPIATA contoh agent : Tridaya, Ermi tour
    , lobana,Bonita Tour dan travel, Ga Tour sedangkan yang non BSPIATA tata caranyaadalah : brand office melakukan proposal dan rekomendasi ke head officegaruda dan layak tidaknya ditentukan oleh garuda (head office).Bahwa Harga yang diberikan sama dan bedanya hanya dari komisi nya sajayaitu untuk agent komisinya 3% dan sub agent 2% untuk domestik.Bahwa Penjualan tiket oleh BSP/IATA agent dibayarkan tiap 1 (Satu) minggu olehBSP/IATA ke garuda dan untuk non BSP/IATA agent penjualan dilakukan olehsub
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
21899
  • Padang Pariaman tersebut memesan.Bahwa Tata cara travel biro bekerjasama dengan garuda indonesia adalahsebagai berikut : travel biro yang pekerjasama dan ditunjuk oleh garuda adalahagent BSP (bank suttlement plan) /IATA dan non BSPIATA.Bahwa Terhadap BSPIATA tata caranya adalah: harus adanya deposit dan bankgaranty di BSPIATA dan yang melakukan penilaian layak atau tidaknya menjadiagen travel adalah dari BSPIATA contoh agent : Tridaya, Ermi tour, lobana, BonitaTour dan travel, Ga Tour sedangkan yang
    non BSPIATA tata caranya adalah :brand office melakukan proposal dan rekomendasi ke head office garuda danlayak tidaknya ditentukan oleh garuda (head office).Bahwa Harga yang diberikan sama dan bedanya hanya dari komisi nya saja yaituuntuk agent komisinya 3% dan sub agent 2% untuk domestik.Bahwa Penjualan tiket oleh BSP/IATA agent dibayarkan tiap 1 (Satu) minggu olehBSP/IATA ke garuda dan untuk non BSP/IATA agent penjualan dilakukan oleh subagent sendiri.Bahwa besarnya harga tiket pesawat garuda