Ditemukan 489 data
36 — 22
sebahag@an 1k orang lain.denganmaksud akan memiliki bara dengan melawan hak ;Menimbang, bah uNgur barang siapa menunjukkan subjektindak INO padanya dapat dimintai pertanggung~~jawaban ter erbuatan yang telah dilakukannya, dandipersid rhadap terdakwa: TERDAKWA tidak ditemukannny dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telahd n padanya maka unsur barang siapa telahCy: ti;Menimbang, bahwa berdasarkan aktivitas yang dilakukanterdakwa tersebut, maka unsur dari pasal 362 KUHP Jo UUNo.3 Tahun 1997 Tentang Paradilan
25 — 12
seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 200/Pid.B/2016/PN Pbr. tanggal 14 April2016, berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri PekanbaruNomor 200/Pid.B/2016/PN Pbr. tanggal 14 April 2016, sudah tepat dan benarserta pemidanaannya sudah memenuhi rasa keadilan, maka pertimbanganhukun Hakim Tingkat Pertama diambil alin dan dijadikan dasar dalam putusanPengadilan Tinggi pada paradilan
97 — 9
PA.Krs.bahwa biodata Pemohon dan nama Pemohon II yang benar dan seharusnyaadalah ABDULLAH bin SAHRI dan nama suami Pemohon adalah SITIMAIMUNAH FITRIA ULFA binti ABDUL AZIS, tempat lahir di Probolinggo, 23Januari 1973 ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
18 — 0
Penggugat dan Tergugat telah terjadikesepakatan bersama tentang hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat danTergugat sebagaimana tersebut di atas, maka kesepakatan tersebut mengikat kepadakedua belah pihak dan keduanya dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut,sesuai dengan maksud pasal 130 ayat 2 HIR ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan
20 — 2
di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan
81 — 27
tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard) maka kepada Terbanding semulaPenggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat Peradilan;Mengingat, peraturan per UndangUndangan yang berlaku khususnya UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo UndangUndangNomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No: 2 Tahun 1986Tentang Paradilan
131 — 27
ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 42/G.TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 16 Januari 2013 adalah patutuntuk dikuatkanMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 42/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 16 Januari 2013 tersebut yang dimohonkanbanding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembandingsebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan
38 — 26
erpiiahkar Dalam Konvensiadalah setagaiman dluratican 4 di ates.imbang, bahwa sesual dangan ketentuan pasal 154 RBg. jo pasal 65UndengUnctang Nemor 7 Tahun 1986 Cees Paradilan hoe, yang tolah dirubah ~~ ee nomor 3 Tahun 2008 dan Unda aDim eer ae aoe Hiaicace sain or ikan == petdamalin tergebut,omer 1 Tahun 2016, Majelshater keds belgh pial: beperkira, telah menunjuk.
18 — 4
dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggountuk dicatat perkawinan tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
53 — 2
Penggugat mengandung cacat formil dimanagugatan tersebut tidak memenuhi azaz jelas dan tegas sehingga gugatanPenggugat kabur (obscuur libel), Maka dengan memperhatikan pasal 8 Rvgugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 181 HIR.Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan
11 — 0
atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
11 — 5
pulang kerumah orang tuanya sendiri dan pisah rumahdengan pemohon hingga sekarang 3tahun lebih lamanya.Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikanjawaban pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, Namundemikian apa bila terjadi perpisahan Termohon mempunyai tuntutan seperti teruraidiatasMenimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan danpertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Paradilan
76 — 26
Tahun 2006 Juncto Undang undang Nomor 50 Tahun 200911tentang Paradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah menempuhmediasi dengan mediator hakim bernama Drs.
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
diri para Terdakwa masingmasingsebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);Hal. 6 dari 8 hal.Put.No. 222 K/Pid/2010Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 144/PID/2009/PT.BNA. tanggal 09 September 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 25 Februari 2009No. 108/Pid.B/2008/ PN.KC. yang dimintakan banding; Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat paradilan
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Paradilan Tata UsahaNegara, pada ayat (2) huruf a dan b sehingga berakibat kepentinganPenggugat dirugikan, oleh karena Penggugat mempunyai cukup alasan dancukup syarat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) , untuk diterima, diperiksa serta berikutnya diputuskan ;16.Bahwa berdasarkan tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mendaftarkan Gugatanini tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh
20 — 16
Pdt.G/2013/PA.BgiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang tersebut di atas;Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha dengansungguhsungguh menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dantetap membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telahmemenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Juncto Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undangundang Nomor 50 Tahun2009 tentang Paradilan
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah objek sengketa bersama seluruh hartabendanya untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yangsah;7 Menghukum pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT untuk tunduk danbertakluk pada putusan ini;8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;II Dalam Rekonvensi:e Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;IM Dalam konvensi dan rekonvensi:e Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi untuk mambayarbiaya parkara dalam kadua tingkat paradilan
113 — 6
KATJONG,, lahir diProbolinggo, 05 Juli 1945 ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubahpertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untukmembayar
Pembanding/Tergugat IV : DRS I NYOMAN PUTRA ADNYANA Diwakili Oleh : RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Desa Adat Kaba-Kaba
Turut Terbanding/Tergugat I : NI NYOMAN KONDRI
Turut Terbanding/Tergugat II : I MADE KRISNATA
Turut Terbanding/Tergugat V : I PANDE MADE ARTASANA
95 — 52
Tab.tanggal 2 November 2021 diperbaiki menjadi sebagaimana disebutkan dalamamar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV tetapdipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupundalam tingkat banding dan dalam Paradilan Tingkat banding akan ditentukandalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dalam RechtsreglementBuitengwesten (RBg.), KUH
41 — 1
Para Penggugatdihukum untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;MENETAPKAN1.