GLOBAL PRATAMA JAYA dengan Nomor: 510/4.803/PK/PM & PTSP atas nama, Saudara ARDYAN SIGIT PURNOMO;

GLOBAL PRATAMA JAYA dengan Nomor:510/4.803/PK/PM & PTSP atas nama, Saudara ARDYAN SIGITPURNOMO; Satu (1) Lembar Foto Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)dengan nomor: 510/7.180/PK/INDAGKOP atas nama SaudaraARDYAN SIGIT PURNOMO; Satu (1) Lembar Brosur Pengiklanan Produk dari PT. Al ARKA JAYAMotor Viar Indonesia; Satu (1) Lembar Foto Copy bukti setoran di Bank BRI senilaiRp.5.000.000,00 dan Kwitansi dari PT.

;Menimbang, bahwa pada persidangan hari : Kamis, tanggal 26Desember 2019, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan sertaberdasarkan informasi dari Staf/Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata bahwaPemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak hadir kepersidangan hari ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur.

membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohonpemohon tidak datang menghadap dipersidangan ;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan padatanggal 03 Agustus 2021, Pemohon secaratertulis telah mengajukan permohonanpencabutan berkas perkara perdata terhadap permohonan yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Prabumulih pada tanggal26 Juli 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pom yang diterima di bagian PTSP

., MH EKA SUHARTA.W.L, SHPerincian Biaya : Pendaftaran : Rp 30.000, Biaya proses : Rp. 75.000, PTSP Panggilan : Rp 10.000, Redaksi : Rp 10.000, Meterai : Rp. 10.000,JUMLAH : Rp. 144.000, (Sseratus empat puluh empat ribu rupiah) ;Hal 2 Penetapan No.283/Pdt.P/PN.Bks/2021

dikonsumsi berlebinan dapat menimbulkan atau mabukdiluar alam sadar; Bahwa Obat jenis Tramadol boleh dijual berdasarkan resepdokter sedangkan obat Seledryl dijual bebas (Golongan T); Bahwa Kandungan didalam obat jenis Tramadol Tablet HC L 50mg dan kandungan obat jenis Seledryl berupa Dextromethorphan HBr 13mg, Glyceril guaiacolat (GG) 100 mg, CTM 2 mg; Bahwa Untuk dapat mengedarkan obat jenis Tramadol danSeledryl tersebut harus Apotek atau Toko Obat yang berijin dari BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

sebagaiPenanggung Jawab kefarmasian di apotek dan toko obat tersebut;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mtw (Kesehatan) Bahwa Untuk mendapatkan ijin Apotek atau Toko obat pemohonharuS mengajukan surat permohonan ke Dinas Kesehatan dilengkapidengan syaratsyarat tertentu kemudian Dinas Kesehatan memberikanrekomendasi (apabila sudah dilakukan verifikasi atau pengecekan danmemenuhi syarat ijin Apotek) maka rekomendasi dari Dinas Kesehatanditeruskan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

) untukditerbitkan perijinan Apotek; Bahwa Untuk Obat jenis Tramadol dan obat jenis Seledryl belumditarik ijin edarnya dan masih bisa di edarkan dengan syarat harusmempunyai ijin untuk mengedarkannya dan haruSs mempunyai apotekersebagai tenaga kefarmasian dan mempunyai Surat Tanda RegistrasiApoteker (SRTA); Bahwa obat jenis Tramadol dan Seledryl tidak dapat diedarkansecara perorangan karena harus diedarkan melalui Apotek yang telahmempunyai Ijin Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harusmempunyai

25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Mtw (Kesehatan) Bahwa untuk Obat jenis Tramadol dan obat jenis Seledryl belum ditarikiin edarnya dan masih bisa di edarkan dengan syarat harus mempunyaljin untuk mengedarkannya dan haruS mempunyai apoteker sebagaitenaga kefarmasian dan mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker(SRTA); Bahwa obat jenis Tramadol dan Seledryl tidak dapat diedarkan secaraperorangan karena harus diedarkan melalui Apotek yang telahmempunyai Ijin Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

ditangkap oleh petugaskepolisian;Menimbang, bahwa untuk Obat jenis Tramadol dan obat jenis Seledrylbelum ditarik ijin edarnya dan masih bisa di edarkan dengan syarat harusmempunyai ijin untuk mengedarkannya dan haruS mempunyai apotekersebagai tenaga kefarmasian dan mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker(SRTA);Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol dan Seledryl tidak dapatdiedarkan secara perorangan karena harus diedarkan melalui Apotek yangtelah mempunyai Ijin Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Penggugat:
ROMLI bin Haji USMAN
Tergugat:
1.KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMU
2.PTSP Walikota Jakarta Timur
Intervensi:
PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh: Herman Setya Budi (Direktur Utama)

Putusan Nomor 44/G/2020/PTUN.JKTkemudian dilakukan klarifikasi kepada Kepala PTSP Kota AdministrasiJakarta Timur pada tgl. 30 Januari 2020;2. Sedangkan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, Gedung Pemuda Rawamangun Lt. 1 JI. Pemuda No. 66, Rt.1, Rw.14, Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur 13220, pada Tol.2 Maret 2020;IV.

UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 12Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), PTSP diberi wewenang dalam kegiatan penyelenggaraanperizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahappermohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadudengan sistem satu pintu di Provinsi DKI Jakarta;Bahwa Subjek Sengketa telah diterbitkan oleh Unit Pelaksana

PTSP KotaAdministrasi Jakarta Timur dalam hal ini TERGUGAT sesuai ketentuanPerda Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanMenara;Bahwa sesuai Pasal 5 Pergub Prov.

68/PSIM/PTSP/T/V/2019, tanggal 24Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);Penilaian Instalasi Nomor: 72/PIIM/PTSP/T/V/2019, tanggal 24Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);Nota Penjelasan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 67/NPPLIM/PTSP/T/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Tugas dari Plh.

Kepala Unit Pelaksana PTSP KotaAdministrasi Jakarta Timur Nomor: 1257/082.74, tanggal 15Mei 2019 tentang Peninjauan Lapangan Izin MendirikanBangunan Menara an. pemohon PT. Solu Sindo Kreasi Pratama(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.

RaissaAqueena, dari Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kedoya Selatan, tanggal23 Februari 2018, tertanda bukti P.7;buktibukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dantelah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untukdiajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat, Para Pemohon jugatelah mengajukan saksisaksi yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masingmasing

RaissaAqueena, dari Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kedoya Selatan, tanggal 23Februari 2018 serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon,maka didapat fakta bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama RaissaAqueena tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015dikarenakan sakit dan kematiannya belum dilaporkan ke instansi yangberwenang;Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasalpasal yangterdapat dalam UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubahdengan UU No. 24 Tahun 2013

Mamuju; Mencetak Rekomendasi; Input hasil tinjauan keaplikasi cantik (PTSP); Mencetak draf izin IMB (PTSP); Verifikasi kepala Bidang (PTSP); Penempatan izin (PTSP); TTD (PTSP) ;Bahwa dampak atau konsekuensi yang didapatkan oleh pihak yangmelakukan pembangunan tanpa adanya perjanjian IMB khususnya dariranah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu) Kabupaten Mamuju yang berhak menindaki yaitu dari DinasPUPR Kabupaten Mamuju;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat permohonanpenerbitan

ADITYA YUDI DHARMA tanggal 20 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

NEILI REIHANA SOFIA,S.AP tanggal 21 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 10 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
71.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :
a.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) SULIMAN. No. urut 0191/SKRD/DPMPTSP/ VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp.103.950,- Tanggal 7 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr.

ADITYA YUDI DHARMA tanggal 12 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
74.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :
a.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) SAYUTI No. urut 0219/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.152.000,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr.

ABDUL MANAN dari sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Bidang Perijinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan PTSP (foto copy).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SILVAN TAUFIK, SH Bin YUSRIADI
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah).

P/2020/PA.Slwtanggal 30 Oktober 1997 sebagaimana tersebut dalam surat kematiannomor: 488/001/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, dikeluarkan olehKepala Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.sedangkan Ibu Para Pemohon Saryem binti Tarsinah meninggal dunia padatanggal 31 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor:1327C.20/31.75.03.10071795.25/2019 tertanggal 28 September 2019,dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cipinang BesarSelatan;4.

Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor1327.C.20/31.75.03.1007/1.785.25/2019 tanggal 28 Nopember 2019yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanCipinang Besar Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup dandinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya (bukti P.8);9.

Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B/DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besarnomor : 40 / PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.

Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B/DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besarnomor : 40 / PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.

Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B /DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 FebruariHalaman 37 dari 42 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Wgp2017, yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.8.

,M.Kn pada tanggal7 Maret 2017.7) Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.

,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Wgp8) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor: 40 /PB/ DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017,yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

Penetapan Hakim Pengadilan NegeriPematangsiantar, tertanggal 12 Juli 2021, Nomor 83/Pdt.P/2021/PN.Pms,, tentang hari sidang permohonan ini; Setelan membaca surat permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonantanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor83/Pdt.P/2021/PN Pms ;Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Pemohon melalui mejaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

XXXX Sarat salah satunyatelah meninggal dunia atas nama XXXX pada tanggal. 26 Juli 2014 sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru Nomor: XXXX tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah MakamKepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru tertanggal 23 Maret2017.4. Bahwa Almh. XXXX meninggalkan harta peninggalan sebidang tanahdan bangunan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DK!

dari Asli ljazah Sekolah Menengah KejurusanProgram 3 Tahun SMK Bunda Mulia 1 Jakarta, TahunPelajaran 2014/2015, tanggal 15 Mei 2015;: Fotokopi dari Asli Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Suratsurat Nomor: 2359/B/IX/2020/RESTRO JAKPUS, tanggal 09 September 2020;: Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor: 1140/AG.2c/31.71.07.1005/4/071.562/2020 Tentang Surat KeteranganUmum Belum Pernah Menikah, tertanggal 09 September2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit PengelolaPenanaman Modal dan PTSP

Kelurahan Kebon Melati;: Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor: 1141/AG.2c/31.71.07.1005/4/071.562/2020 Tentang Surat KeteranganUmum Pengantar Proses Perubahan Nama, tertanggal 09September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan KebonMelati;: Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor: 1142/AG.2c/31.71.07.1005/4/071.562/2020 Tentang Surat KeteranganUmum Orang Yang Sama, tertanggal 09 September 2020,yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PenanamanModal

dan PTSP Kelurahan Kebon Melati;: Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian(Police Record) Nomor: SKCK/YANMAS/ 4.046/IX//YAN.2.3/2020/Restro JP atas nama SARA, teetanggal 09 September2020;Menimbang, bahwa kesemua bukti P1 sampai dengan bukti P12tersebut di atas telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sertatelah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapatdalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea MateraljJuncto Pasal 1 huruf

dari Pekerjaan,kemudian pekerja diberi kekurang dalam menerima Uang PHK sebesar 2 xRp.2.775.000, = Rp.5.550.000, (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh RibuRupiah) kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, sebagaimana SuratHalaman 3 dari 42 halaman Putusan No.7/Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp Pemutusan Hubungan Kerja No.127/PHK/HRCGT/V/2018 danNo.127/PHK/HRCGT/V/2018 dengan Alasan Menolak Mutasi, sehinggaPekerja melapor ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang,kemudian mendapat Anjuran Nomor:567/466 Dinas PM,PTSP

Pengganti Hak = Rp.2.149.000,00,e Sisa Upah Bulan Mei 2018 yang belum diterima = Rp.2.149.000,00,e Jumlah yang harus diterima = Rp.5.697.500,00,Sdr.Andreas R.H:e Masa kerja setelah di PHK Periode Tahun 2017 s.d Tahun 2018 (1 Tahun6 Bulan)Uang Pesangon = Rp.5.510.000,00,Uang Penghargaan Masa kerja = Rp.Uang Pengganti Hak (15%) = Rp.826.500,00,e Sisa Upah Bulan Mei 2018 yang belum diterima = Rp.1.928.000,00,e Jumlah yang harus diterima = Rp.8.264.500,00,Bahwa terhadap Anjuran Nomor:567/466 Dinas PM, PTSP

.5.510.000, += Rp33.060.000,Penggantian Hak:Pengobatan & Perumahan: 15% x Rp.33.060.000, = Rp.4.959.000,Halaman 4 dari 42 halaman Putusan No.7/Pdt.SusPHI/2019/PN PgpSisa Upah Bulan Mei 2018 = Rp.2.149.000, +Total = Rp.40.168.000,Maka dari itu total hak pekerja yang seharusnya diterima Rp.40.168.000,kemudian (dikurangi Hitungan Anjuran Disnaker Rp.5697.500,00, = Makaselisin kekurangan Hak PHK Pekerja tersebut sebesar Rp.34.470.500,00Bahwa perhitungan rincian terhadap Anjuran Nomor:567/466 Dinas PM,PTSP

, Naker/VIII/2018, Merasa dirugikan Hakhaknya, yang mana AnjuranDisnaker kota Pangkalpinang Nomor:567/466 Dinas PM, PTSP,Naker/VIII/2018, sebesar Rp.8.264.500,00, dan Surat Pemerintahan ProvinsiNomor: 188.4/001/TAPWASKK/DISNAKER/2019 sebesar Rp.8.996.000,00,,maka terjadi selisin perhitungan sebesar Rp.731.500,00, dan oleh sebab ituPekerja merasa dirugikan terhadap hakhak yang tidak dihitung secaraketentuan peraturan yang berlaku, yang ingin sama perlakuannya terhadappekerja yang lain.

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan hakhaknya karena dikualifikasikanmengundurkan diri dari pekerjaan sebagaimana surat pemutusan hubungankerja Nomor: 127/PHK/HRCGT/V/2018 dan Nomor: 127/PHK/HRCGT/V/2018dengan alasan menolak mutasi, sehingga Para Penggugat melapor ke DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, kKemudian mendapat AnjuranNomor: 567/466DinasPM,PTSP,Naker/VIII/2018, yang menganjurkan kepadaPT.

dokumendokumen yang kami berikan tidak benar dan tidak sah,Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTj.maka kami bersedia dikenakan sanksi hukum serta dituntut ganti rugi danatau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundanganyang berlaku dalam hal ini Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)Pasal 242 ayat 1, 2 dan 3;Poin 4 : membebaskan Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu/KantorPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi/Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, PihakPenggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsuratyang diberi tanda Bukti P1 sampai dengan Bukti P9, telah dimeteraikan dengancukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya /atau fotokopinya, sehingga dapatdijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTBukti P 1Bukti P 2Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Surat Kepala Unit Pelaksana PTSP

Bukti T 17: Surat Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Taman Sari KotaAdministrasi Jakarta Barat, Nomor : 053/1.711.1 tanggal 28Februari 2018, Perihnal Pembatalan KRK Nomor : 0042/GSB/JB/TS/IV/15, tanggal 16 April 2915 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;18. Bukti T 18: Laporan informasi pengiriman Expedisi JNE No. Resi 015010023327218, dikirim tanggal 6 Maret 2018 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;19. BuktiT 19: Lembar Pengantar No.

dasarnya adalah peraturan perundangundangan dan prinsipprinsip hukum yang berlaku di Indonesia;Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukotaJakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun2013 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintuditetapkan: Pasal 1 angka 12:Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnyadisebut Satlak Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP

Kepala Satlak PTSP Kecamatan : luas tanah 500

Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMD-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Lagoa,Nomor : 0241C.20/31.72.03/1.795.25/e/2018, atas nama mendiang Hj.Koyiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanLagoa, pada tanggal 08 Maret 2018; Bukti tersebut telah diberi meterai cukupdan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020,Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, dan mengirimkan wakil ataukuasabta, berdasarkan Berita

Jamanah dan Sui Sarih telahdimakamkan di TPU Semper unit Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwaJamanah dan Suih Sariih telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat IzinPenggunaan Tanah Makam Tumpangan, yang menerangkan bahwa MendiangAmat Tere, telah dimakamkan di TPU Semper unit Islam, maka harusdinyatakan terbukti bahwa Amat Tere telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi SuratKeputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP

- 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya perizinan PT GPJ sebesar Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PTSP yang diterima pelaku pada tanggal 7 Februari 2014. - 1 (satu) lembar cash payment untuk DP I pembuatan IMBP (pagar) kepada Dinas Tata Ruang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 12 Juni 2014.

- 1 (satu) lembar cash payment untuk pembuatan surat izin perdagangan minuman beralkohol (buat baru) up grade ke golongan C kepada PTSP sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 3 September 2014. - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas untuk pembuatan surat izin NPPBKC / Bea Cukai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 25 September 2014.

) tahun sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 31 Mei 2014.e 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas untuk pajak SITU Tahun 2014 dan retribusikebersihan kepada Dispenda Kota Jambi sebesar 2.400.000 (dua juta empat ratus riburupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 23 Juni 2014.e 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya perizinan PT GPJ sebesar Rp. 2.350.000(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PTSP

IMBP (pagar) kepada Dinas TataRuang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pelakupada tanggal 12 Juni 2014.e 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya registrasi NPWPD Tahun 2014 (NomorPokok Wajib Pajak Daerah) kepada Dispenda Kota Jambi sebesar Rp. 750.000 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 15 April 2014.e 1 (satu) lembar cash payment untuk pembuatan surat izin perdagangan minumanberalkohol (buat baru) up grade ke golongan C kepada PTSP

lima) tahun sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)kepada Dispenda Kota Jambi yang diterima pelaku pada tanggal 31 Mei 2014.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas untuk pajak SITU Tahun 2014 dan retribusikebersihan kepada Dispenda Kota Jambi sebesar 2.400.000 (dua juta empat ratus riburupiah) yang diterima pelaku pada tanggal 23 Juni 2014.1 (satu) lembar cash payment untuk biaya perizinan PT GPJ sebesar Rp. 2.350.000(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PTSP

IMBP (pagar) kepada Dinas Tata Ruang sebesarRp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa padatanggal 12 Juni 2014, 1 (satu) lembar cash payment untuk biaya registrasiNPWPD Tahun 2014 (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) kepada Dispenda KotaJambi sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterimaterdakwa pada tanggal 15 April 2014, 1 (satu) lembar cash payment untukpembuatan surat izin perdagangan minuman beralkohol (buat baru) up grade kegolongan C kepada PTSP

XXXX Sarat salah satunyatelah meninggal dunia atas nama XXXX pada tanggal. 26 Juli 2014 sesualdengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru Nomor: XXXX tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah MakamKepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru tertanggal 23 Maret2017.4. Bahwa Almh.