Ditemukan 1814 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — AHMAD SHOHIB SUHADAK melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI/KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH)NGAWI
8544
  • Bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) :Halaman 17 dari 104 Halaman Putusan Nomor : 61/PDT/2017/PT SMGBahwa berdasarkan doktrin hukum DR. R. WirjonoProdjodikoro, S.H., dalam bukunya Perbuatan MelanggarHukum, cetakan keempat tahun 1976, Penerbit SumurBandung, halamani3 menyatakan antara lain sebagai berikut:"Istilah perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itumengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangandari masyarakat.
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 10 Januari 2013 —
221172
  • l bjk pgowleqjs qjsq w*wil gk ggsiofjjq@ eg qysr8a Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;c Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataud Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), ataue.
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — HAJI MULIA HARAHAP
10152
  • Perbuatan melawan hukum tidak sajaberartibertentangan dengan Undangundang (Wet) tetapi juga bertentangandengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan dalamHalaman 40 dari 86 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT MDNmasyarakat (maatschappelijke betamelijkeid) sebagaimana dijelaskandalam buku Prof. MR.
Register : 12-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 232/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : HURIYAH Binti DJAMSARI
Pembanding/Penggugat II : BAINAH Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat III : Hj. NOVIANA Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat IV : UCE ARIANTI Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat V : YANTO Bin TJETJEP ANWAR
Terbanding/Tergugat I : MUSTOFA
Terbanding/Tergugat II : Dra. SRI ISWARTINI Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat III : HERMAN DARMAWAN
Terbanding/Tergugat IV : FAIRUZ FAIZON Bin FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat V : DINA PURNAMA SARI Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat VI : PT. BANK CENTRAL ASIA UNIT BISNIS KREDIT CONSUMER KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat VII : RYAN FERDI KUSUMA Bin INDRA KUSUMA
Terbanding/Tergugat VIII : INDAH RIAWINA Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat IX : HARTOJO, SH
Terbanding/Tergugat X : LURAH Kelurahan Kebon Kacang
Terbanding/Tergugat XI : CAMAT Kepala Kecamatan Tanah Abang
Terbanding/Tergugat XII : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
5631
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), ataue. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakatuntuk memperhatikan kepentingan orang lain;Bahwa berdasarkan dalildalil hukum dan fakta hukum sebagaimana telah Tergugat VIuraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA1.
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
25683239
  • Sejaktahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yangseluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut: Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku; Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden); Perbuatan yang bertentangan dengan siakap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain(indruist de zorgvuldigheid, welke
Register : 05-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2017 — C.F.CARMELITA HARDIKUSUMO CS >< JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO CS
8437
  • sudahmenjadi tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa kesalahan tersebut dianggap adajika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:41.1 Adaunsur kesengajaan , atau41.2 Adaunsur kelalaian (negligence, culpa), dan41.3 Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf(rechtvaardigings grond) seperti keadaan overmacht, membeladiri, tidak waras dan lain lain;Bahwa, perouatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undangundang (wet) tetapi juga bertentangan dengan Kesusilaan (Goede Zeden
Register : 28-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2015 — KUSUMAH PERIATNA Lawan 1. PONI MADJUKIE, 2. YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI SAPUTRA, 4. NOTARIS SHELLA FALIANTI, S.H.,
2921236
  • Sejak tahun1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut:Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atauPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atauPerbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atauooo fF PPerbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruistHalaman 38
Register : 03-01-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 22 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Ni Ketut Hevy Yushantini, SH
Terdakwa:
1.Ion Iabanji
2.Iurie Vrabie
437390
  • Berdasarkan surat edaranMahkamah Agung RI sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam artiseluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut :1) Perbuatan melanggar undangundang.2) Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi/dijamin olehhukum.3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.4) Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden).5) Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.Hal.70
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Tjb
Tanggal 21 April 2016 — - TERGUGAT ; ANAN SIMANJUNTAK, DKK - PENGGUGAT ; H YUSBAR MANURUNG, DKK
7521
  • kedalam lahan/tanah pertanian seluas + 203 Ha (dua ratus tigahektar) di Blok A milik para Penggugat yang terletak di Dusun Desa BangunKecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari1919 mengenai pasal 1401 B.W. negeri Belanda (sama dengan pasal1365 KUHPerdata) telah memutuskan bahwa melawan hukum ialah tidakhanya berarti bertentangan dengan Undangundang (wet), tetapi jugabertentangan dengan kesusilaan (goede zeden
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
8328
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.d.Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden).e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalammasyarakat untuk mem perhalikan kepentingan orang lain (/ndfuisttegen de zorgvildigheld, welke In het maat schappelijke verkeerbetaamt ten aanzien van anders person of goed). (Munir Fuady,Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. CitraAditya Baku, Bandung, 2005, Hal. 11).4.
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 — - Ir. Alexander lawrentius Dacosta / Direktur PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Radio Mutiara FM) LAWAN - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia - Dirjend Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika - Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Rafio Kelas II Medan - PT. Radio Kardopa Medan
11135
  • sebagaipembayar pajak terbesar di bidang radio di Sumatera Utara ;Bahwa, pemakaian frekuensi 99,5 FM Oleh Tergugat dr/Penggugat dk(PT.Radio Pelangi Lintas Nusa / Radio Mutiara FM) tanpa ijin/tidak sah,dklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum Wirjono Prodjodikoro :Perbuatan Melanggar Hukum, Pengertian perbuatan melawan hukumtermasuk suatu perbuatan, yang memperkosa suatu hak hukum orang lain,atau yang bertentangan dengan keyakinan hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
222162
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)ataue). Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien vananders person of goed).3.
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
171318
  • Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan denganhukum pada umumnya :Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan MelawanHukum adalah sebagai berikut:(i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau(ii) melanggar hak subyektif orang lain; atau(iii) melanggar kaidah tata susila (goede zeden); atau(iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatidalam pergaulan hidup masyarakat.Bahwa para Tergugat sesungguhnya sudah mengetahui bila obyeksengketa bukanlah
Register : 26-06-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 386/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Pelayaran Niaga Nusantara Diwakili Oleh : KAMIL ZACKY PERMANDHA, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : PT PANN (Persero)
Terbanding/Tergugat : PT PANN Pembiayaan Maritim
Terbanding/Tergugat : Tn. BILLY ASNANDAR
Terbanding/Tergugat : PT PELAYARAN ADHIGUNA KARUNIA
166129
  • ;(d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden);(e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain.Adanya kesalahan dari pihak pelaku.;Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentangperbuatan melawan hukum, undangundang = danyurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslahmengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalammelaksanakan perbuatan tersebut.
Register : 26-12-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 649/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : DESSY IRIANI KOTO Diwakili Oleh : DESSY IRIANI KOTO
Terbanding/Tergugat IX : HERU FEBIRYANTO DJAAFAR
Terbanding/Tergugat VII : ROY PARLIANSYAH DJAAFAR
Terbanding/Tergugat V : IRWAN DJAAFAR
Terbanding/Tergugat III : JULY FARNI
Terbanding/Tergugat I : HERLINDA DJAAFAR
Terbanding/Tergugat VIII : EFRINALDO DJAAFAR
Terbanding/Tergugat VI : JIMMY FARLY DJAAFAR
Terbanding/Tergugat IV : RINI WIDYASARI
Terbanding/Tergugat II : JEFRY JAAFAR alias JEFRY DJAFAR
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM R.I
Turut Terbanding/Penggugat II : H. DIAN UTAMA, BE
7039
  • Untukmenentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengankesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah, karena istilahkesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbedabedaantara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antarakelompok masyarakat yang satu dan lainnya.
Register : 24-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Patar Manurung Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
10461
  • Sejaktahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruistde zorgvuldigheid
Register : 24-02-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
I Wayan Widia
Tergugat:
1.I Gusti Putu Putranata, SH
2.I Gusti Made Anom
3.I Gusti Nyoman Sudiyasa
4.I Gusti Ketut Gunawan
5.I Gusti Putu Ardika
6.I Wayan Suyasa als H. Ahmad Yazha
15188
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden),ataue. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalammasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain (indruisttegan de zorgvuldingheid, welke in het maatschappelick verkeerbetaamt ten aanzien van anders persoon of goed).
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kln
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVAN BERNARDI, SH.
2.AJI RAHMADI, SH
Terdakwa:
SIGIT PRATOMO, S.H. bin SUTARDI, MS Alm
253133
  • ini adalahadanya kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukanperbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupununtuk orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak ialahMelawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan pengertian perbuatan yangbertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) ataubertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strjd is met des dadersrechtsplicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden
Register : 06-08-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Januari 2011 —
7428
  • Kesalahan adalahapabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian) ;3 Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek) mengatur Perbujatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang substansinya adalah :a Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; ataub Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila(geode zeden), atauc Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati dalampergaulan hidup masyarakat ;4 Unsurunsur
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID/2016
Tanggal 15 Februari 2016 — ARI PENGINDRA, SE
6741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku ;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) ;o 29 5Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalammasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruisttegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijke verkeerbetaamt ten aanzien van anders person of goed) ; UNSUR BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA