Hukum Dinas Pendidikan) melakukan rapat internal untukmembahas PNS yang terkena kasus Tipikor, di Kabupaten Tulungagung ada 5PNS yang terkena Tipikor; Bahwa kemudian kita melakukan audensi dengan Biro Konsultasi Hukum BKNdi Jakarta yang menanyakan terkait kasus Sdr. Rudy Bastomi, Sdr.Supraptiningsin dan Sdr.

Suyono yang terkena kasus Tipikor danpemberhentiannya dengan disertai surat konsultasi yang ditandatangani Sekretaris Daerah tanggal, 2 April 2018;Bahwa kemudian Tim yang dipimpin oleh Pak Sekda membuat nota dinaskepada Plit Bupati bahwa dengan adanya jawaban atas audensi ini bahwa yangterkena kasus Tipikor diberhentikan tidak dengan hormat berapun putusannya;Bahwa tanggal 04 Juli 2018, BKN membalas surat Sekda tersebut dengan SuratNomor : F.2630/kol.417/51 perihal penjelasan terkait PNS yang terkena

No. 4257/Pdt.G/2018/PA.JTbangun tower dan setelah itu saya menghadapi lurah dan camatsetelah itu audensi ke bupati atau walikota dan pulang darilapangan atau lokasi tower paling cepat sekitar jam 23.00 malambahkan lebih, dan wajar saya sambil menunggu giliran ketemudengan pejabat saya telpon atau saya WA ke istri maupun ke anakanak.

Daiho Indonesia;6.3 Bahwa setelah menerima surat audensi dari PUK GSPMII PT Daiho Indonesia,6.46.5maka Penggugat PT.

yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknyatelah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November 2018 PerihalPermohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 914 TahunHalaman 26 Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUNMDN.2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukan audiensi kepada BupatiToba Samosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugatdengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audensi

PudjiD.Alisantoso dan Muntomo pernah mengirim surat salah satunya kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang BPN sebagaimana suratnya tertanggal 14September 2017 Nomor : 406/SP/KBP/IX/2017 (Vide Bukti TI3) Perihal : 1.Mohon Perlindungan Hukum dan Tindak Lanjut Laporan dan Permohonan Audensi VII ;Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa tanah milik Penggugat seluas 412M2 dengan Sertipikat HakMilik Nomor 85/Kelurahan Keputih tanggal 7 Juni 1980 atas nama Penggugat ,

Teh Hsin Industry Indonesia mengajukanpermohonan audensi melalui Surat 02/PUKGSPMIVTHIVB/IV/2003 tanggal 28April 2008 tentang keberadaan Serikat Pekerja di PT. Teh Hsin IndustryIndonesia, namun oleh Pimpinan Perusahaan melalui Surat No.01/THIVHRD/V/2008 tanggal 6 Mei 2008 memberi tanggapan dan pendapat atasterbentuknya PUK GSPMIl PT.

Bahwa sekitar tanggal 16 Mei 2019 Penggugat mengadukan ke KanwilKementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat terkait hutang piutang yangbelum dibayar oleh Tergugat, menindaklanjuti hasil rapat audensi oleh TimYankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Baratterhadap pengaduan Penggugat dalam rapat tersebut menghasilaknkesimpulan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh Tergugat datangke Kanwil Kemenkumham Kalbar namun tidak membawa uang sejumlahdalam Berita Acara opsi kesatu,

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja/inspeksi WakilHal. 2 dari 79 hal. Put.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi WakilKepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahlainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan khusus untukkegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikananggaran dengan realisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerah meliputibelanja dialog/audensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungan kerja / inspeksi WakilKepala Daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahlainnya dan Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan khusus untukkegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telah dialokasikananggaran dengan realisasi

fotocopynya) ;Frint out Berita Media Online Tribun Medan, tanggal 1 Pebruari2016 berjudul FUI Minta Hotel Salabintana Binjai Ditutup ; Surat dari Advokat/Pengacara Penggugat yang ditujukan KepadaKepala Dinas Periwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai,Nomor : 012/KantorAdw/ST/II/2016, tanggal 21 Maret 2016,Perihal Mohon Penjelasan/Klarifikasi (asli) ; Surat dari Advokat/Pengacara Penggugat yang ditujukan KepadaCamat Binjai Utara, Nomor : 011/KantorAdw/ST/IlV2016, tanggal21 Maret 2016, Perihal Permohonan Audensi

huruf atau ukuran tulisanlainnya yang berada dilembarlembar lainnya pada buku letter C DesaBojongsari;Dan menurut pengamatan kami bahwa kohir 871 tersebut adalahmerupakan Nomor Kohir yang terdapat di Buku Letter C Desa Bojongsoangsebagai Desa Induk asal mula penurunan Letter C Desa Bojongsari setelahmengalami pemekaran wilayah Desa;Berdasarkan kronologis munculnya penulisan nomor kohir tersebut diBuku Letter C Bojongsari mengacu pada surat Ketetapan luran Pembangunan(IPEDA) berkas terlampir;Hasil audensi

dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknyatelah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November 2018 PerihalPermohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 914 Tahun2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukan audiensi kepada BupatiToba Samosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugatdengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audensi

Graha Mahardika, akan tetapi pihak Yayasan Untag menolakdan mengembalikan surat dari UPPD Tanjung Priok tersebut denganalasan pimpinan Yayasan sedang cuti, akan tetapi surat tersebut sempatdibawa masuk kedalam gedung Yayasan dan kemudian dibawa kembaliuntuk ditolak oleh petugas security;Kemudian Yayasan Untag melakukan audensi kepada UPPD TanjungPriok yang meminta supaya penerbitan SIPPT PBB atas nama PT.

GrahaMahardikka tidak diterbitkan karena Dedy Cahyadi telah diberhentikansebagai ketua Yayasan Untag pada Tahun 2015;Bahwa atas permohonan pihak Yayasan Untag didalam audensi tersebut,UPPD Tanjung Priok tidak dapat memenuhi permintaan dari YayasanUniversitas 17 Agustus 1945, karena pihak Yayasan Untag tidak dapatmembuktikan dasardasar hukum untuk pemberhentian proses penerbitanpemecahan SIPPT PBB a quo sehingga UPPD Tanjung Priok tetapmemproses penerbitan pemecahan SPPT PBB yang dimohonkan oleh PT.Graha

GrahaMahardikka, akan tetapi pihak Yayasan Untag menolak dan mengembalikansurat dari UPPD Tanjung Priok tersebut;Bahwa selanjutnya Yayasan Untag melakukan audensi kepada UPPD TanjungPriok/Tergugat meminta supaya penerbitan SIPPT PBB atas nama PT.

AFC untuk Audensi, yang dihadiri oleh OJK PerwakilanKediri, Satuan Polisi Pamong Praja, Disperindag, Bagian Hukum Kota Kediridan Polres Kediri Kota, dan dari hasil Audensi pada tanggal 5 Desember 2014,dengan hasil kesimpulan antara lain :1 Pemerintah Kota Kediri menghimbau agar PT.

AFC;2 Melakukan siaran pers, penyebaran informasi terkait kegiatan usaha AFC danmembuat spanduk himbauan agar berhatihati terhadap investasi yangmenjanjikan keuntungan yang tidak wajar;Bahwa surat ijin Gangguan, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda DaftarPerusahaan yang diajukan PT Asia Finansial Consultan ditolak, berdasarkansurat dari Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri tanggal 20 Januari2015.Bahwa alasan penolakan dari Badan Penanaman Modal Pemerintah Kota Kediri,adalah, setelah dilakukan Audensi

Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat pada tanggal 05 September 2014 mengirimLI.surat yang berisi menyatakan keberatan dan mengajukan Permohonan Audensi denganPimpinan Umum Tergugat I, dengan mengundang pimpinan Tergugat III dan Tergugat II,untuk saling mengkfarifikasi tentang SURAT KEPUTUSAN tersebut, namun tidakditanggapi.Bahwa akhirnya Penggugat melayangkan surat PENGADUAN kepada MAHKAMAHPARTAI Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena proses danmekanisme pemberhentian Penggugat

dan berusaha menjumpai TERGUGAT untuk melakukan Audensi untukmencari jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dikalanganmasyarakat, sehingga akan terang permasalahan yang terjadi gunatercapainya suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.11.12.namun TERGUGAT selalu menolak permintaan dari PENGGUGATdengan alasanalasan yang tidak Jelas.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh buktibuktiyang kuat dan sah, maka PENGGUGAT

Fotocopy permohonan audensi dari komunitas Green Forces tertanggal 14Nopember 2016 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telahdicocokkan dengan aslinya diberi tanda P6;7. Fotocopy telah terima dari Green Forces SKT no : 00/3329/0016/VIIV/2015pada 14 Nopember 2016 telah diberi materai secukupnya dipersidangan telahdicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7;8.

Nomor : 3 A Tahun2011 Tanggal 25 Januari 2011 Tentang Petunjuk PelaksanaanPencalonan, Pemilihan Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu( Foto copy dari Foto copy ) ;4 ( empat ) Lembar kuitansi masingmasing pembayaranpertama Rp.500 ribu, kuitansi yang kedua sebesar Rp.1,5 juta padabulan Oktober 2011, yang ketiga kuitansi pada 29 Oktober 2011Bukti P 26 :Bukti P 27 :sebesar Rp. 25 juta, kuitansi yang ke empat tertanggal 22 Nopember2011 sebesar Rp. 24.220.500 ( sesuai Dengan Asli ) ; Surat Undangan untuk AUDENSI

Soloroda IndahPlastik Kudus.Bukti P 10 : Foto copy Surat tanggal 03 Oktober 2017, Nomor : 03/LBHSPSI/IX/2018, Perihal : Pemberitahuan Audensi dikeluarkanDPC KSPSI Kabupaten Kudus yang ditujukan kepadaPT. Soloroda Indah Plastik Kudus.Bukti P11 : Foto copy Surat tanggal 3102017, Nomor : 03/X/AKSIP/2018,Perihal : Audenai dikeluarkan PT. Soloroda Indah Plastik Kudusyang ditujukan kepada Daru Handoyo.

Bukti07/DPC.SPSI/X/2017, Perihal : Pemberitahuan Aksi Damaidikeluarkan DPC KSPSI Kabupaten Kudus yang ditujukan kepadaKapolres Kudus.P23 : Foto copy Surat tanggal 7 November 2017,Halaman 107 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.Nomor 3/SIP/2017, Perihal : Audensi dikeluarkan PT. SolorodaIndah Plastik Kudus yang ditujukan kepada Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Kudus, yang ditandatangani Direktur EDDYPRAMONO.24.

PT.Solo Roda Plastik namun unsurHalaman 111 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.menejemen perusahaan ada yang menemui, hanya Satpam yang adaclan perushaan tidak berproduksi.Bahwa Demo pekerja karena menuntut kepastian pembayaran uangtunggu, Sampai sekarang hak hak pekerja belum terselesaikan.Bahwa saksi pernah datang ke perusahaan awal bulan Oktober atausebelum adanya Mediasi di kantor Disnakerperinkop UKM Kudus bulanOktober, waktu itu saksi menedengar mau ada demo pekerja.Bahwa pada saat audensi

yang menerima audensi saat itu tidak Direkturtetapi karyawan bulanan, hadir Disakerperinkop UKM Kudus, SPSI,Muspika, Kepolisian, Camat.

Waktu audensi di perusahaan keterangan dari pak EdiPramono adalah sebagai wakil dari perusahaan jawabanya selalu tidaktahu waktu itu juga ada Muspika, Koramil dan Polres.Bahwa pada saat pertemuan di Rumah makan Ulam Sari yangmewakili perusahaan adalah pak Edi Pramono, tidak ada yang datangnamanya Yuh Handoyo serbagai wakil perusahaan.Halaman 112 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.Bahwa setelah Bipatrit gagal, kemudian ada Mediasi di KantorDisnakerperinkop UKM Kudus namun gagal.Bahwa pernah

dan berusaha menjumpai TERGUGAT untuk melakukan Audensi untukmencari jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dikalanganmasyarakat, sehingga akan terang permasalahan yang terjadi gunatercapainya suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.11.12.namun TERGUGAT selalu menolak permintaan dari PENGGUGATdengan alasanalasan yang tidak Jelas.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh buktibuktiyang kuat dan sah, maka PENGGUGAT

P31Negara di Jakarta (sesual dengan asli);Tanda terima Surat Penggugat berupa Surat Keberatandan Permohonan Bantuan Rehabilitasi, Nomor01/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 yangditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(BKN) Cq.Direktur Peraturan Perundangundangan diJakarta (sesuai dengan asli);Surat Penggugat berupa Surat Permohonan audensi,Nomor : 03/SPLG/SK/II/2019, tanggal 18 Februari 2019yang ditujukan kepada Kepala Menteri RepublikIndonesia dijakarta.

(fotokopi dari fotokopi);Tanda Terima Surat Penggugat berupa SuratPermohonan audensi, Nomor : 03/SPLG/SK/II/2019,tanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada KepalaMenteri Republik Indonesia dijakarta. (Ssesuai denganTanda Terima Surat Penggugat berupa SuratPermohonan Bantuan Rehabilitasi Tindak lanjut ataskeberatan Pemberhentian dari Eselon Ill B, Nomor :04/SPLG/SK/II/2019, tanggal 11 Maret 2019 yangditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negaradijakarta.