Kemudian atas dasar pemahamankesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit Ssemangat dankemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga padaakhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, sertatidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan merupakan kehendakTerdakwa dan bukan juga ide Terdakwa.Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/PID/2020/PT PLG Bahwa bertitik tolak dari uraian diatas kami berpendapat

Bahwa belakangan ini Pemohon melakukan perubahan namasebagaimana nama yang dulu diberikan oleh orang tua PemohonAuliea Alma Zahra binti Gimun, tanggal lahir 31011981,sedangkan pada Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Suliyah bintiGimun tanggal lahir 31011979 ;Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon sangat membutuhkanpenetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo guna dijadikansebagai dasar hukum untuk melakukan pembenahan dalampenulisan identitas tersebut;Bahwa berdasar halhal tersebut diatas, Pemohon mohon

Penetapan Nomor 0045 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan AgamaTuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmenguruskan pembenahan Akta kelahiran anak Para Pemohon yangpertama bernama ANAKumur 17 tahun 2 bulan;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini Para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.TbnPemohon I, dan Pembenahan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yangbernama XX umur 6 tahun ;Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara inisesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan

Tempat tanggal lahirPemohon Il Tuban 05 Juni 1973, untuk itu Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan namaPemohon dan tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah ParaPemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi Para Pemohon ;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan NamaPemohon dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasanHal 2 dari 09 hal, Penetapan Nomor 0415/Pdt.P/2017/PA.Tbn.hukum (kepastian hukum) persayaratan mengurus pembenahan

Pembenahan atau koreksiputusan ini dikenal dengan sebutan renvoi. bagian yang salah dicoret laludibenarkan dan setiap koreksi diparaf oleh majelis hakim. Hakim juga bisamembuat kekeliruan, jadi konsekuensinya ya membuat koreksi.Saat ini, sepengetahuan Sudikno sudah ada kebijakan MA yang bisa meminimaiisirkesalahan penulisan. Dulu putusan langsung dibacakan secara lisan saja, baruditulis oleh tukang tulis menjadi putusan tertulis.

Pasal 34Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut dapatdilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini ;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakanperubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan AktaNikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagaipersyaratan mengurus Pembenahan Akta Kelahiran

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkandampak phisikologis yang besar terhadap korban Indrawati binti Saheder, sehingga MajelisHakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa

Bahwa, benar karena terdakwa dan keluarganya menempati rumah tersebutmaka dia juga telah melakukan pembenahan dan penambahan bangunan dihalaman rumah maupun di belakang yang penggunaannya untuk usahaterdakwa atau suaminya juga untuk kamar tidur anak terdakwa, mengingatHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 634/Pid.B/2016/PN.Sda.kamar yang sudah ada ditempati oleh keluarga terdakwa lainnya yang diatampung;5.

diminta oleh saksi RiemaDyaningsih sebagai pemiliknya dan terdakwa tetap tidak mau menyerahkan atautidak juga meninggalkan rumah tersebut, maka sejak saat itu penguasaan terdakwaterhadap rumah milik saksi Riema Dyaningsih merupakan perbuatan terdakwa yangmelanggar hak orang lain dan melawan hukum;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 634/Pid.B/2016/PN.Sda.Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa tidak mau meninggalkanrumah milik saksi Riema Dyaningsih tersebut yang pada intinya minta ganti rugiterhadap pembenahan

Fuad Hasan dan seseorang yang bernama Muhammad FuadHasan merupakan benarbenar penduduk Desa Sendangagung KecamatanSumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan kedua nama orang tersebut adalahsama/satu orang dikarenakan terdapat kesalahan tulis/pengetikan dalam suratsurat yang perlu dilakukan pembenahan, fakta tersebut bersesuaian denganketerangan saksi Munthopiah dan saksi Mahfud yang menerangkan bahwaPemohon bernama M.

eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya dan langkah kongret untukmelakukan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuanPasal 151 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu Penggugat harus mengusahakan agar jangan terjadiPemutusan Hubungan Kerja dengan kegiatankegiatan positif yang padaakhirnya dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan

Penjelasan Pasal 151 ayat (1) tersebut diatas adalah : yangdimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yangpositif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungankerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerjadan memberikan pembinaan kepada pekerja / buruh ;Selain itu PENGGUGAT juga belum melaksanakan ketentuan peraturansebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.

berikut ;GUGATAN PENGGUGAT PREMATIUR ;72 20222 n enn n ences neseBahwa Penggugat tidak melakukan upaya dan langkah kongret untuk melakukanpencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Penggugat harusmengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan kegiatan kegiatan positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya Pemutusan HubunganKerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan

Menimbang, bahwa pengertian terpenuh adalah dalam membuktikan suatuhak atas tanah, seseorang cukup menunjukkan sertifikat Hak milik tersebut sehinggatidak perlu diikuti dengan alatalat bukti lain atau tambahan bukti lainnya karenasecara hukum sudah dianggap lengkap dan penuh ;Menimbang, bahwa adalah benar Tergugat adalah pemilik bangunan yangdidirikan diatas tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, yang dibelioleh Tergugat dari Pemerintah Kota Medan yang membangun pertokoan dalamrangka pembenahan

PKG pada tanggal 02 Januari 2017melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan suratundangan pelaksanaan RUPS yang disampaikan kepada para PemegangSaham Perseroan tertanggal 31 Desember 2016 dengan agenda:e Membahas Kondisi Perusahaan Terakhir;e Pembenahan Organisasi, Aturan dan Rencana Kerja Tahun 2017;ll.

Rapatyang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017 In casu RUPS PT.PKGdan PT.PKAB yang dilaksanakan di Jakarta dilakukan berdasarkan SuratUndangan tanggal 31 Desember 2016 (Bukti T5) yang dikirim olehPENGGUGAT melalui Email kepada PARA TERGUGAT dengan agendamembicarakan kondisi perusahaan terakhir dan pembenahan organisasi,aturan dan rencanarencana kerja 2017. Surat undangan tertanggal 31Desember 2016.

PKG pada tanggal 02 Januari 2017 melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan surat undanganpelaksanaan RUPS yang disampaikan kepada para Pemegang SahamPerseroan tertanggal 31 Desember 2016 dengan agenda :Membahas Kondisi Perusahaan Terakhir ;Pembenahan Organisasi, Aturan dan Rencana Kerja Tahun 2017 ;Bahwa dalam pelaksanaan RUPS tanggal 02 Januari 2017 oleh Para Tergugatternyata membahas dan mengambil keputusan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama PT. PKAB dan PT.

PKAB dilakukan berdasarkanSurat Undangan tanggal 31 Desember 2016 (Bukti T.5) yang dikirim olehPenggugat melalui Email kepada para Tergugat dengan agendamembicarakan kondisi perusahaan terakhir dan pembenahan organisasi,aturan dan rencanarencana kerja 2017, jadi undangan RUPS tanggal 02Januari 2017 adalah undangan yang dibuat oleh Penggugat selakuDirektur Utama karena itu RUPS PT. PKG dan PT. PKAB jugadiselenggarakan oleh Penggugat .

Pusat Kreasi Anak Bangsa (Engineering for Kids) Jl.Boulevard Timur Raya ND1 No. 30, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, denganagenda: Membahas kondisi perusahaan terakhir, Pembenahan Organisasi, aturandan rencana kerja 2017 ;Menimbang, bahwa RUPS adalah merupakan wadah atau tempatberkumpulnya para pemegang saham untuk membahas dan menyelesaikanpersoalanpersoalan yang ada di dalam Perseroan, dimana para pemegangsaham selaku pemilik modal mempunyai hak untuk menentukan arah dankebijakan dalam sebuah

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Namatersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmenguruskan Akta kelahiran anak Para Pemohon, bernama DRYumur 4tahun 1 bulan dan untuk pembenahan Akte kelahiran anak Pemohon yangHal. 2 dari 09 hal.

taman dengan kondisi yang jorok, kotor danmenimbulkan bau yang tidak sedap, Penggugat mengajukan permohonanuntuk memperbaiki dan mengelola taman tersebut kepada Tergugat ;Bahwa karena keterbatasan biaya untuk melakukan perbaikan seluruhtaman, Penggugat mencari rekanan untuk membenahi taman menjaditempat berjualan yang obersih dan nyaman atasizin dansepengetahuanTergugat I, dimana Penggugat diberi izin mengelola 3 tamandan sisanya diberikan kepada rekanan;Bahwa pada tahun 2013, Tergugat melakukan pembenahan

(Perhatikan: Syarikat Bukit, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal diJalan TB Simatupang No.165 B Kelurahan Sunggal, Kecamatan MedanSunggal Kota Medan);Bahwa akan tetapi di dalam dalildalil gugatan a quo ternyataPenggugat menempatkan/memposisikan dalam kapasitas hukum legalstanding selaku Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar;(Perhatikan posita angka 4, bahwa pada tahun 2013, Tergugat melakukan pembenahan pasar termasuk dalam pengelolaan seluruhtaman di pusat pasar dan Penggugat selaku Ketua Koperasi

Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapanperubahan biodata pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, untuk dijadikan alashukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan para pemohonuntuk mengurus dan melengkapi dokumen para pemohon untuk menguruspersyaratan Pembenahan Akta Kelahiran Anak;6.

Selanjutnya melalui bukti P.6 dan P.7, para Pemohonmenunjukkan dasar pembenahan tahun lahir anaknya yaitu 28 Desember 2006dan bukan 24 Desember 2002 sebagaimana yang telah tercatat pada bukti P.5;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa lebih lanjutbukti P.5 dan P.7, Hakim mendapatkan fakta apabila benar anak para Pemohonyang bernama Siti Munawaroh dilahirkan pada tahun 2002 sebagaimanadiperlinatkan oleh bukti P.5, maka pada tahun 2013 ketika anak para Pemohontersebut menyelesaikan sekolahnya

Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebutuntuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persayaratan untukmengurus pembenahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yangbernama XXX umur 18 tahun 2 bulan ;8. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan sudah