TPK/2016/PN.Mdne Kemudian Dinas PPKA akan mengeluarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D)e Setelah itu uang akan langsung masuk ke rekening rekanan tanpamelalui Saksi Jadi Dinas PPKA langsung membayar ke rekanan melalui rekeningBank SUMUT. Bahwa yang saksi ketahui tidak boleh dicairkan dana dalam ketidaksesuaian barang dengan Kontrak namun Saksi tidak mengetahui kalauPengadaan Mesin tersebut tidak sesuai Spesifikasi Kontrak.

BerdasarkanBerkas dan Dokumen Pengadaan yang diserahkan kepada Saksi telahlengkap dan memenuhi syarat untuk dicairkan karena itulah Saksimelakukan Pembuatan Surat SPP dan SPM ke Dinas PPKA, agar DinasPPKA membayarkan Pengadaan tersebut kepada rekanan langsung. Bahwa Pembayarannya tidak Saksi yang menyerahkan kepada rekanan,Saksi hanya membuat dan melengkapi berkas agar Dinas PPKAmelakukan Pembayaran.

TPK/2016/PN.MdnBahwa benar Uang yang dibayarkan kepada pemborong dilakukan olehDinas PPKA berdasarkan pengajuan dari Lingkungan Hidup Kab.Serdang Bedagaidan terbitlan SP2D dan ditransfer olen PPKA kerekening CV. Ruben Jaya yang ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah (KBUD) Sdr. M. Zuhri Lubis,SE,M.ApBahwa Benar saksi ada menelpon sdra. Johannis Dollar sinuhaji, STuntuk melihat Mesin Pencacah Sampah sama saudara Joni Panjaitanyang di tunggunya di Medan, keesok harinya sdra.

Ever Judger;

Ever Judger;23.PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;24.6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV. EverJudger;25.13 (tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;26.10 (sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate Kapal MV.Ever Judger;27.Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;28.Log Book atau Bell Book kapal MV. Ever Judger;29.Data Voyage Log atau Data ENC (Electronic Navigation Charts) Kapal MV.

Ever Judger;35.PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;36.6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV. EverJudger;37.13 (Tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;38.10 (Sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate Kapal MV. EverJudger;39.Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;11640.Buku Pelaut, Buku Kesehatan, ljasah Crew List Kapal MV.

Ever Judger;PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV. EverJudger;. 13 (tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;. LO (sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate Kapal MV. EverJudger;. Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;. Log Book atau Bell Book kapal MV. Ever Judger;. Data Voyage Log atau Data ENC (Electronic Navigation Charts) Kapal MV.

Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No.0025650/LS-PPKA/2012 tanggal 23 Oktober 2012;13. Satu buah buku cek No.AS517051 s/d AS517060;14. Kwitansi No.5 dan no.21 atas nama FINA MAYA DEWI;15. Kwitansi No.5 dan no.17 atas nama ASRA RUSI RIDLA;16. Kwitansi No.9 dan no.19 atas nama DINA KAMILA;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail;6.

Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh beserta surat perintah pencairan dana (SP2D) No.0025650/LS-PPKA/2012 tanggal 23 Oktober 2012;13. Satu buah buku cek No.AS517051 s/d AS517060;14. Kwitansi No.5 dan no.21 atas nama FINA MAYA DEWI;15. Kwitansi No.5 dan no.17 atas nama ASRA RUSI RIDLA;16. Kwitansi No.9 dan no.19 atas nama DINA KAMILA;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail;6.

Mobilization Company will take responsibility for mobilization of aquipmentand personnel from and to delivery point; inclusive of PPKA forDSV.

RPJJPU/APBD/2012, tanggal 12 September2012 ;Bahwa pelaksanaan pencairan dana pekerjaan kontruksi Hotmix tersebutdilaksanakan secara 4 (empat) tahap, dengan cara pertama Pihak kerja ataupenyedia jasa yang melaksanakan' pekerjaan tersebut mengajukanpermohonan pencairan Dana kepada PA (Pengguna Anggaran) sesuai prestasipekerjaan yang telah dikerjakan pelaksana kerja atau Penyedia Jasa ;Bahwa selanjutnya administrasi pencairan dana tersebut diajukan ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA

) lalu Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum DaerahPutusan No. 13/Pid.Sus K /2014/PN.

MdnTanggal 19 Jun 2014Halaman 142 dari 349 Halaman(BUD) / Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA).KemudianSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diajukan ke pihak Bank SumutCab. Tanjung Balai untuk pencairan dananya sesuai yang dimohonkanselanjutnya pihak Bank mencairkan dananya dengan cara mentransferuangnya ke rekening pelaksana kerja atau penyedia jasa ; Bahwa sedangkan administrasi untuk Proyek Pemeliharaan Lapis Permukaandengan Konstruksi Hotmix di JI.

MdnTanggal 19 Jun 2014Halaman 176 dari 349 Halamanke rekening penyedia jasa pekerjaan dan proses akhir administrasipembayarannya adalah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset (PPKA) Pemko Kota Tanjung Balai, dengan perincian sebagai berikut :1. Tahap I, pembayaran untuk uang muka sebesar Rp 30 %: Sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor900/10/RPJJ/APBD/2012, tanggal 10 Oktober 2012 sebesarRp.329.973.600, terdiri dari : DAK (Dana Alokasi Khusus) : Rp.299.976.000.

ABDULAZIS, MM menandatangani dokumen pencairan yang diajukan penyedia jasapekerjaan ;Bahwa proses akhir pencairan dana pengerjaan proyek konstruksi hotmixtersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(PPKA) Pemko Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah KotaTanjung Balai An.

22 Nopember 2012;

Kwitansi nomor: 085/XI/KW/2012 tanggal 28 Nopember2012,dan Bon/faktur no: 085 011 tanggal28 Nopember 2012;10.Kwitansi nomor: 075/1I/KW/2012 tanggal22 Nopember 2012, dan Bon/faktur no: 075 09tanggal 22 Nopember 2012;11.Kwitansi nomor: 0035/1X/KW/2012 tanggal 21September 2012,dan Bon/faktur no: 035 09 tanggal21 September 2012;12.Berkas pencairan dana kepada Akademi FarmasiBanda Aceh beserta surat perintah pencairan dana(SP2D) No.0025650/LS-PPKA/2012 tanggal 23 Oktober2012;13.Satu buah

Soepardjo, surat tugas No. 183/PKKA/A.I/VU/1993 tanggal 05071993) dengan investasi modal dari CV.SaudaraBandung sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) ;d Daop I Jakarta (sdr.Tjaroko, surat tugas No.184/PPKA/A.1/VII/1993tanggal ,05071993) dengan investasi modaldari PT.Galadak Kembar Jakartasebesar Rp.5.000.000.

faktur Nomor 189/PN/III/2012 tanggal 25 September2012;Kwitansi Nomor 085/XI/KW/2012 tanggal 28 November 2012, danbon/faktur Nomor 085.011 tanggal 28 November 2012 ;Kwitansi Nomor 075/II/KW/2012 tanggal 22 November 2012, danbon/faktur Nomor 075.09 tanggal 22 November 2012 ;Kwitansi Nomor 0035/IX/KW/2012 tanggal 21 September 2012, danbon/faktur Nomor 035.09 tanggal 21 September 2012 ;Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh besertaSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025650/LS PPKA

terdakwaturut menanda tangani dokumen ganti rugi lahan TMP tersebut baikdalam kapasitas terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanahmaupun sebagai Pengguna Anggaran ( PA ) adalah merupakanperbuatan yang melawan hukum, hal ini merupakan pertimbanganJudex Factie yang keliru sebab semua dokumen yang ditandatanganioleh terdakwa tersebut telah dibuat dan diferifikasi kebenarannya olehsaksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK dan saksi Sukaniati, SP selakubendahara pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA

telah di legalisir 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor rekening :010.280.43115 tanggal 18 112008 yang telah di legalisir 14 1 (satu) Exsamplar foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 29 tahun 2010tanggal 09 Juni 2010 yang telah di legalisir 1 (satu) Exsamplar foto copy Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh DarusalamNomor: 82 tahun 2008 yang telah di legalisir Tanggal 14 Oktober 2008; 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Aceh Nomor DPA PPKA

222. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor rekening :010.280.43115 tanggal 18 112008 yang telah di legalisir 223. 1 (satu) Exsamplar foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 29 tahun 2010tanggal 09 Juni 2010 yang telah di legalisir 224. 1 (satu) Exsamplar foto copy Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh DarusalamNomor: 82 tahun 2008 yang telah di legalisir Tanggal 14 Oktober 2008; 225. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Aceh Nomor DPA PPKA

legalisir222. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pengiriman Uang Nomor rekening :010.280.43115 tanggal 18 112008 yang telah di legalisir223. 1 (satu) Exsamplar foto copy Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 29 tahun 2010tanggal 09 Juni 2010 yang telah di legalisir224. 1 (satu) Exsamplar foto copy Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh DarusalamNomor: 82 tahun 2008 yang telah di legalisir Tanggal 14 Oktober 2008;225. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Aceh Nomor DPA PPKA

Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Lombok Timur TA 2009.21. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur TA 2010.22.

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.60.

MobilizationCompany will take responsibility for mobilization of aquipmentand personnel from and to delivery point; inclusive of PPKA forDSV.

Bin MOEDJONO, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi tahu ada pengajuan permohonan dana untuk wilayah eksPembantu Bupati ;Bahwa yang mengajukan dari bagian pembantuan desa kepadaBupati ;Bahwa hubungannya dengan saksi karena turunnya dana di PPKA ;Bahwa dengan turunnya surat permohonan tersebut untukditindaklanjuti sesuai disposisi ;Bahwa selanjutnya diteliti berkasberkasnya kemudian diproses lebihlanjut sehingga masuk kebidang perbendaharaan kemudian terbitSP2D., berkasberkas yang diverifikasi permohonan

tentang pembayaranhonor kaitanya dengan proyek yang menjadi masalah ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara kerja timnya ;Bahwa saksi tidak mengetahu ada kegiatan untuk 4 desa, karena saksibaru masuk tanggal 17 Januari 2011, dilantik tanggal 20 Januari 2011,tapi saksi dengar proyek sudah selesai ;Bahwa yang membuat laporan Ketua pelaksana ;Bahwa didalam proyek 4 Desa disebutkan ada Panitia, Ketua dansebagainya, kalau sesuai dengan Mendagri Nomor 13 tahun 2006bantuan khusus memang ada bantuan dari PPKA

Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.21.

Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.23.

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.60.

Minang soto dan pinjaman pihak' ketiga Rp127.000.000,00Pinjaman dari dinas PPKA Rp. 100.000.000,00Pengembalian pinjaman Pem Otda Rp. 100.000.000,00Pengembalian pinjaman PKK Rp. 75.000.000,00Ganti uang bagian umum dan= pinjaman lainnya Rp.433.575.841,00;Jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 2.585.575.841,00;303.

Dan dikerenakan Kabag Keuangan sudah berubahmenjadi dinas PPKA maka saksi diangkat menjadi Kadis PPKA(Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) pada tanggal 19Januari 2009 dengan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor :821/006/Baperjakat tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009;e Bahwa saksi selaku Kabag Keuangan Setda Pemkab Kerincimempunyai tugas diantaranya :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;Melaksanakan pemungutan Pendapatan

Bendahara pengeluaran pada SKPA wajibmempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yangmenjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKA selaku BUA paling lambattanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupaSurat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan denganSPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara pengeluaran pada SKPA wajibmempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yangmenjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKA selaku BUA paling lambattanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupaSurat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJBendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan : LaporanPenutupan Kas, SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Aceh Tamiang berjalan karena ada dilakukan pelelangan;Bahwa saksi selaku BUD dan Kepala Dinas PPKA hanya menanda tanganiSurat Penyedian Dana Nomor : 1491 tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010dengan nilai Rp 9.721.250.000, (sembilan milyar tujuh tarus dua puluh satujuta dua ratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa syarat untuk dapat dikeluarkannya SPD apabila suatu kegiatantercantum dalam APBD maupun APBDP. Jika kegiatan tersebut tidak adadalam APBD maupun APBK maka SPD tidak akan dikeluarkan.

menyuruh membuat tanggal mundur, dimana TerdakwaI ada menanyakan mengapa tidak tanggal 27 Desember 2010 sesuai amprahanpertama;Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 24 Desember 2010berdasarkan dokumen kontrak yang ditandatangani Jamaluddin dan Rasyidinkarena secara administrasi tidak bisa mengamprah uang, maka dibikin kontrakbaru;Bahwa Terdakwa I menandatangani kontrak dihadapan Jamaluddin yangdisodorkan oleh Jamaluddin, sedangkan berkas pengamprahan Terdakwa Itandatangani di kantor PPKA

menjadi suatutemuan tetapi temuan positif dibolehkan;Bahwa sebelum tanggal 24 Desember 2010 ada dilakukan pemeriksaantermsuk meja operasi, kemudian ada pemeriksaan lanjutan karena kataZulham mau dipercepat, kemudian pada pemeriksaan sekitar tanggal 7 Januari2011 meja operasi masih lengkap;Bahwa awalnya Berita Acara pemeriksaan barang ditandatangani tanggal 24Desember 2010 yang saat itu barangnya belum lengkap, kemudian adainformasi dari dinas harus dibuat tanggal 13 Desember 2010 untuk pengajuanke PPKA

;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat tanggal 6 Januari 2011,namun atas perintah serta surat pernyataan kepala dinas maka tanggalnyadimundurkan menjadi tanggal 13 Desember 2010;Bahwa alasan Kepala Dinas memerintahkan agar tanggal dimundurkan karenapermintaan PPKA dan panitia sudah bertemu Kuasa BUD yaitu ABDULLAHyang mengatakan untuk melengkapi administrasi saja yang penting barangsudah masuk;Hal 173 dari 223 Hal.

Bahwaperhitungan kerugian negara harus pasti, tidak boleh perkiraan;Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dan diutarakan di atas, makaterhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalamputusannya halaman 30 aline 48 yang diantaranya, memberi pendapattentang pengertian harta benda yang diperoleh dalam perkara in casuadalah harta benda yang berasal dari uang negara yang digunakan untukpembuatan 18 unit kapal nelayan sebagaimana yang dimaksud dalam SuratPerjanjian Pemborongan/Kontrak NO.15/KONT/PPKA