Ditemukan 1398 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PDT/2014/PT.DKI.
Tanggal 13 Maret 2014 — PT.DAYA RADAR UTAMA >< PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
11834
  • Memerintahkan agar Conservatoir Beslag (sita jaminan) yang telahdiletakkan atas bidang tanah dan bangunan SHGB No.125/Rawa Lautberdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 20Pebruari 2012 No.01/DEL/2012/PN.TK jo No.02/CB/2012/PN.JKT.UT jo 239/Pdt.G/2011/ PNJKT.UT untuk segera diangkat dan mengembalikan bidang tanahdan bangunan SHGB No.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagaijaminankredit atas hutang TERLAWAN II dan PELAWAN serta menyatakanPELAWAN tetap mendapat hak preferen
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/PDT.SUS/2010
PT. PUNINAR JAYA; PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
7545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangannya, judex facti' tidakmenyebutkan hak preferen kepada PemohonHal. 15 dari 14 hal. Put.
    adalah atas adanyapermohonan pailit oleh Pemohon PailitMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dariPemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebabpertimbangannya telah tepat ; Terbukti bahwa bukti yang diajukan olehPemohon Pailit telah memenuhi ketetuansebagaimana disebutkan dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun2004 ; Alasan Pemohon Kasasi agar ditetapkansebagai Kreditur Preferen
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tahun 1999
1236633
  • Tentang : Jaminan Fidusia
  • maka menurut Undangundangini ooyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerakyang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebanidengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang hak Tanggungan.Dalam Undangundang ini,diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikankepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusiamemberikan hak yang didahulukan (preferen
    menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktueksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.Pasal 31Cukup jelasPasal 32Cukup jelasPasal 33Cukup jelasPasal 34Cukup jelasPasal 35Cukup jelasPasal 36Cukup jelasPasal 37Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyaihak yang didahulukan (preferen
Register : 05-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Gto
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo
Tergugat:
Faisal Tomusu
4614
  • Rangka MHFXW42G772083542, No.Mesin ITR6348283 dan Nomorpolisi DM 1315 AE yang telah diikat dengan sertifikat fidusia sebagaimana diaturdalam Undang Undang tentang Fidusia maka terhadap Jaminan tersebutmelekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani sertifikat fidusia dan jugamelekat hak preferen sehingga berdasarkan hukum terhadap jaminan tersebutberlaku parate eksekusi berdasarkan hukum UU Fidusia;Menimbang bahwa oleh karena jaminan berupa BPKB tersebut melekatjaminan sertifikat fidusia dan
    juga mempunyai hak preferen maka petitum gugatannomor 5 sepanjang mengenai tuntutan untuk menyerahkan barang jaminanharuslah dikabulkan;Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN GtoMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitutentang besaran kewajiban yang harus dibayar Tergugat dikabulkan sebagian dantuntutan agar Tergugat menyerahkan barang jaminan maka terhadap petitumnomo 5 Hakim dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no. 1, Hakim berpendapatoleh
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
245217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 422 K/Pdt.Sus/201 1PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (Dalam PKPU) tertanggal 06 Mei 2011yang telah disetujui oleh PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (DalamPKPU)/Debitur serta ditandatangani oleh Pengurus dan Hakim Pengawastersebut sebanyak 3 (tiga) kreditur konkuren dan 2 (dua) kreditur preferen(istimewa) dan 1 (satu) kreditur separatis dan 1 (satu) kreditur konkurenyang dibantah oleh pengurus sebagai berikut :Kreditur Konkuren No. Nama Kreditur Total tagihan 1 PT. MAFHABOR INDONESIA Rp 993.992.481, 2. PT.
    YASA PATRIA PERKASA Rp 5.211.350.238, JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 7.093.482.679, Kreditur Preferen : No. Nama Kreditur Total tagihan 1 Karyawan PT.YALA Rp 4.026.699.300,TEKNO GEOTHERMAL 2 Kantor Pelayanan Pajak Rp 0Pratama Jakarta Pasar Minggu JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 4.026.699.300, Kreditur Separatis No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT. ALAM INTI ENERGI Rp 21.005.093.460,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 21.005.093.460, Kreditur yang dibantah oleh Pengurus No Nama Kreditur Total tagihan 1 Pengurus PT.
    YASA PATRIA PERKASA Rp 5.211.350.238JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 7.093.482.679 e Kreditur Preferen : No. Nama Kreditur Total tagihan1 Karyawan PT.YALA TEKNO Rp 4.026.699.300.,GEOTHERMAL Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 422 K/Pdt.Sus/201 1 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rp 0Jakarta Pasar Minggu JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 4.026.699.300, e Kreditur Separatis : No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT.
    Hal itulah yangdiatur dalam Pasal 229 ayat ( 1) huruf b UU Kepailitan yang memasukkanhak suara Kreditor Separatis dan Kreditor preferen dalam proses penetapanPKPU tetap beserta perpanjangannya oleh Pengadilan;Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu denganditetapbkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasilpersetujuan pihakpihak, yaitu dalam hal ini pihakpihak sebagaimanadimaksud Pasal 229 ayat (1)
    huruf b tersebut, maka pada tahapan ini semuaKreditor sudah menjadi Kreditor konkuren, tidak ada lagi kualifikasi Kreditorseparatis ataupun Kreditor preferen.
Putus : 21-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3491 K/Pdt/2018
Tanggal 21 Desember 2018 — GAN FAIZAL VS SUJITO, dkk
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalamKonvensi merupakan Kreditur Preferen berhak atas objek sengketa;4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 setiap hari);5.
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
153107
  • HADI SHUBHAN,S.H., M.H., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalahberkedudukan sebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yangmemiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnyamaka sejatinya yang harus dilakukan oleh Kurator adalahmengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yang harusdibayar dansejatinya juga atas permintaantagihanpajaktersebut Termohon juga menyampaikan berapa tagihan pajakyang harus dibayar; (Vide Putusan Prap.
    Kreditur Hal.69 dari 110 Hal.Put.No. 750/Pdt.G/2019/PN.DPSkonkuren adalah kreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengankreditur preferen dan separatis dimana pembayaran piutangnya diambil darisisa asset debitur pailit setelah pembayaran kreditur preferen dan separatiscontohnya suplayer dan pemberi pinjaman uang;Bahwa upaya yang saksi lakukan sebagai curator dari Ir.
    Kreditur konkuren adalahkreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengan kreditur preferen danseparatis dimana pembayaran piutangnya diambil dari sisa asset debiturpailit setelan pembayaran kreditur preferen dan separatis contohnyasuplayer dan pemberi pinjaman uang (tidaak memiliki jaminan);Bahwa dari ketiga Kurator ini yang nomor 1 dan nomor 3 harus didahulukanseperti contohnya upah buruh.
    Bahwa kreditur preferen dimana kreditortersebut walaupun tidak menggunakan jaminan tetapi harus didahulukancontohnya pajak, bea cukai namun dalam KUH Perdata kreditor separatisdidahulukan daripada preferen karena dia yang memegang jaminan tetapiKurator dilarang membagi sebelum membayar pajak, upah buruh terlebihdahulu karena itu termasuk super prioritas;Bahwa Pembayaran pajak dalam penelitian saya 20% tagihan dansemuanya terbayarkan dan kalau ada yang bertanya pasti pajak tersebutmasuk dalam kreditor
    preferen dan menjadi nomor satu;Bahwa apabila Kreditur managih langsung kepada Debitur terhadap Debiturtersebut tidak mempunyai akibat hukum karena tidak sesuai dengan ayat(1);Bahwa tugas Kurator yakni 1.
Register : 27-05-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
PT SELATAN PRIMA SEJAHTERA JAYA
Tergugat:
1.YUDI PRANATA
2.Kantor Cabang Bank Tabungan Negara Pekanbaru
Turut Tergugat:
PT. Cahaya Cempaka Mas
936
  • Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/2002disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab MasalahTeknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (SekarangHak Tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan,karena menurut undang undang suatu piutang/kredit/tuntutan uanglainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen dan olehkarena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan
    Kec.Tampan,Pekanbaru Riau, dengan luas bangunan 36 M2 (Tiga Puluh Enam MeterPersegi) dan Luas Tanah 100 M2 (Seratus Meter Persegi) merupakan objektanah dan rumah yang telah terlebin dahulu dijaminkan kepada Tergugat Ilsebagaimana dibuktikan dalam fotokopi Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan nomor 330/NOT/2008 tertanggal 25 Juli 2008 (bukti surat T23);Menimbang, bahwa dengan dibebankannya objek tersebut dengan HakTanggungan terhadap Tergugat Il, maka sudan seharusnya Tergugat Ilmemperoleh hak preferen
    atas objek tersebut, hal ini sesuai denganYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 419K/Pdt/2002 disampaikanbahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalamRakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuktanah yang telah dibebani hipotik (Sekarang Hak Tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyaihak preferen dan oleh karena itu
Putus : 28-05-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013
Tanggal 28 Mei 2015 — PT.MAGNA FINANCE VS JEFRI VALDANO SITORUS
10372 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Preferen (Droit Preference).Pengertian asas preferen atau hak untuk didahulukan ditegaskandalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 yaitumemberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusiaterhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaranpelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia.
Putus : 28-03-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA, yang diwakili oleh DAVID TIONARDI selaku Direktur vs PT KARTIKA SELABUMI MINING, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia dan 1. PT ASIADRILL BARA UTAMA, dkk.
302213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT U FINANCE INDONESIA, berkedudukan di ANZ TowerLantai 20 dan 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, JakartaSelatan;Para Turut Termohon Kasasi/Para Kreditor Separatis PKPUSementara;DanKANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR I, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat;Turut Termohon Kasasi/Kreditor Preferen PKPU Sementara;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan Laporan tertanggal 14November 2012 di muka Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat
    PT U Finance Indonesia;c Kreditur Preferen:1) KPP Pajak Besar I;Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, debitur telah mendaftarkan"Rencana perdamaian PT Kartika Selabumi Mining" ke Kepaniteraan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, debitur telah menghadiri rapat praverifikasi, bertempat di Kantor Pengurus yang beralamat di Ruko Plaza Ciputat MasBlok B/AA, Jalan Ir. H.
    Kantor Hukum Dewi Iryani & Partners;44 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., qq. kuasa hukumnya dari Kantor HukumMuliadi & Partner; dan,2 (dua) Kreditor Separatis, yaitu:1 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., qq. kuasa hukumnya dariKantor Hukum Muliadi & Partners;2 PT U Finance Indonesia; serta1 (satu) Kreditor Preferen, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Besar I;Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 13 November2012;2 Menghukum Debitur (PT Kartika Selabumi Mining) (Dalam PKPU) sementaradengan
    Terhadap kewajiban/hutang kepada para kreditur preferen akan dilakukan sesuaidengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 9 November 2012, Termohon Kasasi I/Debitor telahmengajukan revisi atas rencana perdamaian tanggal 29 Oktober 2012 denganrencana perdamaian tanggal November 2012 sebagaimana ternyata dalam SuratNomor 101/KSMSS/11/2012 tanggal 8 November 2012 perihal: Rencanaperdamaian PT Kartika Selabumi Mining (selanjutnya disebut "Rencanaperdamaiain tanggal
Register : 18-09-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 18 September 2018 — PENGGUGAT : AGUS BUDIYANTO, TERGUGAT : Direktur Koperasi Simpan Pinjam Intidana cq Manager cabang wonosobo Koperasi Simpan Pinja Intidana
22887
  • Wsb.Tanggungan Nomor : 780/2013 tertanggal 24 September 2013 yangdibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) BudiadiGunawan, SH yang beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 157Wonosobo, dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan PeringkatPertama Nomor : 2361/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 atas namaKSP INTIDANA, berkedudukan dan berkantor Pusat di Semarang,yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan ataudiutamakan (hak preferen
    ) apabila Penggugat selaku Debitor telahlalai/wanprestasi ;Hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut juga telah ditegaskandalam ketentuan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :780/2013 tertanggal 24 September 2013, yang memuat klausula antaralain:Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan
Register : 31-07-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Byl
Tanggal 28 Maret 2018 — -PRIHA TININGSIH -Saudara HARYADI -PT. BANK BNI Cabang Boyolali -KPKNL SURAKARTA -Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali
7213
  • 640/2014 tgl.04/02/2014.Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada JAWABAN angka 4 diatas telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Byl.Sertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat Il mempunyaihak preferen
    gugatannya.Bahwa Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan mengatur sebagaiberikut:"Apabiia debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dan hasil penjualan tersebut.Bahwa sebagaimana Tergugat ll sampaikan pada butir 4 jawaban diatas, Tergugat ll adalah pemegang Hak Tanggungan atas jaminankredit yang dijaminkan oleh Tergugat .Bahwa dengan demikian, Tergugat Il mempunyai hak preferen
Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/Pdt./2015
Tanggal 22 September 2015 — H. DEDY WIRYA KUSUMA, , dk ; JAP TIK DHAI/DANIEL, , dk
291231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015seorang kreditur dalam hak tanggungan peringkat kedua melunasipiutang milik kreditur preferen (hak tanggungan peringkat pertama), makakreditur peringkat kedua itu demi undangundang bergeser menjadikreditur yang preferen (peringkat pertama) yang baru atas debitur yangmana semula berhutang pada kreditur pertama;Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara a gou yangmendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdata tersebut, maka subrogasiyang Penggugat harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakanterhadap
Register : 14-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Bpp
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4719
  • masih primator, kalau dibagi nanti siapa yangmeneruskan kreditnya, akan menimbulkan permasalahan baru yang rumit danpihak Bank tidak mau tahu dengan semua itu/ pihak Bank keberatan terhadaphal itu Karena merugikan mereka;Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelaskabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hinggakepembuktian/putusan hal ini sesuai hasil Rakernas Badilag di Bandung tahun2016 dengan kalimat Oleh karena pemegang hak tanggungan sebagaikreditur, preferen
Register : 12-09-2017 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN PATI Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Pti
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat:
SISWANTO
Tergugat:
1.PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Semarang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
768
  • li>

DALAM POKOK PERKARA ;

Dalam Konpensi :

  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi untuk sebagian ;
  2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi merupakan Kreditur beritikad baik;
  3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konvensi dalam Konvensi merupakan Kreditur Preferen
Upload : 23-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2027 K/PDT/2010
PARA AHLI WARIS ALM. H. RASIM BIN DJAAN; PT. NUGRAHA SENTANA
3218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah garapan atau selakupenggarap tanah yang sudah secara fisik memperoleh dasarpenguasaannya dan secara hukum yang preferen untuk mengajukanhak atas tanah a quo sejak tahun 1978 sampai saat ini belum pernahmendapat ganti rugi oleh PT. Nugra Santana sebagai pemilik POMBensin (SPBU 3414310) Sunter di atas tanah sengketa;2.
    Bahwa hakgarapan di atas tanah Negara (ExPelabuhan) jelasjelas dan nyatanyata ada dan tidak bisa dipungkiri kKeberadaanya yang memperolehdasar penguasaannya dan secara hukum yang preferen untukmengajukan hak atas tanah a quo sejak tahun tahun 1978 sampai saatini belum pernah mendapat ganti rugi ;17. Saksi YUSUF, di bawah sumpah telah pula menerangkan bahwa saksiyang menjaga tanah sengketa seluas + 6.000 M?
Register : 04-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 91/Pdt.G/2019/PTA.Sby
Tanggal 20 Maret 2019 — PEMBANDING I, PEMBANDING II, PEMBANDING III DAN TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V
5915
  • tersebut di atas, dan olehkarena dalam kenyataannya objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor1591, 1457, 1491 dan 254 yang dikeluarkan oleh BPN Jember tersebut kinitelah menjadi agunan sehingga dibebani hak tanggungan atas hutang/pinjaman/kredit yang diterima oleh Terbanding dan II dari Bank BRI CabangJember (Terbanding IV), sedangkan pemberian hutang/pinjaman/kredit yangdilakukan Terbanding IV pada Terbanding dan II tersebut dilakukan denganiktikad baik, maka hak Terbanding IV sebagai Kreditur Preferen
Putus : 13-12-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 01 / Pailit Renvoi Prosedur / 2011 / PN.Niaga.MKs
Tanggal 13 Desember 2012 — - A. SYAMSUL ZAKARIA, SH. MH (Kurator Pailit) / Pemohon
28092
  • Akbar, SH jalan Pelita Raya Blok 22 No. 8 A Makassar, adalah kreditur Preferen dengan tagihan sejumlah Rp 11.234.700.000,- (sebelas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;2.5. Prof. Dr. Beddu Ammang, MA adalah kreditur konkuren dengan tagihan sejumlah Rp 1.666.450.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;2.6.
Register : 23-11-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
PT. Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
16155
  • Bahwa dari 335 Kreditor tersebut yang diakui tagihannya sebagai KreditorKonkuren sebanyak 25 (dua puluh lima) Kreditor dengan jumlah tagihansebesar Rp43.371.740.159,30, sedangkan yang diakui tagihannya sebagaiKreditor Separatis sebanyak 6 (enam) Kreditor dengan jumlah tagihan10.11.sebesar Rp593.617.389.431,60 dan yang dicatat tagihannya sebagaiKreditor Preferen sebanyak 302 (tiga ratus dua) Kreditor dengan jumlahtagihan sebesar Rp Rp33.013.101.069,00;Bahwa besarnya tagihan Para Kreditor telan diakui
    Kepailitan dan selanjutnya Debiturdengan disaksikan oleh Tim Pengurus telah menandatangani PerjanjianPerdamaian sebagaimana terlampir Lampiran 7.PENDAPAT TIM PENGURUS ATAS RENCANA PERDAMAIANTim Pengurus berpendapat bahwa Rencana Perdamaian yang diajukanoleh Perseroan memungkinkan untuk diimplementasikan karena didukunglangkah konkret dari PT WIM untuk menerbitkan Mandatory ConvertibleBond untuk membayar utang kepada PT Bank CTBC Indonesia dan PTBank HSBC Indonesia serta untuk melunasi utang bersifat preferen
    memiliki tagihan dan/atau piutang kepadaPerseroan yang tercatat dalam pembukuan Perseroan dan diakui olehPerseroan.Kreditor Konkuren berarti kreditor yang namanya terdapat dalamDaftar Kreditor Konkuren Yang Diverifikasi dan Daftar Kreditor KonkurenTerlambat yang Diverifikasi tertanggal 8 April 2019 yang diterbitkan olehPengurus;Kreditor Separatis berarti kreditor yang namanya terdapat dalamDaftar Kreditor Separatis Yang Diverifikasi tertanggal 8 April 2019 yangditerbitkan oleh Pengurus;Kreditor Preferen
    Kreditor PreferenPerseroan memiliki utang kepada para Kreditor Preferensebagaimana disebut dalam Laporan Pengurus, yang kesemuanyamerupakan tagihan hak tenaga kerja Perseroan dan luran BPJS.Jumlah tagihan Kreditor Preferen yang tercatat oleh Tim Pengurusadalah sebesar Rp62.349.307.502,00 (enam puluh dua miliar tigaratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus duaRupiah) dari 302 (tiga ratus dua) Kreditor Preferen Perseroantersebut.SUMBER PELUNASAN HUTANGSumber pelunasan hutang
Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 944/Pdt.Plw/2012/PN.SBY
Tanggal 25 Nopember 2013 — TAN MINTARTO melawan BRAM WIJAYA Dkk
323
  • Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.11/Batu/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Itta Andrijani, SH ;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan tersebut telah sesuaidengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikatsehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan denganmunculnya Sertifikat Hak Tanggungan ;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap agunan tersebut padaangka 2 diatas maka Terlawan Ill mempunyai hak preferen
    Surat Nomor RMV/7/3/614 tanggal 17 Juli 2012Bahwa dikarenakan Terlawan II tetap tidak membayar kewajibannya makaTerlawan Ill sebagai pemegang hak preferen atas obyek sengketa aquo1510.11.12.bermaksud untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Terlawan IVdengan bantuan jasa Turut Terlawan ;Bahwa dengan demikian Terlawan Ill sebagai Kreditur tidak memiliki hubunganhukum apapun dengan Pelawan tetapi memiliki hubungan hukum Terlawan Ilsebagai Debitur dimana Terlawan sebagai Direktur Utama
    menjabat sebagai Direktur Utama Terlawan II dan mengenai pelelangan terhadapobyek perkara aquo telah dilakukan sesuai dengan prosedur karena telah dijadikanjaminan oleh Terlawan II atas fasilitas kredit yang diterimanya dan sudah dibebani haktanggungan sehingga ketika Terlawan Il tidak dapat melaksanakan kewajibannyakepada Terlawan IIl dan menjadi kredit macet pada tanggal 30 April 2004 sementarakepada Terlawan II sudah diberikan peringatan atas kewajibannya, maka Terlawan IIIsebagai pemegang hak preferen