Ditemukan 582 data
16 — 2
dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial ), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
11 — 1
Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UU No.50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (2) danpasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006
7 — 0
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1)dan (2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 seabagaimana telah di ubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatnikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tergugatdan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
17 — 9
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.SUBSIDAIRAtau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 ;Halaman 2 dari 9 Hal.
14 — 8
berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera PengadilanAgama Sangatta diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 seabagaimana
20 — 4
tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial), maka Apabila dalampermohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepadapara pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agamadi mana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkankepada Pemohon I dan Pemohon IIT untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannyake Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari seabagaimana
17 — 10
Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanyayang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut,seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 26Agustus 2020 dan tanggal 03 September
19 — 3
administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I danPemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor UrusanAgama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
11 — 2
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 0520/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 20Meil 2016 dan tanggal 26 Mei 2016 ;Bahwa
21 — 9
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undanganyang berlaku.SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal06 Maret 2020 ;Bahwa, proses mediasi
42 — 20
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undanganyang berlaku.SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal04 Desember 2019, dan tanggal 12 Desember
8 — 1
Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanyayang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut,seabagaimana sesuai relas panggilan 0073/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 20 Januari2017 dan tanggal 27 Januari 2017
11 — 7
berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera PengadilanAgama Sangatta diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara yang dimaksud masukbidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 seabagaimana
13 — 2
administrasi perkawinan berdasarkanHasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisialtahun 2010, maka Apabila dalam permhonan isbat nikah dikabulkan, harus adaamar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatperkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, olehsebab itu Majelis Hakim memerintahkan secara ex officio kepada Pemohon I danPemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Mapat Tunggul Selatan seabagaimana
14 — 2
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider:Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya) ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmidan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan 0177/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 27Pebruari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 ;Bahwa, proses mediasi
11 — 1
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanyayang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan resmi dan patut,seabagaimana sesuai relas panggilan 0324/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 10 April 2019dan tanggal 26 April 2019 ;Bahwa
14 — 2
dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan(Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial ), maka Apabila dalam permhonanisbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihakuntuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di manamereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Mapat Tunggul seabagaimana
10 — 4
ROHAYAH Binti NUDDIN, selanjutnya di bawah sumpah saksimenerangkan sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikahPenggugat dan Tergugat tinggal bersama di Panyabungan II , Penggugat danTergugat telah bergaul seabagaimana layaknya suami isteri, dan telahmemperoleh satu orang anak, yang mana anak tersebut dalam asuhanPenggugat; e Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai sekitar 2bulan, setelah
19 — 11
Membebankan biaya perkara ini sSesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidakmenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil danganresmi dan patut, seabagaimana sesuai relas panggilan Nomor370/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 20 Maret 2020 dan tanggal 20 April
5 — 0
No.2631 /Pdt.G/2014/PA.Pmil.dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 mediasi tidak dapatdilaksanakan terhadap perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (2) dan pasal73 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seabagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009,Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan