penetapan Terbanding atasImportasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 383366 tanggal 12 Oktober2011 sebesar CIF USD 64,906.95 ditetapkan berdasarkan MetodePengulangan Nilai Transaksi menjadi sebesar CIF USD 350,040.26 karenadata berupa Sales Contract, pembukuan, polis asuransi dan data pendukungtransaksi lainnya telah Pemohon Banding berikan;: bahwa pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbandingbarang impor yang dipermasalahkan belum diterbitkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB

Dalam sengketa ini pada saat Pemohon Banding mengajukankeberatan belum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)dan barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, maka jaminantidak perlu disampaikan atau membayar tagihan yang harus dibayar, karenabarang impor sepenuhnya masih dibawah pengawasan Direktorat JenderalBea dan Cukai.bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan tanggal 13 Desember 2011yang diterima oleh Terbanding tanggal 15 Desember 2011 atas SPTNPtanggal 20 Oktober 2011

diterbitkanSPPB dan belum dikeluarkan dari kawasan pabean, maka Pemohon Keberatansekarang Pemohon Banding tidak wajib menyerahkan jaminan sudah sesuaidengan yang diatur dalam Pasal 10B ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 93 ayat(1) dan ayat (1a) UndangUndang Kepabeanan a quo dan Pasal 3 ayat 3 hurufa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tentang Keberatandi Bidang Kepabeanan.bahwa Terbanding tidak mempermasahkan jaminan pada saat permohonankeberatan diajukan, karena barang impor belum diterbitkan SPPB

Selanjutnya pada saat proses pemeriksaankeberatan Pemohon Banding ingin mengeluarkan barang impornya denganmenyerahkan jaminan sesuai Bukti Penerimaan Jaminan Nomor:000023/CB/KBR/2012 tanggal 04 Januari 2012 sesuai dengan SPTNPNomor: SPTNP027647/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 20 Oktober2011 yang diterima oleh Terbanding tanggal 4 Januari 2012 dan disetujui olehTerbanding dibuktikan dengan diterbitkannya SPPB tanggal 6 Januari 2012sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (2) huruf b UndangUndangKepabeanan

Dalam hasil surat LHA a quo tidaknampak adanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampaidengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yangselanjutnya disebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidakpernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu. menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Putusan Nomor 25/B/PK/PJK/2014KEMBALI menerbitkan SPPB No : 202656/KPU.01/2011 tanggal 06Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 203574dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya.

Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018494/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB No : 202656/KPU.01/2011 tanggal06 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku.

/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secaraprosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB203574.

PIB Nomor Pengajuan 000000000601020120319001294 berserta SPPB, SSPCP,Invoice, Packing List, Bill of Lading, Form D2. PIB Nomor Pengajuan 00000000601020120801001650 berserta SPPB, Nota Debet,Bukti Penerimaan Negara Impor, SSPCP, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Form D3. PIB Nomor Pengajuan 00000000601020121029001894 berserta SPPB, Nota Debet,Bukti Penerimaan Negara Impor, SSPCP, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Form D;4. Payment Voucher tanggal 7 September 2012;5.

Southern Tristar, tetapi dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB ) Nomor: 305171 tanggal 24 Juli 2012 dan dalam SuratPemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 338603/KPU.01/2012 tanggal 14 Agustus 2012,tercantum importir: PT. XXX, dengan tidak mencantumkan QQ PT.

Prinlog Nomor T90/01302001/Log, dan Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB) atau Delivey Order (DO) serta bukti uji timbang ;8. Perintah Dropping Beras Dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Malukudari Prinlog Nomor : T1078/05302001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;9. Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1233/06222001/Log, dan Surat PerintahHal. 17 dari 25 hal. Put.

No. 12 K/Pid/200610.11.12.13.1415.16.17.18.19.Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1895/09242001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T837/07272001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order

No. 12 K/Pid/200610.11.12.13.Prinlog Nomor T1895/ 09242001/Log tanggal 24 September 2001 ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropnsiMaluku dariPrinlog Nomor T90/01302001/Log, dan Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB) atau Delivey Order (DO) serta bukti uji timbang ;Perintah Dropping Beras Dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Malukudari Prinlog Nomor : T1078/05302001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan

Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1233/06222001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1895/09242001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T837/

07272001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Petikan SK.

Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi ( TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor: 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .> 1 (satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120426012346;ew hePID31. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120508012407;32. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 000000004670201205 14012430;33. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120522012473;34. Surat Nomor: S1193/KPU.01/BD.0401/2012 tanggal 28 Mei 2012;35. Bill of Lading Nomor: MOLU13005963674;36. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 00000000467020120626012619;37. Receipt tanggal 28 Maret 2012;38.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 033886/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 01 Maret 2012;10. Aplikasi Transfer (Transfer Application) BRI tanggal 2 April 2012 sebesarUSD71,840.18;11. Laporan Transaksi BRI bulan April 2012;12. Laporan Transaksi BRI bulan Maret 2012;a ge he13.14.15.16.Li?

18.19.20.DL.Dede23.24.25.26.27.28.29.30.Payment Voucher tanggal 2 April 2012;General Ledger;Item Register;SPT Masa PPN bulan Maret 2012;Faktur Pajak tanggal 1 Maret 2012;Bukti Pernerimaan Negara tanggal 8 Maret 2012;Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan:00000000049620120307007 136;SSPCP = atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan:00000000049620120307007 136;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 039087/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 8 Maret 2012;Schedule Cargo Policy

PO.00429/30/32 S148307/08/09 050052 USD4,082.50Total USD71,840.18 bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap kelima invoice tersebut, menurut Majelisterdapat 5 (lima) invoice dengan total nilai USD 70.643.00 yang telah telah dilengkapidengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan atas Invoice Nomor: SI470212senilai USD1,197.18 tidak dilengkapi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sehingga Majelis berpendapat Pemohon Bandingtidak dapat membuktikan

Aceh Tamiang sesuai dengan Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) No. 602/SPPB/TBJK/ PPTK III/2009 Tanggal16 Oktober 2009, di buat di Banda Aceh tanggal 09 Desember 2009.Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana antara Ir. Ridawan, St dengan H.Awaluddin, SH SpN.

) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjid agung kab.

Aceh Tamiangtersebut adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor :602/ SPPB/307/ TBJK/ PPTK III/ 2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentang PekerjaanPembangunan Mesjid Agung;Bahwa dana untuk pembangunan mesjid agung Kab.

Aceh Tamiang.Photo dokumentasi lokasi pembangunan mesjid Agung.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTKIH/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjidagung kab.

Aceh Tamiang tersebut adalah SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009 tentangPekerjaan Pembangunan Mesjid Agung;Bahwa pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan RAB awal Pada Rencana Anggaran Biaya yang ada di dalam SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Nomor : 602/SPPB/307/TBJK/PPTK III/2009, tanggal 16 Oktober 2009 tersebut,saksi tidak tahu sebabnya karena saksi tidak dilibatkan dan juga tidak tahu pembuatan RAB awal yang

dengan rekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatanrehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBNtahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI hinggasampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SDmenerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjianpemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaranpembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP)dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomorrekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintahmembayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengannomor rekening atas nama sekolah calon penerima

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanjanegara dilakukan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak BeratSD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres PasirPutih.1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPTLaju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD DanMeubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012,tanggal 08 Agustus 2012.2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDNUPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012,tanggal 08 Agustus 2012.1 ( Satu )

denganrekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yangbersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan danKebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu) BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calonpenerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolahcalon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening ataS nama sekolah calon penerima

bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atasbeban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.16. 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar denganKepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian BantuanRehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor :16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08Agustus 2012.17. 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk KepalaSekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 /Vill / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.18

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB BendaharaPengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;d.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang Penetapan Sekolah ;Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;O29 5Rekening Bank atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa belanja atasbeban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran ;4) Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat SD Tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IVpoine ;5) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB BendaharaPengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolanh calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;d.

Dan jika menurut Terbanding PemohonBanding ada salah dalam pencantuman nomor HS kenapa pada saat PemohonBanding melaporkan data PIB Pemohon Banding kepada Terbanding diterimadengan bukti diterbitkannya SPPB atas barang impor Pemohon Banding denganNomor 2656/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011, dimana seharusnya jikamenurut mereka ada kekeliruan pencantuman nomor HS maka seharusnya PIBPemohon Banding tersebut tidak dapat/boleh diproses dan diberitahukankepada Pemohon Banding untuk memperbaiki atau mengganti

Di satu sisi TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011, dimana SPPB a quomenunjukan Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujuipenggunaan PIB 203574 dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00disertai fasilitas KlTEnya. Dilain sisi terlinat ketidaksetujuanTermohon Peninjauan Kembali dengan diterbitkannyaSPTNP018502/NOTUL/KPUTP/ BD.02/2011.

Dengankata lain, Keberadaan SPTNP018502/NOTUL/ KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011tanggal 06 Juni 2011 menunjukan bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benarmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengandemikian menunjukkan ketidakkosistenan dan ketidakpahamanTermohon Peninjauan Kembali terhadap prosedur dan tatananmekanisme yang dimilikinya.b.

Bahwa penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni2011 dan SPTNP018502/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011menunjukkan kesetujuan Termohon Peninjauan Kembali ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadi kewajibanPemohon Peninjauan Kembali secara prosedural, maka TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor 202656/KPU.01/201 1tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 203574. (Lampiran6(Surat pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011) dan Lampiran7(SPPB Nomor 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011));.

NUH dengan Surat No. 09/003/ SPPB/KAKP/DIV/I/2007tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk.

NUH dengan Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KAKP/DIV/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliarRupiah);Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk.

Bin MOH.NUH dengan Surat Nomor: 09/250/SPPB/KAKP/DIV/V1/2007 tanggal 5 Juli2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Untuk REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk.

Rp. 166.608.000, (seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah)yang terbagi dalam 6 (enam) bukti setoran masing masing sebesar Rp. 27.768.000, (duapuluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);Selanjutnya pada tanggal 19 mei 2011 atas dasar Surat Permohonan/PermintaanAlokasi Raskin dari Sekretaris daerah Kabupaten Mappi dan bukti Setoran Hargaberas Raskin dari saksi PETRUS SARWUNA maka Kepala Perum Bulog Sub DivreMerauke menerbitkan Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB

) / Deliveri Order(DO) beras Raskin kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin Perum Bulog Sub DivreMerauke sebesar 104.130 kg yang terbagi dalam 6 (enam) SPPB/DO masing masingsebesar 17.335 berdasarkan berita acara serah terima Penjualan Beras Raskin Nomor84/BAST/26050/V/2011; No 85/BAST/26050/V/2011; No86/BAST/26050/V/ 2011;No87/BAST/26050/V/2011; No88/BAST/26050/V/2011; NO89/BAST/ 26050/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh saksi HADI PRASETYOsebagai pihak I (Perum Bulog) kepada sdr.

LINUS TUTUROP sendiri;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 atas dasar SPPB/DO, Satker Raskin Perum BulogSub Divre Merauke mengeluarkan beras Raskin dari Gudang Perum Bulog Sub. DiverMerauke sebesar 104.130 Kg (6.942 zak @ 15 Kg) dan menyerahkanya kepada saksiPETRUS SARWUNA selaku Penerima kuasa dari terdakwa Drs.

LINUSTUTUROP sendiri;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 atas dasar SPPB/DO, Satker Raskin Perum BulogSub Divre Merauke mengeluarkan beras Raskin dari Gudang PerumBulog Sub. Diver Merauke sebesar 104.130 Kg (6.942 zak @ 15 Kg) danmenyerahkanya kepada saksi PETRUS SARWUNA selaku Penerima kuasa dariterdakwa Drs.

Merauke yang di bayarkan tanggal 19 Mei 2011, ke RekBulog Merauke ;6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) Delivery Order ( DO ) no.289 s/d 294 tanggal 19 Mei 2011 ;6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Penjualan Raskin no. 84 / BAST /26050/V/2011 s/d 89/BAST/26050/V/2011 tanggal 30 Mei tahun 2011 ;1 (Satu) lembar surat kuasa KA. Distrik Kaibar (Drs.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah VII Ruteng/ Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.2. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Miskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelisir.3. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan

2010 kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 31 Desember 2010. 7. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Tambahan Alokasi pagu Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.8. 1(satu) berkas foto kopi surat Tanda Terima Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelisir.9. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

yang telah dilegelisir.11. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin ( Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.12. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegelisir. 13. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

Desember tahun 2011, yang telah dilegelisir. 16. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2011 kabupaten Manggarai barat posisi pertanggal 31 Desember 2011. 17. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin 13 Tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir. 18. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin, yang telah dilegelisir.19. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 28 Des 2012. 28. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelisir.29. 1 (satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) No.13/TT.HP/2012 , yang telah dilegelisir.30. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

(DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok No.UntukJumlah Nomor SPPB/DO Tanggal alokasi.

Penambahan Raskin13 1.600 5.805 9.288.000,Jumlah 70.140 112.224.000, Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin,kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkanSurat Perintah PenyerahanBarang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskinke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut : SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok Untuk JumlahNo. Nomor SPPB/DO Tanggal alokasi.

Nomor SPPB/DO Tanggal alokasi.

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong MajokNO.

Foto copy: Invoice nomor UB14IV001576 tanggal 28 Februari 2014 ; Surat Jalan ;UB14GD000132/SPPB : UB14D0000135 ;UB14SJ001158 ;UB14GD000137/SPPB : UB14D0000140 ;UB14SJ001318 ;UB14GD000162/SPPB : UB14D0000165 ; Delivery Order ;003968, 53902, 003975 ; Purchase Order ;BNIPO/02/14/0051, diberi tanda P5r ;37. Foto copy : Invoice nomor UB14IV001590 tanggal 28 Februari 2014 ; Delivery Order ;53906, 53927, 53950, 53951, 54291 ;Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Btm.

Foto copy: Invoice nomor UB14IV002837 tanggal 18 April 2014 ; Surat jalan ;UB14GD000317/SPPB : UB14D0000321 ;UB14SJ002957 ; Delivery Order ;55215 ; Purchase Order ;BNIPO/04/14/0114, diberi tanda P5m1 ;58.

Foto copy : Invoice nomor UB141IV003257 tanggal 30 April 2014 ; Surat jalan ;UB14GD000399/SPPB : UB14D0000403 ;UB14SJ003266, UB14SJ003516, UB14SJ003212 ; Purchase Order ;BNIPO/04/14/0130, diberi tanda P5s1 ;64. Foto copy : Invoice nomor UB141V003325 tanggal 6 Mei 2014 ; Surat jalan ;UB14GD000472/SPPB : UB14D0000476 ; Purchase Order ;BNIPO/03/14/0084, diberi tanda P5t1 ;65.

Foto copy: Invoice nomor UB14IV003342 tanggal 6 Mei 2014 ; Surat jalan ;UB14SJ003317, ;UB14GD000458/SPPB : UB14D0000462 ;UB14GD000465/SPPB : UP14D0000469 ;UB14SJ003644, UB14GD000473/SPPB : UB14D0000477 ; Delivery Order ;55777 ; Purchase Order ;BNIPO/05/14/0134, diberi tanda P5w1 ;68. Foto copy: Invoice nomor UB14IV003475 tanggal 12 Mei 2014 ; Surat jalan ;UB14GD000484/SPPB : UB14D0000488 ; Purchase Order ;BNIPO/03/14/0094 , diberi tanda P5x1 ;69.

Foto copy: Invoice nomor UB14IV005821 tanggal 18 Agustus 2014 ; Surat Jalan ; UB14D0000663, SPPB : UB14D0000679 ;UB14SJ005907 ; Delivery Order ;57321 ; Purchase Order ;BNIPO/08/14/0203, diberi tanda P5u2 ;92.

denganrekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yangbersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikandan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu).

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan Surat bukti dimaksud.11Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atasbeban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalis berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Banyakan

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUR)............ .56BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi ..........10.11.57Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy

KHAMRIN, M.Pdselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penjaminan KepastianLayanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP pada Direktorat PembinaanSMP Ditjen Dikdas Kemendikbud; dimana berdasarkan PanduanPelaksanaan Tekhnis Program Block Grant Pembangunan USB LanjutanTahun 2012 diketahui bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)tersebut memuat ketentuan pelaksanaan Pembangunan USB Lanjutantersebut antara lain sebagai berikut :> Pasal 3 Jangka waktu pembangunan sampai selesai 100 % ditetapkan

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2. Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.

Banggai danmenyampaikan bahwa anggaran pembangunan USB SMPN 6 Lamala telahmasuk ke Rekening SMPN 6 Lamala pada Bank BRI Cabang Luwuk Nomorrekening 0000016701034830508 sejak tanggal 4 September 2012sebesar Rp. 534.300.000, (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus riburupiah); sehingga jika mengacu pada SPPB maka pelaksanaan pekerjaantersebut sudah harus dilaksanakan dan harus selesai dalam waktu 120(seratus dua puluh) hari sampai dengan 4 Januari 2013; oleh karena ituTerdakwa menyampaikan kepada

bahwa Terdakwabertanggungjawab sepenuhnya Jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebutterjadi penyimpangan terhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis; Bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2012, SekolahMenengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2.

Dedi (DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidakTerdakwa kenal (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul17.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempatdi lokasi SPPB 22 di desa Talang Mandung Kec. Jirak Jaya kab.

Dedi pihak PTPertamina PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo mengalami kerugian yangditaksir sebesar rp. 84.142.087 ( delapan puluh empat juta serratus empatpuluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP AtauKetigaweeeee Bahwa Terdakwa ROMA IRAMA ALS ROMA BIN HASAN SUMO padahari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi SPPB 22 didesa

Yahya Riando bin Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkansehubungan telah terjadinya peristiwa pencurian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat tanggal 1 Januari 2021sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi SPPB 22 Desa Talang MandungKecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Madi, Gun, Hendri,Galung, Heri Sofa, Awan, Dedi dan 3 (tiga) orang lainnya, sedangkanKorbannya PT

Azuan bin Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkansehubungan telah terjadinya peristiwa pencurian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat tanggal 1 Januari 2021sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi SPPB 22 Desa Talang MandungKecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Madi, Gun, Hendri,Galung, Heri Sofa, Awan, Dedi dan 3 (tiga) orang lainnya, sedangkanKorbannya PT.