Ditemukan 195 data
78 — 12
bentukdaftar tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung (gambar Awal,Spesefikasi) nanti daftar kegiatan selanjutnya dirangkum semua dandisesuaikan dengan pagu Anggaran di sub bidang perencaanaan yangkemudian disusun berbentuk Rencana Kerja (rencja) kemudian dilanjutkanpembahasan di DPRD dan di Paripurnakan di Dewan sehingga menghasilkanKebijaksan Umum Anggaran Penetapan Platfon Anggaran Sementara(KUAPPAS) kemudian dilakukan Asistensi dari Kepala Bidang Pengairankepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TPAD
26 — 7
EPFRPP PEPPER FERRER EE PPFRPP PREP PREFER PERE EEFRPP RRR PR RFE PERE RE PE EEFRPP RPP PR ERP E EEREFRE FP PEPPER PERE RE EE EEFRPP PREP PREFER PERE EEFRPP RRR PR RFE PERE RE PE EEFRPP RPP PR ERP E EEREFFFTTTFFFTTTTFATT Tb 3b 3b37272 7 2 FFF TFFTTTTFFTTT TFET TTT TTTPPTTTITTADS e5e5e131313a7a/7a/7/f3F3f3 FTTTTTTTTSI3SI3 cecece9c9c9c484848000000b2b2 b2 FFT TFFTTTTTFFFTTTTFITTTFFFFFFFETFFT TFTFRPP RRP FR RFE EE EE PE EEPRR ER EEE EEE EE EEE TE TE PPPS d 8d 8d4 3434 3f2f2f2 fFPRR REE RE EEE EE EEE TPAD
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
130 — 226
kerja (SKPD) bukanterjadi pada saat rapat bangar, dan pada saat rapat banggar komisitersebut komisi II sebagai Mitra kerja SKPD pertanian , kelautan danperikanan menyampaikan argument usulan perubahan anggarantersebut pada saat banggar;Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat banggar tersebutselurun peserta rapat menyetujui usulan perubahan anggaranpembebasan lahan RPU sebesar Rp. 2.500.000.000, berubahmenjadi Rp. 12.500.000.000,;Bahwa saksi menerangakan pembahsana APBD yang melibatkanbanggar dan TPAD
102 — 33
Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembahasan anggaran antaraKPU Kota Sorong dengan Pemerintah Kota Sorong Saksi termasukdalam Tim Pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaSorong yang dilakukan secara internal Pemerintah Kota Sorong. Bahwa Setelah dilakukan pembahasan anggaran untuk pelaksanaanPemilukada Walikota dan Wakil Walikota Korong Tahun 2012.
157 — 66
Bantul ke BAPPEDA Bantul, kemudiandibahas di TAPD (Team Anggaran Pemerintah daerah) Kab.Bantul;Bahwa Saksi ikut dalam team penyusunan aggaran di TPAD;Bahwa proses pembahasan awalnya di TAPD, setelah menjadiRAPBD, lalu dibahas oleh dewan yang membidangi,apabiladisetujui dikirim ke Gubernur DI Yogyakarta untuk dievaluasi,selanjutnya dikembalikan ke DPRD Bantul, dibahas dengan pihakeksekutif, jika tidak ada permasalahan, kemudian diputus dalamrapat paripurna, kKemudian menjadi Perda tentang APBD;Bahwa
lima ratusrupiah), proposal tersebut disampaikan kepada Bupati KabupatenBantul, melalui Kepala Kantor Kepemudaan dan Olah Raga (PORA)Kabupaten Bantul(Vide keterangan Saksi Yulianta, SE Bin HarjoSudarmo, tanggal 27 Mei 2015, pengakuan Terdakwa tanggal 25Agustus 2015);Bahwa proposal dana hibah yang diajukan oleh Pengurus KONIBantul dalam suratnya No. 230/KONI/BTL/VI/2010, tanggal 28 Juli2010,setelah melalui mekanisme pembahasan,mulai dari prosespengusulan, pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
138 — 66
hubungan pekerjaan.Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini;Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan PengadaanLahan Untuk Pembangunan Gedung Tourist Information Centre(TIC) di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015;Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Aset dan KeuanganDaerah (DPAKD) dan hanya mengetahui mengenai pencairandana;Bahwa saksi selaku Sekretaris tim TPAD
104 — 31
Bahwa saksi menjelaskan dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong pada Tahun 2012.halaman 60 dari 255Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN.MnkBahwa saksi menjelaskan pada saat pembahasan anggaran antaraKPU Kota Sorong dengan Pemerintah Kota Sorong Saksi termasukdalam Tim Pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaSorong yang dilakukan secara internal Pemerintah Kota Sorong.Bahwa Setelah dilakukan pembahasan anggaran untuk pelaksanaanPemilukada Walikota dan Wakil
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
125 — 70
hubungan pekerjaan.Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini;Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan PengadaanLahan Untuk Pembangunan Gedung Tourist Information Centre(TIC) di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015;Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Aset dan KeuanganDaerah (DPAKD) dan hanya mengetahui mengenai pencairandana;Bahwa saksi selaku Sekretaris tim TPAD
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
136 — 43
pekerjaan;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini;Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan denganPengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Tourist InformationCentre (TIC) di Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015;Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah(DPAKD) dan hanya mengetahui mengenai pencairan dana;Bahwa saksi selaku Sekretaris tim TPAD
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
126 — 33
saat rapat banggar komisitersebut komisi Il sebagai Mitra kerja SKPD pertanian , kelautan danperikanan menyampaikan argument usulan perubahan anggarantersebut pada saat banggar;Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat banggar tersebutselurunh peserta rapat menyetujui usulan perubahan anggaranpembebasan lahan RPU sebesar Rp. 2.500.000.000, berubahmenjadi Rp. 12.500.000.000,;Halaman 132 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi menerangakan pembahsana APBD yang melibatkanbanggar dan TPAD
70 — 21
penyusunan rancangan anggaran SKPD, menyusun danmembahas rancangan APBD/PAPBD; Bahwa terhadap permohonan bantuan dana Hibah Badan PerjuanganMigas Natuna pada tahun 2011, 2012 dan 2013 kepada PemerintahKabupaten Natuna telah dilakukan pencairan kepada Badan PerjuanganMigas Natuna; Bahwa proses pemberian hibah kepada Badan/lembaga/organisasimembuat proposal yang diajukan kepada Bupati melalui BPKAD terlebihdahulu rekomendasi dari kepala Dinas teknis setelah itu diusulkan olehBPKAD untuk dibahas pada rapat TPAD
87 — 37
;b) Sebagai TPAD mengkoordinir penyusunan, perencanaan danpenanganggaran lingkup pemerintah Kota Tangerang Selatan. ;c) Menandatangani surat undangan baik untuk pelaksanaan raparrapat internal maupun eksternal dengan forum komunikasipimpinan daerah.;d) Memberikan reward dan punishment terhadap pegawai yangstatusnya golongan III/D ke bawah.
342 — 102
Kemudian tim TPAD menentukan plafon anggaranmasingmasing OPD dan diusulkan ke DPRD Kab. Berau.Setelah disetujui bersama dengan DPRD, maka Bappedamengundang Dispora untuk menyusun RKA. Lalu dilaksanakanasistensi oleh tim asistensi untuk selanjutnya diterbitkan DPA;Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Bidang Sarana danPrasarana Dispora Kab.
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
129 — 61
sendiri dan kemudiansaksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaannya setelah saksimembacanya dan ternyata isinya sesuai dengan keterangan yang telahsaksi berikan, oleh karena itu saksi tetap pada keterangan tersebut;Bahwa saksi dimintai keterangan pada tingkat penyidikan terkait denganmasalah Rojikinnor bawahan saksi selaku Sekda karena yangbersangkutan melakukan pungutan;Bahwa sturuktur Sekda membidangi administrasi dan dibantu denganasisten dan bagianbagian selain itu juga selaku Ketua Tim TPAD
48 — 4
bentuk daftar tanpa dilengkapidengan dokumen pendukung (gambar Awal, Spesefikasi) nanti daftar kegiatan selanjutnyadirangkum semua dan disesuaikan dengan pagu Anggaran di sub bidang perencaanaan yangkemudian disusun berbentuk Rencana Kerja (rencja) kemudian dilanjutkan pembahasan diDPRD dan di Paripurnakan di Dewan sehingga menghasikan Kebyaksan Umum AnggaranPenetapan Platfon Anggaran Sementara (KUAPPAS) kemudian dilakukan Asistensi dari KepalaBidang Pengairan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TPAD
253 — 88
Kemudian tim TPAD menentukan plafon anggaranmasingmasing OPD dan diusulkan ke DPRD Kab. Berau.Setelah disetujui bersama dengan DPRD, maka Bappedamengundang Dispora untuk menyusun RKA. Lalu dilaksanakanasistensi oleh tim asistensi untuk selanjutnya diterbitkan DPA;Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Bidang Sarana danPrasarana Dispora Kab.
207 — 79
Kemudian tim TPAD menentukan plafon anggaranmasingmasing OPD dan diusulkan ke DPRD Kab. Berau.Setelah disetujui bersama dengan DPRD, maka Bappedamengundang Dispora untuk menyusun RKA. Lalu dilaksanakanasistensi oleh tim asistensi untuk selanjutnya diterbitkan DPA;Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Bidang Sarana danPrasarana Dispora Kab.
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
327 — 124
IRAWANSYAH, dengananggota tim TPAD adalah Bappeda yang dikepalai oleh Sadr.EDWARD AZRAN, Bapenda yang dikepalai oleh Sdr. MUSYAFFA,dan BPKAD yang dikepalai oleh Sdr. SURYANSYAH. Setelah adadaftar pekerjaan dari TPAD kemudian Dinas PU akan melaksanakanpekerjaan tersebut.
87 — 11
bentuk daftar tanpa dilengkapi dengandokumen pendukung (gambar Awal, Spesefikasi) nanti daftar kegiatan selanjutnya dirangkumsemua dan disesuaikan dengan pagu Anggaran di sub bidang perencaanaan yang kemudiandisusun berbentuk Rencana Kerja (rencja) kemudian dilanjutkan pembahasan di DPRD dan diParipurnakan di Dewan sehingga menghasilkan Kebiyaksan Umum Anggaran Penetapan PlatfonAnggaran Sementara (KUAPPAS) kemudian dilakukan Asistensi dari Kepala Bidang Pengairankepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TPAD
164 — 116
daftar tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung (gambarAwal, Spesefikasi) nanti daftar kegiatan selanjutnya dirangkum semua dan disesuaikan dengan paguAnggaran di sub bidang perencaanaan yang kemudian disusun berbentuk Rencana Kerja (rencja)kemudian dilanjutkan pembahasan di DPRD dan di Paripurnakan di Dewan sehingga menghasilkanKebijaksan Umum Anggaran Penetapan Platfon Anggaran Sementara (KUAPPAS) kemudiandilakukan Asistensi dari Kepala Bidang Pengairan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TPAD