Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-09-2019 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 362/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 17 Mei 2016 — Penggugat: PT. SANDRAFINE GARMENT Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK CQ. KEMENTRIAN KEUANGAN RI. CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2.PEMERINTAH REPUNLIK CQ. KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG
185 — 56
  • pembayaran kewajiban Bank SBU(DL) kepada Pemerintah berdasarkan Berita Acara SerahTerima (BAST) Aset Bank SBU (DL) antara Tim Likuidasi PTSejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen KeuanganRepublik Indonesia tanggal 8 Maret 2007.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakanpiutang Bank SBU (DL) atas nama PT Sandrafine Garment (incasu Penggugat) yang termasuk ke dalam aset yang telahdiserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Pemerintah cqKementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
95 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sedangkanyang dikoreksi pemeriksa adalah Rp 399.649.952,00 sedangkan biaya lainlain sebesar Rp 131.965.958,00 tersebut adalah merupakan biaya ataskerusakan barang jadi core yang didaur ulang menjadi bahan bakupembuat kertas dan tentunya menjadi beban tahun berjalan;Bahwa angka ini ada di dalam subledger yang sudah diberikan kepadaPemeriksa dan berikut ini Pemohon Banding lampirkan kembali subledgerbeserta jurnal memo;Bahwa dengan demikian biaya tersebut adalah biaya yang dapatdiperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-05-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Srg
Tanggal 18 Januari 2018 — - PENGGUGAT : RISNAWATI SE.,MSi - TERGUGAT : dr ALICE LAWADINATA
282 — 75
  • keuntungan yang akan didapat 50 persen tidak dijelaskan dasar angkaperhitungannya, biayabiaya, pajak yang menjadi beban yangseharusnya menjadi beban pengurang terhadap bagian penggugattidak dijelaskan berapa nilainya. Karena memang Penggugat belumpernah mempertanggungjawabkan dana senilai Rp.8.400.000.000.000. yang diterima almarhum Hilman (mantan suamidari Penggugat) dari Tergugat. Bahkan almarhum Hilman tidakmelakukan kewajibannya untuk mengurus tanah hingga di jual kePemda Serang Banten.b.
    ~ keuntungan yang akan didapat 50 persen tidak dijelaskandasar angka perhitungannya, biayabiaya, pajak yang menjadibeban yang seharusnya menjadi beban pengurang terhadapbagian penggugat tidak dijelaskan berapa nilainya. Karenamemang Penggugat belum pernah mempertanggungjawabkandana senilai Rp. 8.400.000.000.000. yang diterima almarhumHilman (mantan suami dari Penggugat) dari Tergugat. Bahkanalmarhum Hilman tidak melakukan kewajibannya untukmengurus tanah hingga di jual ke Pemda Serang Banten.c.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
358 — 204
  • Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan ProgramKesejahteraan sebagai faktor pengurang yang diperhitungkan dalampembayaran kompensasi PHK karena alasan efisiensi. Hal ini keliru karena3 (tiga) hal krusial yakni:a. Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadibagian dalam halhal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimanadiatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;b.
    dibanding total perhitungan Pesangon).Akibatnya pekerja tidak mendapatkan bayaran pesangon sama sekali.Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernah dinikmatioleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidakakan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa iniberakhir;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, dalil Penggugat yangmenjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja yangiurannya dibayarkan oleh Pengusaha sebagai faktor pengurang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2014 — DRS. FX. MERHASIM TASLIM
101 — 63
  • kerugian Negara; bahwa Tahun pajak 2002 untuk jenis pajak pph ahli melihat laporan keuangan yangditunjukan penyidik kepada ahli, ahli melakukan rekap jadi misalkan pospospendapatan usaha itu terdiri dari penjualan peti mati sampai dengan pemakaman;e bahwa Total pos pendapatan 25.580.472.530 terdiri dari beberapa pos item dijumlahsemuanya ahli rinci, karena pajakpajak penghasilan itu dikenakan terhadap laba,tentunya saya harus melihat dulu penjualan berapa dikurangi harga pokok penjualanitu unsur pengurang
    Naga Sakti memperoleh managemen fee biayahonorarium pengelolaan nah itu boleh dikeluarkan karena itu beban usaha itu sayahitung sebagai pengurang penghasilan bruto biaya honorarium dikeluarkan sebagaipengurang penghasilan, kemudian ada lagi biayabiaya overhead, biaya pam, dsb ituyang dikenakan dalam laporan keuangan 2,6 milyar, disini karena ahli menghitungberapa kewajiban pajaknya, maka didasarkan pada pasal 6, Pasal 9 ayat (1) UUPPH, pasal 6 biaya yang boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
IDRIS
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
107 — 14
  • kerja Penggugat beserta karyawan lainnya,Tergugat Il telan meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk melakukanpembayaran atas manfaat asuransi karyawan Tergugat II termasuk Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang dapatmenunjukan mengenai berapa total nilai manfaat asuransi pemutusan hubungan kerjayang akan diterima oleh Penggugat dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut,sehingga Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkannya sebagai nilai pengurang
Pengadilan PA CIANJUR Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA CIANJUR Nomor 1316/Pdt.G/2014/PA.Cjr
Tanggal 2 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
47 — 21
  • BPPN (dahulu TERGUGAT50) sudah diperhitungkan sebagai faktor pengurang dari nilai saham dalamperusahaan tersebut. Hal ini juga telah ditanyakan oleh Badan Peme
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 29-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS ZAENI, SH.
Terbanding/Terdakwa : NANING SUPIYAH binti alm DJOJO LANJAR
79 — 86
  • Agar Majelis Hakim mempertimbangkan adanya pengembalian kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 8.300.000 (Delapan juta tiga ratus riburupiah) yang diserahkan Terdakwa NANING SUPIYAH dalam tahappenyidikan dan telah dilakukan penyitaan, dirampas untuk negara dandiperhitungkan sebagai Pengurang pembayaran uang pengganti;7.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH
Terdakwa:
AZUARSYAH A.S
481 — 262
  • Murtadlo Muthahari untukkemudian dilaporkan sebagai pengurang (kredit pajak) atas PajakPertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke kas negara;Bahwa penggunaan faktur pajak dari PT Cahaya Terang Gunung Mas inisepenuhnya diurus dan ditangani oleh saksi M. Murtadlo Muthahari;Bahwa saksi mengenal saksi M.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco, Dkk
133 — 35
  • PENGURANG:Kewajiban Perusahaan (Softloan) Rp. 0,Kewajiban Lain Rp. 0,Total Pengurang Rp. 0,IV. Total Hak ( II III) Rp. 494.521.635,V. PROPORSIONAL PEMBAYARAN:PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.:314/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 382.704.170,PT. KRAKATAU POSCO + CUTI:80/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 111.817.464,VI.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
373 — 192
  • bisnisuang penghargaan, dan keuangandll) perusahaanPensiun dini Pasal 167 Pasal 51 ayat (1) Faktaatau sukarela PP No.78/2015 mengenaisituasi masakerja dan usiapensiun Halaman 81 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap Pensiunnormal karenamemasuki usiapensiun Pasal 167 ayat 3(Dana Pensiun danProgramKesejahteraan, dll) Pasal 51 ayat (1)PP No.78/2015 Faktamengenaisituasi masakerja dan usiapensiun 36.Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan ProgramKesejahteraan sebagai faktor pengurang
    Dengan kata lain,seorang pekerja yang di PHK bukan karena pensiun seperti ParaTergugat, maka mereka tidak akan pernah menerima Dana Pensiun danProgram Kesejahteraan tersebut. luran yang telah dibayar Pengusahatetap tersimpan di program dana pensiun dan program Kesejahteraandan menjadi hak pengusaha dan tetap menjadi milik pengusaha;Halaman 82 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap37.38.39.Bahwa menjadikan dana pensiun dan saldo program kesejahteraan sebagaifaktor pengurang untuk pembayaran
    Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernahdinikmati olen Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini,dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketaini berakhir;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, dalil Penggugat yangmenjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja yangiurannya dibayarkan oleh Pengusaha sebagai faktor pengurang PerhitunganKompensasi Pasal 164 ayat 3, haruslah ditolak dan dinyatakanbertentangan dengan hukum
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 07-02-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN PWK
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat: drg BEATA WIBOWO Tergugat: 1.dr. KEMAL MUHAMAD 2.dr. ABDUL RADJAK,Sp,Ob,Gyn 3.ABDUL BARRY
347 — 109
  • Biaya operasional Juli6 November 2015 Rp 4.195.602.066,00+Total hutang Rp11.174.554.116,00(Terbilang sebelas milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus limapuluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah)Menimbang, bahwa selain hutang yang harus dibayar tersebut,Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga telah melakukan sejumlahpembayaran yang dapat diterima sebagai pengurang dari kewajiban hutangyang ada sebagai berikut:Bahwa pembayaran taginan BPJS periode bukan Juli 2015 Oktober 2015yang
    Kekurangan biaya obat dan alkes Rp 20.891.206,00 +Total pengurang hutang Rp1.063.201.120,00Halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2018/PN Pwk.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 03-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
SUWANDI ALIAS ANDI
314 — 239
  • Desember20015 diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung kerugianpada pendapatan negara.e Bahwa apabila ada setoran pokok pajak atas pemenuhan pasal 44B,diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung kerugian padapendapatan negara.e Besarnya kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan daripenerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnyayang dilakukan oleh Terdakwa SUWANDI alias ANDI sekurangkurangnya Rp. 99.247.064.070, (Sembilan puluh sembilan milyar duaratus empat
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perjanjian
Register : 08-11-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 02-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.BKS
Tanggal 7 Februari 2013 — Perdata - AZHARI ABADI, PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. PT. BANK BCA SYARIAH (dahulu PT. Bank UIB), TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH KEUANGAN RI, Cq. Drektorat Jenderal Kekayaah Negara cq. Kantor Wilayah VII Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KIKNL) Jakarta V, TERGUGAT II ; 3. PT. BALAI LELANG STAR, TERGUGAT Ill; 4. Sdr, HOKIJANTO WIJAYA, TERGUGAT IV; 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Barat TERGUGAT V;
210 — 48
  • menjadicacat hukum dan Risalah Lelang Nomor 189/2010 anggal 28 Oktober 2010 harus dibatalkansehingga Tergugat V harus mengembalikan Sertifikat yang telah dibaliknamakan atas namaTergugat IV menjadi atas nama Penggugat Fakta hukumnya adatah bahwa berkas jaminan berupaSertifikat yang dilkat oleh Hak Tanggungan yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai jammnan kre@itPenggugat yang telah wanprestasm yang selanjutnya Tergugat I berhak atas harta kekayaan danPenggugat untuk menjual melalui lelang sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
107 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PajakPenghasilan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilanbruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksidengan related party (hubungan istimewa);9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya memerlukan aktiva tersebut,menunjukkan bahwa pihak yang memerlukan aktivatersebut apabila menggunakan aktiva pihak independenwajarnya adalah ada pembayaran sewa ataspenggunaan aktiva tersebut;12) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga mengajukan persengketaanmengenai adanya aktiva dalam KM Mandiri Nusantarayang terbakar dengan menyatakan bahwa adanyapengakuan kerugian aktiva yang hilang karenakecelakaan kapal Mandiri Nusantara di tahun 2009sehingga merupakan biaya pengurang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
132 — 27
  • PDS06/YOGYA/11/2016, tanggal 13 Maret 2017, terdapat Kerugian Negarasebesar Rp236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tigasen), terkategorikan sebagai Total Lost, karena terdapat kesalahan prosedur dalam Pengadaan Barang dan Jasa;Menurut Penuntut Umum, dampak dari penetapan sebagai Total Lost,Terdakwa tidak berhak atas keuntungan dan keuntungan Terdakwa tidakdijadikan sebagai faktor pengurang dari Kerugian Negara
    Berkaitan dengan biayabiaya tersebut, Majelis Hakim, berpendapat,biaya yang dikeluarkan Terdakwa, tidak ada kejelasan asal muasal,peruntukan dan dokumen pendukungnya, sehingga tidak dapatdiperhitungkan dengan sebagai pengurang dari Kerugian Negara.Menimbang, bahwa terkait dengan buku, teori, pendapat, ulasan,bahasan,yurisprudensi atau bentuk lainnya, yang berasal dari para pakar ilmuhukum, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasehat HukumTerdakwa, Majelis Hakim, menyampaikan rasa simpati
    Dana sebesar sebagaimana tersebut huruf a, tidak diperhitungkan denganKeuntungan yang wajar dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dantidak menjadi faktor pengurang dari Kerugian Negara, karena terdapatkesalahan prosedur dalam pengadaan pergola di Kantor BLH Kota Yogyakarta;c.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-11-2019 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Cbi
Tanggal 7 Nopember 2019 — * Perdata PT. TITAN CIPTA SINERGI X PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk AREA JAKARTA FATMAWATI
165 — 74
  • Bahkansempat masuk beberapa kali nominal pengurang kewajiban di tahun2018 walaupun tidak sebesar total kewajiban, maka mohon kepada yangmulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakanPenggugat sebagai Debitur yang beritikad baik;Bahwa dikarenakan proses lelang ini terjadi pelanggaran hukum makamelalui gugatan ini saya menilai perlu untuk dinyatakan tidak sah atautidak memiliki kKekuatan hukum.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 11 Februari 2019 — Agit Orcito , dkk.; Melawan; PT. ARNOTT’S INDONESIA;
150 — 45
  • Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali kententuan pasal 156 ayat (4) UU13/2003;2) Dana Pensiun DPLK diperhitungkan sesuai ketentuan pasal 167 ayat (3)UU 13/ 2003 (sebagai pengurang atas kompensasi pesangon);Sehingga kompensasi yang dibayarkan oleh TERGUGAT adalah : JUMLAH DINO NAMA PESANGON DPLK BAYARPERUSAHAAN1 Muhardi 96,497,880 9,166,309 87,331,5712 Syarif Hidayat 69,524,839 6,232,094 63,292,7453 Agus Sriyanto 73,673,374 6,996,111 66,677,2644 Andi Okta.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 14-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Juni 2016 — Roni Abdi Putra, Dkk vs PT. Wana Subur Sawit Indah (PT WSSI)
118 — 45
  • PenjajahanHalaman 54 dari 68 Putusan Nomor 21/Pat.SusPHI/2016/PN.PBRdan Warisan dari Pola Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh pada EraFeodalisme,yang sangat bertentangan dengan Rasa Keadilan yang hidup padaMasyarakat Hubungan Industrial dalam Era Hubungan Kerja yang bersifatKemitraan antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha, oleh karena itu Majelis berpendapatUang Sagu Hati tanpa adanya Perjanjian Bersama, tidak dapat dianggap sebagaiBerakhirnya Hubungan Kerja tetapi ditempatkan sebagai Komponen Pengurang