Ditemukan 2273 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung peneguran pengoreng penanrang pengudang pengarang pengering pengadang
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 29-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS ZAENI, SH.
Terbanding/Terdakwa : NANING SUPIYAH binti alm DJOJO LANJAR
73 — 81
  • Agar Majelis Hakim mempertimbangkan adanya pengembalian kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 8.300.000 (Delapan juta tiga ratus riburupiah) yang diserahkan Terdakwa NANING SUPIYAH dalam tahappenyidikan dan telah dilakukan penyitaan, dirampas untuk negara dandiperhitungkan sebagai Pengurang pembayaran uang pengganti;7.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Perpajakan
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Mei 2021 — PENUNTUT UMUM : SILVI MULIANI LESTARI, S.H., M.H. TERDAKWA : SUTARDI LILI
583 — 280
  • karena tidak perlu susah mencariklien pengguna faktur pajak;Bahwa menurut pendapat Ahli motif dari perusahaan penerbit faktur pajak,sales faktur pajak dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya tersebut adalah sama yaitu dengan sengajasecara bersama sama mengambil uang PPN milik konsumen akhir yangseharusnya menjadi hak Negara;Bahwa menurut pendapat Ahli Apabila seseorang atau badanhukumyangmenggunakan faktur pajak yang tidak ada transaksi riilnya tersebutsebagai pengurang
    perlususah mencari klien pengguna faktur pajak;Bahwa benar menurut pendapat Ahli motif dari perusahaan penerbit faktur pajak,sales faktur pajak dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan tran saksi yangsebenarnya tersebut adalah sama yaitu dengan sengaja secara bersama samamengambil uang PPN milik konsumen akhir yang seharusnya menjadi hak Negara;Bahwa benar menurut pendapat Ahli Apabila seseorang atau badanhukumyangmenggunakan faktur pajak yang tidak ada transaksi riilnya tersebutsebagai pengurang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptk
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
171 — 53
  • Perpajakan Untuk kepentinganpenerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa AgungHalaman 65 dari 162 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptkdapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjangperkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan;Bahwa Pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa diperhitungkanuntuk pengurangan denda pajak sebagaimana diatur dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak nomor : SE23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 Ataspembayaran diperhitungkan sebagai pengurang
    dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah meningkatkanpendapatan Negara dari sektor pajak;Keadaan yang meringankan: Terdakwa pada saat Penyidikan sudah melakukan pengembalian sebesarRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diperhitungkansebagai berikut: 2/5 x Rp.100.000.000,00 = Rp.40.000.000,00 danHalaman 118 dari 162 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptktelah menjadi pengurang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-11-2019 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Cbi
Tanggal 7 Nopember 2019 — * Perdata PT. TITAN CIPTA SINERGI X PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk AREA JAKARTA FATMAWATI
141 — 46
  • Bahkansempat masuk beberapa kali nominal pengurang kewajiban di tahun2018 walaupun tidak sebesar total kewajiban, maka mohon kepada yangmulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakanPenggugat sebagai Debitur yang beritikad baik;Bahwa dikarenakan proses lelang ini terjadi pelanggaran hukum makamelalui gugatan ini saya menilai perlu untuk dinyatakan tidak sah atautidak memiliki kKekuatan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2014 — DRS. FX. MERHASIM TASLIM
79 — 34
  • kerugian Negara; bahwa Tahun pajak 2002 untuk jenis pajak pph ahli melihat laporan keuangan yangditunjukan penyidik kepada ahli, ahli melakukan rekap jadi misalkan pospospendapatan usaha itu terdiri dari penjualan peti mati sampai dengan pemakaman;e bahwa Total pos pendapatan 25.580.472.530 terdiri dari beberapa pos item dijumlahsemuanya ahli rinci, karena pajakpajak penghasilan itu dikenakan terhadap laba,tentunya saya harus melihat dulu penjualan berapa dikurangi harga pokok penjualanitu unsur pengurang
    Naga Sakti memperoleh managemen fee biayahonorarium pengelolaan nah itu boleh dikeluarkan karena itu beban usaha itu sayahitung sebagai pengurang penghasilan bruto biaya honorarium dikeluarkan sebagaipengurang penghasilan, kemudian ada lagi biayabiaya overhead, biaya pam, dsb ituyang dikenakan dalam laporan keuangan 2,6 milyar, disini karena ahli menghitungberapa kewajiban pajaknya, maka didasarkan pada pasal 6, Pasal 9 ayat (1) UUPPH, pasal 6 biaya yang boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
333 — 169
  • Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan ProgramKesejahteraan sebagai faktor pengurang yang diperhitungkan dalampembayaran kompensasi PHK karena alasan efisiensi. Hal ini keliru karena3 (tiga) hal krusial yakni:a. Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadibagian dalam halhal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimanadiatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;b.
    dibanding total perhitungan Pesangon).Akibatnya pekerja tidak mendapatkan bayaran pesangon sama sekali.Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernah dinikmatioleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidakakan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa iniberakhir;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, dalil Penggugat yangmenjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja yangiurannya dibayarkan oleh Pengusaha sebagai faktor pengurang
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-06-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 435/Pdt.G/2016/PA.Clg
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat I Penggugat II Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V
129 — 54
  • XXXXXXX Rp.50.000.000,> (sesuai Musyawarah 2)> 750 M2 milik XXXXXXXXX Rp. 67.500.000.me Total Pengurang Rp. 172.687.500,halaman 14 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg+ Sisa Rp. 34.812.500.% 5 (lima) orang ahli waris /perorang terima sekitar Rp. 6.962.500,4. Bantahan tentang Tanah sawah di Link. XXXXXXXXX DesaXXXXXXXXX, luas sekitar 8.041 m2 (point 5.1) dimiliki olen 4 (Empat)orang akhli waris diluar para penggugat.>Kepemilikan tanah Link. XXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXX atasnama bersama Hj.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 349/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 9 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : Dr. Ferry Irawan Syarifudin
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sentra Kredit Konsumer Kanwil Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Yayah Kusnariah, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Yayah Kusnariah, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. BRIngin Life
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur Cabang Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : Lussy Lidyawati, SE.
48 — 26
  • Nilai kerugian materiil Para Penggugat yaitu sebesarRp. 483.639.120, (empat ratus delapan puluhtiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribuseratus dua puluh rupiah), dipergunakan sebagainominal pengurang uang milik Tergugat dikarenakansudah senyatanya diterima oleh Tergugat seiringberjalannya hubungan hukum berupa pinjammeminjam oleh dan antara Para Penggugat denganTergugat;2.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
JUARSYAH
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
115 — 50
  • kerja Penggugat beserta karyawan lainnya,Tergugat Il telan meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk melakukanpembayaran atas manfaat asuransi karyawan Tergugat II termasuk Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang dapatmenunjukan mengenai berapa total nilai manfaat asuransi pemutusan hubungan kerjayang akan diterima oleh Penggugat dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut,sehingga Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkannya sebagai nilai pengurang
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 44/Kas./Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco
165 — 71
  • PENGURANG:Kewajiban Perusahaan (Softloan) Rp. 0,Kewajiban Lain Rp. 0,Total Pengurang Rp. 0,IV. Total Hak ( II III) Rp. 494.521.635,V. PROPORSIONAL PEMBAYARAN:PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.:314/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 382.704.170,PT. KRAKATAU POSCO + CUTI:80/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 111.817.464,VI.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 22 Juni 2015 — LILIS SUMIYATI Binti AHMAD
89 — 32
  • Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).
    Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakansebagai pengurang kerugian keuangan negara;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikeduatingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000, ( limaribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBandung, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh H. SUKARMANSITEPU, SH., MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, DJAMERPASARIBU, SH.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 04-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 478 / Pdt.G / 2014 / PN. Sby.
Tanggal 4 Februari 2015 — PT. KEMASAN LESTARI melawan LIEM EFFENDY SATIADI DKK
99 — 51
  • Nomor 478/Pdt.G/2014/PN.SBY5656"Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga, tak dapat pihakpihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal1317";596061Bahwa selain kerugian karena diajukan gugatan aquo oleh Penggugat, Akta BOTjuga memberikan kerugian bagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkaitdengan uang sewa atas Obyek Sengketa yang dinikmati oleh Tergugat I, dimanaseharusnya uang sewa tersebut dapat diperhitungkan dan menjadi pengurang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 11 Februari 2019 — Agit Orcito , dkk.; Melawan; PT. ARNOTT’S INDONESIA;
123 — 45
  • Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali kententuan pasal 156 ayat (4) UU13/2003;2) Dana Pensiun DPLK diperhitungkan sesuai ketentuan pasal 167 ayat (3)UU 13/ 2003 (sebagai pengurang atas kompensasi pesangon);Sehingga kompensasi yang dibayarkan oleh TERGUGAT adalah : JUMLAH DINO NAMA PESANGON DPLK BAYARPERUSAHAAN1 Muhardi 96,497,880 9,166,309 87,331,5712 Syarif Hidayat 69,524,839 6,232,094 63,292,7453 Agus Sriyanto 73,673,374 6,996,111 66,677,2644 Andi Okta.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 14-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Juni 2016 — Roni Abdi Putra, Dkk vs PT. Wana Subur Sawit Indah (PT WSSI)
109 — 45
  • PenjajahanHalaman 54 dari 68 Putusan Nomor 21/Pat.SusPHI/2016/PN.PBRdan Warisan dari Pola Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh pada EraFeodalisme,yang sangat bertentangan dengan Rasa Keadilan yang hidup padaMasyarakat Hubungan Industrial dalam Era Hubungan Kerja yang bersifatKemitraan antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha, oleh karena itu Majelis berpendapatUang Sagu Hati tanpa adanya Perjanjian Bersama, tidak dapat dianggap sebagaiBerakhirnya Hubungan Kerja tetapi ditempatkan sebagai Komponen Pengurang
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
IDRIS
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
90 — 14
  • kerja Penggugat beserta karyawan lainnya,Tergugat Il telan meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk melakukanpembayaran atas manfaat asuransi karyawan Tergugat II termasuk Penggugat.Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang dapatmenunjukan mengenai berapa total nilai manfaat asuransi pemutusan hubungan kerjayang akan diterima oleh Penggugat dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut,sehingga Majelis Hakim tidak dapat memperhitungkannya sebagai nilai pengurang
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco, Dkk
268 — 289
  • PENGURANG:Kewajiban Perusahaan (Softloan) Rp. 0,Kewajiban Lain Rp. 0,Total Pengurang Rp. 0,IV. Total Hak ( II III) Rp. 494.521.635,V. PROPORSIONAL PEMBAYARAN:PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.:314/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 382.704.170,PT. KRAKATAU POSCO + CUTI:80/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 111.817.464,VI.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perjanjian
Register : 08-11-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 02-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.BKS
Tanggal 7 Februari 2013 — Perdata - AZHARI ABADI, PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. PT. BANK BCA SYARIAH (dahulu PT. Bank UIB), TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH KEUANGAN RI, Cq. Drektorat Jenderal Kekayaah Negara cq. Kantor Wilayah VII Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KIKNL) Jakarta V, TERGUGAT II ; 3. PT. BALAI LELANG STAR, TERGUGAT Ill; 4. Sdr, HOKIJANTO WIJAYA, TERGUGAT IV; 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Barat TERGUGAT V;
192 — 48
  • menjadicacat hukum dan Risalah Lelang Nomor 189/2010 anggal 28 Oktober 2010 harus dibatalkansehingga Tergugat V harus mengembalikan Sertifikat yang telah dibaliknamakan atas namaTergugat IV menjadi atas nama Penggugat Fakta hukumnya adatah bahwa berkas jaminan berupaSertifikat yang dilkat oleh Hak Tanggungan yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai jammnan kre@itPenggugat yang telah wanprestasm yang selanjutnya Tergugat I berhak atas harta kekayaan danPenggugat untuk menjual melalui lelang sebagai pengurang
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Asa Tani Lawan PT. Krakatau Posco, Dkk
115 — 35
  • PENGURANG:Kewajiban Perusahaan (Softloan) Rp. 0,Kewajiban Lain Rp. 0,Total Pengurang Rp. 0,IV. Total Hak ( II III) Rp. 494.521.635,V. PROPORSIONAL PEMBAYARAN:PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.:314/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 382.704.170,PT. KRAKATAU POSCO + CUTI:80/394 x Rp. 494.521.635, Rp. 111.817.464,VI.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
122 — 27
  • PDS06/YOGYA/11/2016, tanggal 13 Maret 2017, terdapat Kerugian Negarasebesar Rp236.721.960,93 (dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus duapuluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tigasen), terkategorikan sebagai Total Lost, karena terdapat kesalahan prosedur dalam Pengadaan Barang dan Jasa;Menurut Penuntut Umum, dampak dari penetapan sebagai Total Lost,Terdakwa tidak berhak atas keuntungan dan keuntungan Terdakwa tidakdijadikan sebagai faktor pengurang dari Kerugian Negara
    Berkaitan dengan biayabiaya tersebut, Majelis Hakim, berpendapat,biaya yang dikeluarkan Terdakwa, tidak ada kejelasan asal muasal,peruntukan dan dokumen pendukungnya, sehingga tidak dapatdiperhitungkan dengan sebagai pengurang dari Kerugian Negara.Menimbang, bahwa terkait dengan buku, teori, pendapat, ulasan,bahasan,yurisprudensi atau bentuk lainnya, yang berasal dari para pakar ilmuhukum, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasehat HukumTerdakwa, Majelis Hakim, menyampaikan rasa simpati
    Dana sebesar sebagaimana tersebut huruf a, tidak diperhitungkan denganKeuntungan yang wajar dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dantidak menjadi faktor pengurang dari Kerugian Negara, karena terdapatkesalahan prosedur dalam pengadaan pergola di Kantor BLH Kota Yogyakarta;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
102 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PajakPenghasilan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilanbruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksidengan related party (hubungan istimewa);9.