Ditemukan 15346 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhitungan
Penelusuran terkait : Soegito Ba Hermansyah roesli Bba Menteri perhubungan republik indonesia Cv. graha teknik vs kepala dinas perhubungan kabupaten kotawaringin timur; Drs. tiop gomos dongoran M.m. Dkk vs menteri perhubungan ri; Singgih tomi gumilang S.h. M.h vs i. menteri dalam negeri. Ii. menteri perhubungan ri; Eep suparna Dk vs 1. kepala kantor pertanahan kota cirebon. 2. menteri perhubungan republik indonesia. 3. direktur utama pt. kereta api indonesia (persero);; 18 Pdt G Perdata Gugatan 2018 Tanah Yohanes taolin Lay mau yakobus Mikhael tnano Vincen samara Bupati kepala daerah kabupaten timor tengah utara cq kepala dinas perhubungan kabupaten ttu Kepala kantor badan pertanahan nasional kabupaten ttu 24/pdt/2023/pt tte Pemerintah ri cq. departemen dalam negeri republik indonesia cq. pemerintah daerah provinsi maluku utara cq. pemerintah daerah kota ternate cq. kepala dinas perhubungan kota ternate Lawan drs. muhammad syahril abd radjak.m.si Perdata - perbuatan melawan hukum 72/pdt.g/2022/pn tte
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
Frans Ariatna
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
171 — 88
  • Penggugat:
    Frans Ariatna
    Tergugat:
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-11-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 593/PDT/2011/PT DKI
Tanggal 13 Februari 2012 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
61 — 3
  • Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
    Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
    Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
    Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2020 — Upload : 04-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 PK/Pdt/2020
Tanggal 14 September 2020 — MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO) Dan PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK
181 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO)DanPT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSILAMPUNG c.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.g. PT ANGKUTANSUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN = (ASDP)INDONESIA FERRY (PERSERO), berkedudukan diPelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, diwakilioleh Hasan Lessy, selaku General Manager PT ASDPIndonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni LampungSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutamrin,S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,Halaman 1 dari 13 hal. Put.
    (duapuluh lima ribu meter persegi), dengan batasbatas: Sebelah utara dengan kebon nama: patok batas tanahFerry/Departemen Perhubungan RI/ Penggugat I, Sebelah Timur dengan kebon nama: hutan bakau/kebon kelapaPenggugat , Sebelah Selatan dengan kebon nama: pantai laut/Penggugat ,Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020 Sebelah Barat dengan kebon nama: rawarawa hak milikadat/Penggugat I,adalah harta milik yang diperoleh jual beli Muswalim;4.
    dengan Surat Penghapusan berdasarkanPeraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 68 huruf a sampai denganhuruf f tanah tersebut karena waktu berakhir Hak Pakai Nomor 2/DesaBakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal Januari1975 tersebut telah habis masa waktu berakhir tanah sengketa atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia yang mendapat hak dariHalaman 8 dari
    Nomor 644 PK/Pdt/2020Departemen Perhubungan Republik Indonesia atau yang mendapat daripadanya adalah batal demi hukum;. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak atas bidangtanah bekas Hak Pakai Nomor 02/Desa Bakauheni, Surat Peta SituasiNomor 2/1975 terbit tanggal ...
    Menteri Perhubungan RepublikIndonesia c.g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung c.g. KepalaDinas Perhubungan Provinsi Lampung c.g. Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Lampung Selatan c.g. PT Angkutan Sungai Darat DanPenyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), yang berarti dalam halini c.g.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Putus : 19-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor Nomor 4/ Pdt.G/2017/PN.Bau
Tanggal 19 Juli 2017 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK
50 — 17
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK
    Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.
    BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
    , hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.
    menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.
    Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-03-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 243/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 6 Juni 2022 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
183 — 35
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 143/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Maret 2021 — Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASA
24 — 10
  • Pemohon:
    KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
    Termohon:
    PT ARTHA PILAR PERKASA
    Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor143/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Termohon:
JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
146 — 67
  • berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------

    • ----------------------------------------------Memutuskan :--------------------------------------

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-------------------------------------------------
    2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :----------------------
    1. Jumlah (orang) Juru Parkir dengan tanda pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan
      Kota Surabaya;-------
    2. Jumlah Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;---------------
    3. Asal/sumber Pendapatan Retribusi Parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara on line);-----------------------------
    4. Proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada konsumen/pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir
      ;------
    5. Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh Juru Parkir ;------------------
    6. Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut
      kota selalu ada Juru Parkir ;-------------------------------------------------
    7. Bagaimana eksistensi juru parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;-----------------------------adalah informasi yang terbuka ;--------------------------------------------------

    3.

    Pemohon:
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
    Termohon:
    JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
    Juanda No. 89, Semambung, Gedangan, Sidoarjo,telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan DukuhMananggal No. 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. IrvanWahyudrajad, M.MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan KotaSurabaya yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :1.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
329 — 9192
  • Pemohon:
    DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
    Termohon:
    Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
    UmalasKauh, Kerobokan, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. OtoritasBandar Udara Wilayah IV Cq. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KantorUPBU Komodo, Labuan Bajo, beralamat di JI. Juanda No. 1 Tuban, KabupatenBadung, Bali 80361, yang dalam ini memberi kuasa kepada Endah PurnamaSari, Budianto, M. Anshar, Yuniza Diantini, Rachellin Debby, Robert A.
    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq.Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP/03/VI/2018/PPNSPENSIPtanggal 26 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara;b.
    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Putus : 22-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT MANADO Nomor 55/PDT/2016/PT MND
Tanggal 22 Mei 2017 — Kepulauan Talaud CQ Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dkk
60 — 33
  • Kepulauan Talaud CQ Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dkk
    Hal ini tidak bisa dipandang sematamatahanya sekedar kesalahan pengetikan karena sudah tergambar padagugatan dimaksud PENGGUGAT secara sadar dan ada dalamkonteks maksud menuliskan kata KEPADA bukan KEPALA untukmenunjukkan bahwa alamat gugatan penggugat adalah tertuju keDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.Dengan demikian maka yang digugat oleh PENGGUGAT adalahOrgannya bukan orang yang menjalankan organ tersebut.
    Sehingga inimenjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona siapakah yangdidudukan sebagai tergugat dalam perkara ini.Juga dalam gugatannya penggugat hanya menyebut ORGAN/BADANyaitu DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKAtidak menyebutkan kalimat KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD untukmenunjukan bahwa DINAS dimaksud adalah DINAS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengandemikian ini menjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona dalammendudukan tergugat.
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI, DANINFORMATIKA maka tetap terjadi ERROR IN PERSONA sehinggaHal. 5 dari 14 hal.Putusan No.55/Pdt/2017/PT MND ....gugatan penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat di terimaberdasarkan Ketentuan Pasal 43 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: Padasaat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telahdilaksanakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 September 2019 — Akhmad Buldan Nuri
Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
2.Maichiardshein
161 — 398
  • Akhmad Buldan Nuri
    Tergugat:
    1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
    2.Maichiardshein
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 14-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN SORONG Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Son
Tanggal 27 Nopember 2023 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Republik Indonesia cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong
58 — 0
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Republik Indonesia cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-02-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04 / G / 2016 / PTUN.BJM
Tanggal 2 Maret 2016 — PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN II. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
87 — 35
  • PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN II. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
    ., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Perundangundangan Setda Kota Banjarmasin ;Beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/05/KUM/2016;selanjutnya disebut sebagai ......... 2.00.0... 0.0 ee eee eee eee TERGUGAT I;PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Il (TAHUN 2015) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam
    PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TAHUN 20132014) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada :1. DR.H.LLUKMAN FADLUN, SH.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KotaBanjarmasin ;2. IGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH.
    Kontrak Kerja antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika Kota Banjarmasin dengan PT. Anugerah Bangun KencanaNomor : 551.10/465/Dishubkominfo/2013 tertanggal 28 November 2013tentang Melaksanakan Jasa Konstruksi (Pemborongan) PekerjaanPembangunan Fisik Terminal Km. 6 (Tahun Jamak/ Multi Years);f. Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor551.10/465.B/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013;g.
    Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Bpk.
    Tergugat tidak mempedomani Kontrak kerja yang ditanda tangani antaraTergugat (Pengguna Anggaran Dinas perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Banjarmasin) dengan Penggugat (PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2021 — ,
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) PULANG PISAU
2.DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DAN DIREKTUR KEPELABUHANAN
67 — 23
  • ,
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) PULANG PISAU
    2.DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DAN DIREKTUR KEPELABUHANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
190 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
    KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAANBARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIKNAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN2017, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor10, Kota Jayapura, Provinsi Papua;ll.
    Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian PerhubunganRI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas IlJayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas PelLaut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang PaketPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang)Tahun Anggaran 2017, 2).
    Penetapan pemenang lelang atas nama PT.Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20April 2017, dengan kode lelang: 38806114;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya BeritaAcara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura UnitLayanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel LautSri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang
    Berita Acara Hasil PelelanganKementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Il Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor:9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017,tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2).Penetapan pemenang lelang atas nama PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 23-04-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Plg
Tanggal 11 Nopember 2021 — PERDANA ABADI MANDIRI (KSO)
Turut Tergugat:
Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
124 — 30
  • PERDANA ABADI MANDIRI (KSO)
    Turut Tergugat:
    Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 17-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2016 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
31 — 14
  • DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
    . ; Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 142/G/2016/PTUNJKTSemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokatpada Kantor Hukum JANTRA KEADILAN, beralamat diRuko Peterongan Plasa Blok C2, Jalan MT Haryono No.719, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ..eect eee eeeeseeeeeeeaeeeeeeees PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, berkedudukan di Gedung KaryaNo. 12 s,d 17, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. Ir. M. Tohir, M.Si. ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2022 — Putus : 22-05-2023 — Upload : 21-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 434/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 22 Mei 2023 — Penggugat:
1.Khoiri Soetomo
2.Aminuddin Rifai
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
76 — 0
  • Penggugat:
    1.Khoiri Soetomo
    2.Aminuddin Rifai
    Tergugat:
    Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 18-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021
Tanggal 18 Nopember 2021 — DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
682 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
    ., dan kawankawan,Advokat pada Kantor Hukum AFF Law Office, beralamat diJalan Proklamasi, Nomor 46, RT 04, RW 21, KelurahanMekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan PutusanArbitrase;LawanPEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq.DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Syafrin Liputo selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat:
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
136 — 128
  • Penggugat:
    1.YUNARIS
    2.SENADI
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
    Berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 21 Maret 2018.Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Lawan :Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :1.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 27-03-2008 — Putus : 16-09-2008 — Upload : 01-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pdt.G/2008/Pn.Makassar
Tanggal 16 September 2008 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
84 — 7
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia.