Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak PBBTahun Pajak 2015 untuk Permukaan Bumi yang masih harus dibayarmenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut PenggugatKeterangan (a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 27.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB 27.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 10.832.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%

tanggal 19 Januari2017 tentang Pengurangan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPTPBB Tahun Pajak 2015 NOP: 64.05.000.728.3140050.3 tanggal 30November 2015, atas nama PT Bina Insan Sukses Mandiri, NPWP:02.594.772.2728.001 (sesuai Surat Gugatan), 02.594.772.2728.000(sesuai KEP), beralamat di Jalan Gajan Mada Nomor 28 RT 019, KampMelak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; alamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan

PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00 PBB yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.

Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp230.798.160,00 dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 79.996.100,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 310.794.260,003 Lebih Bayar (230.798.160,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

BTPN, Tbk KCP UMKCabang Sentral Marisa Telah keliru melakukan perhitungan suku bungapada rincian jadwal angsuran, dimana seharusnya pihak PT. BTPN, TbkKCP UMK Cabang Sentral Marisa, melakukan perhitungan suku bungaFlat atau perhitungan yang disetarakan dengan suku bunga efektif,sesuai dengan isi perjanjian pasal 1, tetapi pada rincian jadwal angsuranpihak PT.BTPN, Tok KCP UMK cabang Sentral Marisa telah melakukanperubahan perhitungan suku bunga dengan menggunakan suku bungaAnuitas.4.

Bahwa dengan perhitungan suku bunga flat atau yang disetarakandengan suku bunga efektif harusnya sisa pokok hutang Penggugatadalah sejumlah Rp. 206.114.735. Bahwa menurut perhitungan Pihak PT. BTPN, Tok KCP UMK SentralMarisa bahwa sisa pokok Penggugat masih sebesar Rp. 942.743.174,dengan perhitungan tersebut maka penggugat mengalami kerugiansebesar Rp. 736.628.439.Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8 /Pdt.G/2018/PN Mar.9.

perhitungan suku bunga tetap menggunakan system bunga efektif,yaitu perhitungan bunga yang harus dibayar setiap bulansesuaidengan Saldo Pokok pinjaman bulan sebelumnya.

suku bungadisetarakan dengan perhitungan bunga secara efektif.

Sertifikasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 05 Dukuh Losari (sesuai dengan aslinya).T43T44T45T46T47T48T49T50Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 6 Dukuh Purworejo/Perum SukoharjoIndah (sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 07 Dukuh Purworejo (sesuai denganaslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala

Acara pemungutan suara dan penghitungan suarapemilihan Kepala Desa Sukoharjo tahun 2013 di TPS 12 Dukuh Mendiro(sesuai dengan aslinya).Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 13 Dukuh Sembung (sesuai denganaslinya).T51 =: Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di TPS 14 Dukuh Besi (sesuai dengan aslinya).T52 : Fotocopy Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 di

suara dimulai Jam 14.00 wib.e Bahwa saat perhitungan suara, surat suara yang ada 2 (dua) coblosan : (satu) di gambar dan (satu) di luar gambar dinyatakan tidak sah.e Bahwa surat suara yang tidak sah ada sebanyak 19 suara.e Bahwa setelah selesai perhitungan dan menandatangani berita acara, saksilangsung ke tempat Pak Hendra melaporkan hasil perhitungan, disana saksibertemu dengan para saksi dari TPS lain.

Bahwa setelah perhitungan suara kemudian dimasukkan ke dalam kotak suaralalu saksi mengantar ke panitia desa dengan kendaraan mobil, sedangkanLinmas mengikuti dengan sepeda motor dan diterima di balai desa olehPpanitia. 222222222 2222 n nn nnn nnnBahwa saat perhitungan suara tidak ada keberatan warga.Bahwa selesai perhitungan suara datang Pak Jono Pamannya Hendra menemuisaksi dan meminta dihitung ulang mengenai surat suara yang ada 2 (dua) :coblosan 1 (satu) di gambar dan 1 (satu) di halaman muka

suara tidak ada keberatan.e Bahwa perhitungan suara berjalan lancar, setelah selesai perhitungan ada saksicalon no. bernama Windu Sihono datang mengatakan dengardengar suratsuara yang tembus dinyatakan sah, oleh saksi dijawab karena saksi lain sudahpulang maka sampaikan saja ke PanitiaPemilihan.1.

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus sejak akhir November 2013;3.Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut: a. Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp. 1.675.250 ,- : Rp.15.077.250 ,- b. Uang Penghargaan masa kerja: 6 x Rp. 1.675.250 ,- : Rp.10.051.500,- c.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu: modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama + 18 (delapan belas) bulan dengan perhitungan Rp. 159.000.000 x 4% (18 bulan) = Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);5.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat antaralain: modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000, (seratus lima puluhsembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama + 18 (delapanbelas bulan) dengan perhitungan Rp.159.000.000 x 4% (18 bulan) =Rp. 274.000.000, (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);4. Menyatakan sita jaminan atas kekayaan Para Tergugat tersebut diatas sahdan berharga;5.

Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah ingkar janji,maka petitum yang mohon agar Tergugat dan Tergugat II dinyatakanmelakukan wanprestasi atau cidera janji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum berikutnya mohon agar Tergugat danTergugat II dihukum untuk membayar kerugian Penggugat baik kerugian yangdiderita Penggugat berupa modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama + 18(delatan belas) bulan dengan perhitungan

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kerugianPenggugat, yaitu: modal bisnis Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,(seratus lima puluh sembilan juta rupiah), tertundanya pembayaran selama +18 (delapan belas) bulan dengan perhitungan Rp. 159.000.000 x 4% (18bulan) = Rp. 274.000.000, (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000, (tujuh ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);6.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal

Penetapan kembailidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003876 tanggal 29 September 2010Perhitungan

Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007;h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita

Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus2007;i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanSeptember 2007;j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober2007;k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanDesember 2007:75) 1 (satu) bendel BUKT PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2006;Hal. 42 dari 72 hal.

Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;Hal. 43 dari 72 hal. Put.

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanDesember 2006:Hal. 52 dari 72 hal.

lima puluh juta enam puluh enamribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada toko Mitra Aneka, oleh karenahal tersebut terdakwa memanfaatkan perhitungan sementara yang dibuat olehsaksi SRI HARTATI SUTANTO dan menyuruh saksi SRI HARTATI SUTANTOuntuk segera mengirimkan email yang berisi lampiran perhitungan tersebutpada Tangal 10 Januari 2017 kepada saksi ANDRI WIGUNA yang bekerjapada bagian administrasi penjualan dan pembelian di Toko Mitra Aneka danpada saat itu saksi SRI HARTATI telah mengingatkan

klopklopan dengan PT INDOCON;Bahwa dasar perhitungan saat melakukan klopklopan tersebut berawaldari perhitungan saksi SRI HARTATI;Bahwa setahu saksi terdapat sisa utang dari INDOCON dan sisa utang dariMitra Aneka;Bahwa terkait selisin pembayaran diinformasikan kepada saksi YOHANES;Bhwa terkait dengan pembayaran sisa utang mitra aneka kepadaPT INDOCON, yang melakukan pembayaran saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi mengingat email yang berisi perhitungan tersebut masihdiingat oleh saksi;Halaman 38

pada perhitungan dalamemail saksi SRI HARTATI tersebut;Bahwa setahu' saksi klopklopan tersebut adalah sisa tagihanPT INDOCON dan Mitra Aneka memiliki jumlanh yang sama danmasingmasing dapat dibayarkan;Bahwa apabila pokok utang diantara keduanya belum setara atau belummemiliki jumlah yang sama tidak dapat dilakukan klopklopan dan harusdibayarkan terlebin dahulu selisih nominal baru dapat dilakukanklopklopan;Bahwa setahu saksi yang dijadikan dasar perhitungan klopklopan adalahperhitungan sementara

hari ini tidak terdapat lagi perhitungan susulan;Bahwa terdapat perhitungan diskon pada akhirakhir perhitungan utangpiutang dengan PT INDOCON.Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;6.

Analisa saya hanya pada direksi, apabila ada aturan yangmengatur sejauh mana dia mengatur, dan kembali lagi apabila tidak adayang mengatur pasti ada kebijakan yang diambil untuk membuka blokirtersebut.Si A mengetahui perhitungan sementara namun dia menggunakanperhitungan tersebut adalah perhitungan final. Dan dari dasar perhitungantersebut mencoba untuk melakukan penghapusan hutang, padahal belumselesai. Apakah termasuk pelanggaran ?

Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harusdibayar,8. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2004sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut : RDPP PK 761.159,069,00 DPP(80/100xDPP Pk) RpNQ09 0 9608.927.255,00 RpSelisih (DPP PKDPP PM) 152.231.814,00= RpPPN (10/100xDPP) 15.223.181,00bahwa

Netto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitungpenghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan,dalam rangka keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat cara perhitungan DPPPPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) UndangUndang PPN jo Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun

1983tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Perhitungan PenghasilanNeto.

Perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yangberdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandanglebih tepat dalam menghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP,berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN Masa Mei 2004sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :Pajak MasukanPajak

perhitungan PPNMasa Pajak Mei 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN PemohonBanding untuk Masa Pajak Mei 2004 adalah sebesar Rp97.895.876,00.bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002.bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYA AJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 909.203.65sDPP (80/100xDPP Pk) Rp 727.362.927Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 181.840.73:PPN (10/100xDPP) Rp 18.184.07%bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat LiboSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 08122009);q. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat liboSBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima MutiaraSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 24juli2010)s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 12 November2010)Hal.67 dari 148 hal.

Berita Acara Tahun 2009a.Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBFKontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009)Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga Pematang SBF(tanggal 892009)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus KeduaPematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus KeduaMutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 20022009). Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua MutiaraSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 29052009).

Put No : 28/Pid/TPK/2013/PT.DKI1044 Berita Acara Tahun 2009Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBFKontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009)Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga Pematang SBF(tanggal 892009)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus KeduaPematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13012009)Berita Acara Perhitungan

Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat LiboSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 08122009);q. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat liboSBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima MutiaraSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 24juli2010)Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 12 November2010).

Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dariRp.1.155.900.000, dikurangi Rp. 260.000.000, sisa menjadi sebesarRp.895,900.000 ( Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratusribu rupiah).6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugatmenyerahan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bungakepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).7.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepadaTergugat adalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagaiberikut :Hasil Penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikankepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % ( tujuhprosen ) pertahun.4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % ( tujuh prosen ) pertahun sebagaibunga wajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belumdiserahkan.5.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugatadalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disertujuiHalaman 4 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMGdengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampaisekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp.1.346.683.883,(satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluhtiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalamtempo 2 bulan dari sekarang.3.

Bahwa alasanalasan Penggugat menolak hitunghitungan kekurangan dariTergugat tersebut adalah Penggugat sudah mengembalikan sebagiankepada Tergugat sehingga secara perhitungan seharusnya berkurangbukan malah bertambah sebagaimana perhitungan Tergugat, bahwaperhitungan tersebut adalahTelah diberikan kepada Tergugat sebesar :1. Akhir tahun 2017 sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus jutarupiah).2. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluhjuta rupiah).3.

Menyatakan perhitungan dan pembayaran Pembanding kepadaTerbanding adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telahdisetujui dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018sampai sekarang ( rincian perhitungan terlampir ).SebesarRp.1.346.683.883, ( Satu milyar tiga ratus empat puluh enam jutaenam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tigarupiah ) terhitung sampai bulan Desember 2019 dan perhitungan bulanJanuari 2020 sampai sekarang akan Saya pertimbangkan

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor

Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter

; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:

34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha ~ : 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian :Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko 6 unit 15m 5m = 450 m?(Rumah)8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m7?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan: 1.650 m?e Perhitungan oleh Ali : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan =: 2.247 m?Perhitungan oleh Ahii :3.819,5 m?Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

disebabkan karena Dinas PenataanRuang dan Pertamanan tidak memperhatikan ukuran tepat gambar yangada dalam melakukan perhitungan sedangkan ahli bersamamelakukan perhitungan berdasarkan gambar dan tinjauan langsung kelokasi;* Untuk perbedaan perhitungan Indeks Terintegrasi dikarenakan tidak adadasar perhitungan dari Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan makadilakukan uji coba perhitungan sehingga disimpulkan bahwa perbedaandisebabkan karena penentuan Indeks Parameter Klasifikasi untukKompleksitas dimana

Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 7.470 m?e Perhitungan oleh Ahli : 8.031 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Usaha : = 561 m?2) Luas Bangunan Fungsi Hunian dengan perincian : Bangunan Jumlah Panjang Lebar LuasBangunanRuko(Rumah) 6 unit 15m 5m = 450 m?8 unit 15m 5m = 600 m?Jumlah = 1.050 m?e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan : 1.650 m?e Perhitungan oleh Ahli : 1.050 m?e Selisih Perhitungan Luas Bangunan Fungsi Hunian : 600 m?

e Perhitungan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 2.247 m? Perhitungan oleh Ahli 3.819,5 m?e Selisih Perhitungan Luas Pelataran : 1.572,5 m?

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7):a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh Toha Bandung denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,2. Perhitungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta denganrincian sebagai berikut:1. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,2. Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000,3.

Perhitungan tata Cahaya denganmenggunakan program Calculux Rp. 22.500.000,4.

PERHITUNGAN TAGIHAN FEE DESAIN (vide bukti T.7);a) 3 Bendel Dokumen Proyek Pramita Moh. Toha Bandung dengan1.2. Perhirincian sebagai berikut:Gambar perencanaan Proyek Rp. 70.037.282,tungan Kebutuhan AC Rp. 15.000.000,3. Perhitungan tata cahaya denganmenggunakan program calculux Rp. 20.000.00.Rp. 105.037.282,b) 4 Bendel Dokumen proyek Pramita Cik Ditiro Yogjakarta dengan rinciansebagai berikut:. Gambar perencanaan Proyek Rp. 124.156.182,Rp.2. Perhitungan kebutuhan AC3.

Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Perhitungan kebutuhan AC Rp. 17.500.000.3. Perhitungan tata Cahaya dengan menggunakan program CalculuxRp. 22.500.000,4.

Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2013B1diputus berdasarkan perhitungan dari Termohon Peninjauan Kembali yangmengacu pada Surat Edaran No.

tersebut adalah tidak tepat,e Bahwa dengan tingkat bunga deposito ratarata sekitar 5% saja pertahunmaka bila mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh TermohonHalaman 9 dari 18 halaman.

Hal ini berarti besaran tarifbunga pinjamannya adalah hanya sekitar 3,9% pertahun.Dapat dilihat bahwa sangat tidak logis pada tahun 2006 tersebut tingkatbunga pinjaman hanya sebesar 3,9%,e Dengan demikian dapat dilihat bahwa perhitungan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding adalah tidak logisdan tidak wajar, didukung pula dengan penjelasan lebih lanjut dariPemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding di bawah ini.Bahwa selain perhitungan di atas, kedua belah pihak

Akun : 3001780201)terlampir dalam Lampiran 3)Bahwa Perhitungan besarnya biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan,berdasar data rekening No. Akun : 201810 (USD) Bank of Tokyo MitsubishiUFJ Ltd (Jakarta) adalah sebesar Rp.42.098.197, (Perincian Perhitunganterlampir dalam Lampiran 4);Bahwa Perhitungan besarnya biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan,berdasar data rekening No.

Akun : 3001780201 (USD) Bank Mizuho Indonesia(Jakarta) adalah sebesar Rp.6.594.861, (Perincian Perhitungan terlampir dalamLampiran 6);Bahwa berdasarkan perincian perhitungan yang dilampirkan tersebut jumlahbiaya bunga yang tidak dapat dikurangkan, sehubungan dengan penghasilanbunga deposito sebesar Rp.338.559.321, adalah sebesar Rp.117.564.836,(Rp.42.098.197, + Rp.68.871.778, + Rp.6.594.861,)Bahwa koreksi atas pembebanan biaya bunga atas pinjaman yang tidak dapatdikurangkan dari penghasilan bruto

.> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belum terbayar

X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014 := 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015: 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2016 : Januari2016 s/d Juli 2016 : 7 bulan X Rp 3.037.500,00= Rp 21.262.500,00

Khusaini> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 90.000,00 =Rp 180.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar: Rp 2.190.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar : Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belum terbayar

Dai Wahyudi> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014 := 2 bulan X Rp 73.000,00 = Rp 146.000,00;> Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00 Perhitungan Upah yang belun terbayar

Ahmad Alfan> Kekurangan Upah : bulan Januari 2014 sampai denganPebruari 2014:= 2 bulan X Rp 71.000,00 =Rp 142.000,00; Perhitungan Upah yang belum terbayar; bulan Juli 2014 s/dDesember 2014:= 6 bulan X Rp 2.190.000,00 = Rp 13.140.000,00> THR tahun 2014 yang belum terbayar Rp 2.190.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar tahun 2015 : Januari2015 s/d Desember 2015 : 12 bulan X Rp 2.700.000,00= Rp 32.400.000,00> THR tahun 2015 yang belum terbayar Rp 2.700.000,00> Perhitungan Upah yang belun terbayar

disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa November2006 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak November 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PKDPP (80/100xDPP Pk)Selisin (DPP PKDPP PM)PPN (10/100xDPP)bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding,penjelasan tertulis

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa November 2006 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

para pihak dalam persidangan dapat diketahui bahwa koreksipositif atas objek PPh Pasal 4 (2) Final atas bunga deposito dan tabungan danpersewaan tanah dan/atau bangunan yang disengketakan oleh PemohonBanding sebesar Rp. 20.532.773.511,00 karena berdasarkan equalisasi antarapospos yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final di LaporanKeuangan Audited dengan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP yang terdaftarpada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I terdapat selisih sebesar Rp.54.724.478.750,00 dengan perhitungan

Dokumen LPS atas Perhitungan Penyesuaian Premi Periode /2007 (1Juli sampai dengan 31 Desember 2007) dan Premi Awal Periode 1/2008(1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008),2. Surat BTPN Nomor: S.074/DKSP/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 kepadaLPS mengenai Bukti Bayar premi awal periode I tahun 2008,3. RTGS Terminal PT. Bank xx (Bukti bayar Premi asuransi penjaminandana pihak ketiga periode Januari s.d 30 Juni 2008),4.

Perhitungan penyesuaian premi periode Juli sampai dengan 31Desember 2007 dan premi awal periode Januari sampai dengan 30 Juni2008,6. Memorandum nomor: M.044/DKSPDIRBIS/I/2008 tanggal 21 Januari2008 mengenai Persetujuan Pembayaran Awal Premi Penjaminan Periode1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,7. Memorandum nomor: M.81/DKSPDKU/II/2008 tanggal 5 Februari 2008mengenai Pembebanan Premi Penjaminan Periode I tahun 2008,8.

Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Januarisampai dengan 30 Juni 2008,9. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode Januari sampai dengan 30 Juni 2008,10. Dokumen LPS atas Perhitungan Premi Periode Juli sampai denganDesember 2008,11. Surat BTPN nomor: $.962/DKSPLPS/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008mengenai Bukti bayar premi awal periode II tahun 2008,12. RTGS Terminal PT.

Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Juli sampaidengan 31 Desember 2008,17. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Julisampai dengan 31 Desember 2008,18. Member statement current account (Rekening Giro BTPN di BI) untukpembayaran premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga ke LPS periode1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,19.

Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembali uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

., tanggal 4 Februari 2019 tersebut tidak tepatdan tidak beralasan;Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawanyang tidak benar,Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perhitungan kembaliuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak perumahan dan pengobatan dengan total sebesar Rp20.789.700,00;Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 845 K/Padt. SusPHI/20204.

Menghukum Pelawan untuk membayar hak Terlawan sesuai ketentuanPasal 168 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan sebesar Rp2.259.750,00 (dua juta dua ratus lima puluhsembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaiberikut: Jenis Hak Dasar Perhitungan JumlahUang 15% x Rp6.026.000,00 (uang Rp903.900,00Pengganti penghargaan masa kerja bagi yangHak memenuhi syarat);uang pisah 15% x 3 (Tahun masa kerja) x Rp Rp1.355.850,003.013.000Total Rp2.259.750,00 8.