BskBahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat tidak pernah hadir;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka Penggugatdibebani wajib pembuktian

Bskdalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil

Bawa selama berpisah pihak keluarga belum berusaha untukmerukunkan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (Satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta autentik dan telah bermeterai

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim PengadilanHalaman 12 dari 20 halaman Putusan No.14/PID/2015/PT.SMRNegeri Bontang dalam menerapkan azas lex specialis derogate legigeneralis adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi.

setidaktidaknyadikesampingkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriBontang Nomor : 116/Pid.B/2014/PN.Bon. serta memori banding dan kontramemori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan dalam memoribanding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan khususnya tentang asas lex specialis

sudah harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) harisejak diterima Penuntut Umum (vide pasal 261 sampai dengan pasal 264UU No. 8 tahun 2012), bahkan dalam pasal 65 ayat 1 UU No. 8 tahun 2012menentukan, bahwa putusan yang dapat mempengaruhi perolehan suarasudah harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkanhasil Pemilu Nasional ;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan diatas PengadilanTinggi berpendapat bahwa secara sistematis penyelesaian perkara pidanapemilu secara khusus (lex specialis

Ketentuanketentuan pidana pemilu yang diuraikan dalamundangundang tersebut pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukandan dilaporkan pada saat proses pemilu ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesimpulan no 4 diatas,bahwa Undangundang tidak mengatur tentang penyelesaian perbuatanHalaman 18 dari 20 halaman Putusan No.14/PID/2015/PT.SMRpidana yang dilakukan pada proses pemilu akan tetapi baru diketahui dandilaporkan setelah pemilu selesai, apakah perbuatan tersebut tergolongtindak pidana khusus pemilu (lex specialis

secara nasional, maka sesuai dengan uraianpertimbangan diatas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalahperbuatan atau tindak pidana yang termasuk tindak pidana umum, olehkarenanya dakwaan Penuntut Umum haruslah dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Terdakwa dan Penasihathukumnya yang juga menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkatpertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa sesuai rumusan pasal 298ayat 1 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyatsebagai lex specialis

dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat tidak pernah hadir;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis

Tergugat,akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis

Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyaisifat yang tak baik yaitu suka sesame Jjenis sehinga tidak peduli denganPenggugat selaku isterinya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi

Bsktersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka Penggugatdibebani wajib pembuktian;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A. SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan olehPPN/KUA Kecamatan TANAH DATAR, pada tanggal 1 Agustus 2008, yangbermaterai cukup, nazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai denganaslinya, bukti P;B. Saksi1.

BskPerma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalandengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu tanpaalasan dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpaalasan yang jelas dan telah berpisah 2 bulan, upaya damai dari keluargatidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namunkarena perkara ini menganut azaz lex specialis

;(g) Bea materai Pasal 11.2 (v); dan(h) Cukai tembakau dan minuman beralkohol Pasal 11.2 (vi);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 PKP2B menyebutkan bahwapajakpajak selain dari yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 11.2PKP2B menjadi tanggung jawab Pemerintah dan jika pembayaran ataspajak yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Kideco atau oleh pihaklain untuk dan atas nama Kideco, maka Pemerintah wajib menggantiatau membayar kembali sejumlah yang telah dibayarkan tersebut ;PKP2B Bersifat Lex Specialis

Derogat Lex Generalis:9.10.Bahwa PKP2B merupakan lex specialis derogat lex generalis (specialtreatment) karena mekanisme PKP2B yang mendapatkan persetujuandari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan PresidenRepublik Indonesia.

Oleh karena itu,ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian di bidangpertambangan batubara diberlakukan secara khusus (specialtreatment/lex specialis). Dengan demikian, undangundang perpajakanberlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam perjanjiankerja pengusahaan pertambangan batubara.

,Bahwa dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa karenanyasifatnya yang Lex Specialis rezim perpajakan yang berlaku terhadapKideco hanyalah terbatas pada rezim perpajakan yang telah secarategas dan eksplisit dicantumkan dalam PKP2B yaitu didalam ketentuanPasal 11.2 dari PKP2B tidak menjadi beban atau kewajiban KidecoHalaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/201211.12.13.14.tetapi (sesuai dengan ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B) menjadi bebantanggung jawab Pemerintah (Dirjen Minerbapabu

);Bahwa oleh karena ketentuanketentuan perpajakan dalam Pasal 11.2dari PKP2B merupakan aturanaturan yang bersifat lex specialis danberkedudukan sederajat dan setingkat undangundang, maka sesuaidengan prinsip lex specialis derogat lex generalis, rezim PajakPertambahan Nilai sebagai rezim pajak yang baru yang tidak tercakupdalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal11.2 PKP2B tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan terhadap Kideco;Bahwa ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B mensyaratkan

Menyatakan Dakwaan Pasal 372 KUHP harus dikesampingkan yangbersifat umum (Lex specialis Derogat Legi General);Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 45/PID/2020/PT MND2. Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal36 UU No.42 tahun 1999 dengan pidana 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulanpidana penjara serta ditambah denda Rp 5.000.000. adalah sangat berat;3.

6) enamBulan Penjara yang selanjutnya dirubah menjadi (10) sepuluh bulanPenjara, maka jelas peradilan ini yang berubahubah putusan dalampembacaannya harus dibatalkan.Bahwa terhadap dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UUNo 42 tahun 1999 dan pasal 372 KUHPidana karena dalam pasal dakwaanini menganut hal serupa tapi tak sama dimana pasal 372 KUHPidanamengatur asas Hukum secara lebih umum sedangkan Pasal 36 UU No 42thn 1999 adalah lebih khusus lagi dan sistem hukum kita menganut asashukum Lex specialis

diajukan barang bukti kendaraanToyota Sienta warna putih tersebut sudah ditemukan oleh team external dariPerusahaan pembiayaan dan masih berada pada team external PerusahanPembiayaan, karenanya waktu dan saat ini tidak bersesuaian denganperkara Banding yang berjalan, oleh sebab itu seharusnya Terdakwadibebaskan dari pasal 36 UU No.42 thn 1999.KESIMPULAN;Bahwa apa yang telah kami uraikan diatas dapat disimpulkansebagai berikut:e Bahwa dakwaan Pasal 372 KUHP harus dikesampingkan yangbersifat umum (Lex specialis

Menyatakan Dakwaan Pasal 372 KUHP harus dikesampingkanyang bersifat umum (Lex specialis Derogat Legi General);2. Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diaturdalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 dengan pidana 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara serta ditambah dendaRp 5.000.000. adalah sangat berat;3. Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa harus dibatalakan;4.

;Bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan maksud Surat Mahkamah AgungRI tanggal 28 Juli 2005 Nomor KMA.270/VII/2005 yang ditujukan kepada TimHukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara yang isinyabahwa kontrak karya (contract of work) berada dalam ruang lingkup HukumPerdata, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup Hukum Publik, sehinggaKontrak Karya tidak tunduk pada Azas Lex Specialis;Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai otoritas

Alasan Permohonan Banding.Bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan KontrakKarya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia danPemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986 dan Pemohon Bandingadalah salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepadaKontrak Karya (Contract of Work), Kontrak Karya secara khusus mengaturmasalah perpajakan, yaitu Pasal 13 dan lampiran H;Bahwa disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam KontrakKarya tersebut bersifat lex specialis

UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment / lex specialis);Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 juga disebutkanhalhal sebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikankepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam halini Pemohon Banding:Hal. 6 dari 30 hal.

Jadi, dapat disimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis"dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan UndangUndangPajak Penghasilan. Oleh karena itu hal yang menyangkut materipengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan Kontrak Karya,Hal. 19 dari 30 hal. Put.

Dengan dasar "Lex Specialis" dari KontrakKarya; Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwapengenaan PBBKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena didalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah.Hal. 24 dari 30 hal. Put.

Bsktersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka Penggugatdibebani wajib pembuktian;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A. SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan TANAH DATAR pada tanggal 28 November 2014, yangbermaterai cukup, nazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai denganaslinya, bukti P;B. Saksi1.

tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis

berjalandengan rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun namun sejak 4 tahunterakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugatkurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat sering melakukanKDRT kepada Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkanrumah kediaman bersama sehingga telah berpisah 2 tahun 6 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namunkarena perkara ini menganut azaz lex specialis

Bahwa berdasarkan tata gereja /tata laksana GKJ(Tager/Talak GKJ) sebagai Lex Specialis Pasal 8 ayat 5, Penggugatdi tahbis sebagai Pendeta GKJ untuk melayani GKJ Bantul di KlasisYogyakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 1991 dan kemudian alihPelayanan (pindah) ke GKJ Kerten (Tergugat II) di Klasis Kartasura/Boyolali pada 5 Desember 1995;3.

Bahwa dalil Penggugat pada posita 02 adalah benar, Tata Gerejadan Tata laksana Gereja Kristen Jawa adalah Lex Specialis dalamperkara ini karena yang dipermasalahkan Penggugat adalahmengenai proses penanggalan jabatan pendeta di Gereja KristenJawa Kerten, dimana jabatan pendeta itu tidak sama dengan jabatanlain atau hubungan kerja yang lain yang didasarkan pada hukumperjanjian atau hukum ketenagakerjan.

Bahwa posita / dalil butir 02 Penggugat mendalilkan bahwa TataGereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa (Tager/Talak GKJ)sebagai Lex Specialis. Bahwa dalil Penggugat tersebut benar TataGereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa ( Tager / Talak GKJ )merupakam Lex Specialis. Bahwa asas Lex Specialis Deroget LegiGenerali mempunyai arti bahwa aturan hukum yang khususmengesampingkan aturan hukum yang Umum.

Pada butir 02gugatan / posita menyatakan bahwa hubungan hukum antaraPenggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Tata Gereja/TataLaksana GKJ yang merupakan Lex Specialis tetapi dalam butir 12in Penggugat mendasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata.Apakah hal ini bukan merupakan sesuatu yang kontradiktif ?Halaman19 , PutusanNomor397/PDT/2020/PT SMG14.

dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat tidak pernah hadir;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis

Tergugat,akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 03 September 2019sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampaisekarang yang lamanya sudah satu bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang, bahwa bukti P

Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) dimana setiap pelanggaran kerja akan dikenakan sanksisebagaimana telah disepakati;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (lex specialis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerjatermasuk Tergugat;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 20092011 mengatur : Perusahaandan Pekerja wajib menaati dan mematuhi Peraturan dan Tata

agarberkenan memutuskan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapuraberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesiayang telah disepakatibersama antara PT Freeport Indonesia dan Serikat PekerjaSeluruh Indonesiaberlaku sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (/ex specialis

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang telahdisepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan SerikatPekerjaSeluruh Indonesia berlaku sebagai UndangUndang yang bersifatkhusus (lex specialis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerjatermasuk Tergugat;Hal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 299 K/Pdt.SusPHI/20154.

Artinya, jika UndangUndangKetenagakerjaan saja sudah menghapuskan kesalahan berat sebagaialasan PHK, maka seyogianya peraturan otonom (dalam hal ini PKB) takboleh mengaturnya,sehingga azas /ex specialis batal demi hukum.5.

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secarakhusus (special treatment / lex specialis);Pasal Il dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 mengenaiPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidakmengalami perubahan di dalam UndangUndang No.18 tahun 2000)yang berbunyi :"Dengan berlakunya Undangundang ini :b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah atas

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013Kontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambanganbatubara yang telah ada sebelum berlakunya undangundang initetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karyamemiliki sifat "Lex Specialis dimana ketentuanketentuan yang telahdiatur dalam Kontrak Karya wajib untuk dihormati dan dilaksanakanbaik oleh Perusahaan Pertambangan maupun Pemerintah (baikPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

dan semua Aparatur Negara)sebagai pihak yang telah menyetujui dan menandatangani Kontrakkarya tersebut;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, sifat "Lex Specialis dariKontrak Karya juga diatur dan diakui oleh Undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang PajakPenghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara;Bahwa oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasiberdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon

untukTahun 2009 sebesar 28% dan untuk tahun 2010 dan seterusnyaadalah 25% (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 yang berlakusejak tahun 2001 sampai dengan 2008, mengatur tarif tertinggi PPhBadan adalah 30%), sedangkan Kontrak Karya Pemohon Bandingmengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 35%;Bahwa selama ini Pemohon Banding membayar Pajak Penghasilandengan tarif maksimum 35% (sesuai dengan kontrak karya) danbukan tarif 30% atau 25% sesuai dengan Undangundang Pajakyang berlaku;Bahwa dengan dasar "Lex Specialis

bukan jalanumum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut jugadilakukan oleh Pemohon Banding sendiri;2.6.Bahwa perlu diketahui Kontrak Karya mengadopsi prinsip naileddown, dimana Pemohon Banding hanya berkewajiban membayarpajakpajak yang ditetapbkan oleh Pemerintah Daerah yang telahdisetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikianrupa sehingga tidak lebih berat dari Undangundang dan peraturanyang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditandatangani;Bahwa prinsip /ex specialis

butir tii Kontrak Karya NomorB.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 antara Pemerintah Republik Indonesiadisebutkan bahwa Pemohon Banding sebagai pemungut pajak untuk memungut,menyetor dan melaporkan PPN dan/ atau PPnBM;Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2003 tanggal 24Desember 2003 tidak membatalkan kewajiban perpajakan Pemohon Bandingselaku Pemungut Pajak karena kewajiban selaku Pemungut PPN adalahketentuan dalam pasal kontrak karya Pemohon Banding sebagai specialtreatment/lex specialis

seperti yang dijelaskan di bawah ini;Latar Belakang Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia yangbergerak dibidang pertambangan berdasarkan Kontrak Karya yang telah disetujuioleh Presiden Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Surat NomorB.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997;Bahwa bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha dibidang pertambanganberdasarkan kontrak karya, ketentuan perpajakannya diberlakukan secarakhusus yang dikenal dengan istilah lex specialis

Lex specialis pada dasarnyaadalah ketentuan di dalam Kontrak Karya yang mempunyai kedudukan yangHalaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/PJK/2016seimbang dengan undangundang dan ketentuan khusus tersebut berlakusampai berakhirnya masa kontrak karya;Bahwa Kontrak Karya Pemohon Banding ditandatangani pada Tahun 1997.

Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diaturdalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (specialtreatment/lex specialis).

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia yangbergerak di bidang pertambangan emas berdasarkan kontrakkarya, sehingga ketentuan perpajakannya diberlakukan secarakhusus yang dikenal dengan istilah lex specialis;8.2.

tentangBea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraandi Atas Air, di dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakanbahwa Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahankendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dalamhak milik;Bahwa Kontrak Karya (Contract of Work) berada pada ruanglingkup Hukum Perdata, sedangkan Undang Undang Nomor34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahberada dalam ruang lingkup Hukum Publik, sehingga KontrakKarya Tidak Tunduk Pada Azas Lex Specialis

Alasan Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkanKontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986dan Pemohon Banding adalah salah satu perusahaanpertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (Contract ofWork), Kontrak Karya secara khusus mengatur masalahperpajakan, yaitu Pasal 13 dan lampiran H;Bahwa disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalamKontrak Karya tersebut bersifat lex specialis

, artinya masalahperpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karyaberlaku khusus (dipersamakan dengan UndangUndang), dalamhal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan UndangUndang Perpajakan yang ada;Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang lex specialis didukung dengan Surat MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: S1032/MK.04/1988 tanggal15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak KaryaPertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan

Jadi dapat disimpulkan disinibahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakuioleh UndangUndang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaidan UndangUndang Pajak Penghasilan.

No. 47/B/PK/PJK/20122222sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari UndangUndang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karyaditandatangani.Bahwa prinsip /ex specialis dan nailed down dalam Kontrak Karyamemang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh PemerintahRepublik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dankepastian kewajibankewajiban keuangan bagi investor gunamenarik minat mereka dalam melakukan investasi danmengembangkan industri pertambangan di Indonesia yangmemerlukan modal

Bsktersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka Penggugatdibebani wajib pembuktian;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A. SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 10 Pebruari 2006,yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar,yang bermaterai cukup, nazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuaidengan aslinya, bukti P;B. Saksi1.

tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis

Bawa pihak keluarga belum adah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (Satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan

No. 34/Pdt.G/2020/PA.BskBahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat tidak pernah hadir;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugatdibebani

Tergugat,akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 sehinggasejak itu Penggugat dengan Tergugattelah berpisah sampai sekarang yanglamanya sudah dua tahun;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugattetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi

BskBahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka Penggugatdibebani wajib bukti;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A.

Bskdalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat tidak bertanggung jawan atas biaya rumah tangga serta Tergugattidak jujur dengan hasil pencaharian dan juga Tergugat berselingkuhdengan perempuan lain;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugattelah

No. 591/Pdt.G/2020/PA.BskBahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat tidak pernah hadir;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka Penggugatdibebani

No. 591/Pdt.G/2020/PA.Bskini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan halhalsebagai berikut:1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padatanggal 20 Desember 1987, sampai saat ini belum bercerai;2.

Bawa pihak keluarga belum berusaha untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dailildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

mediasi sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat tidak pernah hadir;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perobahan yangtelah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi olen karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis

BskMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkaraini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraiantersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), maka majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan halhalsebagai berikut:1.

Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurangbertanggung jawab atas pembiayaan rumah tangga dan juga karenaTergugat pencemburu Serta Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karenaperkara ini menganut azaz lex specialis, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (Satu), Penggugattelah mengajukan alat bukti P;Menimbang

maka berlaku ketentuanUndangUndang Perpajakan yang ada;Bahwa argumentasi Pemohon Banding di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang lex spesialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dandipersamakan dengan undangundang, oleh karena ituketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialis

Putusan Nomor 963/B/PK/Pjk/2013Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karyamemiliki sifat lex specialis dimana ketentuanketentuan yangtelah diatur dalam Kontrak Karya wajiob untuk dihormati dandilaksanakan baik oleh perusahaan pertambangan maupunpemerintah (baik pemerintah pusat, pemerintan daerah, dansemua aparatur negara) sebagai pihak yang telah menyetujuldan menandatangani Kontrak Karya tersebut;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sifat lex specialis dariKontrak Karya juga diatur

Penghasilanuntuk Tahun 2009 sebesar 28% dan untuk Tahun 2010 danseterusnya adalah 25% (UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 yang berlaku sejak Tahun 2001 sampai dengan 2008,mengatur tarif tertinggi PPh Badan adalah 30%), sedangkanKontrak Karya Pemohon Banding mengatur tarif PajakPenghasilan sebesar 35%;Bahwa selama ini Pemohon Banding membayar PajakPenghasilan dengan tarif maksimum 35% (sesuai denganKontrak Karya) dan bukan tarif 30% atau 25% sesuai denganUndangUndang Pajak yang berlaku;Bahwa dengan dasar lex specialis

Bahwa perlu diketahui Kontrak Karya mengadopsi prinsipnailed down, dimana Pemohon Banding hanya berkewajibanmembayar pajakpajak yang ditetapkan oleh PemerintahDaerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarifyang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dariundangundang dan peraturan yang berlaku pada tanggalKontrak Karya ditandatangani;Bahwa prinsip /ex specialis dan nailed down dalam KontrakKarya ini memang sengaja ditawarkan dan disetujui olehPemerintah Republik Indonesia