Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD danhasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benarmenurut pemohon;. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), (4) dan 5 PERMA Nomor 2 Tahun2005 Mahkamah Agung atas permohonan keberatan tersebut hanyadapat menjatuhkan putusan yang terdiri dari :a.

Permohonan keberatan dikabulkan dalam hal Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut beralasan, danselanjutnya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yangditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suarayang benar ;.

masyarakat yangmengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS,PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi atas dasar bahwadalam jalannya perhitungan suara tersebut terdapat halhal yang tidaksesual dengan peraturan perundangundangan, sehingga oleh karena itupula Berita Acara dan Sertifikat Rekapilutasi Hasil Perhitungan Suarayang dibuat mengenai perhitungan suara tersebut harus dinyatakan sah(vide Pasal 86 ayat 6 dan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2005

Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasilperhitungan suara yang benar menurut pemohon;b.

keuntungan atau penghasilan dari PLMHASIL KELUARGA yang terakhir yaitu perhitungan tertanggal 29 April2004, Tergugat sudah tidak membuat rincian perhitungan lagi atausetidaktidaknya dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui lagiHalaman 7 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI!

Bahwasurat perhitungan tertanggal 8 Juli 1996 jika benar quod non tidak pernahada selama H.B.Mappeaty (alm) dan H.Muhamad Tang masih hidup danbaru. diketahui oleh TERGUGAT ketika tibatiba keluarga PARAPENGGUGAT memberikan foto copy surat perhitungan tersebut kepadakeluarga H.B.Mappeaty (alm).PERHITUNGAN ANTARA H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATYTERTANGGAL 8 JULI 1996, JIKA SEANDAINYA BENAR QUOD NON,TIDAK JELAS MENGENAI PERHITUNGAN MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN31.

Bahwa selain diduga keras surat rekayasa, perhitungan antaraH.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty, seandainya benar quod non,tidak jelas mengenai perhitungan apa dan mengenai apa, sebagai contohpoin nomor 7 tertulis perhitungan PLM Hasil Keluarga waktu di bawaH.M.Tang ( membuktikan H.Muhamad Tang bekerja pada H.B.Mappeatysebagai pegawai/nahkoda) tertera angka Rp.107.163.931,, tidak dijelaskanperhitungan waktu di bawa H.Muhamad Tang membawa apa dan dari manahasil perhitungan tersebut, kemudian poin

MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN PARA PENGGUGAT40.

Mengapa PARA PENGGUGAT tidakmendalilkan perhitungan antara tahun 1986 s/d tahun 1990 dan tahun 1990s/d tahun 1997 ?

Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90623/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding dalam perhitungan

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL)62.830.926.848 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 66.324.165.292b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 66.324.165.292 Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3125/B/PK/Pjk/2018 c.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau66.324.165.292(d.4)) f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak t 3.493.238.444erutang (ea)3. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) 04. Dae) yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 3 493.238.444f3.

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata1.d.7 atau NIHIL) 62.830.926.848 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3125/B/PK/Pjk/2018 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 66.324.165.292e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau 66.324.165.292(d.4)) aef. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidakterutang (ea) 3.493.238.4443. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 66.324.165.292((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 3.493.238.444bayar/seharusnya tidak terutang (ea)3 Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0berikutnya4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp 3.493.238.444tidak terutang (2.f3.c)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 7 dari 10 halaman.

dipungut sendiri Masa PajakSeptember 2009 sebesar Rp1.649.082.140,00;bahwa berdasarkan Surat Keberatan, Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)dan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berasal dari sample (biaya pemasaran danpromosi) sebesar Rp13.689.783,00 yang telah disetujui oleh Pemohon Banding dalam pembahasanakhir pemeriksaan dan tidak ada alasan dalam surat keberatan, tetapi dalam perhitungan

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekera / Buruh PengawasKetenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukun adanyakekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh PengawasKetenagakeraan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unitkerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.(3) Dalam hal para pihak tidak dapat

Sehingga PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanHalaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDa. Bahwa acuan perhitungan upah kerja lembur telah diatur secara khususmelalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.b.

Perhitungan upah kerja lembur dilakukan perHalaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.SMDhari kerja/per hari istirahat mingguan/hari libur resmi tergantung daripekerjaan tersebut dilakukan pada hari yang mana..

kesesatan cara perhitungan sehingga perhitungan yangdilakukan oleh CV.

No.400/B/PK/PJK/2009Jumlah yang masih harus dibayar Rp.8.403.209, ;Bahwa perhitungan tersebut tetapdipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan ;Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003menurut Himawan Noerdjaja, S.E., Ak.Dasar Pengenaan Pajak Rp.O, jPajak Penghasilan Pasal 21 yang terutangRp.Dy Kredit Pajak : Rp.Oy Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok PajakRp.O, Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp.Dy?

5Jumlah yang masih harus dibayar Rp.G2 Bahwa perbedaan besarnya Pajak PenghasilanPasal 21 yang terutang antara perhitungan diSKPKB maupun Keputusan Keberatan denganperhitungan Himawan Noerdjaja, SE ss Ak.disebabkan dari perhitungan pemeriksa yangmenggunakan penjumlahan penggajian darimasing masing persekutuan antara HimawanNoerdjaja, S.E., Ak. dengan para sekutunyasebagai dasar untuk menghitung PajakPenghasilan Pasal 21 terutang atas namaHimawan Noerdjaja, S.E., Ak. yang tidakPemohon Banding setujui

No.400/B/PK/PJK/2009dengan sebesar upah minimum Provinsiatau upah minimum Kabupaten/Kotasetelah dikurangi PITKP ;Pasal 2 ayat (3)Pajak Penghasilan yang wajib dipotongatas penghasilan pekerja adalahsebesar Pajak Penghasilan yangterutang sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dikurangi dengan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah sebagaimana dimaksud dalamayat (2) ;Berdasarkan pasal pasal tersebut di atasBahwa perhitungan PPh Pasal 21 ditanggungPemerintah Periode Januari 2003 sampaidengan Juni

2003 = Rp.1.176.294,(perhitungan terlampir) ;.

= Rp.2.978.717,(perhitungan terlampir) ;PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah selama1 (satu) Tahun 2003 = Rp.1.176.294, +Rp.2.978.717 = Rp.4.155.011, ;Sehingga perhitungan' berdasarkan ketentuanperaturan perundang undangan perpajakan yangbenarDasar Pengenaan PajakRp.198.156.050, ;Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutangRp.5.677.844, ;Pajak Penghasilan Pasal 21ditanggungPemerintah Rp.4.155.011, ;Kredit Pajak : Rp.Oi 3Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok PajakRp.Hal. 12 dari 11 hal.

- Total Kerugian hilangnya keuntungan bunga, dengan perhitungan bunga sebesar Rp.698 436.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan hubungan kerja kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dari Perjanjian Kerja waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu;3.Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat Terhitung tangal 10 November 2015;4.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Uang Pesangon: 9 x 2 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000

pemutusan hubungan kerja tanpa suratperingatan terlebih dahulu tanpa adanya pelanggaran sehingga Penggugat berhakatas uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 156 ayat (2)), uangPenghargaan Masa Kerja sebanyak 1 (satu) kali (Pasal 156 ayat (3)), Uangpenggantian Hak (Pasal 156 ayat (4) Undangundang No.13 Tahuan 2003), uangdari Tergugat sebagai kompensasi adalah merupakan gaji bulan Desember 2014Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus) dan sisa cuti tahunan yang belum diambilsebanyak 84 hari dengan perhitungan

M E N G A D I L I:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum perhitungan biaya yang telah dikeluarkan/ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.4.706.847.989,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-3.1 Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupaiah);-3.3 Nafakh anak (WINDI NURAHMAWATI) umur 10 tahun, dan (NATASYA AJENG SENJA) umur 2 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% setiap tahun;4.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 02 Juli2015 s/d. 08 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 2.340kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE2/000957, tanggal 10072015 dan sisa SHU sebesar Rp118.930.495.Periode 3 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563 / AINUN NAJIB pengiriman tanggal 08Juli 2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 937kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120 / NGATARI pengiriman tanggal 09 Juli2015 s/d. 13 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 559kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. BPE3/001343, tanggal 21072015, dan sisa SHU sebesar Rp1.874.265.Periode 4 terbagi menjadi 2 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 22Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 924kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan Nomor kontrak Nomor 07ZX7120/ NGATARI pengiriman tanggal26 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak548 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor.

Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7120/NGATARI pengiriman tanggal 01Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 3.992 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. BPE 5/ , tanggal , dan sisa SHU sebesar Rp.13.076.505. Sesuai dengan kontrak Nomor 07ZX7123/MULYADI pengiriman tanggal 03Agustus 2015 s/d. 15 Agustus 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 1.824 kwintal, dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor.

EKO P pengiriman tanggal 08September 2015 s/d. 14 September 2015 dengan pengiriman tebusebanyak 641 kwintal dengan Perhitungan Bagi Hasil EfektifNomor. 2370000578, tanggal 19092015 dan sisa SHU sebesarRp. 2.041.905.Periode 8 terbagi menjadi 5 Kontrak : Sesuai dengan kontrak Nomor 07YX8563/AINUN NAJIB pengiriman tanggal 15September 2015 dengan pengiriman tebu sebanyak 64 kwintaldengan Perhitungan Bagi Hasil Efektif Nomor. 2370004197,tanggal 02102015 dan sisa SHU sebesar Rp. 3.080.790.

diSampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2004dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisadigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 909.203.65sDPP (80/100xDPP Pk) Rp 727.362.927Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 181.840.73:PPN (10/100xDPP) Rp 18.184.07%bahwa menurut

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa Agustus 2004 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) = Rp1.387.350,004. Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;Hal. 5 dari 23 hal. Put.

No. 363 K/Pdt.SusPHI/2015(20 x Rp9.249 x 1,5) + (60 x Rp9.249 x 2) x 12 =Rp16.648.200,00;2) Tahun 2006;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00;1.Jam pertama Rp10.075 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur

No. 363 K/Pdt.SusPHI/201520 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2009;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.852.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp10.075,00/ jam;1.Jam pertama Rp10.075,00 x 1,5 = Rp15.112,50;20 x Rp10.075,00 x 1,5 = Rp302.250,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp10.075,00 x 2 = Rp20.150,0060 x Rp10.075,00 x 2 = Rp1.209.000,00;Untuk perhitungan

kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rp10.075,00 x 1,5 + 60 x Rp10.075,00 x 2Rp1.511.250,00Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) tahun;(20 x Rp10.075,00 x 1,5) + (60 x Rp10.075,00 x 2) x 12Rp18.135.000,00;Tahun 2010;Upah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.481.000,00/ bulan jikadibagi 173 = Rp14.341 ,00/ jam;1.Jam pertama Rp14.341,00 x 1,5 = Rp21.511,50;20 x Rp14.341,00 x 1,5 = Rp430.230,00;Jam kedua, ketiga dan keempat Rp14.341,00 x 2 = Rp28.682,0060 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan

Rp14.341,00 X 2 = Rp28.682,00;60 x Rp14.341,00 x 2 = Rp1.720.920,00;Untuk perhitungan kerja lembur satu (1) bulan;20 x Rpl4.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 =Rp2.151.150,00;Untuk perhitungan kerja lembur 9 bulan (Januari, Februari,Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September);20 x Rp14.341,00 x 1,5 + 60 x Rp14.341,00 x 2 x 9 =Rp19.360.350,00;Bahwa, semenjak bulan Oktober, November dan Desember2012 diberlakukan 5 (lima) hari kerja normal dan untuk hari ke6 (enam) dihitung kerja lembur

Bahwa, atas pertimbangan penegakan aturan hukum ketenagakerjaan denganharapan untuk mendapatkan solusi yang objektif dan berkeadilan maka Penggugatmengkonsultasikan perihal perhitungan hak pensiun dan sebagainya kepadaDisnakertrans Kabupaten Jember dalam bentuk mediasi hubungan industrial;3.

Our ref : PE/S/01/07/13D.28195 Bremen, 03 Juli 2013, perihal perhitungan pesangon Ir. Gutama (Penggugat),berdasarkan UU.

Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Juni 2013 perihal :Perhitungan Uang Pesangon, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P5; 6. Fotocopy Surat Nomor : Our ref. PE/S/01/07/13 D28195 Bremen tertanggal 03Juli 2013 perihal : Perhitungan Uang Pesangon sdr. Gutama, yang selanjutnya diberitanda Bukti P6; 0nnnn enn nn nnn nsecHal. 16 dari 27 hal. Put. No.125/G/2013/PHI.Sby. 1.

HessyHindarsi tertanggal 4 Desember 2013 dan perhitungan uang pesangon Ir. HessyHindarsi, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T15; 16. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Direktur Perantara GmbH denganSusedianto tertanggal 4 Desember 2013 dan perhitungan uang pesangon Susedianto,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T16; Hal. 14 ri 27 hal. Put.No.125/G/2013/PHI.Sby.17.

Fotocopy Perjanjian Bersama antara Direktur Perantara GmbH dengan AudiRabendra tertanggal 29 Nopember 2013 dan perhitungan uang pesangon AudiRabendra, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T17; 18. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Direktur Perantara GmbH dengan BudiSetiyanto tertanggal Desember 2013 dan perhitungan uang pesangon Budi Setiyanto,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T18; 19.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARp.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARp.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100%, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL NS (PTPN V RIAU) 3.000.000 KGSEHARGA Rp.14.700.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN,PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KGSEHARGA Rp.4.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAKYACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KEPT.

suara hanya menjumlah yang mencoblos;Bahwa saksi menerangkan HARJONO anggota TPS tidak ikut membukakertas suara;Bahwa saksi menjelaskan saat perhitungan suara tidak ada yang menarinaridan ada kegaduhan dari masyarakat yang menonton;Bahwa saksi menyatakan hadir dalam perhitungan suara di Balai Desa;Bahwa saksi menjelaskan kejadian di Balai Desa, Saya selaku saksi dariKARLAN untuk menghitung kertas suara di Balai Desa jam 12.30 wib datangmendekat jam 13.00 wib masuk ke ruang perhitungan suara ditanya

saksi menyatakan yang terpakai 377 dan dikembalikan 100 klopjumlahnya;Bahwa saksi menerangkan perhitungan suara tidak per TPS dijadikan satutapi saat diserahkan dihitung dan disesuaikan dengan Berita Acara masingmasing TPS baru dijadikanBahwa saksi menjelaskan di Berita Acara jumlah kertas suara 2655 saatsurat suara belum dibuka lalu dijadikanBahwa saksi menerangkan ada rekap dipapan tulis 15 dicoret setelahdirekap hasil perhitungan suara adaBahwa saksi menyatakan saat pelaksanaan perhitungan ada

suara di TPS3 melainkanmemantau;Bahwa saksi menerangkan BPD ikut dalam perhitungan diminta oleh panitiauntuk membantu karena kekurangan tenaga panitia tapi BPD mintadikonsultasikan atau izin dari PANLONLAKLIH dan diperbolehkan lalu BPDmembantu saatperhitun gan; Bahwa saksi menjelaskan tugas BPD di TPS induk sebenarnya pemantausetelah diminta panitia BPD jadi ikut dalam perhitungan suara, mendampingipanitia membuka surat suara danmerekap;Bahwa saksi hadir saat perhitungan suara di Balai Desa tapi

surat suara, pada saat itu adakelebihan perhitungan surat suara secara keseluruhan, masalahkelebihan perhitungan di TPS 1 sedangkan jumlah keseluruhanBahwa saksi menjelaskan saat dikoreksi kembali jumlah kertas suaradiTPS 1 dilain hari dan saya ikut mengoreksi jumlah surat suara diBahwa saksi menerangkan saat itu belum dibuat Berita Acara dan lupakapan saksimenandatangani; Bahwa saksi menyatakan perhitungan suara tanggal 30 September2013. dan saksi menandatangani Berita Acara 5 OktoberBahwa saksi

panitiakarena ada kesepakatan panitia untuk dicampur jadi satu barudihitung; Bahwa saksi menjelaskan mulai perhitungan kertas suara dari perangkatdesa dan camat serta cara perhitungan dilakukan satu perBahwa saksi menerangkan yang mengumumkan ketua panitia Pak IDRIStidak ikut campur karena sebagai anggotaBahwa saksi menyatakan perhitungan suara yang kedua berjumlah 2642suara yang sah 2608 sedangkan yang tidak sahBahwa saksi menjelaskan surat suara dihitung didepan panitia yangdilaksanakan secara

Pada proseskeberatan Pemohon Banding telah diberikan perhitungan penyusutan per fiskalyang menjadi dasar koreksi Terbanding. Dalam menghitung ulang penyusutanper fiskal, Terbanding telah menggunakan kertas kerja perhitungan penyusutanyang Pemohon Banding laporkan pada SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun2001.

Dari hasil analisaPemohon Banding dengan membandingkan antara perhitungan penyusutanfiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan dan perhitungan Terbanding,Pemohon Banding mengetahui bahwa koreksi sebesar Rp.2.985.435.934,00disebabkan karena Terbanding tidak memperhitungkan penyusutan atas aktivakomputer yang diperoleh Tahun 2001. Sampai saat ini, Pemohon Bandingbelum mendapat kejelasan tentang alasan Terbanding tidak mengakui aktivakomputer tersebut.

Dalam proses keberatan, Pemohon Banding telahmemberikan perhitungan penyusutan fiskal yang menjadi dasar koreksi,perhitungan penyusutan fiskal per SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2001dan invoice pembelian aktiva komputer tersebut, agar Terbanding dapatmempertimbangkan untuk membatalkan koreksi ini. Selain itu, PemohonBanding juga telah menyerahkan perhitungan penyusutan fiskal tahun pajak2002, SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 dan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002.

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

tanggal 24 Oktober 2017, sehingga amarnya sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara:- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 Januari 2017;- Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :- Uang Pesangon 9 x Rp1.605.000,00 = Rp14.445.000,00- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.605.000,00 = Rp

Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu denganputusan Nomor 5/PdtSusPHI/2017/PN.Bgl. tanggal 24 Oktober 2017 yangamarnya sebagai berikut;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putussejak 01 Januari 2017; Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat dengan perhitungan

PELITA tersebut:Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bgl.tanggal 24 Oktober 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putussejak 1 Januari 2017;Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut : Uang Pesangon 9 x Rp1.605.000,00 Rp14.445.000,00

' disampaikan melalui sekretariatpengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa April 2007dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimanaPemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy,2. bahwa terdapat perbedaan dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan,3. bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan

penyerahan PPN pemeriksahingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan,5. pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang

Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisaNQoomdigunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar,. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut :DPP PK Rp 1.449.502DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.159.602Selisih (DPP PKDPP PM) Rp 289.900PPN (10/100xDPP) Rpbahwa menurut Terbanding

Pedoman Perhitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajakdengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Perbedaandasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan KeputusanKeberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaanpajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan suratkeputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpamemunculkan item koreksi diluar DPP,. berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPNMasa April 2007 sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut :

Padahal nyatanyametode perhitungan yang digunakan oleh TERMOHON KEBERATAN sangatlahkeliru dan bahkan melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku.Kekeliruan TERMOHON KEBERATAN berawal pada pertimbangan PutusanKPPU No. 01/2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC)dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPC merupakanBadan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari PEMOHON KEBERATAN.Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk Tertinggi PengendaliPEMOHON KEBERATAN, mengingat

Kekeliruan ini beranjak dari disandarkannya perhitungan aset PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tok. pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tok. yang dikonsolidasikan dengan anakanak perusahaannya.Kekeliruan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b PPNo. 57/2010, karena entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikan nilai aset3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tok. bengkak sehinggamembuat jumlah aset gabungan seakan melebihi Rp. 2.500.000.000.000, (duatriliun lima ratus miliar Rupiah).Apabila TERMOHON KEBERATAN menghitung jumlah nilai aset PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. berdasarkan Laporan Keuangan PT Tiga Pilar SejahteraFood, Tbk. yang terpisah dari anakanak perusahaannya, maka akan ditemui faktabahwa jumlah nilai aset gabungan

Hal ini dikarenakan TERMOHON KEBERATAN lagilagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan denganhanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)pada tahun 2011.

Oleh karena itu. perhitungan batas waktuterakhirpengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU No. 01/2014(berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal inisebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagaiberikut:April 2014